cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 54   55   56   57   58 
PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI BIDANG PEWARISAN Artini, Ni Kadek Andhina Putri; Sudantra, I Ketut
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari observasi ini adalah untuk menyelidiki dua masalah yang berkaitan dengan perkawinan Pada gelahang: bagaimana perkawinan dilaksanakan di sana dan dampak hukum dari perkawinan tersebut di bidang pewarisan. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada. Hasil kajian menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, terdapat kekhasan yang membedakan pelaksanaan dan akibat hukum dari perkawinan Pada gelahang di bandingkan dengan bentuk perkawinan lainnya. Dalam perkawinan Pada gelahang terdapat persyaratan khusus bahwa harus ada kesepakatan bersama (pasobayan bareng) antara para pihak bahwa perkawinan dilakukan dalam bentuk Pada gelahang dengan segala konskwensinya. Kedua, dalam perkawinan Pada gelahang suami dan istri masing-masing berkedudukan hukum sebagai purusa sehingga berstatus sebagai ahli waris dalam keluarganya masing-masing, sedangkan mengenai posisi anak yang lahir dari perkawinan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (pasobayan bareng) kedua pihak, yang biasanya sudah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perkawinan Pada gelahang yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung. The aim of this research is to investigate two issues related to marriages in Pada gelahang: how marriages are carried out there and the legal impact of such marriages in the area of inheritance. Normative legal research methods are used to study existing problems. The results of the study conclude as follows: First, there are characteristics that differentiate the implementation and legal consequences of Pada gelahang marriage compared to other forms of marriage. In Pada gelahang marriages, there are special requirements that there must be a mutual agreement (pasobayan bereng) between the parties that the marriage be carried out in the form of Pada gelahang with all its consequences. Second, in a marriage in Gelahang, the husband and wife each have the legal status of purusa so that they have the status of heirs in their respective families, while the position of children born from the marriage is determined based on the mutual agreement (pasobayan bereng) of both parties, which is usually already stated in the Gelahang Marriage Agreement Letter that is made at the time of the marriage.
LEGALITAS COVER LAGU YANG DIUNGGAH DI PLATFORM YOUTUBE Ari, Ni Wayan Deni; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengkaji regulasi terkait dengan pengunggahan cover lagu di platform YouTube dan juga melihat aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang punya lagu dan lagunya dimasukkan ke dalam YouTube. Metodologi yang digunakan pada kajian ini ialah kajian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur peraturan hukum. Hasilnya mencerminkan perlunya membedakan antara dua konsep, yaitu cover lagu dan aransemen lagu. Tindakan membuat ulang musik atau lagi kepunyaan orang lain umumnya tak dinilai sebagai pelanggaran hak cipta. Tapi, dalam konteks cover lagu dengan tak bearansemen yang signifikan, penting untuk memperoleh izin lisensi dan melakukan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta. Bila tak ada izin atau pembayaran royalti, tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Melindungi hukum atas hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang dan dimasukkan dalam YouTube dikelola dan masuk pada UU No. 28 Tahun 2014 tenrkait Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 5 sampai 9. Selain regulasi tersebut, pemilik lagu juga memiliki perlindungan dari YouTube sendiri. Platform ini memiliki kebijakan untuk menghapus video yang melanggar hak cipta, tetapi tindakan ini biasanya diambil setelah menerima pemberitahuan resmi tentang pelanggaran hak cipta. The aim of this research is to examine regulations related to uploading song covers on the YouTube platform and also look at aspects of legal protection given to people who own songs and have their songs included on YouTube. This scholarly work employs normative legal research with a legal product study approach. The findings of this research underscore the importance of distinguishing between song covers and arrangements. Rearranging someone else's song does not typically constitute a breach of copyright, whereas covering a song without significant alterations can be done legally, provided you obtain a license permit and pay the required royalties. Failure to secure such permissions can result in a violation of the law. To safeguard the moral and economic rights of creators, legal protection for song copyrights, especially for those covered and uploaded on YouTube, is articulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, specifically in Articles 5 through Article 9. Additionally, songwriters also enjoy legal protection from YouTube. The platform has policies in place to remove videos that infringe on copyright. However, YouTube only enforces these actions upon receiving official notifications of copyright violations.
PENGATURAN BESARAN KOMPENSASI GANTI KERUGIAN BAGI KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lestari, Ni Made Yunika Intan; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman tentang pengaturan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan besaran kompensasi kerugian bagi konsumen secara ius constituendum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan mengenai pengaturan perluasan makna tindakan efisiensi dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Kajian ini menemukan bahwa dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam UUPK. Namun dalam aturan yang ada ternyata masih terjadi baik itu kekosongan maupun kekaburan norma di dalamnya. Sistematika penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Selanjutnya terkait pengaturan besaran kompensasi ganti kerugian bagi konsumen penting untuk dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas segala perbuatan dan tidak dengan mudah berdalih hanya dapat mengganti sebagaimana yang mereka tawarkan. Dengan diaturnya terkait besaran minimal kompensasi kerugian bagi konsumen, maka konsumen akan semakin terjamin perlindungannya meskipun dalam perjanjian yang ada tidak dicantumkan. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan pelaku usaha tidak mencantumkan terkait ganti kerugian untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum jika sewaktu-waktu ia melakukan wanprestasi. This article aims to provide an understanding of the protection arrangements for consumers and business operators in Indonesia as well as to find out the arrangements for compensation of losses for consumers according to the ius constituendum. The method used in this research is normative jurisprudence with a legislative approach regarding arrangements for the expansion of the meaning of efficiency measures in terminating employment relationships. This study found that in relation to legal protection for consumers and entrepreneurs in Indonesia, it has actually been regulated in the UUPK. However, in the existing rules, it turns out that there are still gaps and ambiguity in the norms. Systematic settlement of consumer disputes can be reached through court or out of court based on the voluntary choice of the disputing parties. Furthermore, regarding the arrangement of the amount of compensation for losses, it is important for consumers to do it as a form of responsibility for all their actions and not to easily argue that they can only compensate as they offer. By regulating the minimum amount of compensation for losses for consumers, consumers will be more assured of their protection even if it is not included in the existing agreement. This is because it does not close the possibility that the business person does not include related compensation for losses to save himself from the legal entanglement if at any time he commits default.
AKIBAT HUKUM BAGI TIKTOK SHOP SEBAGAI SOCIAL COMMERCE DITINJAU DARI PERMENDAG NO. 31 TAHUN 2023 Huda, Hisbulloh; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian akibat hukum bagi Tiktok Shop sebagai Social Commerce dari media sosial Tiktok ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini menerapkan metode penulisan normatif, dimana informasinya bersumber dari berbagai norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan penulisan ini didasarkan pada landasan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya ketentuan-ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang memengaruhi ekosistem perdagangan online di Indonesia, dengan fokus pada integrasi media sosial dan Social Commerce melalui aplikasi TikTok Shop. This journal is crafted with the objective of examining the legal implications for Tiktok Shop as a Social Commerce entity operating on the TikTok social media platform, in light of the provisions outlined in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 regarding Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems. Employing a normative writing approach, the study draws on legal norms encompassing laws, regulations, court decisions, and prevalent community norms, grounded in a legislative perspective. The research outcomes reveal the emergence of novel stipulations within the aforementioned regulation, impacting the landscape of online trading in Indonesia, particularly emphasizing the convergence of social media and Social Commerce facilitated by the TikTok Shop application.
PERLINDUNGAN DAN HAK TENAGA KERJA WANITA DI INDONESIA BERDASARKAN KESESUAIAN PADA KONVENSI ILO Divayanti, Putu Margaretta Valencia; Wisanjaya, I Gede Pasek Eka
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini disusun untuk mengetahui perlindungan hak yang didapat oleh tenaga kerja wanita apabila dilihat dari konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO). Selain itu, penelitian ini juga dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami kesesuaian peraturan nasional di Indonesia terkait hak dan perlindungan tenaga kerja wanita apabila dikaitkan dengan konvensi-konvensi ILO. Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan metodologi yuridis normatif, yang melibatkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Dimana penulis mengkaji dan menganalisis regulasi terkait ketenagakerjaan di Indonesia dan konvensi-konvensi ILO yang berkaitan dengan perlindungan hak serta kesetaraan tenaga kerja wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ILO memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan konvensi-konvensi yang mengatur mengenai hak dan perlindungan tenaga kerja wanita secara universal dan kekuatan yang dimilikinya untuk membuat negara anggotanya meratifikasi konvensi tersebut dan membentuk undang-undang sejenis. Tak terkecuali di Indonesia yang telah meratifikasi beberapa konvensi ILO serta telah membentuk dan memberlakukan peraturan perundang-undangan mengenai hak dan perlindungan tenaga kerja wanita yang secara garis besar telah sesuai dengan isi dari konvensi-konvensi ILO. This study was compiled to find out what rights protections are obtained by women workers when viewed from the conventions issued by the International Labor Organization (ILO). In addition, this study was also made with the aim of knowing and understanding how appropriate national regulations applied in Indonesia related to the rights and protection of women workers when related to ILO conventions. The research is conducted using a normative juridical research method with the regulatory approach (Regulation Approach) and analytical approach where the author examines and analyzes labor-related regulations in Indonesia and ILO conventions related to the protection of women's labor rights and equality. The results show that the ILO has a very important role in the establishment of conventions that regulate the universal rights and protection of women workers and the power it has to make its member states to ratified the conventions and form similar laws. Indonesia is no exception, which has ratified several ILO conventions also formed and enacted laws and regulations regarding the rights and protection of women workers which are broadly in accordance with the contents of ILO conventions.
PENGATURAN DEPORTASI WARGA NEGARA ASING DI BALI DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN Cahyadi, Made Kristian Budi Yadi; Yasa, Made Maharta
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana tindakan deportasi terhadap warga negara asing di Bali dengan melihat ketentuan hukum keimigrasian yakni UU No 6 Tahun 2011. Demi mendukung penulisan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan norma hukum sebagai bahan yang ditelaah. Penulis juga menggunakan beberapa pendekatan dalam penulisan penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Fakta (the Fact Approach), serta penulis juga mengunduh beberapa buku dan artikel jurnal ilmiah serta beberapa berita melalui internet untuk mendukung bahan refrensi penulisan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan deportasi warga negara asing di Bali merupakan hak Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tindakan deportasi diakibatkan karena warga negara asing terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Meskipun tindakan deportasi merupakan suatu tindakan secara paksa untuk memulangkan warga negara asing ke wilayahnya. Warga negara asing juga memiliki Perlindungan hukum yang diatur dalam UU Keimigrasian dan hukum HAM yang sudah menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai Negara yang meratifikasi UDHR (Universal Declaratin of Human Rights) sehingga sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk tetap menghormati dan menghargai hak yang dimiliki oleh warga negara asing yang bersangkutan ketika akan dikenakan tindakan deportasi. The purpose of this research is to analyze and identify how deportations are carried out against foreign nationals in Bali by observe at the provisions of immigration laws and regulations. In order to support the research, the author uses normative legal research by using legal norms as the studied material. The author also used several approaches to support this research, namely the Statute Approach, the Case Approach and the Fact Approach. And the author also downloaded several books and journal articles as well as several news items via the internet to support the reference material for writing this research. The research results show that the act of deportation foreign nationals in Bali is the rights of Indonesian as a sovereign country. The act of deportation was caused by a foreign nation who was proven to have committed an action that was contrary to the provisions of Indonesian laws and regulations. Even though deportation is an act of force to return foreign nationals to their territory. Foreign nationals also have legal protection regulated in the Immigration Law and Human Rights law which has become Indonesia's responsibility as a country that has ratified the UDHR (Universal Declaration of Human Rights) so it is Indonesia's obligation to respect and appreciate the rights they have. by the foreign national concerned when they will be subject to deportation.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI KEGIATAN DI SEKTOR PERANSURANSIAN Pramesti, I Gusti Ayu Agung Anindita; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini memiliki tujuan yakni mengkaji bagaimana peran lembaga independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan terkait regulasi dalam mengawasi lembaga perusahaan asuransi guna melindungi konsumen atau masyarakat, karena terdapat perusahaan asuransi yang menjalankan usahanya tanpa memiliki izin usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa peran pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan di sektor peransuransian ditegaskan dalam UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta OJK menerbitkan beberapa regulasi terkait kegiatan peransuransian. Selain itu terdapat juga pada Undang-Undang Peransuransian yaitu UU No. 40 Tahun 2014. Bentuk perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan kepada nasabah ataupun calon nasabah dilakukan dengan upaya hukum preventif dan represif dan apabila perusahaan asuransi telah melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif. The purpose of writing this journal is to examine how the role of an independent institution, namely the Financial Services Authority, is related to regulations in supervising insurance company institutions to protect consumers or the public, because there are insurance companies that run their businesses without having a business license. This research is a normative legal research using several approaches, including statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the supervisory role carried out by the Financial Services Authority on activities in the insurance sector is emphasized in Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and OJK issued several regulations related to insurance activities. Apart from that, there is also the Insurance Law, namely Law no. 40 of 2014. The form of legal protection from the Financial Services Authority for customers or prospective customers is carried out through preventive and repressive legal measures.
PENGATURAN JUAL BELI PUTUS: PERSPEKTIF INSTRUMEN KEKAYAAN INTELEKTUAL INTERNASIONAL DAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Aprilia, Putu Dila; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini disusun demi mengetahui dan menganalisis pengaturan dan konsekuensi hukum jual beli putus suatu karya cipta dalam perpektif instrumen kekayaan intelektual internasional dan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap hak-hak pencipta diatur dalam Article 9 Berne Convention. Namun Berne Convention tidak mengatur secara eksplisit mengenai jual beli putus suatu karya cipta. Sehingga konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Article 5 Berne Convention terkait dengan peralihan hak cipta dalam hal ini jual beli putus diatur oleh undang-undang negara tempat perlindungan tersebut diminta. Oleh karena itu pengaturan jual beli putus diatur lebih lanjut dalam hukum positif Indonesia tepatnya dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Pengaturan jual beli putus dalam UUHC dapat dikatakan sesuai, mengingat hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi kesejahteraan pencipta mengingat sebelum adanya pengaturan mengenai jangka waktu peralihan hak cipta tersebut. This research was compiled tp find out and analyze the arrangement and legal consequences of transfering copyrighted works by sold flat methode in the perspective of international intellectual property instruments and intellectual property law in Indonesia. This research is normative research with statutory and conceptual approaches. The results showed that the protection of the rights of creators is regulated in Article 9 of the Berne Convention. However, the Berne Convention does not explicitly regulate the sold flat of a copyrighted work. So that the consequences referred to in Article 5 of the Berne Convention related to the transfer of copyright in sold flat case is governed by the laws of the country where the protection is requested. Therefore, the arrangement of buying and selling is further regulated in Indonesian positive law precisely in the UUHC. Arrangement of buying and selling broken in the UUHC can be said to be appropriate, considering this is a form of protection for the welfare of the creator considering before the regulation of the term of transfer of copyright.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS OVERCLAIM KANDUNGAN PADA PRODUK WATER GEL MOISTURIZER THE ORIGINOTE Prameswari, Pradnya Cyndhe; Purwanti, Ni Putu
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan meneliti aspek perlindungan bagi konsumen atas tindakan pelaku usaha dalam pencantuman kandungan atau bahan suatu produk yang tidak sesuai dengan kandungan yang ada dalam produknya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ditunjang oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder yang berisi kaidah hukum yang berlaku. Luaran penelitian ini yaitu bentuk perlindungan bagi konsumen secara hukum yang mengalami kerugian oleh tindakan lalai pelaku usaha saat melakukan promise suatu produknya telah diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, dalam pencantuman komposisi suatu produk dalam label atau brosur juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan lain seperti UU Pangan dan PP Label dan Iklan Pangan. This research has the aim of examining legal protection for consumers for the actions of business actors in the inclusion of ingredients or ingredients of a product that are not in accordance with the contents in the product based on applicable law in Indonesia to ensure the safety and security of consumers in using the product. This research has used normative legal research that combined with the statutory approach and uses secondary materials that contain applicable legal principles. The output of this research is that a form of legal protection for consumers who suffer losses due to the negligent actions of business actors when making promises for a product has been regulated in the Consumer Protection Act. In addition, the inclusion of the composition of a product on a label or brochure must also comply with other laws and regulations such as the Food Law and PP Labels and Food Advertisements.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP LAYANAN STREAMING FILM BERBASIS LANGGANAN (NETFLIX) YANG DIUNGGAH DALAM TELEGRAM Sirait, Dinda Gloria; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma Dharma
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pandangan tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta. Pelanggaran yang dimaksud dalam artikel ini adalah pelanggaran pembajakan yang melibatkan pembelian dan penyebaran ciptaan secara ilegal. Tulisan ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan bahan melalui studi kepustakaan dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pembajakan film melanggar Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, sehingga pencipta dapat menuntut ganti rugi dan mengadukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pembajakan film dengan dua cara: preventif dan represif. The goal of this article is to provide a view on the legal protection of copyright holders against copyright infringement. The breaches mentioned in this article are piracy violations involving the illegal buying and dissemination of inventions. The essay employs a normative juridical research technique with a statutory approach, collecting legal materials through literature, and conclusion drafting. According to the findings of this study, film piracy violates Copyright Law No. 28 of 2014, allowing authors to sue for compensation and denounce infringement under the requirements of Article 99 paragraph (1) and Article 113 of the Copyright Law. The government provides legal protection against film piracy in two ways: preventative and repressive.

Page 56 of 59 | Total Record : 583

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue