Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

perspektif
Website

Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ISSN : 14103648 EISSN : 24067385 DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 786 Documents

1 2 3 4 5

PENGATURAN MENGENAI PESAWAT UDARA MILITER MENURUT HUKUM UDARA INTERNASIONAL Eva Johan
Perspektif Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Pada dasarnya, udara wilayah negara ditutup untuk pesawat negara lain. Tidak ada pesawat bisa terbang di atas wilayah lain atasnya negara atau tanah tanpa otorisasi sebelum negara. Ini berarti setiap penerbangan dilakukan adalah melanggar wilayah udara negara lain. Karakteristik wilayah udara nasional sebagai media gerakan membuatnya sensitif untuk keamanan dan pertahanan negara di bawah (kolong Negara). Kelebihan dari wilayah udara untuk serangan militer, yakni kecepatan, jangkauan, surprice dan penetrasi, dapat dioptimalkan melalui media udara menggunakan pesawat. Untuk itu, setiap negara ruang keamanan wilayah udara standar ketat dan kaku.Basically, air territory of a state is closed for other state aircraft. No state aircraft able to fly over territory of another state or land thereon without authorization before. It means every flight done is violating air territory of another country. The characteristic of national air territory as a movement media makes it sensitive for security and defense of the state beneath (negara kolong). The advantages of air territory for military attack, namely speed, range, surprice and penetration, could be optimized through air media using aircraft. In order that, every state dressing its security air territory standard strictly and rigidly.

PUSARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG Endang Retnowati
Perspektif Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Demokrasi hakikatnya adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan negara. Ada beberapa kriteria negara demokrasi antara lain adanya perwakilan politik, pemilihan umum dan pertanggungjawaban politik. Seiring dengan perkembangan kondisi dan situasi negara dan bangsa, maka demokrasi pun mengalamai perkembangan. Terdapat dua bentuk demokrasi yakni langsung dan tidak langung. Mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Pasal 24 ayat (5), Pasal 56 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tentang Pemerintahan Daerah serta undang-undang yang terkait maka pemilihan Kepala Daerah yang tepat di Indonesia adalah secara langsung. Keputusan untuk memilih salah satu bentuk pemilihan kepala daerah hendaknya didasarkan pada pertimbangan unsur atau elemen substansi, struktur dan kultur demokrasi dan komponen masyarakat, budaya masyarakat atau demokrasi, kondisi historis filosofis masyarakat, pendidikan demokrasi, konsep demokrasi, pembentukan demokrasi, bentuk demokrasi, penerapan demokrasi, dan evaluasi penerapan demokrasi, serta harus memperhatikan elemen: tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan.Democracy is essentially means to achieve the goal state. There are several criteria for democracy among others, the representatives of political, electoral and political accountability. Along with the development of the condition and situation of the country and nation, then democracy is also experiencing growth. There are two forms of democracy that is directly and indirectly. Based on the principles of democracy and the Republic Indonesia Constitution Year 1945, Article 24 paragraph (5), Article 56 paragraph (1), Article 40, Article 41, and Article 43 paragraph (1) of the Constitution. The decision to choose one form of local elections should be based on consideration of the element or elements of the substance, structure and culture of democracy and society, culture or democracy, the historical conditions of philosophical society, democratic education, the concept of democracy, the establishment of democracy, the form of democracy, of democracy , and evaluation of the implementation of democracy, as well as the need of attention to elements such as: goals, inputs, processes, outputs, limit, control and feedback mechanisms as well as the environment.

KEWENANGAN SATPAM SEBAGAI TENAGA KEAMANAN DI PERUSAHAAN Sudahnan Sudahnan
Perspektif Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Satpam mempunyai peran yang sangat penting sebagai tenaga keamanan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya untuk membantu peran fungsi Polri di perusahaan dalam mengantisipasi setiap gangguan kamtibmas dalam hal terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di tempat kerjanya, sehingga diperlukan petugas satpam yang mempunyai kemampuan (skill) dan intelegensi (kecerdasan) yang lebih baik, maka diperlukan pendidikan dan pelatihan satpam agar dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya dan dapat bertindak lebih cepat dan efektif dalam kewenangannya sebagai pengamanan fisik yang sifatnya terbatas dan nonjustice di perusahaan.A Security guards have an inportant role as a security Staff to carry out their responsibi-lity for helping Indonesia Police’s task in anticipatiey every violation and crime in their work place. It needs a security guards who have good ability and intelegence, so education and training for them are needed to produce a responsible personality foward their tasks, in order to take measure quicker and more effective in their in their limited and unjustice authority as security staff in a company.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG IBU MENJUAL ANAK DALAM KANDUNGAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002) Made Warka; Ario Rizky Renandha F. Kadir
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Di era globalisasi, perkembangan kejahatan semakin terus meningkat. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, bahkan seorang ibu sebagai orangtua tega menjual anak dalam kandungan karena kebutuhan materi. Atas peristiwa tersebut, penulis tertarik untuk meneliti, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana seorang ibu yang menjual anak dalam kandungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Kemudian sumber bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang, buku-buku hukum, internet, dan pendapat para pakar hukum. Proses berpikir deduktif, dan dianalisis secara kualitatif, yaitu kaedah dan teknik untuk keingintahuan penulis pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam pengetahuan. Hasil penelitian dimana seorang ibu yang menjual anak dalam kandungan, akibat perbuatan yang telah lalai dan pelanggaran melanggar ibu dimintai pertanggungjawaban dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.In the era of globalization, the development of crime keeps on increasing. Trafficking in persons is a modern form of slavery, even a mother as a parent have the heart to sell her unborn child because of material needs. Of the event, the authors are interested in researching, in order to determine how the form of criminal liability of a mother who sells her unborn child. This study uses a normative juridical method, by using statute approach and conseptual approach. Then the material source of law derived from the law, law books, the internet, and the opinions of legal experts. The process of reasoning is deductive one, and it is analyzed qualitatively, that is the utility and techniques for author’s curiosity on a juridical symptoms or how to find the truth in knowledge. Results of studies in which a mother who sells her unborn child, due to negligent acts and violations will has to be accountable, and will put into the prison and receive a fine in accordance with the Child Protection Act.

DELIK HARTA KEKAYAAN DALAM KUHP Nur Yahya
Perspektif Vol 2, No 1 (1997): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Pembuat Undang-Undang ketika menetapkan suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian antara lain dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada kepentingan umum yang berkaitan dengan norma tersebut. Kepentingan yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang itu disebut sebagai kepentingan umum. Misalnya diancamkan delik pembunuhan dengan pidana yang berat adalah berkaitan dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu nyawa manusia. Demikian pula dengan delik harta kekayaan dalam KUHP, kepentingan hukum yang jelas-jelas dilindungi adalah berkaitan dengan kepemilikan harta kekayaan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI LEMBAGA ARBITRASE HUBUNGAN INDUSTRIAL Bambang Yunarko
Perspektif Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penyelesaian sengketa tidak diselesaikan di pengadilan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui pengadilan umum dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif, salah satunya adalah arbitrase. Hubungan industrial arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan dan hanya perselisihan antar serikat pekerja atau buruh di satu perusahaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Hubungan Industrial, khususnya arbitrase hubungan industrial Indonesia sesuai dengan prinsip lex specialis dan lex generali.The solution of dispute of shouldn’t be resolved in the court, in the court, but also can be resolved through but also can be resolved through the courts of commonly be known as alternative dispute solution, one of which is arbitration. Industrial relations arbitration to resolve disputes only the interest and disputes between union/union workers at one company. Act No. 2 of 2004 about industrial relations, specifically arrange the particulars of arbitration of industrial relations in Indonesia accord with principle lex specialis derogat lex generali.

POLISI DAN DISTORSI DALAM PENEGAKAN HUKUM Nur Yahya
Perspektif Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i1.165

Ketidakmandirian secara struktural menyebabkan profesionalisme Polri tidak berkembang yang pada gilirannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya terjadi banyak distorsi.

MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA Liliek Kamilah
Perspektif Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan memakan waktu lama dan biaya tidak kecil, karena itu, mencari mekanisme penyelesaian cepat, yaitu melalui mediasi yang mengimplementasikan ke dalam hukum agama sebagaimana diatur dalam aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.The process of settlement of disputes in the courts take a long time and cost is not small, therefore, look for a quick resolution mechanisms, namely through the mediation that is implemented into the law docket of religion as stipulated in the Supreme Court rule No. 1 of 2008 on Mediation Procedure in court.

HARMONISASI PENGATURAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH ERA OTONOMI DAERAH Ari Purwadi
Perspektif Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Berdasarkan Stufentheorie, pengaturan perencanaan pembangunan daerah semestinya tidak boleh bertentangan dengan pengaturan perencanaan pembangunan nasional. Namun, dengan melihat sistem perundang-undangan yang dibangun itu haruslah koresponden, maka harmonisasi (keselarasan, kecocokan, keserasian) pengaturan perencanaan pembangunan nasional dan daerah tidak harus terjadi, terlebih karena adanya pelaksanaan asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. Penggunaan asas hukum lex superiori derogat legi inferiori yang diterapkan secara kaku dalam hubungan antara pengaturan perencanaan pembangunan nasional (lex superior) dan pengaturan perencanaan pembanguan daerah (lex inferior), tentu saja akan mengedepankan kepastian hukum, sehingga akan dapat menggeser kepentingan yang lebih luas. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak, maka hukum hanya akan berguna bagi hukum itu sendiri, tetapi tidak untuk masyarakat.Based on Stufentheorie, regional development plan arrangements should not be contrary to the national development plan arrangements. However, regarding that system of laws must be correspondently built, then harmonization (alignment, compatibility, congeniality) regional and national developmet plan arrangements does not have to be happened, especially since the implementation of the decentralization principle in the form of regional autonomy. The use of lex superioriy derogat legi inferiori that rigidly applied in connection of the national development plan arrangements (lex superior) and the regional development plan arrangements (lex inferior), will definetely indicates that legal certainty is a virtue, means that it will be able to shift the wider interests. When the legal certainty of the law is absolutely applied, then the law will only be useful for the law itself, but not for the community.

KECELAKAAN LALU LINTAS, ASURANSI DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (Menurut UU No. 14 Tahun 1992) Sonny Baksono
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penegakan hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya hingga saat ini, lebih kurang 5 tahun sejak diundangkannya masih belum optimal dilaksanakan. Kenyataan ini terjadi karena belum adanya kesiapan mental dan moral dari masyarakat dan aparat pelaksananya, di samping itu belumlah cukup memadai sarana dan prasarananya jalan serta proses sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hingga saat ini Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih diberlakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Page 3 of 79 | Total Record : 786

1 2 3 4 5

Filter by Year

1996 2024

Filter By Issues

All Issue Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ari Purwadi

Contact Email aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone +6281938020282

Journal Mail Official perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ari Purwadi

Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com

Phone
+6281938020282

Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA