cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 55   56   57   58   59 
AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU YANG TERSEMBUNYI DALAM NOTA PEMBELIAN BARANG DI RATIH KOSMETIK DENPASAR Purnamasari, Kadek Ratih; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar hukum pencantuman klausula baku yang tersembunyi dalam nota pembelian barang di Ratih Kosmetik Denpasar dan mengetahui serta memahami akibat pencantuman klausula baku yang tersembunyi dalam nota pembelian barang di Ratih Kosmetik Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis pendekatannya, menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak responden dan informan, sedangkan data sekunder yaitu peralatan buku-buku, peraturan, media internet, dan artikel jurnalPengolahan penelitian ini diolah secara kualitatif kemudian dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini yaitu yang tersembunyi dalam barang, tidak memiliki dasar hukum. Justru dalam nota pembelian barang tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, tidak semua klausula baku yang dicantumkan dalam nota pembelian barang tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen. Akibat dari pencantuman klausula yang tersembunyi yaitu meruginya konsumen. Konsumen mengalami kerugian karena barangnya telah kadaluarsa dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan pihak Ratih Kosmetik mengalami keuntungan dari adanya klausula tersebut. The purpose of this research is to find out and understand the legal basis for including hidden standard clauses in goods purchase notes at Ratih Kosmetik Denpasar and to know and understand the consequences of including hidden standard clauses in goods purchase notes at Ratih Kosmetik Denpasar. The research method used is empirical legal research. This type of approach uses a statutory approach and a factual approach. Primary sources were obtained from interviews with respondents and informants, while secondary data included books, regulations, internet media, and journal articles. This research was processed qualitatively and then analyzed using descriptive analysis. The results of this research show that what is hidden in goods has no legal basis. In fact, the purchase note for the goods violates the provisions of Article 18, paragraph 4, of the Consumer Protection Law. However, not all standard clauses included in the goods purchase note conflict with Article 18 paragraph (4) of the Consumer Protection Law. The result of including hidden clauses is consumer loss. Consumers experience losses because the goods have expired and cannot be used properly, while Ratih Cosmetics experiences profits from the existence of this clause.
NOMINEE AGREEMENT DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS Sugiani, Ni Komang Mega; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel jurnal menganalisis mengenai penggunaan nominee pada hak atas kepemilikan saham PT. Investor asing menggunakan nominee sebagai bentuk penyelundupan hukum unuk menyiasti peraturan pemerintah, khususnya mengenai batas kepemilikan saham oleh investor asing. Investor asing menggunakan nominee bertujuan untuk menguasai secara penuh akan kontrol dan manajemen suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan. Penggunaan nomine sebagai bentuk penyelundupan hukum dapat menyebabkan kepemilikan fiktif. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana keberadaan nominee agreement di Indonesia serta membahas bagaimana penggunaan nominee agreement dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini menggunakan metode empiris yakni penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang kemudian digabungkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hasil studi menunjukan nominee merupakan bentuk penyelundupan hukum yang laranganya telah terdapat dalam UU Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal. Kepemilikan saham, nominee sebagai legal owner dianggap sah secara hukum sebagai pemilik dari saham karena nama nominee yang tercantum dalam kepemilikan saham. Meski dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku, kenyataanya nominee masih banyak digunakan oleh investor asing yang melakukan investasi di Indonesia, hal ini dikarenakan oleh tindakan pemerintah yang terkesan membiarkan penggunaan nominee. Journal article analyzes the use of nominees in PT share ownership rights. Foreign investors use nominees as a form of legal smuggling to get around government regulations, especially regarding share ownership limits by foreign investors. Foreign investors use nominees with the aim of fully controlling the control and management of a company in order to gain profits. The use of nominees as a form of legal smuggling can result in fictitious ownership. This research will discuss how nominee agreements exist in Indonesia and discuss how nominee agreements are used in Limited Liability Company (PT) share ownership. This research uses empirical methods, namely research that examines applicable legal regulations which are then combined with the realities that occur in society. The results of the study show that nominees are a form of legal smuggling whose prohibition is contained in the Limited Liability Company and Capital Investment Law. Share ownership, the nominee as the legal owner is considered legally valid as the owner of the shares because the nominee's name is listed in the share ownership. Even though it is prohibited according to applicable regulations, in reality nominees are still widely used by foreign investors who invest in Indonesia, this is due to the government's actions which seem to allow the use of nominees.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB BANK PADA KEJAHATAN INTERNET BANKING Dewantara, Krisna; Dewi, Gusti Ayu Arya Prima
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan karya ilmiah ini yakni untuk mengetahui serta memahami pengaturan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Tanggung Jawab Bank pada kejahatan internet banking. Dalam mengkaji tulisan ilmiah ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang disebut (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini menerangkan bahwa pengaturan khusus terhadap perlindungan konsumen sudah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan lainnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU/11/2008 tentang Informsi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 2 UU/11/2008 tentang ITE menentukan bahwa penyelenggara bertanggung jawab terhadap objek yang diselenggarakan. Penjelasan mengenai ketentuan tersebut menggandung makna jika sebuah bank dalam menjalankan sistem harus bertanggubgjawab atas kerugian yang timbul. Namun terdapat mengecualian jika murni kerugian itu berasal dari konsumen itu sendiri baik berupa kelalaian maupun kesalahan. Selanjutnya didalam ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/Pbi/2020 mengenai Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dijelaskan bahwa penyelenggara bertanggungjawab atas kerugian yang berasal dari pengurus dan/atau pegawai penyelenggara. Secara garis besar belum terdapat pengaturan khusus mengenai kejahatan internet banking sehingga belum terciptanya kepastian hukum terhadap permasalahan yang timbul mengenai kejahatan internet banking tersebut. The purpose of writing this scientific work is to find out and understand the regulations regarding legal protection for consumers and bank responsibility for internet banking crimes. In reviewing this scientific paper, we use a normative legal method with an approach from a statutory regulation called a statute approach and a conceptual approach. The results of this scientific work explain that special regulations for consumer protection already exist in Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as other regulations such as Law of the Republic of Indonesia no. 10 of 1998 concerning amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking and Law of the Republic of Indonesia no. 19 of 2016 amendments to Law 11/2008 concerning Electronic Information and Transactions. Article 2 of Law 11/2008 concerning electronic transaction information stipulates that the organizer is responsible for the object being held. The explanation of these provisions means that a bank, in running the system, must be responsible for losses that arise. However, there are exceptions if the loss originates purely from the consumer himself, whether in the form of negligence or error. Furthermore, in paragraph 2 of Bank Indonesia Regulation no. 22/20/Pbi/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection explains that the organizer is responsible for losses originating from the organizer's management and/or employees. In general, there are no special regulations regarding internet banking crimes so that legal certainty has not been created regarding problems that arise regarding internet banking crimes.
KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI BALI SEBAGAI AHLI AUDIT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA Banu, Ida Wayan Bagus Abby; Adiyaryani, Ni Nengah
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji memahami dan menguraikan lebih rinci terkait Kewenangan Inspektorat Provinsi Bali Sebagai Ahli Audit Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa. Metode penilitian yang diterapkan guna menyusunan penelitian berbentuk jurnal ilmiah ini ialah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan satu dari sekian model metode penelitian yang meletakan objeknya ialah norma hukum dari sebuah penelitian. Hasil studi menunjukan bahwa UndangUndang PTPK tidak menegaskan secara eksplisit siapa dan bagaimana kualifikasi ahli yang berhak untuk memeriksa kerugian keuangan negara, namun berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU BPK, BPK berwenang dalam menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara. Sementara Pasal kewenangan BPKP untuk memeriksa kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 3 huruf Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan KPK bersama Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi yang bertugas menghitung kerugian negara dalam kasus tipikor berwenang untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian negara Kewenangan Inspektorat Provinsi menjadi auditor dalam kasus tindak pidana korupsi pada LPD termaktub dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara eksplisit mengatur bahwa lembaga yang berhak menghitung dan menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK. Sementara lembaga lain seperti BPKP hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian negara. The aim of this study is to examine understanding and explaining in more detail the Authority of the Bali Provincial Inspectorate as an Audit Expert in Corruption Crimes in Village Credit Institutions. The research method applied to compile research in the form of a scientific journal is the normative juridical research method which is one of several researchmethod models whose object is the legal norms of research. The study results show that the PTPK Law does not explicitly state who and what the qualifications of experts are who have the right to examine state financial losses, however, based on Article 10 paragraph (1) of the BPK Law, the BPK has the authority to calculate and determine state financial losses. Meanwhile, the BPKP's authority to examine state financial losses is regulated in Article 3 letter of Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency, while the Corruption Eradication Commission together with the Forensic Accounting Unit of the Corruption Detection and Analysis Directorate which is tasked with calculating state losses in corruption cases have the authority to carry out the calculations. against state losses. The authority of the Provincial Inspectorate to act as an auditor in cases of criminal acts of corruption in the LPD is contained in SEMA Number 4 of 2016 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2016 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court, which explicitly regulates that the institution has the right to calculate and stated that there was a loss to the state was the BPK. Meanwhile, other institutions such as BPKP only have the authority to calculate state losses, but do not have the right to declare state losses.
PENGUNGGAHAN KEMBALI POTONGAN VIDEO PODCAST MELALUI MEDIA SOSIAL: LEGALKAH? Maharani, Putu Ayu Cintya; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel memiliki tujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum atas pengunggahan kembali potongan video podcast yang mengandung hoax dan merugikan content creator dan untuk menganalisis perlindungan hukum atas diunggah kembalinya potongan video podcast yang mengandung hoax dan merugikan content creator. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Berdasarkan dari hasil analisis artikel ilmiah ini, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 45A (1) UU ITE menyatakan bahwa tiap orang yang disengaja sebarkan pesan palsu hingga kerugian terkana hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Tiap tindakan penyiaran ulang film atau video di Internet yang tidak bertanggung jawab diancam dengan Pasal 113(3) Undang-Undang Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau paling banyak satu miliar rupiah. The purpose of this article is to analyze the legal violation of re-uploading podcast video clips that contain hoaxes and harm content creators and to analyze legal protection for re-uploading of podcast video clips that contain hoaxes and harm content creators. This study uses a normative legal method with a statute approach and comparative approach. Based on the results of the analysis of this scientific article, Article 45A (1) of the ITE Law states that every person who deliberately spreads a false message will suffer a maximum prison sentence of six years and/or a fine of up to IDR 1 billion. Every act of irresponsible rebroadcasting of films or videos on the Internet is punishable by Article 113(3) of the Copyright Law with a maximum prison sentence of four years and/or a maximum of one billion rupiah.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI NORMA KONFLIK DAN DUALISME PENGATURAN PAID PARENTAL LEAVE DI INDONESIA Pramesti, Cokorda Istri Kirana; Hadjon, Edward Thomas Lamury
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan mengenai paid parental leave bagi para pekerja di Indonesia dalam UU Ketenagakerjaan dan RUU KIA. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan Peraturan Perundang – Undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jangka waktu paid parental leave dalam UU Ketenagakerjaan dan RUU KIA, telah menyebabkan norma konflik dan dualisme pengaturan. Hal tersebut dikarenakan UU Ketenagakerjaan hanya melegitimasi hak pekerja perempuan untuk beristirahat dengan total waktu 3 (tiga) bulan sekitar masa kelahiran anaknya dan kesempatan bagi pekerja laki - laki untuk mengajukan cuti alasan penting, seperti mendampingi istrinya dalam proses persalinan atau keguguran kandungan selama 2 (dua) hari, dengan gaji yang harus dibayarkan secara penuh 100% (seratus persen). Sementara itu, dalam RUU KIA, terdapat perpanjangan jangka waktu paid maternity leave bagi pekerja perempuan paling sedikit 6 (enam) bulan, yakni 3 (tiga) bulan pertama mendapatkan gaji yang dibayarkan utuh 100% (seratus persen) dan 3 (tiga) bulan berikutnya mendapatkan gaji yang dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) oleh pihak pemberi kerja. Selain itu, RUU KIA juga memberikan perpanjangan jangka waktu paid paternity leave bagi pekerja laki - laki selama 40 (empat puluh) hari. Dalam hal ini, untuk mengatasi norma konflik dan dualisme pengaturan, diperlukan solusi kebaruan hukum melalui harmonisasi pengaturan mengenai paid parental leave untuk mengimplementasikan ketentuan dalam RUU KIA. The purpose of this study is to examine the regulation about paid parental leave for worker in Indonesia in the Law of the Republic of Indonesia on Employment and Draft Law on Mother and Child Welfare. This study uses a normative legal method with a principle of law approach, conceptual approach, and statute approach. The study shows that the regulation of paid parental leave in the Law of the Republic of Indonesia on Employment and Draft Law on Mother and Child Welfare, has caused conflict norms and regulatory dualism. This is because the Law of the Republic of Indonesia on Employment only legitimizes the right of female workers to rest for a total of 3 (three) months around the time of the birth of their child and the opportunity for male workers to apply for leave for important reasons, such as accompanying their wife during childbirth or miscarriage for 2 (two) days, with salary to be paid in full 100% (one hundred percent). Meanwhile, in the Draft Law on Mother and Child Welfare, there is an extension period of paid maternity leave for female workers for at least 6 (six) months, namely the first 3 (three) months of receiving full salary of 100% (one hundred percent) and the following 3 (three) months receiving salary of 75% (seventy five percent) by the employer. Apart from that, the Draft Law on Mother and Child Welfare also provides an extension of the period of paid paternity leave for male workers for 40 (forty) days. In this case, to overcome conflict norms and regulatory dualism, new legal solutions are needed through harmonization the regulation about paid parental leave to implement the regulation in the Draft Law on Mother and Child Welfare.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA Cornelius, Rocky; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hukum sebagai kurir narkotika yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana kurir narkotika terkhusus jika subjeknya anak dibawah umur. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian, pemidanaan terhadap anak bisa dilakukan tetapi harus mengedepankan perlakuan terbaik terhadap anak tersebut. Dengan tidak mengesampingkan masa depan dari anak supaya dapat kembali kehidupan normalnya. Dalam proses kasus tindak pidana anak wajib berlandaskan asas ultimum remidium, yang mana sanksi pidana merupakan jalan terakhir penyelesaian kasus tindak pidana anak. The purpose of this writing is to find out the legal regulations for narcotics couriers that apply in Indonesia and what the criminal liability of narcotics couriers is, especially if the subject is a minor. This research includes normative legal research with a statutory approach and a factual approach. The results of the research show that punishment of children can be carried out but must prioritize the best treatment for the child. By not putting aside the child’s future so they can return to a normal life. In the process of child crime cases, it is mandatory to be based on the principle of ultimum remidium, where criminal sanctions are the last resort for resolving child crime cases.
LEGALITAS PENGGUNAAN ALAT TUKAR SELAIN UANG DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN ASAS KESEIMBANGAN Andayani, Ni Putu Ulan; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan artikel ini untuk memahami mengenai kaitan asas keseimbangan dan penggunaan alat tukar selain uang apabila dilihat dari perspektif UU Mata Uang dan UU Perlindungan Konsumen. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yang kemudian dielaborasikan bersama pendekatan perundang-undangan serta pendekatan komparatif. Hasil studi menunjukan bahwa penggunaan alat tukar selain uang merupakan hal yang tidak sah karena Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 UU Mata Uang adalah Rupiah. Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam yang disimbolkan dengan Rp. Selain itu, penggunaan alat tukar selain uang dalam halnya kembalian konsumen saat bertransaksi merupakan pencederaan terhadap asas keseimbangan yang merupakan landasan bagi perlindungan konsumen itu sendiri. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara gamblang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kembalian senilai rupiah bukan permen maupun donasi. Namun, pada dasarnya pemberian kembalian berupa alat tukar selain uang sah-sah saja, sepanjang konsumen menyetujuinya, meskipun demikian pelaku usaha tetap harus menghormati hak-hak konsumen juga tunduk pada hukum yang telah berlaku yaitu Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Bank Indonesia serta peraturan terkait lainnya. The purpose of this article is to understand the relationship between the principle of balance and the use of means of exchange other than money when viewed from the perspective of the Currency Law and the Consumer Protection Law. The normative legal research method is the research method used in writing this article which is then elaborated together with a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that the use of a medium of exchange other than money is illegal because the currency of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Article 2 of the Currency Law is the Rupiah. The Rupiah consists of paper Rupiah and metal Rupiah which is symbolized by Rp. In addition, the use of a medium of exchange other than money in the case of consumer returns when making transactions constitutes a violation of the principle of balance which is the basis for consumer protection itself. The obligations of business actors as regulated in Article 7 of the Consumer Protection Law do not clearly state that business actors are obliged to give change worth rupiah, not candy or donations. However, basically giving change in the form of a medium of exchange other than money is fine, as long as the consumer agrees, however, business actors must still respect consumer rights and comply with applicable laws, namely the Currency Law, the Consumer Protection Law. and the Bank Indonesia Law and other related regulations.
EKSISTENSI KESETARAAN GENDER DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGUATAN DESA ADAT DI BALI Wijaya, I Gede Arya Nata; Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses memperkuat aturan pada desa adat Bali, partisipasi masyarakat baik itu partisipasi laki-laki atau bahkan partisipasi perempuan pun sangat penting. Hal ini bertujuan untuk tercapainya keadilan antara kedua belah pihak, mengacu pada HAM serta mencegah terjadinya ketidakadilan dalam keberlangsungan kehidupan. Studi ini dilakukan dengan tujuan sebagai bahan evaluasi serta dapat menyadarkan bahwa partisipansi perempuan dalam proses penguatan pada desa adat sangat penting. Studi ini menerapkan metode penelitian yaitu pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan. Hasil studi ini dapat menunjukkan serta dapat memberikan penggerak kesadaran bahwa partisipasi perempuan sangat perlu dalam upaya memperkuat aturan desa adat terkhususnya di Bali. The process for fortifying an ancestral rural community in Bali, the participation of community, whether the participant of men or even the participant of women, is extremely important. This is intended to achieve gender equality, which is a human right, and also to prevent injustice in the continuity of life. This research was conducted to provide evaluation material and raise awareness about the important role of women in strengthening traditional communities. This study employs the research method of a normative legal approach similar to specific emphasis akin to the analysis of statutory regulations. The conclusions of this research can supply propulsion and rights that feminine participation is very required for strengthening a traditional village, especially in Bali.
KEDUDUKAN HUKUM KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Sari, Mega Indah; Utari, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisian jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum klausula eksonerasi terhadap sahnya suatu perjanjian dan menganalisis mengenai akibat hukum dari suatu perjanjian baku yang merugikan konsumen dikarenakan pencantuman klausula eksonerasi. Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan adanya suatu kekaburan norma. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat. Karya ilmiah ini tersusun atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut diperleh dengan cara merangkum ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya ilmiah terdahulu yang berguna untuk menjawab permasalahan yang telah diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam hukum positif Indonesia dikarenakan dalam KUH Perdata serta UUPK hanya secara implisit mengatur mengenai klausula eksonerasi tersebut. Pemerintah diharapkan mengkaji ulang UU PK agar menambahkan ketentuan yang eksplisit mengenai pelarangan untuk mencantumkan klausula eksonerasi oleh para pelaku usaha agar kedepannya tidak ada lagi konsumen yang dirugikan haknya akibat adanya klausula eksonerasi tersebut. Writing this scientific journal aims to find out about the legal position of the exoneration clause on the validity of an agreement and analyze the legal consequences of a standard agreement that harm consumers due to the inclusion of an exoneration clause. In writing this scientific paper using normative legal research due to a vagueness of norms. Then use a statutory approach and a conceptual approach that has to do with the issues raised. This scientific work is composed of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material is obtained by summarizing the provisions of laws and regulations, literature, and previous scientific works that are useful for answering the problems that have been raised. The results of the study indicate that there is a vagueness of norms regarding the inclusion of the exoneration clause in Indonesian positive law because the Civil Code and UUPK only implicitly regulate the exoneration clause. The government is expected to review the PK Law in order to add an explicit provision regarding the prohibition to include an exoneration clause by business actors so that in the future there will be no more consumers who are harmed by their rights due to the exoneration clause.

Page 57 of 59 | Total Record : 583

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue