Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Articles
253 Documents
<![CDATA[BISNIS MILITER PASCA ORDE BARU ]]>
<![CDATA[NUR KHAIRUNISA SUGIARTO]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (22.308 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.17064
<![CDATA[After the fall of the Suharto regime, the TNI's existence as a socio-political force was sued by many parties. They assume that TNI should not occupy positions outside of Hankam that should be a portion of civilian groups. According to Bilveer Singh, in most western societies, the role of the military is essentially to support the political aspirations of society under civilian leadership. This statement is based on the opinion of Samuel P. Hutington who said that the majority of military professionals in the west accept civil power as a right that should exist. Therefore, when the military "deviates" and interferes in civil affairs, then, as Taufik Abdullah says, there is a concern based on the assumption that illegal acts have been committed. Thoughts that place the military as a civic-supporting force to carry out the affairs of its "part" are not fully applied in third world countries including Indonesia. Studies showing military intervention in politics show that military interests and the crisis facing a country push the military to interfere in civil affairs. Military intervention in politics can not be separated from military control in other fields such as economics.]]>
<![CDATA[ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Neneng Sobibatu Rohmah]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.958 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.15925
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi antar elit dalam proses pemekaran daerah Banten, siapa sajakah yang terlibat dan bagaimana dinamika yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok besar elit yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni: elit Banten dan Elit Jawa Barat. Masing-masing kelompok elit memiliki alasan cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Adapun isu atau faktor yang melatarbelakanginya adalah faktor sejarah, etnik, ekonomi, dan tentu saja politik. Namun, dalam perkembangannya tarik menarik kepentingan dalam proses pembentukan Provinsi Banten ternyata tidak hanya terjadi di tingkat lokal (Jawa Barat dan Banten), tetapi juga di tingkat pusat dalam hal ini elit nasional. Proses pemekaran suatu daerah pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru yang teraktualisasikan dalam konflik antar elit politik lokal. Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Banten, Konflik Elit.]]>
<![CDATA[COPRODUCTION SEBAGAI SOLUSI ATAS PEMBARUAN LAYANAN OLEH WARGA (CITIZEN WELFARE) KAMPUNG WISATA 3G (GLINTUNG GO GREEN) ]]>
<![CDATA[Bramantyo Tri Asmoro]]>;
<![CDATA[Muhamad Imron]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.993 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v5i1.18431
<![CDATA[ABSTRAKTren pengembangan desa wisata akhir-akhir ini tengah menjamur di seluruh pelosok Indonesia. Keindahan dan keunikan yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia menyimpan banyak potensi yang dapat dikembangkan agar menjadi sebuah kawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai hunian, namun juga berfungsi sebagai kekuatan ekonomi bagi masyarakat lokal setempat. Terkait dengan potensi yang dimiliki desa, dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk mendesain format dari desa wisata itu sendiri. Beberapa desa ada yang menonjolkan sisi keunggulan alam, beberapa ada yang lebih menunjukkan sisi keunikan budaya. Dalam era citizen welfare, warga negara mempunyai peran yang lebih besar dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa wisata bergeser menjadi partner masyarakat, dengan melakukan fungsi empowerment dan enabling, salah satunya melalui model kerjasama coproduction yang dapat meningkatkan nilai tambah desa wisata. ]]>
<![CDATA[ELIT DAN PEMEKARAN DAERAH; KONFLIK ANTAR ELIT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Neneng Sobibatu Rohmah]]>;
<![CDATA[Neneng Sobibatu Rohmah]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.618 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.16133
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi antar elit dalam proses pemekaran daerah Banten, siapa sajakah yang terlibat dan bagaimana dinamika yang terjadi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi dari hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok besar elit yang berkonflik dalam proses pembentukan provinsi Banten, yakni: elit Banten dan Elit Jawa Barat. Masing-masing kelompok elit memiliki alasan cukup kuat dalam mempertahankan pendirian. Adapun isu atau faktor yang melatarbelakanginya adalah faktor sejarah, etnik, ekonomi, dan tentu saja politik. Namun, dalam perkembangannya tarik menarik kepentingan dalam proses pembentukan Provinsi Banten ternyata tidak hanya terjadi di tingkat lokal (Jawa Barat dan Banten), tetapi juga di tingkat pusat dalam hal ini elit nasional. Proses pemekaran suatu daerah pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara Daerah Induk dengan Daerah Otonom Baru yang teraktualisasikan dalam konflik antar elit politik lokal. Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Banten, Konflik Elit.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PEMERINTAH KOTA CILEGON ATAS PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2010-2015 ]]>
<![CDATA[malik fatoni]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.587 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.14333
<![CDATA[ABSTRACT The research aims to find out how far the effectiveness of some of the making and stipulation of regulations and legislation support efforts to improve economic development, as happened in cilegon city. efforts to obtain the achievements and progress for the improvement of economic development need to be done policy analysis on matters relating to political and legal policy for then conducted a review of documents, observation and interview. thereby facilitating an analytical, constructive, explorative and documentative study. this is often called the data triangulation method. namely a method that combines various methods of data collection. The study was carried out in Cilegon city, divided into 4 stages: 1). preparation stage: preparation of proposals. 2). implementation stage: data collection and processing, 3). Reporting stage: preparation of reports and accountability. 4). stages of publication: dissemination in local and / or national seminars and publications in accredited scientific journals. In this research the methodology used is Qualitiative with Grounded Theory Approach. data collection techniques is by data triangulation method. this is often called a method that combines various methods of data collection, such as observation, interviews and documentation. from this research is expected to increase the productivity of policies and efficiency of planning programs in the field of politics and law formulated by the regional government of Cilegon city can increase economic development and people's welfare. The results achieved from this research is the policy of political law conducted by the City Government Cilegon can push for the increase of regional economic development, it can be seen from the legislation product that legitimately by the Parliament of Cilegon City in quality and quantity has been so good that the product can well executed by the executive and provide juridical strength for the City Government of Cilegon in the improvement of economic development, as seen from the indicators of improvement of economic development itself. The political policy of law that is processed and synergized between government institutions in Kota Cilegon, indicates the strong and strong commitment of these institutions to encourage and promote economic development on an ongoing and measurable basis. Keywords: Political Law, Regional Government, Economic Developmen]]>
<![CDATA[SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[RIBKHA ANNISA OCTOVINA]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.985 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.17065
<![CDATA[Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial untuk pemerintahannya. Pelaksanaan ini tentu tidak luput dari tiga pembagian kekuasaan atau biasa disebut dengan trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif) yang lekat dengan sistem presidensial. Sayangnya, praktik presidensial di Indonesia hanya baru terjadi pada pengembangan sistem. Dalam pelaksanaanya, peran presiden semakin kalah dan lemah dibandingkan dengan DPR selaku legislatif. Bahkan pembagian tiga kekuasaan pun tidak absolut seperti trias politica, tetapi terbagi kedalam empat pembagian kekuasaan.]]>
<![CDATA[Perilaku Gumunan : Rasionalitas Semu Pemilih Jawa (Temuan Awal) ]]>
<![CDATA[Arga Sevtyan Vallentyno]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (681.213 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.16224
<![CDATA[Perilaku pemilih pada masyarakat jawa menjadi kajian dalam artikel ini. Tujuan penelitian ini adalah memperluas kajian tentang perilaku pemilih jawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pemilukada Kabupaten Trenggalek tahun 2015. Sebelumnya sudah banyak ilmuan yang membahas tentang perilaku pemilih di Indonesia khususnya pada masyarakat jawa seperti Geertz (1960) dan Gaffar (1992). Keduanya menjelaskan perilaku memilih melalui pendekatan politik aliran dengan orientasi memilih sosio relijius dan sosio personal. Pendapat lain tentang perilaku pemilih jawa dikemukakan Sobari (2016) yang menjelaskan perilaku pemilih berdasarkan pendekatan orientasi kelompok dalam masyarakat jawa. Artikel ini mencoba melihat perilaku pemilih jawa melalui pendekatan sosio kultur pada masyarakat jawa. Pemilukada Kabupaten Trenggalek 2015 dimenangkan oleh pasangan Emil Elestianto dan Mochamad Nur Arifin sebagai penantang petahana. Masyarakat Trenggalek mayoritas adalah suku jawa yang menganut budaya mataraman dengan nilai feodalistik. Perilaku “gumunan” merupakan temuan unik dalam memperluas tentang kajian perilaku pemilih jawa. Sikap “gumunan” dalam falsafah jawa berarti mudah kagum dan heran pada kekayaan, kecerdasan, kebangsawanan orang lain. Dalam konteks Pemilukada Trenggalek perilaku pemilih “gumunan” berarti masyarakat cenderung mudah terkesan pada janji kampanye dan penampilan luar kandidat namun tidak mampu menilai apakah itu rasional atau tidak bagi kesejahteraan. Sikap “gumunan” ini dipengaruhi oleh perilaku afektif yang mencakup cara menilai sesuatu secara emosional, seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi, dan sikap. Hal ini mejadikan rasionalitas semu pada pemilih jawa.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TEGALREJO KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Muhammad Dwi Nurfaisal]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.568 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v5i1.18432
<![CDATA[The Village Fund is a right owned by the village. Law No. 6 of 2014 on Villages explains that village finances should be managed with due regard to accountable, transparent, participatory, and implemented principles with discipline and budgetary discipline. Based on accountability, the village government has an obligation to manage the Village Fund and to account for it. The Village Fund is one of them devoted to the development of infrastructure whose output can benefit the welfare of rural communities. This study aims to analyze the accountability of village fund management for infrastructure development located in Tegalrejo Village, Gedangsari District, Gunungkidul Regency. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used are interviews and documentation sourced from village government, community, and BPD. The finding in this research is that accountability of village fund management for Tegalrejo Village infrastructure development is poor. This is caused by several problems that consist of: no details of time related to the time of implementation program; less transparent in delivering budget management reports; not all communities have been actively participating in the implementation; has not been maximized in the utilization of Village Information System (SID) in the form of website as a means to inform Village Fund management report; and village apparatus that lack coordination with the community related to the implementation of infrastructure development. ]]>
