Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Articles
253 Documents
<![CDATA[FORMASI PUBLIC SPHERE DALAM MASYARAKAT TRANSISIONAL (Studi Kasus Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Limbah Padat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan) ]]>
<![CDATA[Jannus Timbo Halomoan Siahaan]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (479.022 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i2.14731
<![CDATA[The public sphere popularized by Jurgen Habermas is the result of a review of the reality of 18th century European society. In his work, Habermas mentions that capitalism at that time succeeded in liberating European society from its dependence on the influence of feudalism imposed by the church and monarchy, whose form was a community discussion room aimed at critiquing traditional power (Church and Kingdom). In other words, the power of capitalism has succeeded in creating a space of social debate that was once influenced by feudal power until it switched to a social area free from the domination of feudal power where in that public sphere society has a right in giving criticisms of social problems. If in Europe the development of the public sphere is influenced by the development of capitalism, then what about the implementation of the public sphere in transitional society in Indonesia or especially in the East Luwu community? This paper seeks to explore how the implementation of public space as a concept in transitional society, especially in the East Luwu region in particular related to the process of making a Regional Regulation no. 03 of 2007 on Hazardous Solid Waste. The results of field research indicate that people are still having difficulty in accessing information related to policies related to public life in real terms. At the same time, the government itself also difficulties in distributing information that is actually needed by the community. The government, the DPRD or the people of East Luwu have indeed agreed to provide a discussion space to the public regarding the making of the solid waste management regulation. However, the implementation did not find the appropriate way from the formulation process until the socialization of a local regulation.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SOLOK ]]>
<![CDATA[Riko Budiawan]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2477.135 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v5i1.18884
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan kerjasama pengelolaan parkir di Kota Solok yang beberapa tahun belakang pengelolaan dan pelayanannya menjadi bahan pembicaraan yang tidak pernah selesai di tengah masyarakat maupun media lokal. Penelitian ini difokuskan pada deskripsi analisis implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir yakni Perwako Solok No. 7 tahun 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perwako Solok No. 8 tahun 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Lahan Parkir Tempat Khusus Parkir dalam rangka mewujudkan Good Governance pengelolaan parkir. Adapun indikator Good Governance yang digunakan sebagai fokus penelitian adalah Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Efektifitas dan Efesiensi dan Akuntabilitas. Penelitian ini juga mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi Kebijakan Kerja sama Pengelolaan Parkir di Kota Solok. Lokasi penelitian yang dipilih adalah lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, dengan menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan sumber data wawancara informan, dokumen, rekaman dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana lemahnya implementasi kebijakan pengelolaan parkir dalam mewujudkan Good Governance Pengelolaan parkir di Kota Solok. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Good Governance, Kota Solok]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump ]]>
<![CDATA[MUHAMMAD ARRAF REZKIA RACHMAN]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.886 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.16811
<![CDATA[Dengan maraknya peristiwa terorisme di berbagai belahan dunia tentunya mengharuskan tiap negara untuk mendirikan pertahanan dan saling bekerja sama untuk memberantas permasalahan ini sampai ke akarnya. Kebijakan-kebijakan tiap negara maupun internasional yang ideal pun dibutuhkan untuk menekan angka teror yang kian bertambah tiap tahunnya. Cara-cara yang diambil dari tiap negara pun berbeda-beda, sesuai dengan keadaan negara mereka sendiri dan penduduknya.Sejak awal Donald Trump mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2015 lalu, ia sudah memiliki cukup banyak pendukung. Mereka yang mendukung Trump, misalnya, merasa terhubung dengan visi Amerika yang telah dia promosikan sejak awal kampanyenya, yaitu “Make America Great Again”. Akibatnya, mereka telah mengubah pemahaman mereka tentang masyarakat Amerika berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh Trump.Kesamaan pandangan antara Trump dan para pendukungnya tercermin dalam bagaimana mereka memiliki konsepsi tertentu tentang identitas nasional Amerika, lemahnya perekonomian dan ketidakpuasan terhadap pemerintah, serta persepsi negatif terhadap kelompok nasional lainnya.Trump berpendapat bahwa pada pemerintahan Obama mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan internasional, kosmopolitanisme, dan transformasi ekonomi nasional ke dalam pasar yang kompetitif secara global namun menomor duakan pembelaan hak-hak warga Amerika Serikat.Kata kunci: Donald Trump, Kebijakan, Identitas.]]>
<![CDATA[DESAIN KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN MELALUI E-TAXATION DI INDONESIA: BELAJAR PADA KEBERHASILAN REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI JEPANG ]]>
<![CDATA[Novy Setia Yunas]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.616 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.15903
<![CDATA[Penggunaan Teknologi dan Informasi ditengah arus globalisasi dan modernisasi yang cukup pesat merupakan prasyarat utama untuk menciptakan reformasi dalam pelayanan publik. Salah satunya adalah muncul sistem electronic government (e-gov). Dalam perkembangannya, pengejawantahan electronic government sebagai sebuah langkah praktis untuk menciptakan reformasi pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat cukup beragam salah satunya melalui keberadaan aplikasi electronic taxation (e-tax). E-tax merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengadopsi penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan setiap transaksi berkaitan pajak. Makalah ini memberikan gambaran tentang perkembangan kebijakan reformasi sistem perpajakan berbasis elektronik (e-tax) di Indonesia berkaca pada sistem yang telah dikembangkan di Jepang. Implementasi e-tax salah satunya telah berjalan cukup maksimal di negara Jepang. Penggunaan aplikasi ini cukup memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, perampingan sistem birokrasi dan peningkatan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pajak Nasional Jepang.]]>
<![CDATA[STRATEGI SOSIALISASI POLITIK DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN PADA PILKADA SERENTAK DI KOTA MAGELANG ]]>
<![CDATA[EKO ARI WIBOWO]]>;
<![CDATA[MURADI MURADI]]>;
<![CDATA[ARFIN SUDIRMAN]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (577.613 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v5i1.17776
<![CDATA[Pemilih perempuan menjadi salah satu segmen pemilih strategis dalam sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang karena selain populasinya yang melebihi pemilih laki-laki, juga karena adanya hambatan bagi perempuan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sosial yang menyebabkan perempuan lebih banyak berada dalam wilayah domestik serta terbatasnya akses informasi termasuk tentang kepemiluan. Pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, KPU menetapkan target tingkat partisipasi pemilih secara nasional sebesar 77,5%. Sebagai upaya mencapai target tersebut KPU Kota Magelang menerapkan strategi dalam melaksanakan sosialisasi politik kepada pemilih perempuan. Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini, dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan purposeful menggunakan strategi snowball. Hasil dan pembahasan mengungkapkan bahwa KPU Kota Magelang menerapkan strategi ofensif dan defensif secara bersamaan namun dengan kelompok target pemilih perempuan yang berbeda. Penentuan kelompok target pemilih perempuan efektif dilakukan melalui pendekatan formal, informal, dan melalui media massa. Penerapan strategi ofensif lebih mendominasi dalam peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada Kota Magelang tahun 2015.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Rachmat Ramdani]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.523 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.16131
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigmabaru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan desa.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan informan Kepala Desa Lemahabang, Sekdes Desa Lemahabang, Kaur Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dusun dan dua orang masyarakat Desa lemahabang.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa manajemen pemerintahan dalam pembagunan desa di Desa Lemahabang dilihat dari perencanaan belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan desa, dalam penggorganisasian manajemen pembangunan desa masih belum efektif, hal ini terlihat dari sumber daya manusia aparatur pemerintah belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dalam penggerakan belum efektif karena belum adanya kejelasan tentang teknis pembangunan desa serta berapa lama pembanunan desa akan dilaksanakan dan dalam pengawasan juga masih belum efektif, hal ini terlihat dari belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan baik baik internal maupun eksternal sehingga hasil dari pembangunan desa belum dapat diketahui.]]>
<![CDATA[PERLUKAN REFORMASI SEKTOR INTELIJEN DI TUBUH PERTAHANAN INDONESIA? ]]>
<![CDATA[ARFIN SUDIRMAN]]>;
<![CDATA[Achmad Fadly]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.412 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14214
<![CDATA[Indonesia tengah membangun satu postur pertahanan yang menitik beratkan kepada soft power. Melalui peranan intelijen, reformasi sektor intelijen akan semakin berperan besar ketika berbicara mengenai kegiatan diplomasi pertahanan karena akan selalu berorientasi kepada kepentingan nasional. Reformasi sektor intelijen di tubuh pertahanan Indonesia kemudian dipertanyakan, disebabkan adanya tarik menarik kepentingan melalui eksistensi Bais TNI dengan badan intelijen pertahanan yang akan dibangun. Hasil yang dapat ditarik dalam artikel ini adalah reformasi sektor intelijen akan sangat kental dengan keputusan politik. Tarik menarik kepentingan antara Bais TNI dan BIP, mengenai kegiatan atase pertahanan, sangat mempengaruhi keputusan politik domestik Indonesia. Selain itu juga akan mempengaruhi dari anggaran pertahanan sebagai wujud dari reformasi sektor intelijen itu sendiri. Pada akhirnya juga keputusan politik dan menekan egosektoral di dalam tubuh kementerian pertahanan merupakan solusi terbaik sebagai wujud dari reformasi sektor intelijen di tubuh pertahanan Indonesia.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017-2018 ]]>
<![CDATA[Zulfikar Rakita Dewa]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.129 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v5i1.19390
<![CDATA[Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia berdampak dua sisi. Secara ekonomi akan memberikan peluang kepada pedagang untuk menghidupkan perekonomian, tapi di sisi lain, seringkali PKL menggunakan tempat untuk berjualan di lokasi yang merugikan publik; berdagang di trotoar, misalnya. Salah satu upaya pemerintah Kota Bandung melakukan revitalisasi PKL adalah dengan pembangunan Teras Cihampelas (Skywalk). Temuan lapangan menunjukkan bahwa: Pertama, secara konseptual, kebijakan revitalisasi tersebut sudah berjalan dengan baik terbukti PKL di kawasan Skywalk Cihampelas memang tetap bisa berjualan tidak lagi di trotoar. Kedua, tidak terantisipasi munculnya PKL baru yang berjualan di bawah Skywalk. Maka tujuan semula membangun Skywalk agar trotoar di jalan Cihampelas terbebas dari PKL, menjadi gagal. Artinya, revitalisasi PKL melalui implementasi Perda sebagai sebuah wujud dari kebijakan Kota Bandung, hendaknya dievaluasi secara komprehensif terutama pada dimensi pengawasan.]]>
