cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 974 Documents
 83   84   85   86   87 
The Evolution Of Cyberterrorism: Perspectives And Progress From The European Union And Association of Southeast Asian Nation Haekal Al Asyari
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss1.art1

Abstract

Terrorism, which has caused casualties, economic chaos, and even environmental damage, remains a challenge that must be overcome by the state, whether at the national or international levels. It is crystal clear from the initial circumstances that there is no agreed term to define terrorism, while a new terrorism movement has emerged. By infiltrating cyberspace and hacking critical infrastructure systems, cyberterrorism has generated a shared concern and a collective response by the international community. This article examines these recent developments, from the perspective of the two most progressive regional communities; European Union (EU) and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). With no comparative aim, the author shall try to suggest that although there are different approaches and legal frameworks shared by the two organizations, there is a common goal that is desired to counter cyberterrorism. This paper concludes that the approaches taken by the EU and ASEAN have the similar foundation of value in different ways. The EU places more emphasis on harmonization of national regulations that are supported by regulatory frameworks such as mutual legal assistance. Meanwhile, ASEAN prioritizes diplomatic coordination to increase the capacity and resources of member countries through the e-ASEAN process.Key Words: Cyberterrorism; European Union; Association of Southeast Asian NationAbstrakTerorisme yang telah menimbulkan korban jiwa, kekacauan ekonomi, bahkan kerusakan lingkungan, masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh negara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tantangan tersebut terlihat jelas dari fakta awal bahwasanya belum ada kesepakatan dalam mendefinisikan terorisme, sedangkan pergerakan baru terorisme telah muncul. Dengan cara menyusup ke dunia maya dan meretas sistem infrastruktur penting, cyberterrorism telah menimbulkan keprihatinan bersama dan tanggapan kolektif oleh komunitas internasional. Artikel ini akan mengkaji perkembangan tersebut, dari sudut pandang dua komunitas regional yang paling progresif; European Union (EU) dan Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). Dengan tujuan yang tidak didasarkan untuk melakukan sebuah perbandingan, penulis akan mencoba menggagas bahwa meskipun terdapat pendekatan dan kerangka hukum yang berbeda yang dimiliki oleh kedua buah organisasi tersebut, terdapatnya tujuan bersama yang diinginkan untuk mengatasi cyberterrorism. Tulisan ini menyimpulkan bahwasanya pendekatan yang diambil oleh EU dan ASEAN memiliki landasan nilai yang sama dengan cara yang berbeda. EU lebih menekankan kepada harmonisasi peraturan nasional yang di dukung oleh kerangka pengaturan seperti mutual legal assistance. Sedangkan ASEAN lebih memprioritaskan koordinasi yang bersifat diplomatis untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya negara anggota melalui proses e-ASEAN.Kata kata Kunci:  Cyberterrorism; European Union; Association of Southeast Asian Nation
Daftar Isi dan Redaksi Jeffri Ardiansyah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Dan Praktek Kemitraan Era Orde Baru Serta Rekonstruksi Kebijakan Era Reformasi Di Indonesia Yanto Sufriadi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss1.art7

Abstract

This study focuses on the partnership policies and practices in the investment in plantation sub-sector in New Order Era and the reconstruction of reform policies in Indonesia. This study aims to explain partnership policies and practices in the investment in New Order Era in Indonesia, and the reconstruction of the Reform Era partnership policies. This research was conducted by using empirical legal research methods with a case study approach. Primary data was obtained from interviews with Plasma Farmers in the Plantation Sub-sector in Bengkulu, and secondary data was obtained from literature studies sourced from books, journals and laws and regulations. This study concludes that: (1). The New Order Partnership Policy in Indonesia was not intended to implement the principle of joint effort in Article 33 of the 1945 Constitution, but in the context of implementing the World Bank and IMF projects since 1976, which were later established as investment policies in 1995; (2). The practice of the Nuclear-Plasma partnership in the Plantation Sub-sector during the New Order placed Plasma companies under the Subordination of the Core Company and lacked protection from the Government, resulting in an exploitative pattern of economic relations; and (3). Reconstruction of the Reform Era's Partnership Policy is carried out by providing ease of business licensing, legal protection, and empowerment of Cooperatives, Micro Enterprises, and Small Businesses, as well as continuous monitoring of partnerships.Key Words : Exploitative; the new order Era; reform era; partnership policy; investmentAbstrakKajian ini berfokus pada kebijakan dan praktik kemitraan dalam investasi subsektor perkebunan di Era Orde Baru dan rekonstruksi kebijakan Era Reformasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan dan praktik kemitraan dalam investasi Era Orde Baru di Indonesia, dan rekonstruksi kebijakan kemitraan Era Reformasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Petani Plasma Subsektor Perkebunan di Bengkulu, dan data sekunder diperoleh dari studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1). Kebijakan Kemitraan Orde Baru di Indonesia tidak dimaksudkan untuk melaksanakan prinsip usaha bersama dalam Pasal 33 UUD 1945, tetapi dalam rangka pelaksanaan proyek Bank Dunia dan IMF sejak tahun 1976, yang kemudian ditetapkan sebagai kebijakan investasi, pada tahun 1995; (2). Praktek kemitraan Inti-Plasma Subsektor Perkebunan pada masa Orde Baru menempatkan perusahaan Plasma di bawah Subordinasi Perusahaan Inti dan kurang memperoleh perlindungan dari Pemerintah, sehingga terjadi pola hubungan ekonomi yang eksploitatif; dan (3). Rekonstruksi Kebijakan Kemitraan Era Reformasi dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan berusaha, perlindungan hukum, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil, serta pemantauan kemitraan secara berkesinambungan.Kata-kata Kunci : Eksploitatif; era orde baru; era reformasi; kebijakan kemitraan; penenaman modal
Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial Sandro Wahyu Permadi; Saiful Bahri
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss1.art2

Abstract

This study aims to identify, describe and analyze debt collection by damaging the reputation of debt owners on social media associated with violations of criminal law in the Criminal Code (KUHP) and violations of law in the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE). The research method uses is a normative juridical method with a statutory approach. The results of this study conclude that many people conduct debt collection through social media with the aim of being known by the public. This act has the risk of violating the law such as defamation which is regulated in the ITE Law. The ITE Law is seen as a threat to silence freedom of expression on the internet. Damaging the reputation of the debtor on social media so as to have an impact of shame on the existing truth, more so in Article 310 of the Criminal Code which refers to insults, rather than the ITE Law. It is hoped that law enforcement officers will act wiser in applying the articles that will be suspected with the argument that the origin of this defamation norm comes from the Criminal Code.Key Words: Debt collection; dissemination of personal data; social mediaAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis penagihan hutang dengan merusak reputasi pemilik hutang di media sosial dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelanggaran hukum dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak masyarakat melakukan penagihan hutang melalui sosial media dengan tujuannya diketahui oleh masyarakat umum. Perbuatan ini mempunyai resiko masuk pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik yang di atur dalam UU ITE. UU ITE dianggap sebagai ancaman untuk membungkam kebebasan berekspresi di internet. Merusak reputasi pemilik hutang di media sosial sehingga memberikan dampak rasa malu terhadap kebenaran yang ada, lebih termasuk dalam Pasal 310 KUHP yang merujuk pada penghinaan, daripada UU ITE. Diharapkan aparat penegak hukum lebih bijak dalam menenerapkan pasal yang akan disangkakan dengan dalil bahwa asal mula adanya norma pencemaran nama baik ini berasal pada KUHP.Kata-kata Kunci: Penagihan hutang; penyebaran data diri; sosial media
Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi Idul Rishan; Imroatun Nika
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss1.art8

Abstract

This study focuses on the application of the omnibus law method in the simplification of regulations. This study aims to analyze two things. First, the application of the omnibus law method in the simplification of regulations in Indonesia. Second, formulating the reasons from which the omnibus method is not compatible in the simplification of regulations. The method used is a doctrinal legal research based on secondary data. The results of the study conclude that: (1) there are 11 regulatory clusters in the Job Creation Law with 81 affected laws and 2 repealed laws. By the time this study was completed, the omnibus law method had produced 47 Government Regulations and 4 Presidential Regulations. (2) there is no correlation between the usefulness of the omnibus law method and the efforts to simplify regulations. There are three reasons behind it, which includes: (a) the absence of regulatory normality threshold indicators (b) the omnibus method is more compatible to be used as a technique for simplifying regulations and (c) the omnibus law method creates the need for complex regulatory synchronization and has the potential to increase the volume of regulation.Key Words: Omnibus law; simplification of regulations; job creationAbstrakStudi ini difokuskan pada penerapan metode omnibus law dalam penyederhanaan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal. Pertama, penerapan metode omnibus law dalam penyederhanaan regulasi di Indonesia. Kedua, merumuskan alasan bahwa metode omnibus tidak kompatibel dalam menyederhanakan regulasi. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner dengan basis data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) terdapat 11 klaster pengaturan dalam UU CK dengan 81 undang-undang terdampak dan 2 undang-undang yang dicabut. Sampai dengan studi ini diselesaikan, metode omnibus law telah melahirkan 47 PP dan 4 Perpres. (2) tidak ada korelasi antara kegunaan metode omnibus dengan upaya penyederhanaan regulasi. Tiga alasan yang melatarbelakangi antara lain: (a) ketiadaan indikator ambang batas kenormalan regulasi (b) metode omnibus lebih kompatibel digunakan sebagai teknik penyederhanaan legislasi dan (c) metode omnibus law melahirkan kebutuhan sinkronisasi regulasi yang kompleks dan potensial menambah volume regulasi.Kata-kata Kunci: Omnibus law; penyederhanaan regulasi; cipta kerja
Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi Reza Zulfikar
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss1.art3

Abstract

This study aims to analyze the legal status of the object of fiduciary guarantees and legal guarantees of rights holders against objects of collateral that are confiscated by the state for payment of compensation money through court decisions on corruption committed by debtors. The research uses a normative legal research method with statutory and case approaches. The results of the study conclud that first, based on the n Droite De Suite nature of the object of fiduciary security, there is legal certainty in which the ownership status of the object of guarantee remains with the fiduciary recipient. However, due to corruption committed by the fiduciary guarantee provider, the ownership status of the object of this guarantee is transferred to the state and eliminates the rights of the fiduciary guarantee recipient. Second, legal protection for fiduciary guarantee holders when the object of guarantee is seized by the state in corruption cases is in the form of legal effort through civil lawsuits. Recommendations for these problems include first, the court for corruption is expected to seek to provide legal guarantees and protection to creditors who have good intentions so that later they do not lose their claim rights to debtors. Second, to revise the Fiduciary Guarantee Law for a clear legal formulation related to the legal protection process for creditors for fiduciary guarantee objects seized by the state for payment of replacement money in criminal cases, especially corruption.Key Words: Fiduciary guarantee; corruption; legal protectionAbstrakPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis status hukum objek jaminan fidusia dan jaminan hukum pemegang hak terhadap objek jaminan yang dirampas oleh negara untuk pembayaran uang pengganti melalui putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan debitur. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpukan, pertama, berdasarkan sifat Droite De Suite objek jaminan fidusia, terdapat kepastian hukum sehingga status kepemilikan objek jaminan tetap pada penerima fidusia. Namun, akibat korupsi yang dilakukan pemberi jaminan fidusia, maka status kepemilikan objek jaminan ini beralih kepada negara dan menghilangkan hak penerima jaminan fidusia. Kedua, jaminan hukum pemegang jaminan fidusia ketika objek jaminan dirampas oleh negara dalam perkara korupsi yakni berupa perlindungan hukum melalui gugatan perdata. Rekomendasi atas permasalahan tersebut antara lain, pertama, pengadilan tindak pidana korupsi diharapkan mengupayakan pemberian jaminan dan perlindungan hukum terhadap kreditur yang memiliki itikad baik agar nantinya tidak kehilangan hak tagih kepada debitur. Kedua, agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia demi formulasi hukum yang jelas terkait proses perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana khususnya korupsi.Kata-kata Kunci: Jaminan fidusia; korupsi; perlindungan hukum
Biodata Penulis Edisi Ini Jeffri Ardiansyah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat Muhammad Risky Surya Pratama; Arum Ayu Lestari; Rimas Intan Katari
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss1.art9

Abstract

The purpose of this research is firstly, to examine the applicability of the Forestry Law in fulfilling the right to prosperity for indigenous peoples as regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, as a material for evaluation and recommendation of the Forestry Law so that the state can provide protection for the prosperity of indigenous peoples. The research method used is a normative research with statutory and case approaches. The results of the study conclude that first, in reality the Government has made regulations relating to the protection of the prosperity of indigenous peoples, both in terms of personal and material assets, especially cultural forests. However, there are still many policies from officials and individuals that are not in accordance with the regulations that have been enacted. Such as the case regarding land conflicts in the Pubabu Cultural Forest in Linamnutu Village. Second, there is still a need to expand the scope of legal assistance for indigenous peoples. Decisions regarding the status of cultural forests should not be viewed solely from administrative interests. This status must be seen from the perspective of human rights, especially the perspective of economic, social and cultural rights. In addition, the phrase "in accordance with the development of society and not against the principles of the Indonesian state" must also be given an applicable explanation, as this limitation can be used to reduce customary rights arbitrarily.Key Words: Indigenous peoples; forest; protection guarantee; state responsibilityAbstrakTujuan penelitian ini pertama, untuk menelaah keberlakuan Undang-Undang Kehutanan dalam memenuhi hak kemakmuran bagi masyarakat adat sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi terhadap Undang-Undang Kehutanan agar negara dapat memberikan perlindungan atas kemakmuran masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, pada realitanya Pemerintah telah membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan atas kemakmuran masyarakat hukum adat baik dari segi pribadi maupun harta kebendaannya khususnya hutan adat. Meskipun demikian, masih banyak kebijakan dari pejabat dan oknum yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Seperti halnya kasus-kasus mengenai konflik tanah di Hutan Adat Pubabu di Desa Linamnutu. Kedua, masih perlu diperluas mengenai bantuan hukum untuk masyarakat adat. Putusan mengenai status hutan adat seharusnya tidak semata-mata dilihat dari kepentingan administratif. Status tersebut harus dilihat dalam perspektif hak asasi manusia terutama perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya. Di samping itu, frase “sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip negara Indonesia” juga harus diberikan penjelasan yang aplikatif, karena pembatasan ini bisa digunakan untuk melakukan pengurangan atas hak adat secara sewenang-wenang.Kata-kata Kunci: Masyarakat adat; hutan; jaminan perlindungan; pertanggungjawaban negara
Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia Peter Jeremiah Setiawan; Xavier Nugraha; Luisa Srihandayani
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss1.art4

Abstract

The existence of two cases based on two different legal norms at the same time can result in a 'pre-judicial dispute', hence the judge must answer the questions (1) whether there is a point of contact which causes the decision of a case depending on the decision of another case; and (2) if such interdependence exists, which case should be adjourned first while waiting for another court's decision. The guidelines for the rules regarding pre-judicial disputes themselves provide a lot of flexibility for judges, but on the other hand it creates problems. This study discusses: (1) the urgency of systematic pre-judicial dispute handling; and (2) formulation of a systematic dispute resolution mechanism. This research uses normative juridical legal research methods. This study concludes that first, the importance of systematic pre-judicial dispute handling, in order to support the validity of evidence, and avoid contradictory decisions, so that law enforcement is achieved through judge decisions that reflect justice, legal certainty, and expediency; second, the formulation of systematic pre-judicial dispute handling is carried out through legal discovery, namely the constituting, qualification, and constituent processes. This formulation cannot only be left to the judge, but also takes into account whether or not the parties have the initiative to file related cases in other courts. This study recommends that a systematic pre-judicial dispute handling mechanism be included in the legislation in order to bind judges.Key Words: Pre-judicial disputes; law enforcement; systematicAbstrakAdanya Adanya dua perkara atas dasar dua norma hukum yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dapat mengakibatkan terjadinya ‘perselisihan pra-yudisial’, sehingga hakim harus menjawab pertanyaan (1) apakah terdapat titik singgung sehingga membuat putusan suatu perkara bergantung pada putusan perkara lainnya; dan (2) jika memang terdapat saling ketergantungan demikian, lalu perkara mana yang harus ditunda terlebih dahulu sambil menunggu putusan pengadilan lain. Pedoman aturan mengenai perselisihan pra-yudisial sendiri memberikan banyak keleluasaan bagi hakim, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan. Penelitian ini membahas: (1) urgensi penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis; dan (2) formulasi mekanisme penanganan perselisihan yang sistematis. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan: pertama, pentingnya penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis, agar mendukung validitas pembuktian, dan menghindari putusan yang kontradiktif, sehingga tercapai penegakan hukum melalui putusan hakim yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan; kedua, formulasi penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis dilakukan melalui penemuan hukum yaitu proses konstatering, kualifikasi, dan konstituir. Formulasi ini tidak bisa hanya diserahkan pada hakim, tetapi juga memperhatikan ada tidaknya inisiatif para pihak mengajukan perkara yang berkaitan di pengadilan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan mekanisme penanganan perselisihan pra-yudisial yang sistematis dicantumkan dalam perundang-undangan agar mengikat hakim.Kata-kata Kunci: Perselisihan pra-yudisial; penegakan hukum; sistematis
Pengaturan Pengendalian Covid-19 Dalam Perspektif Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Fajar Winarni
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 2: MEI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art8

Abstract

The right to a good and healthy environment is one of the fundamental human rights, which consequently obliges the state to respect, protect, and fulfill the right. This study aims to analyze the Covid-19 control arrangements associated with the fulfillment of the right to a good and healthy environment, as well as the efforts that can be made if the right is not fulfilled due to Covid-19. This is a normative research, which the data collection technique is carried out by literature study. The results of the study conclude that various regulations have been issued to control the spread of Covid-19, while the fulfillment of the right to a good and healthy environment must be understood as a unit by ensuring the fulfillment of other procedural rights, namely the right to access to information, the right to access to participation, and the right to participate. Access to justice. Efforts that can be made if the right to a good and healthy environment is not fulfilled is that anyone can sue to the court on the grounds that the Government has failed to fulfill its obligations. However, in the event that the Government cannot be sued legally, because the Covid-19 outbreak is a force majeure situation, which cannot be predicted in advance, thus the Government continues to take responsibility conscientiously, namely as a means of fulfilling state responsibilities as the highest public organizational body for situations that arise and affected the people. Key Words: Covid-19, the right to a good and healthy environment Abstrak Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia, yang memberikan konsekuensi pada negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan pengendalian Covid-19 dikaitkan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta upaya yang dapat dilakukan jika hak tersebut tidak terpenuhi karena adanya Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, sedangkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan menjamin terpenuhinya hak prosedural lainnya, yaitu hak akses terhadap informasi, hak akses terhadap partisipasi, dan hak akses terhadap keadilan. Upaya yang dapat dilakukan apabila hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi adalah setiap orang dapat menggugat ke pengadilan dengan alasan Pemerintah telah lalai menunaikan kewajibannya. Namun dalam hal Pemerintah tidak dapat digugat secara hukum, karena wabah Covid-19 merupakan keadaan force majeur, yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, maka Pemerintah tetap memegang tanggung jawab secara responsibilitas, yaitu sebagai sarana penunaian tanggung jawab negara sebagai badan organisasi tertinggi publik atas keadaan yang terjadi pada rakyatnya. Kata Kunci: Pengendalian covid-19; hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Page 85 of 98 | Total Record : 974

 83   84   85   86   87 

Filter by Year

1994 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue