cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
 9   10   11   12   13 
ANALISIS AKUNTABILITAS BELANJA PEMBANGUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBELUM DAN SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG Adinda Laksmi Indara
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.562 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.16342

Abstract

Selama periode tahun anggaran 2003-2013, ditemukan masih banyak alokasi dana yang harus terus diperbaiki mengingat penerapan pilkada langsung membawa harapan besar akan hasil kepemimpinan yang lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah dapat diukur dari tingkat akuntabilitas anggaran di daerah tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pilkada langsung tidak membawa dampak signifikan pada efektifitas anggaran di Jawa Timur. Dampak yang dihasilkan nyatanya menunjukkan hasil yang lebih baik pada periode pemerintahan Imam Utomo. Hal ini disebabkan oleh tingkat penyerapan yang kurang, terutama pada beberapa daerah yang akses lokasinya masih susah dijangkau. Faktor lainnya disebabkan oleh adanya ganjalan peraturan dari pusat yang cenderung mengikat daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai yang dibutuhkan oleh publik.
Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area Perubahan Mental Aparatur untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh PNS Vita Nurul Fathya
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.664 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14462

Abstract

Permasalahan praktek pungli oleh PNS di Indonesia merupakan masalah klasik yang sudah seringkali dikeluhkan oleh masyarakat, namun belum ada penyelesaiannya, bahkan pungli semakin marak dilakukan. Tulisan ini membahas permasalahan pungli dari upaya pemerintah untuk memberantas pungli sebagai bagian dari program reformasi birokrasi area perubahan mental aparatur. Dibahas pula konsep tentang etika PNS yang dapat dijadikan masukan dalam memberantas pungli. Kesimpulannya bahwa untuk menghentikan PNS melakukan pungli, pemerintah dapat menerapkan standar etika yang efektif.
HAMBATAN PENDAMPING DPRD PROVINSI JAWA BARAT FRAKSI HANURA PERIODE 2014-2019 DEVI YULIANTI
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i1.17100

Abstract

Setelah melakukan reses, warga masyarakat mengajukan proposal usulan aspirasi kepada Anggota Dewan yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu Bantuan Keuangan Kabupaten atau Kota yang disingkat Bankeukab dan hibah yang akan dilaporkan secara online melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah  yang disingkat RKPD online sampai disetujui oleh gubernur melalui APBD. Dalam perjalanannya pengajuan proposal usulan aspirasi tersebut banyak mengalami hambatan sehingga aspirasi masyarakat di daerah pemilihan tidak terealisasi. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa dari sekian banyak proposal usulan aspirasi warga di Dapil X Jabar yang diajukan melalui Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Hanura hanya sedikit saja yang disetujui. Salah satu penyebab terhambatnya proposal usulan aspirasi adalah birokrasi pemerintahan yang berbeli-belit dari awal pengajuan melalui RKPD online yang belum tentu disetujui,bahkan jika ada yang disetujui pun harus melalui proses yang panjang sampai dengan tahap pencairan.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Ratnia Solihah; Siti Witianti
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.
PEMIKIRAN POLITIK LOKAL: SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Haliadi Haliadi; Leo Agustino
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11843

Abstract

Fenomena kemapanan dalam sejarah sebagai wujud integrasi tidak terjadi begitu saja, namun biasanya dimulai dari  sebuah usaha yang disebut persepadudigabung (integrated) untuk menuju penubuhan yang dimaksudkan.  Integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurnah, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan tercapai derajat yang minimal. Biasanya integrasi terealisasi dalam sejarah kedalam dua perkara yang berbeda, yaitu integrasi secara positif dan integrasi secara negatif.  Artikel ini akan mendedahkan integrasi secara positif yang terlihat dalam bentuk pemikiran politik—delapan Konsepsi Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah—elite tempatan di Sulawesi Tengah, Indonesia dalam proses terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah setelah mekar dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah pada tahun 1964.  Demikian juga integrasi secara negatif biasanya tidak diharapkan oleh masyarakat kerana kecenderungannya ke arah konflik dan terbukti pada perjuangan dalam Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) dalam mengusir Permesta sejak tahun 1957 dari Sulawesi Tengah. Hujah utama kertas kerja ini adalah pemekaran bukan hanya terkonsepsi dari pusat kekuasaan tetapi juga menurut pemikiran-pemikran politik tempatan daripada peringkat daerah (history of below)
ISLAM SEBUAH SISTEM KEHIDUPAN NEGARA Rudiana Rudiana
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11806

Abstract

Pada umumnya sistem kehidupan bernegara merupakan hasil persesuaian-diri dengan ajaran filsafat yang dianut dan yang terbentuk dari akibat perubahanperubahan yang terjadi dalam bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem Islam, sebab ia berasal dari suatu sumber yang bersifat tetap, yaitu yang berpatok pada wahyu Tuhan.Hasil kajian menunjukan bahwa Islam adalah sistem sosial, tatanan kehidupan yang lengkap dan utuh, yang berhubungan dengan urusan-urusan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Artinya, Islam sebagai agama tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik tetapi juga memberikan pedoman tentang kehidupan sosial pragmatis; Islam mempunyai dimensi pemerintahan, politik, dan kenegaraan yang mengisyaratkan kedekatan negara dengan agama
PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Rahman Mulyawan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11858

Abstract

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyarakat
PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA Idil Akbar
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11852

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyatIndonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistempelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal,yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakanlocal accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentakkarenanya berupaya membangun demokratisasi di tingkat lokal agarterimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapijuga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatanrakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakatpada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metodekualitatif refleksif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dankaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan danpolitik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.Data diperoleh melalui studi literatur melalui kepustakaan, dokumen danpemberitaandi media massa.Diperoleh hasil bahwa mengimplementasikan demokrasi dalam politik lokaltidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapanprosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasidalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkankomitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpatisipasi secarabaik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraanbersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasiprosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal,memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankanserta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat
ASPEK HUKUM TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2016 Nandang Alamsah Deliarnoer
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.9939

Abstract

Pemerintahan Kota Bandung pasca pergantian walikota pada tahun 2013 telah terjadi adanya reframing walaupun tidak disertai restructuring. Dalam hal revitalization dan renewal ada sedikit dilakukan namun tidak dibarengi dengan perubahan regulasi yang memadai contohnya tentang konsep Bandung Juara yang merupakan suatu renewal dalam menyemangati aparat untuk giat meraih prestasi dalam berbagai bidang sehingga menjadikan Bandung juara. Sebaiknya adanya transformasi manajemen pemerintahan ini dibarengi secara simultan dengan memberikan landasan hukum formal setingkat Peraturan Daerah dan didukung kekuatan politik di lembaga DPRD Kota Bandung. Hal inilah yang terungkap saat wawancara dengan pihak DPRD Kota Bandung yang menunggu pihak Pemerintah Kota in casu Walikota untuk merapat ke DPRD membicarakan langkah konkrit dalam mewujudkan reframing baru di Kota Bandung.
IMPLEMENTATION POLICIES ENHANCING HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN THE DISTRICT PANDEGLANG PROVINCE BANTEN Tauficurokhman Tauficurokhman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11839

Abstract

Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tujuan penelitian adalah membahas implementasi kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan dengan program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mencakup pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan. Aktivitas pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan kebijakan peningkatan IPM tersebut secara kondisional dan fungsional dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan

Page 11 of 26 | Total Record : 253

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026) Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue