cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 983 Documents
 58   59   60   61   62 
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu di Pasar Modal Siti Anisah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 11 No. 25: Januari 2004
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol11.iss25.art3

Abstract

To avoid the interest conflict on certain transaction, the major agreement of independent share hoider must be put into in action. The reaiity, many kinds of disobeying on the agreement are found. The law enforcement by Money Market Supervisor as the highest authority in the Money Market has not been maximal and it tends to be unjust to the parties on certain transactional conflict.
Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Chairul Huda
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol6.iss12.art12

Abstract

The sub system of police has been a control position in criminal justice system from where the effectiveness of the system has been determined. The refore, discourses on the position of the sub system of police has been alway sinteresting to do. Because the changes of function andres ponsibility of the sub system willgive agre at effecton the performance of the system as a whole, reposition of The Police of the Republic of Indonesia (POLR!) recently has to be supported by an andequate and academic responsible teoritical under standing.
Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan Aunur Rohim Faqih
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 12 No. 30: September 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol12.iss30.art10

Abstract

To develop the economics of the society and to minimize poverty and interdependence, the management of property donated for religious use ( wakaf) productive can be exercised bymodem management anditis managed bytheprofessional people, trusted, productive and constantly basedon the Islamic values and the related regulations.
Paradigma Hukum dalam Konteks Perubahan Sosial-Ekonomi artidjo alkostar
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 4 No. 7 (1997)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam praktik pembangunan yang lebih menonjolkan stabilitas ketimbang demokrasi, sudah diduga bila hukum seringkali asing dari etos keadilan. Tulisan Artidjo ber-ikhtiar untuk mencari akar yang dapat memperkuat kembali keberadaan hukum yang rasional dan adil sebagai prasyarat tegaknya eksistensi masyrakat yang aman dan sejahtera.
Pemilu, Lembaga Perwakilan dan Budaya Demokrasi di Era Reformasi Saifudin Udin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 5 No. 10 (1998)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu dalam negara demokrasi, semestinya maupun memberikan jaminan demokrasi bagi lembaga perwakilan atau permusyawqatan. Akan tetapi pemilu yang dilakukan pada tahun 1997 dengan seperanagkat lembaga perwakilann atau permusyawaratan yang disusun beserta produk-produknya, ternyata hasilnya tidak diterima oleh rakyat. Kemyataan ini menunjukkan bahawa budaya demokrasi masih rendah. Ada berbagai faktor penyebab di antaranya, pertama, menyusun perundang-undangannya masih masih didominasi oleh rekayasa; kedua, individu-individu yang duduk dalam lembaga perwakilan atau permusyawaratan belum dapat berperan secara optimall; ketiga, rakyat masih tidak dapat menerima berbagai keputusan politik yang dihasilkan oleh perwakilan atau permusyawaratan yang telah disusun melalui pemilu. Kiranya penting dalam era reformasi ini, disusun seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang politik yang mampu menampung prinsip-prinsip demokrasi.
Perkembangan Konsep Hukum Adat dari Konsepsi Barat ke Konsepsi Nasional (Sebuah Tinjauan Historis) Muhammad Syamsudin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol3.iss5.art9

Abstract

Konsep hukum adat yang dipakai oleh sebagian kalangan sarjanahukum Indonesia saat ini, masih mengacu dan berpedoman kepada ilmu pengetahuan barat tentang hukum adat Sehingga, yang muncul adalah paham tentang hukum adat dalam konsepsi barat, yang meskipun telah mampu menyajikan hukum adat secara sistematis, namun belum bisa menyentuh aspek esoteris dari hukum adat, demikian diungkapkan oleh M. Syamsudin dalam tulisan berikut. Untuk Itu, perlu adanya diintrodusir adanya pengkajian hukum adat menuju konsepsi nasional.
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di Mahkamah Konstitusi Ni'matul Huda
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Constitutional Court decision annulling Head of District of South Bengkulu and asking for re-election creates polemic in society. This research discusses: First, the competency of Constitutional Court annulling the election result of South Bengkulu; Second, the consistency of Constitutional Court decision in granting applicant’s request.This research is a normative research using case approach to see the basis of judge’s consideration in regional election dispute of South Bengkulu.This research concludes that: (a) Normatively, Constitutional Court has no competency in annulling regional election result, however because there is a juridical defect in the practice, Constitutional Court annul it; (b) There is inconsistency in Constitutional Court decision in deciding the winner of re-election after the Constitutional Court decision in regional election of South Bengkulu.
Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidum Philipus Hardjon
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 2 No. 4: September 1995
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol2.iss4.art4

Abstract

Adalah suatu hal yang jamak, bila trend globalisasi senantiasa diikuti oleh semakin tingginya akumulasi problem-problem lingkungan hidup dengan akselerasi yang jauh di atas penuntasan masalahnyq (termasuk dari aspek yuridis). Ini bisa dipahami,'. mengingat; penegakan hukum dalam hal ini memang, selain sulit, juga dilematis.
Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Muhammad Mukhtarrija; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Agus Riwanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art7

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai inefektifitas pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang Pemilihan Umum yang berkorelasi dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi preskripsi mengenai yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai tidak efektif karena memiliki permasalahan hukum, di antaranya adalah bertentangan dengan amendemen UUD 1945, ketidakadilan partai politik baru peserta pemilihan umum, dan memperlemah sistem presidensial di Indonesia.
Kuhap dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Muhammad Arif Setiawan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 6 No. 9 (1997)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

sebagian kalangan banyak menilai bahwa ketentuan dalam KUHP dinilai masih lemah dalam melindungi tersangka/terdakwa. Tulisan ini bahkan menyorot banyaknya aturan dalam KUHP  yang mendukung terjadinya pelanggaran dan yang paling menyolok, adalah ketidakadaan sanksi bagi aparatnya.

Page 60 of 99 | Total Record : 983

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

1994 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 33 No. 1: JANUARI 2026 Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue