cover
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
URGENSI BATASAN ATAU PENGENDALIAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERISTIWA PRE PROJECT SELLING Fani Martiawan Kumara Putra
Perspektif Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i1.709

Abstract

Peristiwa perdata, sudah barang tentu terjadi lebih banyak daripada peristiwa pidana. Sementara itu peristiwa perdata yang paling banyak terjadi, itu sudah pasti adalah peristiwa perikatan. Perikatan cukup mendominasi karena dapat terjadi atas dasar antar subyek hukum saling mengikatkan dirinya, atau atas dasar antar subyek hukum dipaksa saling mengikatkan dirinya oleh undang-undang. Subyek hukum yang saling mengikatkan dirinya, menjadi peristiwa perikatan yang mendominasi di masyarakat, bentuknya adalah perjanjian. Perjanjian terdapat beragam jenisnya, yang pada intinya ada perjanjian bernama, ataupun perjanjian tidak bernama. Salah satu contoh perjanjian tidak bernama yang dewasa ini marak digunakan sebagai pendukung kegiatan bisnis, adalah perjanjian pre project selling, perjanjian di mana penjualan dilakukan saat obyek tersebut belum nyata ada. Perjanjian pre project selling ini kerapkali dilakukan dalam bidang penjualan properti. Kendati demikian, perjanjian semcam ini tidak selamanya berakhir dengan baik, berulang kali timbul kerugian kepada pembeli (calon pemilik) baik itu dalam bentuk obyeknya tidak kunjung jadi, ataupun dalam bentuk obyeknya sudah jadi namun tidak sesuai dengan kehendak pembeli (calon pemilik) sebagaimana dalam penawaran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari penyebab kerugian tersebut, dan penyelesaiannya. Hasil dari penelitian ini, adalah dibutuhkan mekanisme pembatas atau pengendali atas asas kebebasan berkontrak dalam peristiwa pre project selling.Civil events, of course, occur more than criminal events. While most civil incidents occur, it is definitely an engagement event. Engagement is quite dominating because it can occur on the basis of legal subjects binding to one another, or on the basis of legal subjects being forced to bind themselves to each other by law. Legal subjects that bind themselves to each other, become engagement events that dominate in society, the form is an agreement. There are various types of agreements, which basically have a named agreement, or an anonymous agreement. One example of an anonymous agreement that is currently widely used as a supporter of business activities, is the pre-project selling agreement, an agreement where sales are made when the object is not yet real. These pre-project selling agreements are often done in the field of property sales. Nevertheless, this kind of agreement does not always end well, repeatedly causing losses to the buyer (prospective owner) either in the form of the object not being finished, or in the form of the object is ready but not in accordance with the wishes of the buyer (prospective owner) as in the offer. The purpose of this paper is to find the cause of the loss, and its resolution. The results of this study, is the limiting or controlling mechanism for the principle of freedom of contract in the event of pre-project selling.
PENGAWASAN OJK DALAM RANGKA MITIGASI RISIKO PADA PEER TO PEER LENDING Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar; Ajrina Yuka Ardhira
Perspektif Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i2.714

Abstract

Pada zaman yang modern ini selalu dikaitkan dengan perkembangan teknologinya. Segala aspek kegiatan saat ini dipermudah dengan adanya teknologi, tidak terkecuali dalam sektor keuangan. Muncul sebuah inovasi baru demi menunjang perekonomian pribadi ataupun perusahaan. Inovasi tersebut dikenal dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan tersebut termasuk dalam layanan finansial teknologi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini belum ada peraturan-peraturan secara spesifik yang mengatur layanan ini, meskipun layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi sedang ramai di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada semua pihak karena tidak ada perlindungan hukum yang melekat pada mereka. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meskipun sangat memudahkan masyarakat saat ini, tetapi layanan ini justru sangat berisiko yang disebabkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak bertatap muka secara langsung pada saat melaksanakan perjanjian atau transaksi. Oleh karena itu, regulasi dari finansial teknologi ini dinilai sangat mendesak, harus segera dibuat peraturan-peraturan yang mengatur pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini.In modern times it is always associated with the development of technology. All aspects of current activities are facilitated by technology, not least in the financial sector. Appears a new innovation in order to support the private or corporate economy. Inovaasi is known as borrowing services to borrow money based on information technology. These services are included in technological financial services. This technology-based money-borrowing service does not yet have specific rules governing this service, although technology-based borrowing and borrowing services is busy among the public. It can cause harm to all parties because there is no legal protection attached to them. Borrowing services borrow money based on information technology even though it is very easy for people today, but this service is very risky that caused between the lender and the borrower not face to face directly when executing the agreement or transaction. Therefore, the regulation of financial technology is considered very urgent, should be made regulations that regulate the borrowing services to borrow money based on this information technology.
DUALISM ON TYPE OF LAWSUIT AND PROCEDURE LAW IN THE PERSPECTIVE OF LAND PROCUREMENT/ACQUISITION DISPUTES FOR PUBLIC INTERESTS Alifin Nurahmana Wanda
Perspektif Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i2.717

Abstract

The existence of the principle as well as the norm that the judge/court must not reject the case (ius curia novit), it turned out to be an interesting discussion in the discourse regarding land procurement/acquisition disputes for public interests, which have been known together that the arrangements regarding the procedure for settlement, land procurement/acquisition disputes for public interests is regulated separately outside the BW and HIR/RIB, namely by law of RI No.2 of 2012. So in a land procurement/acquisition dispute for public interests, in the name of the principle and norm of ius curia novit, is it still possible to file a lawsuit in violation of law through mechanisms and procedures as regulated by BW (material civil) and HIR/RIB (formal civil), and therefore there is no need to submit to the provisions of the Law of RI (UU RI) No. 2 of 2012 or in other wise it means crashing into the norm preference principle namely lex specialis derogat legi generali? Though both of these principles are the same position and degree. To answer that question, each description will be discussed about the concept of the two principles from the viewpoint of legal theory, then later it will be described which concept is more relevant to the benefit and law enforcement based on rational legal arguments, so as to create legal certainty, justice, and legal usefulness in resolving land acquisition disputes in the public interests in Indonesia.
KEWENANGAN LEMBAGA HUKUM DALAM MENENTUKAN BESARAN KERUGIAN DAN PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Novian Ardynata Setya Pradana; Arif Subekti; Cahyo Harjo Prakoso
Perspektif Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.719

Abstract

Dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana korupsi untuk menentukan suatu kerugian negara, maka kewenangan melakukan audit adalah BPK sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kedudukan BPK merupakan Badan Pemeriksa Keuangan yang paling tinggi dalam hal keuangan negara, yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pada kenyataannya Jaksa melakukan kewenangan penyidikan dalam perkara korupsi melebihi kewenangannya. Jaksa juga melakukan kewenangan melakukan audit kerugian keuangan negara, hal tersebut melebihi kewenangan Jaksa dan mengambil alih kewenangan BPK. Kondisi ini menyebabkan kerancuan siapa yang berhak untuk menghitung kerugian keuangan Negara dan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Metode pemecahan masalah menggunakan pendekatan normatif menggunakan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual diambil dari teori dan doktrin hukum yang sudah ada. Sesuai faktanya aturan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2015 juga tidak ada proses mekanisme secara rinci pembayaran kerugian tetapi lebih menjelaskan mengenai perampasan penyitaan lalu dilelang guna menutupi kerugian negara Dengan ini perlu adanya aturan terkait mekanisme pengembalian dan kewenangan dalam menentukan jumlah kerugian negara.In examining certain cases of corruption to determine a state loss, the authority to audit is BPK in accordance with Article 2 of the BPK law. The position of the supreme audit board is the highest audit agency in the case of the finances state, as regulated in Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution. However at reality the Prosecutor conducts investigative authority in corruption case, sometimes exceeding their authority. This condition causes confusion which intitution have authority to calculate financial state loss and mechanism for recovering financial state losses from corruption.The problem soving method uses a statue approach which it uses applicable regulation and law and conseptual approach from the theory and doctrine that still exist. Actually the fact from Article 18 Regulations number 31/1999 and PERMA number 5/2015 there is no rules of state financial loss return but it just explain of seizure adn foreclosure then auctioned off for compesate the financial loss. Because of that problem, the conclusion is to make a new regulation about mechanism recovering financial state losses and the authority of calculate financial state loss.
TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS SUATU AKTA JAMINAN YANG HAK KEPEMILIKAN TERHADAP OBYEKNYA TIDAK SEMPURNA Dela Venia Agisti; Moch. Isnaeni
Perspektif Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i1.723

Abstract

Dalam utang piutang seyogyanya perjanjian utang piutang dibuat secara tertulis. Beberapa lembaga jaminan mensyaratkan untuk menggunakan akta notaris. Walaupun tidak dipersyaratkan, perjanjian utang piutang itu tetap dapat dibuat oleh atau di hadapan notaris. Suatu akta jaminan yang dibuat oleh notaris sesuai yang dipersyaratkan sudah barang tentu menyebutkan pula obyeknya. Terdapat potensi klaim oleh orang lain atas obyek yang sedang dijaminkan tersebut sebagaimana kerap terjadi bukti kepemilikan yang ganda. Permasalahannya adalah bagaimana tanggung gugat notaris manakala terjadi hal demikian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah notaris harus mempertanggungjawabkan segala isi dalam aktanya, termasuk keabsahan kepemilikan objeknya.In this accounts receivable debt, the debt payable agreement should be made in writing. Some guarantee institutions require the use of a notarial deed. Althought not required, the loan agreement can still be made by or before a notary in accordance with the requirements, of course also mentions the object. There are potential claims by others for the object being pledged as proof of multiple ownership is often the case. The problem is how notary accountability occurs when such things occur. This research is a normative research. The results of this study are the notary must be able to take responsibility for all contents in the deed, including the validity of ownership of the object.
EKSISTENSI PT. SUCOFINDO (PERSERO) DALAM MENJAMIN KEHALALAN PRODUK MAKANAN DI INDONESIA MELALUI SERTIFiKASI HALAL Desy Nurkristia Tejawati
Perspektif Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.726

Abstract

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga jaminan terhadap kehalalan produk adalah hal yang amat penting sedangkan dikarenakan pengetahuan dan teknologi semakin tinggi maka menimbulkan berbagai macam cara yang digunakan dalam membuat sebuah produk, terutama produk makanan. Label adalah bagian dari kemasan. Pemberian label terdiri dari dua macam tujuan, yaitu membujuk atau dapat dikatakan sebagai sarana promosi, dan label yang memberi informasi untuk membantu konsumen dalam mendapatkan informasi atas suatu produk sehingga memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk tersebut telah sesuai dengan harapan mereka. Hal tersebut juga berlaku pada label halal yang mempermudah konsumen yang beragama Islam dalam memilih makanan yang baik bagi dirinya dan sesuai dengan aturan agamanya dan memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya. Sertifikasi memiliki makna suatu sertifikat yang berasal dari pihak ketiga yang independen seperti dari PT. SUCOFINDO (Persero). Peran PT. SUCOFINDO dalam penyelenggaraan dan wewenang konsumen serta produsen dalam mengelola usaha yang halal untuk memenuhi sertifikasi halal untuk negara Indonesia sehingga layak guna pakai dan atau layak fungsi untuk masyarakat, antara lain memberikan ketetapan mengenai standar, norma, dan kriteria JPH, serta melakukan penerbitan dan mencabut sertifikat halal dan label halal dari suatu produk, melakukan registrasi, melakukan sertifikasi halal pada produk luar negeri, serta melakukan sosialisasi, edukasi, dan melakukan publikasi pada produk halal. SUCOFINDO menyediakan jasa uji kehalalan untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan sebagainya. SUCOFINDO memiliki laboratorium dengan peralatan dan teknologi terkini guna mendukung proses uji halal, diantaranya PCR (Polumerase Chain Reaction) sehingga dapat melakukan deteksi terhadap DNA babi serta Chromatography (GC dan HPLC) guna mendeteksi zat alkohol atau ethanol.Indonesia is a country whose population is predominantly Muslim so that the guarantee of halal products is very important, while due to higher knowledge and technology, it causes a variety of ways used in making a product, especially food products. Label is part of packaging. The label consisting of two kinds of purpose, namely persuade or could be described as a means of promotion, and label story to help consumers in get information on a product that give consumer confidence in that these products are in accordance with their expectations. This applies to label allowed to consumers muslim in wholesome food for themselves and in accordance with the rules his religion and standards in security and sanitation. Certification has meaning a certificate from the third party pendent like from pt SUCOFINDO (persero). The role of PT. SUCOFINDO and competence in the consumers and producers in business management and to meet certification lawful to country so as to be feasible to wear and or deserving function for the, between the ordinance of standard, another gave, norm and criteria JPH, and the issuance and take a halal certificate and labels lawful, of a product to register, do certification, foreign to the lawful and socialization, education, and to the lawful publication. SUCOFINDO appear to provide health problems to test food products, drink, cosmetics, and so on. SUCOFINDO having the laboratory by equipment and latest technology for lawful test in order to support the process, some of them are PCR (polumerase chain reaction) so that it may do the detection against dna swine and chromatography (GC HPLC) to detect and under the influence of alcohol or huge amounts of ethanol.
Back-Matter (Ucapan Terima Kasih, Riwayat Penulis, Pedoman Penulisan, Back Cover) Editor Jurnal Perspektif
Perspektif Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i1.730

Abstract

PENGENDALIAN PRE-PROJECT SELLING MELALUI PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Edi Krisharyanto; Peni Jati Setyowati
Perspektif Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i2.731

Abstract

Pre-Project Selling merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh para pihak terhadap jual beli properti sebelum proyek dibangun dan yang dijual baru berupa gambar atau konsep. Alasan pengembang melakukan praktik Pre-Project Selling ini dalah untuk mengetahui respon pasar atas produk properti yang akan dibangun. Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek dinyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya objek perjanjian yang jelas. Praktik Pre-Project Selling merupakan perjanjian khusus. Hal ini disebabkan karena objek perjanjian merupakan gambar atau konsep dari pengembang. Maraknya Pre-Project Selling ini tentu menghadirkan beberapa problematika. Salah satunya adalah mengenai perlindungan konsumen dari gambar atau konsep yang diajukan oleh Pengembang. Dalam penelitian ini akan membahas Pengendalian Pre-Project Selling Melalui Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian normatif ini juga berfungsi untuk memberikan argumentasi secara yuridis terhadap terjadinya kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Dengan demikian penelitian ini dirasa sangat penting sebagai bahan masukan kebijakan agar memeberikan nilai keadilan bagi masyarakat.Pre-Project Selling is an agreement made by the parties to the sale and purchase of properti before the project is built and the new one is sold in the form of pictures or concepts. The reason developers develop this Pre-Project Selling practice is to find out the market’s response to the properti product that will be built (test the water). In accordance with the legal conditions of the agreement in article 1320 Burgerlijk Wetboek stated that one of the conditions that must be met is the existence of a clear object of the agreement. The Pre-Project Selling practice is a special agreement. This is because the object of the agreement is an image or concept from the developer. The rise of the Pre-Project Selling certainly presents some problems. One of them is about protecting consumers from images or concepts proposed by Developers. In this study will discuss the Urgency of Consumer Protection against Pre-Project Selling practices that refer to the legal principles in the Consumer Protection Act. This type of research is normative research, which is research based on studies that are in accordance with the theories and legal rules that have been determined. This normative research also functions to provide a juridical argument against the occurrence of emptiness, obscurity, and norm conflicts. Thus this research is considered very important as a policy input material in order to provide the value of justice for the community.
HUBUNGAN KERJA KPU DENGAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Uncianus Teti Nahak; Kristi Fosa Akwila; Lely Mahartina
Perspektif Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.735

Abstract

onesia, sekaligus memberikan kenangan pahit tentang dinamika politik Indonesia.Momentum yang dilaksanakan setahun sekali ini bukannya menjadi suatu ajang yang khidmad dengan kegembiraan melainkan membawa duka yang mendalam bagi Negara. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut tercatat 554 anggota KPPS yang meninggal. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya bisa memberikan perlindungan hukum terhadap aparat penyelenggara yang berada di tingkat bawah. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian Hukum Normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian dalam penulisan adalah Mengetahui karakteristik hubungan lembaga KPU dengan KPPS. Dalam hal ini hubungan KPU dengan KPPS sebagai pemberi kerja dan penerima kerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Bentuk perlindungan hukum bagi KPPS diwujudkan dengan keberadaan hak atas jaminan sosial. Jaminan sosial baik itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan.The implementation paradigm of general election 2019 is to be the biggest democracy party in the Indonesia history, and giving a bad memory about the Indonesia political dynamic. That moment is implemented on 17th April 2019 to be a gray day to the several members of the voting organizer group. Recorded 554 members of the voting organizer group is passed away. The commission of general election as the election organizer should be able to give the legal protection to its members in the low-end level. This research is using the normative law research and doing the legislative approach and conceptual approach. The aim research is to know the relationship characteristic between the commission of general election and the voting organizer group. In this case, both institution having a relationship as the employee and employer. The shapes of the legal protection to the members of the voting organizer group are the social security rights such as the accident insurance, life insurance and health insurance.
TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN WISATA DALAM PERJANJIAN PERJALANAN WISATA (STUDI DI PT. TIGA BIDADARI WISATA, LOMBOK) Septira Putri Mulyana; Febrina Triswati
Perspektif Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.737

Abstract

Ada dua masalah pokok yang diteliti yaitu mengenai hubungan hukum Biro Perjalanan Wisata dengan para pihak dalam perjanjian perjalanan wisata dan Tanggung Jawab PT. Tiga Bidadari Wisata terhadap wisatawan dalam perjanjian perjalanan wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hubungan hukum Biro Perjalanan Wisata dengan wisatawan atau konsumen hakikatnya sebagai penjual jasa wisata dengan pembeli jasa wisata dan hubungan hukum Biro Perjalanan Wisata dengan pihak hotel maupun transport ada pada perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak. Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata terhadap para pihak tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang. Biro Perjalanan Wisata bertanggung jawab penuh atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya. Tanggung Jawab Hotel pada perjanjian perjalanan wisata yaitu atas keselamatan, kenyamanan dan keamanan tamu hotel dan pihak transportasi bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan selama kegiatan perjalanan wisata.There is two main problem examined in this research are the legal relations between tour Bureau and the parties in the tour agreement and PT. Tiga Bidadari Wisata responsibilities towards the tourists in tour agreement. Research method used in this research is normative method. Legal relations between the tour bureau with the tourists or consumer principally as seller and buyer of travel services and the legal relations between the tour bureau and hotels and transportation company include in the agreements that have conclude between the parties. The tour bureau responsibilities is not regulate with detailed in law. The tour bureau have a fully responsibilities on tourists safety that have a tour based on his tour package. Hotels responsibilities on tour agreements are safety, convenience and security of hotel guests and transportation company responsiblities are safety and security of the tourists during the tour.

Filter by Year

1996 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue