Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan

cosmogov
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.

Arjuna Subject : -

Articles 253 Documents

6 7 8 9 10

KAPABILITAS DYNAMIC GOVERNANCE DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN LAHAN TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR Muchlas M Tahir; Zulfan Nahrudin
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

PEMBATALAN 3.143 PERATURAN DAERAH: Satu Analisis Singkat Leo Agustino
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Sengkarut Kepentingan Aktor Keamanan (Tinjaun atas Dinamika Perumusan UU Keamanan Nasional) Nanang Suryana
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Dinamika perumusan UU Kamnas dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dominan adalah sengkarut kepentingan antar aktor keamanan, secara lebih spesifik, soal kewenangan pada masing-masing institusi. Selain berdimensi profesionalitas pembagian kewenangan, dinamika yang berkembang dipengaruhi juga oleh politik ingatan. Keberadaan Dewan Keamanan Nasional (DKN) dikhawatirkan akan mereplikasi keberadaan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) atau Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) era orde baru. Dinamika permusan UU Kamnas secara faktual memperlihtan dengan nyata, isu keamanan nasional dewasa ini juga melibatkan banyak aktor di luar negara (non-state actors). Dalam konteks perumusan kebijakan, UU Kamnas harus dirumuskan dalam kerangka democratif governance dengan berpangkal pada: control publik dan kesetraan sebagai aktor kebijakan.

Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta Antik Bintari; Talolo Muara
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai alternatif yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalahpengembangan ke arah utara dengan melakukan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut ditentang oleh masyarakat Muara Angke dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan adanya pertentangan tersebut diperlukan pengelolaan konflik. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konflik melalui apa yang dikenal dengan manajemen konflik beserta fase-fase konflik reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. Fase-fase konflik meliputi fase potensi konflik, fase pertumbuhan konflik, fase pemicu dan ekskalasi, dan fase pasca konflik. Temuan-temuan empiris memperlihatkan bahwa, fase potensi konflik reklamasi Pulau G ini dimulai oleh dampak yang dirasakan masyarakat terutama nelayan tradisional dan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada fase pertumbuhan konflik, masyarakat mengetahui apa itu reklamasi dan dampak reklamasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Pada fase pemicu dan ekskalasi, masalah tersebut disuarakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, fase pasca konflik diawali dengan dikeluarkannya sanksi administrasi penghentian sementara reklamasi Pulau G oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

TRANSFORMASIONAL LEADERSHIF DAN SERVANT LEADERSHIP: TANTANGAN KEPEMIMPINAN DALAM MENGHADAPI ERA GLOBAL Idi Jahidi; Mochammad Hafid
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

The era of globalisation can allow for major changes in various aspects of human life, good political, economic, social, culture and others. So also the changes on the good institutions are engaged in the field of profit and on-profit organizations. This condition requires the leaders have adaptive leadership behavior and can anticipate various changes. Transformational leadership is seen as capable of transforming the visionary in the face of many changes so that the organization can realize the vision to become a reality. So also with the leadership of the ministry have credibility, integrity, patience, and spirit based on the ministry to contribute a catalyst for change in the achievement of the vision of the organization.

Do Smart Citizens Make a Smart City? A Case Study on the Factors Influencing Citizen Behavior Using Lapor Sleman Online-Based Helen Dian Fridayani; Achmad Nurmandi
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Indonesia is among the countries developing the concept of smart city. The national government envisions Indonesia 2030 which shall implement the smart city towards sustainable development. Many regions in Indonesia have already implemented the concept of smart city, but still on the level of smart government and smart technology, lacking on the smart citizen component of a smart city. This paper aims to analyze the citizens behavior of using technology on Sleman smart citizen 2021 through the lapor sleman mobile application. This research uses mixed method of quantitative and qualitative approaches in examining the data. The authors distributed 100 questionares and conducted interviews to the government which is department of communication and information, Sleman and the several community that ever use the lapor sleman application. The result of the study reveals the following: firstly, performance expectancy, social influence, and facilitating condition are three independent variables which affect the behavioral intention and users’ behavior. Secondly, the behavioral intention has significant effect on users’ behavior. Thirdly, the citizen behavior of using technology has affect the making a smart citizen. Therefore, using technology in term of lapor sleman mobile application can make the citizens as active participants in public life, in terms of social cooperation, freedom of expression and flexibility. However, there are still many problems in the use of lapor sleman mobile application such as the limited access to only android smartphones, lack of technical know-how, and people’s reluctance to use the lapor sleman mobile application.Keywords: Citizen, behavior, smart citizen, technology, lapor sleman mobile application.

PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL TNI AD DALAM PERBANTUAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI DI KABUPATEN LEBAK Ari Ganjar Herdiansah; Kuntum Chairum Ummah; Sabar Simanjuntak
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

MANAGING WASTEWATER IN DECENTRALIZED INDONESIA: COULD LOCAL DEMOCRACY IMPROVE PUBLIC SERVICE? Diny Waskitawati
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

ABSTRACT This article seeks the construal of sounds local democracy and public service improvements in Indonesian decentralization context by bringing the example of wastewater management in Bandung Municipality. Data collected through series of interviews with respected individuals involved in wastewater service, particularly those who directly engage in water and sanitation projects funded by local and external funding sources. Despite the positive view on decentralization could create a more powerful local government in overseeing local development for more effective public service delivery. It also could be tested by the fragile administrative system and the immature local democracy. In the case of wastewater service in Bandung Municipality, for example, the respected institution called PDAM Tirtawening (Bandung Municipality Water Supply Agency) shows less efficient use of fund compared to the same project funded by the AusAID (Australian AID) as one of Indonesian development partners. Sound governance and administrative reform should be employed to achieve better public service performance. Keywords: local democracy, decentralized Indonesia, Bandung Municipality, wastewater management, governance reform

CIVIL SOCIETY, SHADOW STATE DAN LOCAL STRONGMEN DALAM KAJIAN POLITIK LOKAL Gili Argenti
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Civil society merupakan kelompok masyarakat bersifat mandiri, dalam sistem demokrasi eksistensinya sangatlah diperlukan sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan. Representasi civil society berupa organisasi non pemerintah (ornop) yang menjadi wadah berkumpul masyarakat, di era demokratisasi peran kelompok-kelompok civil society ini sangat penting sebagai kekuataan pengontrol jalannya roda pemerintahan di daerah, diharapkan dengan semakin kuatnya civil society, pembangunan politik ke arah konsolidasi demokrasi. Sehingga anomali demokrasi di daerah seperti kemunculan Shadow State dan Local Strongmen dapat terminimalisir. Tulisan ini merupakan sebuah kajian teoritik tentang arti penting civil society sebagai pilar kekuataan demokrasi di Indonesia.

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN DI IDONESIA Ratnia Solihah; Siti Witianti; Hendra Hendra
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Salah satu bentuk kepedulian publik (masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah partisipasinya dalam penataan ruang di mana mereka berada. Proses penataan tata ruang sebagai bagian dari suatu sistem publik, seringkali menghadapi kepentingan yang sangat beragam. Sudut pandang pemerintah saja dianggap tidak cukup untuk menerjemahkan proses pembangunan suatu negara di mana masyarakat juga berada di dalamnya. Oleh karena itu, partisipasi publik atau peran publik sendiri yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah publik untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang menjadi suatu keharusan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan studi literatur, dimana penulis melakukan kajian referensi dan dokumentasi yang terkait dengan partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang, khususnya partisipasi publik dalam penataan ruang kawasan perkotaan di Indonesia. Partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang kawasan perkotaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui Focus Group Discussion dan pembentukan forum kota, yang melibatkan asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat.

Page 8 of 26 | Total Record : 253

6 7 8 9 10

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026) Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA