cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 983 Documents
 56   57   58   59   60 
STUD! HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIAL - Analisis Mengenai Gerakan Sosiologi dalaih Hukum dan Relevansinya dengan Studi Hukum di Indonesia Muhammad Arif Setiawan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 2 No. 4: September 1995
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol2.iss4.art5

Abstract

Perubahan sosial yang sudah dan masih akan terus berjalan, telahmencuatkan suatu formulasi dan pemikiran baru tentang hukum dan kaitannya dengan rnasyarakat. Munculnya gerakan sosiologi dalam hukum atau sociological model, telah menohok secara vis a vis terhadap pengagum dan pendukung legal exclusivisme.
Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Ridwan HR
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 10 No. 22: Januari 2003
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol10.iss22.art3

Abstract

One of principle in democratic legal state is legality, where every legal goverment action should be based on the authority mandated by regulation. Political and juridical account ability of authority holder is inherent with every form of goverment authority use, according with principle that no authority without accountability (geen behoegheid zonderverantwoordelijkheid)
Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia Idul Rishan; Abel Putra
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 3: JULI 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss3.art1

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan model dan kewenangan judicial council di Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia serta analisisnya terhadap Komisi Yudisial (KY) di Indonesia. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama berdasarkan hasil komparisi di empat negara (Bulgaria, Afrika Selatan, Argentina dan Mongolia), KY di Indonesia lahir atas kecenderungan yang sama.Titik persamaan itu dapat dilihat dari adanya jaminan independensi peradilan dalam konstitusinya, pengaturan judicial council di dalam level konstitusi, faktor pendorong kelahiran yang sama, kemiripan corak kewenangan, dan kemiripan model kelembagaan serta komposisi keanggotaan yang bersifat partisan. Kedua, analisis perbandingan berhasil memetakan titik perbedaan model dan kewenangan KY dengan judicial council di empat negara. Pembedaan itu dapat diidentifikasi dari segi jumlah dan model keterwakilan golongan dalam komposisi keanggotaan KY. Selain itu, daya jelajah kewenangan KY relatif sangat kecil dan terbatas jika dibandingkan dengan judicial council yang menjadi sumber komparasi. 
Regulasi Hukum dalam Transaksi E-Commerce: Menuju Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Budi Agus Riswandi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 9 No. 19: Februari 2002
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol9.iss19.art11

Abstract

The development of informational technology have appeared new transaction pattern that is called electronic commerce (e-commerce). E-commerce is a transaction pattern which uses technology of information. Through e-commerce transaction, it gained much of things economically. But if it is viewed from jurisdical side, the e-commerce transaction model still have problem in law. Regulation of law support for optimalisation of utility thetechonology of information, especially in the e-commerce therefore must be realized. Concretization of this law regulation is realized in the form of the management on relations involved in transaction and it is not managementon its technology.
Hukum Modern dan “Institusi Sosial” suparman marzuki
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 4 No. 7 (1997)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di tengah makin menguatnya penggunaan dan fungsi dari hukum modern ternyata kembali memuat fenomena institusi sosial dengan pelbagai variasi. Tulisan Suparman Marzuki mencoba mencari jawaban, apakah fenomena itu memuat sebagai respon atas krisi kepercayaan terhadap hukum modern dengan pelbagai mekanisme di dalamnya, ataukah karena perbedaan basis materiil, orientasi, fungsi dan kegunaan diantara kedua sistem tersebut.
Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Sri Hastuti Puspitasari
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 9 No. 21: September 2002
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol9.iss21.art8

Abstract

The need about indenpendency of National Commission for Human Rights is crucial. If wesee how ever the existence of National Commission fo Human Rights in Indonesia, the existence of Independency is very apprehensive, both juridical aspect and non-juridical. There fore, by completing the law regulation which are able to accommodafe the lack of this condition must be put into action immediately. By the expectation, the effortofconstructing the National Commission for Human Rights's task couldbe brought into reality.
Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing Produksi Teknologi Pertambangan di Indonesia Sri Wartini
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 9 No. 20: Juni 2002
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol9.iss20.art10

Abstract

These writings try to discuss the international and national law aspects in developing the competitive power on mining technology production in Indonesia including the gaps appear between the law aspect of technological transfer nationally and and internationally as well. Besides- that, it discusses about the kinds of technology look like which it could develop the competitive power ofmining technological product in Indonesia.
Undang-Undang Politilt, Keormasan, dan lnstrumentasi Hak Asasi Manusia Moh. Mahfud MD
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 5 No. 10 (1998)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UU bidang politik dan keormasan yang  berlaku di era Orde Baru sangatlah konservatif dan turut memberi andil bagi terjadinya krisis di berbagai bidang yang menimpa bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Upaya melakukan reformasi sebagai bagian dari reformasi hukum ketatanegaraan yang menyeluruh harus diarahkan pada upaya penegakan dan perlindungan hak-hak politik yang merupakan kristalisasi awal sebagai instrumen HAM di dalam konstitusi. Secara mendasar juga harus dilakukan perubahan secara amandemen terhadap UUD 1945 guna memberi tafsir resmi atas masalah-maslah ambigu, membongkar sistem politik yang executive heavy dan menggantinya dengan chekcs and balances, serta mengurangi atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada Presiden. Ini  bisa dilakukan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang secara berangsur-angsur.
Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce Ridwan Khairandy
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol8.iss16.art4

Abstract

The following article examines the possible reformation of the contract law Inrelation to the rising use of online  contract in commercial business activities. It'sgenerally recognizedthat the conventional contract law has been unable to over come various legal problems stemming from on line contract. There are three ways to reform such a contract law, namely:(1) through legislation by adopting some existing model sof law; (2) through the establishment of customary law like lexmer catoria; (3) through cases law. Though the arrangement through legislation is do nepartially, but the substance mustbe integrative so that It can run to ward a cyberspace.
Permanensi dan Dinamisitas Hukum: Konsep Perubahan Dalam Berbagai Tradisi Hukum Nandang Sutrisno
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol3.iss5.art8

Abstract

Dari enam hukum yang paling berpengaruh di dunia saat ini, ternyata tidak ada satupun yang tidak mengalami perubahan (dinamika). Bahkan, tradisi hukum yang bersum berpada wahyu (relevasi) seperti Hukum islam dan Hukum Taimudik, tidaklah se-statis sebagai yang diasumsikan banyak orang. Hanya saja memang, menurut Nandang Sutrisno, ada tradisi hukum yang tipis(thinner traditions) dan ada pula tradisi hukum yang tebal (thicker traditions). Di situlah jawaban atas seberapa besar masing-masing tradisi hukum memiiiki kans untuk berubah.

Page 58 of 99 | Total Record : 983

 56   57   58   59   60 

Filter by Year

1994 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 33 No. 1: JANUARI 2026 Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue