Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Articles
253 Documents
KAPABILITAS DYNAMIC GOVERNANCE DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN LAHAN TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR
Tahir, Muchlas M;
Nahrudin, Zulfan
CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.21 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12404
This study aims to determine the development of Dynamic Governance Capabilities in optimizing the management of green open land in the city Makassar.Metode This study used a qualitative approach through the instrument interview, observation and documentation. The process of data analysis including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed the vertical system in the optimization of green open land needs to be supported by the active participation of the community by contributing as much as 10% of their land to green open land in addition to the boost in the form of pemerdayaan green community as a form of community participation in the optimization of open land needs to be strengthened by the municipality at the same time show the need to demonstrate the utilization of spaces awakened by way of planting on the roofs and walls of buildings in addition to the strategy in terms of policies can be reached by encouraging the preparation and adoption of Local Regulations related to the RTH is part of our capability Dynamic Governance includes thinking ahead (thinking ahead), thinking again (thinking again), and cross-border thinking (thinking across), which focuses on optimizing the management of green space produces a series of adjustments to the program as program Lorong garden (Loose) which can contribute to the optimization of green space in the city of Makassar.
PEMIKIRAN POLITIK LOKAL: SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Haliadi, Haliadi;
Agustino, Leo
CosmoGov Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.022 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11843
Fenomena kemapanan dalam sejarah sebagai wujud integrasi tidak terjadi begitu saja, namun biasanya dimulai dari  sebuah usaha yang disebut persepadudigabung (integrated) untuk menuju penubuhan yang dimaksudkan.  Integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurnah, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan tercapai derajat yang minimal. Biasanya integrasi terealisasi dalam sejarah kedalam dua perkara yang berbeda, yaitu integrasi secara positif dan integrasi secara negatif.  Artikel ini akan mendedahkan integrasi secara positif yang terlihat dalam bentuk pemikiran politikâdelapan Konsepsi Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengahâelite tempatan di Sulawesi Tengah, Indonesia dalam proses terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah setelah mekar dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah pada tahun 1964.  Demikian juga integrasi secara negatif biasanya tidak diharapkan oleh masyarakat kerana kecenderungannya ke arah konflik dan terbukti pada perjuangan dalam Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) dalam mengusir Permesta sejak tahun 1957 dari Sulawesi Tengah. Hujah utama kertas kerja ini adalah pemekaran bukan hanya terkonsepsi dari pusat kekuasaan tetapi juga menurut pemikiran-pemikran politik tempatan daripada peringkat daerah (history of below)
TRANSFORMASIONAL LEADERSHIF DAN SERVANT LEADERSHIP: TANTANGAN KEPEMIMPINAN DALAM MENGHADAPI ERA GLOBAL
Jahidi, Idi;
Hafid, Mochammad
CosmoGov Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.898 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i2.14730
The era of globalisation can allow for major changes in various aspects of human life, good political, economic, social, culture and others. So also the changes on the good institutions are engaged in the field of profit and on-profit organizations. This condition requires the leaders have adaptive leadership behavior and can anticipate various changes. Transformational leadership is seen as capable of transforming the visionary in the face of many changes so that the organization can realize the vision to become a reality. So also with the leadership of the ministry have credibility, integrity, patience, and spirit based on the ministry to contribute a catalyst for change in the achievement of the vision of the organization.
ISLAM SEBUAH SISTEM KEHIDUPAN NEGARA
Rudiana, Rudiana
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.386 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11806
Pada umumnya sistem kehidupan bernegara merupakan hasil persesuaian-diri dengan ajaran filsafat yang dianut dan yang terbentuk dari akibat perubahanperubahan yang terjadi dalam bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem Islam, sebab ia berasal dari suatu sumber yang bersifat tetap, yaitu yang berpatok pada wahyu Tuhan.Hasil kajian menunjukan bahwa Islam adalah sistem sosial, tatanan kehidupan yang lengkap dan utuh, yang berhubungan dengan urusan-urusan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Artinya, Islam sebagai agama tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik tetapi juga memberikan pedoman tentang kehidupan sosial pragmatis; Islam mempunyai dimensi pemerintahan, politik, dan kenegaraan yang mengisyaratkan kedekatan negara dengan agama
PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
Mulyawan, Rahman
CosmoGov Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.678 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11858
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakat
PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL TNI AD DALAM PERBANTUAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI DI KABUPATEN LEBAK
Herdiansah, Ari Ganjar;
Ummah, Kuntum Chairum;
Simanjuntak, Sabar
CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.191 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12638
Sesuai amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AD memiliki kewenangan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas dari OMSP adalah perbantuan TNI AD terhadap pemerintah daerah. Namun, meskipun undang-undang ini telah dilaksanakan lebih dari satu dekade, belum ada kajian akademis yang menganalisis sejauh mana peran dan fungsi TNI AD dalam upaya perbantuan terhadap pemerintah dilakukan. Tulisan ini merupakan hasil kajian tentang peran dan fungsi TNI AD dalam memberikan perbantuan terhadap pemerintah daerah yang mengambil studi di Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) Kabupaten Lebak. Penelitian dilakukan pada Mei 2016 bersama Perwira Siswa SESKOAD di mana pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif melalui proses wawancara mendalam terhadap aparat komando kewilayahan Lebak, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan kelompok petani. Kajian ini menyimpulkan melalui pelaksanaan tugas perbantuan terhadap Pemda, TNI AD memainkan peran dan fungsinya dalam mendorong proses pembangunan di daerah yang berkolerasi dengan terpenuhinya berbagai kepentingan publik. Namun, optimalisasi perlu dilakukan demi mencapai hasil yang maksimal dengan cara melembagakan kerja sama antarinstitusi, terutama antara Satkowil TNI AD Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak
PERLUKAN REFORMASI SEKTOR INTELIJEN DI TUBUH PERTAHANAN INDONESIA?
SUDIRMAN, ARFIN;
Fadly, Achmad
CosmoGov Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.412 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14214
Indonesia tengah membangun satu postur pertahanan yang menitik beratkan kepada soft power. Melalui peranan intelijen, reformasi sektor intelijen akan semakin berperan besar ketika berbicara mengenai kegiatan diplomasi pertahanan karena akan selalu berorientasi kepada kepentingan nasional. Reformasi sektor intelijen di tubuh pertahanan Indonesia kemudian dipertanyakan, disebabkan adanya tarik menarik kepentingan melalui eksistensi Bais TNI dengan badan intelijen pertahanan yang akan dibangun. Hasil yang dapat ditarik dalam artikel ini adalah reformasi sektor intelijen akan sangat kental dengan keputusan politik. Tarik menarik kepentingan antara Bais TNI dan BIP, mengenai kegiatan atase pertahanan, sangat mempengaruhi keputusan politik domestik Indonesia. Selain itu juga akan mempengaruhi dari anggaran pertahanan sebagai wujud dari reformasi sektor intelijen itu sendiri. Pada akhirnya juga keputusan politik dan menekan egosektoral di dalam tubuh kementerian pertahanan merupakan solusi terbaik sebagai wujud dari reformasi sektor intelijen di tubuh pertahanan Indonesia.
ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN
Rohmah, Neneng Sobibatu
CosmoGov Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.958 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.15925
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi antar elit dalam proses pemekaran daerah Banten, siapa sajakah yang terlibat dan bagaimana dinamika yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok besar elit yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni: elit Banten dan Elit Jawa Barat. Masing-masing kelompok elit memiliki alasan cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Adapun isu atau faktor yang melatarbelakanginya adalah faktor sejarah, etnik, ekonomi, dan tentu saja politik. Namun, dalam perkembangannya tarik menarik kepentingan dalam proses pembentukan Provinsi Banten ternyata tidak hanya terjadi di tingkat lokal (Jawa Barat dan Banten), tetapi juga di tingkat pusat dalam hal ini elit nasional. Proses pemekaran suatu daerah pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru yang teraktualisasikan dalam konflik antar elit politik lokal. Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Banten, Konflik Elit.
ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PEMERINTAH KOTA CILEGON ATAS PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2010-2015
fatoni, malik
CosmoGov Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.587 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14333
ABSTRACT The research aims to find out how far the effectiveness of some of the making and stipulation of regulations and legislation support efforts to improve economic development, as happened in cilegon city. efforts to obtain the achievements and progress for the improvement of economic development need to be done policy analysis on matters relating to political and legal policy for then conducted a review of documents, observation and interview. thereby facilitating an analytical, constructive, explorative and documentative study. this is often called the data triangulation method. namely a method that combines various methods of data collection. The study was carried out in Cilegon city, divided into 4 stages: 1). preparation stage: preparation of proposals. 2). implementation stage: data collection and processing, 3). Reporting stage: preparation of reports and accountability. 4). stages of publication: dissemination in local and / or national seminars and publications in accredited scientific journals. In this research the methodology used is Qualitiative with Grounded Theory Approach. data collection techniques is by data triangulation method. this is often called a method that combines various methods of data collection, such as observation, interviews and documentation. from this research is expected to increase the productivity of policies and efficiency of planning programs in the field of politics and law formulated by the regional government of Cilegon city can increase economic development and peoples welfare. The results achieved from this research is the policy of political law conducted by the City Government Cilegon can push for the increase of regional economic development, it can be seen from the legislation product that legitimately by the Parliament of Cilegon City in quality and quantity has been so good that the product can well executed by the executive and provide juridical strength for the City Government of Cilegon in the improvement of economic development, as seen from the indicators of improvement of economic development itself. The political policy of law that is processed and synergized between government institutions in Kota Cilegon, indicates the strong and strong commitment of these institutions to encourage and promote economic development on an ongoing and measurable basis. Keywords: Political Law, Regional Government, Economic Developmen
Perilaku Gumunan : Rasionalitas Semu Pemilih Jawa (Temuan Awal)
Vallentyno, Arga Sevtyan
CosmoGov Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (681.213 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.16224
Perilaku pemilih pada masyarakat jawa menjadi kajian dalam artikel ini. Tujuan penelitian ini adalah memperluas kajian tentang perilaku pemilih jawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pemilukada Kabupaten Trenggalek tahun 2015. Sebelumnya sudah banyak ilmuan yang membahas tentang perilaku pemilih di Indonesia khususnya pada masyarakat jawa seperti Geertz (1960) dan Gaffar (1992). Keduanya menjelaskan perilaku memilih melalui pendekatan politik aliran dengan orientasi memilih sosio relijius dan sosio personal. Pendapat lain tentang perilaku pemilih jawa dikemukakan Sobari (2016) yang menjelaskan perilaku pemilih berdasarkan pendekatan orientasi kelompok dalam masyarakat jawa. Artikel ini mencoba melihat perilaku pemilih jawa melalui pendekatan sosio kultur pada masyarakat jawa. Pemilukada Kabupaten Trenggalek 2015 dimenangkan oleh pasangan Emil Elestianto dan Mochamad Nur Arifin sebagai penantang petahana. Masyarakat Trenggalek mayoritas adalah suku jawa yang menganut budaya mataraman dengan nilai feodalistik. Perilaku âgumunanâ merupakan temuan unik dalam memperluas tentang kajian perilaku pemilih jawa. Sikap âgumunanâ dalam falsafah jawa berarti mudah kagum dan heran pada kekayaan, kecerdasan, kebangsawanan orang lain. Dalam konteks Pemilukada Trenggalek perilaku pemilih âgumunanâ berarti masyarakat cenderung mudah terkesan pada janji kampanye dan penampilan luar kandidat namun tidak mampu menilai apakah itu rasional atau tidak bagi kesejahteraan. Sikap âgumunanâ ini dipengaruhi oleh perilaku afektif yang mencakup cara menilai sesuatu secara emosional, seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi, dan sikap. Hal ini mejadikan rasionalitas semu pada pemilih jawa.