cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 983 Documents
 60   61   62   63   64 
Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 2: APRIL 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss2.art2

Abstract

Kehadiran berbagai lembaga negara dan lembaga negara independen (komisi negara) pasca reformasi tahun 1998 seringkali memunculkan ketegangan atau pun persengketaan kewenangan antar lembaga negara, baik yang di Pusat maupun di Daerah. Permasalahan yang akan diteliti, pertama, mengapa lembaga-lembaga negara pasca reformasi dapat bersengketa atas kewenangan yang dimilikinya masing-masing? Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, munculnya sengketa kewenangan lembaga negara disebabkan lahirnya lembaga-lembaga negara independen ini telah mencabut atau mengurangi sebagian dari kewenangan yang dimiliki dari lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya. Di samping itu, adanya kebijakan otonomi daerah juga berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Pusat. Kedua, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyidangkan permohonan sengketa lembaga negara sebanyak 25 perkara, namun Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan 1 (satu) perkara yakni yakni Perkara No. 03/SKLN-X/2012, yaitu sengketa kewenangan antara KPU dengan Pemerintah Daerah Papua, yakni DPR Papua (Termohon I) dan Gubernur Papua  (Termohon 2).
Tinjauan Polillk Hukum Pidana _ Tentang RUU Anti Pornografi Pornoaksi Muhammad Abdul Kholiq
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 13 No. 2: Mei 2006
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol13.iss2.art2

Abstract

Dalam perspektif politik hukum pidana, kehadiran RUU APP sesungguhnya adalahsesuatu yang wajar dan proporslonal, yang memang sudah saatnya dan tidak perlumelahirkan polemik berkepanjangan. Apalagi sampai memunculkan konfrontasi horizontal yang dapat merugikan semua pihak. Namun, ha! demikian ini bisa dkerima jikasemua komponen masyarakat berkomitmen tinggi terhadap masalah integritas danmoralitas bangsa ke depan
Pengawasan Pusat terhadap Daerah (Kajian terhadap Peraturan Daerah "Bermasalah") Ni'matul Huda
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 10 No. 23: Mei 2003
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol10.iss23.art2

Abstract

The annulment of district regulation by the Minister of Home Affairs is the form of repressive controlling for the region should be taken after decision of The Supreme Court who cancelled the district regulation. To minimize the deviation in making district regulation, it would be better that the government have a guidance for the local regulation especially for making district regulation and the decision of region in chief continuously. Endorsed Laws or Decision of District in chief returned after revising immediately, so that the possible mistakes on drafting the district regulation or the Creed could be minimized as soonas possible.
Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang Muhammad Abdul Kholiq
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 7 No. 15: Desember 2000
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol7.iss15.art12

Abstract

Crime is as social phenomena which is interesting to be discussed in order to overcome a comprehensive solution. The science of criminology is a significant study, which is especially aimed to examine the cause and effect of crime (etiology) and the criminal policy. There are three prominent theories which havebeen taken into consideration in the current of criminology development. These Include Classics theory, Positive theory and Critical theory. All of these theories, the critical theory is the most comprehensive and valid approach in responding to formulate the essence of crime and criminals. For the future of Indonesian Criminology development, it is very significant to adopt the critical theory. This argument is supported by the fact that crime can not only be defined as such as law, but also needs a wider of understanding of social phenomena, cultural and constructed concept of government.
Model Pembuatan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam (Perspektif Legislative Drafting Kontemporer) Jazim Hamidi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 10 No. 24: September 2003
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol10.iss24.art9

Abstract

The alternative model of Producing Local Regulation (PERDA) which are based on Islamic Laws constitutes a new, urgent concept in the context of legislative draffing renewal. Because the process of producing the regulations (from the planning unto its soccialization/evaluation) must follow the principles of generating good and democratic laws, it must also accommodate Islamic values and principles. While the word "Islamic Laws" can be understood both inclusively and exclusively.
Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumberdaya Agraria mukmin zakie
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 12 No. 29: Mei 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol12.iss29.art9

Abstract

The ideal aspiration which exists in the Authority Rights of a State conception is to place the State as a party who has the authority to regulate the use of the State property to the welfare of the society. The Aspiration requires a neutral State which is free from the interest of others, except the interest of social welfare. However, In the reality, State is not neutral from intervention of individual Interest or a group of people Interest on behalf of the public interest. Thus, the promise of the State to grant welfare to the society is merelyn on the normative level.
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Eny Kusdarini
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksplisit maupun implisitrumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada produk hukum kebijakan layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan komparatif. Objek penelitian adalah peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, dan surat keputusan bupati. Rumusan masalah yang diteliti yaknibagaimana rumusan dan implementasi AAUPB pada produk hukum Pemerintah Daerah di DIY? Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum daerah Kabupaten Sleman belum banyak yang mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit dan belum merumuskan secara rinci asas-asas tersebut dalam ketentuan pasal-pasalnya. Produk hukum Kota Yogyakarta terutama yang berbentuk peraturan daerah sudah mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasalnya. Sedangkan produk hukum Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak yang merumuskan dan mengiplementasikan AAUPB serta menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalnya, namun jumlah produk hukum belum sebanyak Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Ni'matul Huda
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 8 No. 18: Oktober 2001
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol8.iss18.art1

Abstract

The prerogatives of the presiden to four country have been limitated significantly since the General Assembly (MPR) has amended the consfitutiom Many its articles which had empowered the president to rule the state authoritatively have been corrected by the amendment as the president shouldget approvalfrom parliament(DPR) is some certain cases orconsideration from the Representative Body ofSupreme Court in the otherones.In order to control President's power the parliamentwould be obligedto exploit its rights extensively and proportionally. However, it would be veryimportant to declare his power on the constitution or codes with clean 
"Menghidupkan" Undang-Undang Dasar 1945 Tanpa Amandemen Wira Atma Hajri; Rahdiansyah Rahdiansyah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art3

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penyebab sulitnya amendemen kelima UUD 1945 dan mengkaji cara lain untuk mewujudkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup tanpa melalui prosedur formal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, sosiologis, politik, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sulitnya menghidupkan UUD 1945 melalui amendemen kelima dikarenakan prosedur formal perubahan UUD 1945 yang terlalu rigid, amendemen kelima tidak mendapatkan dukungan politik, dan persoalan momentum yang belum tepat. Kendatipun demikian, ada cara lain yang dapat ditempuh untuk mewujudkan UUD 1945 sebagai konstitusi hidup yaitu melalui pengaturan di dalam undang-undang, melalui interpretasi hakim konstitusi, dan melalui konvensi ketatanegaraan.
Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah Di Era Demokrasi Langsung (Sebuah Kajian Teoritik-Ketatanegaraan) aziz hakim
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 13 No. 1: Januari 2006
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol13.iss4

Abstract

The Impeachment System implemented in Law No. 32 cm the Year 2004 still uses representative mechanism with centralistic nature. The systemis controvercial with direct democratic values. However, referendum can be used as an ideallegal mechanism imposed on the head of region impeachment.

Page 62 of 99 | Total Record : 983

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

1994 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 33 No. 1: JANUARI 2026 Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue