cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
FORMASI PUBLIC SPHERE DALAM MASYARAKAT TRANSISIONAL (Studi Kasus Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Limbah Padat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan) Jannus Timbo Halomoan Siahaan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.022 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i2.14731

Abstract

The public sphere popularized by Jurgen Habermas is the result of a review of the reality of 18th century European society. In his work, Habermas mentions that capitalism at that time succeeded in liberating European society from its dependence on the influence of feudalism imposed by the church and monarchy, whose form was a community discussion room aimed at critiquing traditional power (Church and Kingdom). In other words, the power of capitalism has succeeded in creating a space of social debate that was once influenced by feudal power until it switched to a social area free from the domination of feudal power where in that public sphere society has a right in giving criticisms of social problems. If in Europe the development of the public sphere is influenced by the development of capitalism, then what about the implementation of the public sphere in transitional society in Indonesia or especially in the East Luwu community? This paper seeks to explore how the implementation of public space as a concept in transitional society, especially in the East Luwu region in particular related to the process of making a Regional Regulation no. 03 of 2007 on Hazardous Solid Waste. The results of field research indicate that people are still having difficulty in accessing information related to policies related to public life in real terms. At the same time, the government itself also difficulties in distributing information that is actually needed by the community. The government, the DPRD or the people of East Luwu have indeed agreed to provide a discussion space to the public regarding the making of the solid waste management regulation. However, the implementation did not find the appropriate way from the formulation process until the socialization of a local regulation.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SOLOK Budiawan, Riko
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2477.135 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i1.18884

Abstract

gb777
KEBIJAKAN REVITALISASI SISTEM TRANSPORTASI PUBLIK SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF KEMACETAN TOTAL DI KOTA MALANG Novi Setia Yunas; Mi'rojul Huda
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.056 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12639

Abstract

Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump RACHMAN, MUHAMMAD
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.886 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.16811

Abstract

gb777
DESAIN KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN MELALUI E-TAXATION DI INDONESIA: BELAJAR PADA KEBERHASILAN REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI JEPANG Yunas, Novy
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.616 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.15903

Abstract

gb777
STRATEGI SOSIALISASI POLITIK DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN PADA PILKADA SERENTAK DI KOTA MAGELANG WIBOWO, EKO; MURADI, MURADI; SUDIRMAN, ARFIN
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.613 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i1.17776

Abstract

gb777
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG Purnamasari, Hanny; Ramdani, Rachmat
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.523 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.16131

Abstract

gb777
PERLUKAN REFORMASI SEKTOR INTELIJEN DI TUBUH PERTAHANAN INDONESIA? SUDIRMAN, ARFIN; Fadly, Achmad
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.412 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14214

Abstract

<p>Indonesia tengah membangun satu postur pertahanan yang menitik beratkan kepada <em>soft power</em>. Melalui peranan intelijen, reformasi sektor intelijen akan semakin berperan besar ketika berbicara mengenai kegiatan diplomasi pertahanan karena akan selalu berorientasi kepada kepentingan nasional. Reformasi sektor intelijen di tubuh pertahanan Indonesia kemudian dipertanyakan, disebabkan adanya tarik menarik kepentingan melalui eksistensi Bais TNI dengan badan intelijen pertahanan yang akan dibangun. Hasil yang dapat ditarik dalam artikel ini adalah reformasi sektor intelijen akan sangat kental dengan keputusan politik. Tarik menarik kepentingan antara Bais TNI dan BIP, mengenai kegiatan atase pertahanan, sangat mempengaruhi keputusan politik domestik Indonesia. Selain itu juga akan mempengaruhi dari anggaran pertahanan sebagai wujud dari reformasi sektor intelijen itu sendiri. Pada akhirnya juga keputusan politik dan menekan egosektoral di dalam tubuh kementerian pertahanan merupakan solusi terbaik sebagai wujud dari reformasi sektor intelijen di tubuh pertahanan Indonesia.</p>gb777
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017-2018 Zulfikar Rakita Dewa
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.129 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i1.19390

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia berdampak dua sisi. Secara ekonomi akan memberikan peluang kepada pedagang untuk menghidupkan perekonomian, tapi di sisi lain, seringkali PKL menggunakan tempat untuk berjualan di lokasi yang merugikan publik; berdagang di trotoar, misalnya. Salah satu upaya pemerintah Kota Bandung melakukan revitalisasi PKL adalah dengan pembangunan Teras Cihampelas (Skywalk). Temuan lapangan menunjukkan bahwa: Pertama, secara konseptual, kebijakan revitalisasi tersebut sudah berjalan dengan baik terbukti PKL di kawasan Skywalk Cihampelas memang tetap bisa berjualan tidak lagi di trotoar. Kedua, tidak terantisipasi munculnya PKL baru yang berjualan di bawah Skywalk. Maka tujuan semula membangun Skywalk agar trotoar di jalan Cihampelas terbebas dari PKL, menjadi gagal. Artinya, revitalisasi PKL melalui implementasi Perda sebagai sebuah wujud dari kebijakan Kota Bandung, hendaknya dievaluasi secara komprehensif terutama pada dimensi pengawasan.
POPULARITAS SELEBRITI SEBAGAI ALAT KOSMETIKA POLITIK Dyah Tantri Efrina Putri; Muradi -
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.114 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12640

Abstract

Page 9 of 26 | Total Record : 253