cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 55   56   57   58   59 
AKIBAT HUKUM PEMBAJAKAN FILM DI SITUS ILEGAL Barbara, Iolana Marta; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mencari solusi hukum terkait kasus penyebaran film di situs ilegal. Perkembangan teknologi yang bergerak pesat saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari internet. Khususnya dalam bidang sistemografi yaitu film. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses film-film yang beredar di internet. Terdapat pengaruh positif dan negatif dari perkembangan teknologi tersebut, dimulai dari pengaruh positifnya, yakni para pembuat film bisa mempromosikan karya ciptanya di media sosial agar bisa diketahui banyak orang. Pengaruh negatifnya adalah penyalahgunaan oleh seorang oknum demi kepentingan pribadinya. Dengan merekam sebuah film yang sedang tayang di bioskop dan kemudian menyebarkannya di situs-situs ilegal. Metode penelitian pada jurnal ini berupa metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dikerjakan berikut: menggunakan dokumen-dokumen dasar hukum sebagai acuan untuk menguji teori-teori, asas-asas, dan Hukum yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Penelitian ini mengkaji pelanggaran dan upaya hukum untuk melindungi hak dari pencipta film. The purpose of writing this journal is to find a legal solution regarding cases of distributing films on illegal sites. The rapid development of technology today means that people can easily access information from the internet. Especially in the field of systemography, namely films. People can easily access films circulating on the internet. There are positive and negative influences from the development of this technology, starting with the positive influence, namely that filmmakers can promote their creative works on social media so that many people can find out. The negative influence is misuse by an individual for their personal interests. By recording a film that is being shown in cinemas and then distributing it on illegal sites. The research method in this journal is a normative legal research method. Normative legal research is research carried out as follows: using basic legal documents as a reference for testing theories, principles and laws that are relevant to the research question. This research examines violations and legal efforts to protect the rights of film creators.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI QRIS PALSU Julintika, Sang Ayu Kadek Neni; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis penipuan dalam transaksi elektronik selaras terhadap hukum yang ada dalam Negara Indonesia dan tanggung jawab hukum yang harus ditanggung oleh pelaku penipuan menggunakan QRIS palsu. Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif dengan fokus pada analisis undang-undang dan konsep hukum. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa Tindak penipuan dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Perubahan Kedua UUITE, meskipun tidak secara eksplisit, namun terdapat unsur “mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang dapat dijadikan dasar tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Penggunaan QRIS palsu untuk melakukan penipuan juga dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip “lex spesialis derogate legi generalis”, yang mengacu pada Pasal 28 ayat (1) UU Perubahan Kedua UUITE bersamaan dengan Pasal 45A Perubahan Kedua UUITE. Berdasarkan Pasal 45 UU Perubahan Kedua UUITE, pelaku penipuan dengan QRIS palsu dalam transaksi elektronik dapat dikenai hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00. This research aims to analyze fraud in electronic transactions in accordance with existing laws in Indonesia and the legal responsibilities that must be borne by perpetrators of fraud using fake QRIS. This research adopts a normative legal method with a focus on analyzing laws and legal concepts. The findings of this study show that acts of fraud in electronic transactions are regulated in Article 28 paragraph (1) of the Second Amendment to the UUITE, although not explicitly, but there is an element of "resulting in consumer losses in electronic transactions" which can be used as the basis for criminal acts of fraud in electronic transactions. The use of fake QRIS to commit fraud can also result in criminal liability in accordance with the principle of "lex specialist derogate legi generalis", which refers to Article 28 paragraph (1) of the UUITE Second Amendment Law together with Article 45A of the UUITE Second Amendment. Based on Article 45 of the UUITE Second Amendment Law, perpetrators of fraud using fake QRIS in electronic transactions can be subject to a prison sentence of up to 6 years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENCIPTA LAGU YANG BELUM DIDAFTARKAN KE DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Maimunah, Siti; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjunjung tinggi hak cipta karena hak cipta mewakili ciptaan individu atau kelompok dan selanjutnya pengakuan mereka atas suatu prestasi dalam bentuk penghargaan. Pencipta diharapkan akan terlindungi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (3) mengatur bahwa yang termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang belum diterbitkan atau diumumkan tetapi telah direalisasikan dalam bentuk nyata, namun ketentuan ini masih tetap menimbulkan ambiguitas, terutama jika menyangkut hak cipta yang belum didaftarkan. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah yudisial normatif. Hasil dari penelitian ini, untuk menjelaskan terkait konsep perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang belum terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) namun sudah dipublikasikan ke masyarakat Penulis melakukan pendekatan undang-undang dengan menyelidiki seluruh peraturan hukum atau undang-undang yang relevan. Apa akibat hukum bagi pencipta lagu yang lagunya yang tidak didaftarkan ternyata mengandung unsur kemiripan atau dijiplak oleh pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan kerangka perlindungan hak cipta, dan belum ada kepastian hukum yang menjamin perlindungan terhadap ciptaan yang belum didaftarkan pada lembaga hak cipta. Hal ini dikarenakan konsep hak eksklusif sebagai hak yang hakiki dan kodrati yang mempunyai arti bahwa hak tersebut menjadi jaminan bagi setiap pencipta untuk memperoleh perlindungan hukum. This research aims to uphold copyright because copyright represents the creation of an individual or group and further recognizes their achievements in the form of awards. It is hoped that creators will be protected by the ratification of Law Number 28 of 2014. Article 40 paragraph (3) regulates that what includes protection is for works that have not been published or announced but have been realized in real form, however this provision still creates ambiguity, especially when it concerns rights. copyright that has not been registered. The method used in writing research is normative judicial. The results of this research are to explain the concept of legal protection for song copyrights that have not been registered with the Director General of Intellectual Property Rights (DJKI) but have been published to the public. The author took a legal approach by investigating all relevant legal regulations or laws. What are the legal consequences for a songwriter whose unregistered song turns out to contain elements of similarity or is plagiarized by a third party? Law Number 28 of 2014 establishes a framework for copyright protection, and there is no legal certainty that guarantees protection for works that have not been registered with a copyright institution. This is due to the concept of exclusive rights as essential and natural rights, which means that these rights are a guarantee for every creator to obtain legal protection.
TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Muliawan, I Kadek Krisna; Swardhana, Gde Made
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana pencurian biasa di Indonesia dengan menggunakan konsep Restorative Justice sebagai suatu upaya hukum dalam hukum pidana dengan menggunakan pendekatan kebutuhan korban serta pelaku pencurian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan secara fakta, dan pendekatan secara analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian biasa di Indonesia saat ini mengenal Restorative Justice sebagai upaya hukum pemidanaan seperti yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia namun hanya sebatas tindak pidana ringan seperti pencurian ringan. Penyelesaian tindak pidana tersebut sama seperti konsep keadilan restorative dengan mempertemukan pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kompensasi yang telah disepakati seperti pengembalian kerugian korban. Pemidanaan dengan konsep Restorative Justice sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kondisi sosial Indonesia perlu dilakukan pembaharuan sebagai suatu Ius Contituendum dalam hal tindakan pencurian yang tidak terbatas pada pencurian ringan karena penyelesaian dengan keadilan restoratif sudah memberikan kemanfaatan hukum dengan menciptakan lingkungan yang damai dengan suatu keadlan dan kepastian bagi korban dan pelaku terkait pertanggungjawaban pidana. This study aims to determine the regulation of the crime of theft in Indonesia by using the concept of Restorative Justice as a legal remedy in criminal law by using an approach to the needs of victims and perpetrators of theft. The method used in this study is a normative legal research method using a statutory approach, a factual approach, and a conceptual analysis approach. The results of the study indicate that the crime of theft in Indonesia currently recognizes Restorative Justice as a criminal law effort as has been regulated in positive law in Indonesia but is only limited to minor crimes such as minor theft. The settlement of the crime is the same as the concept of restorative justice by bringing together the litigants to settle amicably with agreed compensation, such as returning the victim's losses. Sentencing with the concept of Restorative Justice in accordance with the development of society and Indonesian social conditions needs to be reformed as an Ius Contituendum in terms of acts of theft which are not limited to minor theft because settlements with restorative justice have provided legal benefits by creating a peaceful environment with justice and certainty for victims and perpetrators regarding criminal liability.
MEKANISME MEDIASI-ARBITRASE DALAM PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Israel, Xavier Lausdeo; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendalami terkait kepastian hukum dan proses penyelesaian baru dari perselisihan industrial yang melibatkan pekerja/serikat pekerja dengan Perusahaan yaitu metode gabungan. Dalam mengkasi jurnal ilmiah ini penulis menggunakan metode pendekatan dari suatu peraturan perundang-undangan dan juga sebuah pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa teori "mediasi-arbitrase", yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial antara pekerja atau serikat pekerja dan perusahaan melalui proses kombinasi, sangat penting untuk dikaji kepastiannya. Diharapkan ide-ide baru dan keyakinan hukum akan muncul dalam proses penyelesaian konflik industri. Metode gabungan (mediasi-arbitrase) dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat memberikan kepastian hukum karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama. Metode gabungan ini menggabungkan keunggulan dari kedua metode dalam satu proses penyelesaian sengketa. Jika memenuhi syarat, pihak ketiga yang berperan sebagai mediator dapat bertindak sebagai arbiter selama proses arbitrase ini berlangsung serta dapat memberikan putusan arbitrase dengan cepat. Jika para pihak telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan pemecahan masalah atau sengketa melalui arbitrase maka peran mediator adalah membuat nota kesepakatan yang didalamnya memuat hal-hal yang sudah menjadi kesepahaman bersama antara para pihak bersengketa yang terlibat didalamnya. The aim of this research is to analyze and explore legal certainty and a new resolution process for industrial disputes involving workers/unions and companies, namely the combined method. In reviewing this scientific journal, the author uses an approach method from statutory regulations and also a conceptual approach. The results of this research suggest that the "mediation-arbitration" theory, which is used to resolve industrial relations disputes between workers or trade unions and companies through a combination process, is very important to study for certainty. It is hoped that new ideas and legal confidence will emerge in the process of resolving industrial conflicts. The combined method (mediation-arbitration) in resolving industrial relations disputes can provide legal certainty because both parties have the same interests. This combined method combines the advantages of both methods in one dispute resolution process. If it meets the requirements, a third party acting as a mediator can act as an arbitrator during the arbitration process and can provide an arbitration award quickly. If the parties have reached an agreement to continue solving the problem or dispute through arbitration, the role of the mediator is to make a memorandum of agreement which contains matters that have become a mutual understanding between the parties involved in the dispute.
HUBUNGAN HUKUM DALAM PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Denise, Denise; Utami, Putu Devi Yustisia
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan hukum berdasarkan dari perjanjian antara sejumlah pihak yang bersangkutan pada kegiatan peer to peer lending sesuai hukum positif di Indonesia. Metode penelitian pada jurnal ini merupakan metode penelitian hukum normatif dimana menerapkan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peer to peer lending melibatkan 3 (tiga) pihak, yakni pengelola, pihak yang memberi dan pihak yang menerima dana kredit online. Meskipun dilaksanakan secara online, peer to peer lending tetap mewujugkan kontak hukum antar pihak dikarenakan adanya perjanjian elektronik pinjam-meminjam dimana memiliki basis teknologi. Persoalan ini sesuai dengan arahan peraturan yang berlaku dalam Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). This study aims to inquire about legal relations based on like-mindedness between the parties under peer to peer lending activity under the positive law in Indonesia. This journal uses the normative within the law method with a statutory approach. This study states that the implementation of peer to peer lending activity involves three parties: the organizer, lender, and borrower. Despite being held online through technology, peer to peer lending still establishes legal relations between the parties under an electronic loan agreement. This statement refers to Article 30 of The Regulation of the Financial Services Authority No. 10/POJK.05/2022 regarding Information Technology-Based Joint Funding Service.
KEDUDUKAN SIMPANAN NASABAH YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ATAS BANK YANG DILIKUIDASI Putri, Ni Made Advaita Mahendra; Purwanti, Ni Putu
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan penelitian berikut memiliki tujuan guna mengetahui status simpanan nasabah yang bukan tercangkup melalui LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) atas bank yang likuidasi dan tanggung jawab bank yang dilikuidasi sehubungan dengan tabungan nasabah yang tidak tercakup oleh LPS. Pada penelitian ini menerapkan hukum normatif dalam metode penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan simpanan yang simpanannya tidak tercakup oleh LPS dalam kewajiban bank guna membayar ialah pada urutan ke-6 (enam) didasarkan pada pasal 54 UU LPS. Kewajiban bank terkait dana simpanan nasabah yang tidak mendapat jaminan LPS termasuk dalam tanggung jawab berdasarkan kesalahan, ini berarti bank memiliki tanggung jawab untuk pembayaran dana nyimpan tanpa jaminan dari LPS. The purpose of this study is to determine the status of customer deposits that aren’t covered by Indonesia’s Deposit Insurance Corporation in (LPS) in the event of a bank liquidation and the responsibilities of the liquidated bank concerning customer saving that aren’t covered by the LPS. The research methods that used in this study is normative legal methods. The result of this study reveal that the position of deposits that aren’t covered by the LPS in the bank’s obligation to pas is ranked in sixth position according to article 54 LPS Law. The bank’s obligation related to customer deposits funds not guaranteed by the LPS falls under liability based on fault, meaning the bank has the responsibility to pay deposit fund without LPS insurance.
KEABSAHAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Sebayang, Yosua Nathanael; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi pada masa revolusi industri 4.0 yang tidak hanya terjadi di Indonesia tentu membuat segala aktivitas menjadi lebih mudah, terutama dari sudut pandang ekonomi. Berkembangnya bisnis fintech peer-to-peer lending atau dikenal juga dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau kadang disebut pinjaman online dengan berbagai kemudahannya merupakan salah satu kemajuan teknis di bidang perekonomian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk untuk menganalisis asas dan keberlakuan hukum perjanjian-perjanjian yang tercakup dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta untuk menentukan bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi pada layanan tersebut sesuai dengan KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menganut pendekatan penulisan yuridis normatif dengan menggunakan KUHPerdata dan sumber-sumber kepustakaan lainnya sebagai referensi jurnal penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online dianggap mengikat secara hukum. Namun, walaupun perjanjian pinjaman online sudah sah secara hukum, terdapat beberapa asas pembentuk perjanjian sesuai KUHPerdata yang tidak terlaksana dengan sempurna. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa apabila terjadi sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online, maka sengketa wanprestasi tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu, melakukan somasi, melakukan penyelesaian dengan litigasi (pengadilan), dan melakukan penyelesaian non-litigasi (di luar pengadilan). Technological advances during the industrial revolution 4.0, which did not only occur in Indonesia, certainly made all activities easier, especially from an economic perspective. The development of the peer-to-peer lending fintech business or also known as information technology-based money lending and borrowing services or sometimes called online loans with its various conveniences is one of the technical advances in the economic sector. This journal was created with the aim of analyzing the principles and legal validity of agreements included in information technology-based money lending and borrowing services, as well as to determine how to resolve non-performance disputes in these services in accordance with the Civil Code. The research method used in this scientific work adheres to a normative juridical writing approach using the Civil Code and other literary sources as references for this research journal. The results of this research indicate that online loan agreements are considered legally binding. However, even though online loan agreements are legally valid, there are several principles forming agreements in accordance with the Civil Code that are not implemented perfectly. The results of this research also show that if a default dispute occurs in an online loan agreement, the default dispute can be resolved in several ways, namely, issuing a summons, settling through litigation (court), and carrying out non-litigation settlement (outside of court).
KEABSAHAN KARYA SENI DIGITAL NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA Sutrisna, Pande Putu Nugrahita Prameswari; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan karya seni digital NFT yakni sebagai objek jaminan fidusia yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan instrumen hukum atau produk hukum dan pendekatan analisis konsep hukum. Sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini yakni berupa KUH Perdata, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan ini yakni berupa buku maupun artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahn yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Teknik penulisan pada artikel ini menggunakan studi kepustakaan dan dalam pembuatan artikel ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Bahwasannya hasil dalam Penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata, karya seni digital NFT dapat digolongkan sebagai benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 503 KUH Perdata, karya seni digital NFT digolongkan sebagai benda yang tidak berwujud. Menurut perspektif UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karya seni digital NFT telah memenuhi unsur-unsur sebagai objek jaminan fidusia yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. This article aims to determine and analyze the validity of NFT (Non-Fungible Token) digital artwork, namely as an object of fiduciary security that applies in Indonesia. This research uses normative legal research methods with a legal instrument or legal product approach (The Statute Approach) and a legal concept analysis approach (Analytical & Conceptual Approach). The primary source of legal material in this writing is the Civil Code, Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Sources of secondary legal material in this writing are in the form of books or scientific articles that are related to the problems that will be discussed in this paper. The writing technique in this article uses library research and in writing this article uses qualitative descriptive data analysis techniques. In fact, the results of this research show that based on the provisions of Article 499 of the Civil Code, NFT digital works of art can be classified as objects that can be used as objects of fiduciary security because they fulfill the elements of these provisions. Based on the provisions of article 503 of the Civil Code, NFT digital artwork is classified as an intangible object. According to the perspective of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, NFT digital works of art have fulfilled the elements as objects of fiduciary guarantees as stated in Article 1 point 4 of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.
UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU DALAM MELINDUNGI PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Santoso, Nabila Angreni; Shara, Made Cinthya Puspita
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yakni menelaah secara procedural tata beracara dalam perkara oleh (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), setelah itu disebut KPPU serta Keefektifan dari pengajuan keberatan pada Putusan yang diterbitkan oleh KPPU itu sendiri, riset penelitian ini dikaji dengan berpeddoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penelitian ini pula metode penelitian yang dipergunakan yakni Metode Penelitian Hukum Normatif yang mana oada metode ini membahas dengan spesifik mengenai pengkajian suatu norma dalam Undang-Undang, selain itu terdapat dua jenis pendekatan yang diterapkan pada Penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Analisis (Analitical Approach). Temuan dari dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengajuan Upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri Niaga sangatlah kurang efektif dikarenakan mungkinkan dalam pemeriksaan berkas administrasi akan mudah ditolak oleh Pengadilan Niaga tersebut. The aim of this research is to examine procedural protocols in cases handled by the Business Competition Supervision Commission (referred to as KPPU hereafter) and the efficacy of lodging objections against KPPU's decisions. This study is conducted within the framework of Law No. 5 of 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It employs a normative legal research methodology, which focuses on the examination of legal norms. Additionally, two approaches are utilized: the statutory approach and the analytical approach. Findings indicate that the submission of legal objections to the Commercial District Court is notably ineffective, as administrative filings risk being summarily dismissed by the court during review.

Page 58 of 59 | Total Record : 583

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue