Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Articles
793 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Usman, Alifia Michelle Aisyah]]>;
<![CDATA[Agustanti, Rosalia Dika]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.811
<![CDATA[Di masa pandemi COVID-19 yang dimana hampir segala kegiatan manusia beralih menjadi online ini, platform sosial media menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Melalui interaksi yang ada di sosial media, pengguna internet dapat menjalin hubungan nyaris tak terbatas serta tanpa dibatasi jarak dan waktu. Akibatnya, dengan segala kegiatan yang dilakukan secara online, kekerasan berbasis gender siber, salah satunya non-consensual pornography meningkat drastis. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memerangi kasus tersebut. Usaha tersebut dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana non-consensual pornography. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan dan kebijakan pemerintah dalam memberantas non-consensual pornography. Penlitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis data yang sudah ada dan mengkaji data tersebut. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang sudah berlaku dinilai belum berperspektif korban dan komprehensif. Aparat penegak hukum juga masih banyak yang kurang kompeten. Maka, pengesahan RUU PKS adalah jalan utama untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi korban.During the COVID-19 pandemic, where almost all human activities have turned online, social media platforms have become a huge force. Through interactions on social media, internet users can establish nearly unlimited relationships without being limited by distance and time. As a result, with all activities carried out online, cyber gender-based violence, one of which is non-consensual pornography, has increased dramatically. Therefore, efforts are needed to combat this case. This effort is carried out by further reviewing how law enforcement is carried out against perpetrators of non-consensual pornography crimes. This article aims to examine the handling and government policies in eradicating non-consensual pornography. This study was structured using normative juridical research method, by analyzing existing data and reviewing these data. The result of this study is that the regulations that have been in force are considered not to have a victim perspective and are comprehensive. There are still many pornography law enforcement officers who are incompetent. Thus, the ratification of RUU PKS is believed to be the main way to provide legal certainty and provide justice for victims.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN ]]>
<![CDATA[Zaini S., Moh.]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.818
<![CDATA[Otonomi daerah menuntut daerah untuk semakin mandiri secara keuangan daerah sehingga pemerintah daerah perlu mencari altenatif sumber pendapatan asli daerah lain dengan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). BMD yang dapat dimanfaatkan adalah yang statusnya menganggur (idle) atau tidak sedang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada kenyataannya, pemanfaatan BMD di daerah berjalan kurang optimal, baik karena data aset yang tidak diperbaharui antara aset yang idle dan aset yang dipakai ataupun karena jenis pemanfaatan yang hanya mengandalkan skema tertentu saja, sedangkan jenis pemanfaatan lainnya walaupun sudah diatur tapi masih jarang sekali dipakai. Optimalisasi pemanfaatan BMD diperlukan untuk membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai skema pemanfaatan yang ada. Penelitian hukum dengan metode sosiolegal ini bertujuan menemukan kesenjangan antara hukum tertulis dengan pelaksanaanya sehingga kajiannya melibatkan pula data dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang hampir seluruh hasil pemanfaatannya berasal dari pemanfaatan dalam bentuk sewa, walaupun pemanfaatan dengan skema pemanfaatan lain pernah akan dilakukan namun menemui kendala. Penelitian ini menyarankan optimalisasi kebijakan pemanfaatan BMD yang dituangkan dalam bentuk produk hukum berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatasi masalah atau persoalan pemanfaatan BMD.Regional autonomy requires regions to be more financially independent, so regional governments need to look for alternative sources of other regional original income by utilizing Regional Property (or BMD in Indonesian). The BMD that can be used is the idle status or is not being used in the administration of government and public services. In fact, the utilization of BMD in the regions is not optimal, either because asset data is not updated between idle assets and used assets or because the type of utilization only relies on certain schemes, while other types of utilization, although already regulated, are still rarely used. Optimization of the use of BMD is needed to help increase Regional Original Income with various existing utilization schemes. This legal research using the socio-legal method aims to find gaps between written law and its implementation so that the study also involves data from the Pamekasan Regency Government which almost all of the utilization results come from utilization in the form of leases, although utilization with other utilization schemes has been carried out but encounters obstacles. This study suggests optimizing the policy on the utilization of BMD which is outlined in the form of a legal product in the form of legislation to discuss the problems or problems of the use of BMD.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PROPERTI PERUMAHAN TERHADAP ADANYA PERBEDAAN LUAS OBJEK TANAH YANG ADA DI SERTIPIKAT DENGAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS ]]>
<![CDATA[Siahaan, Dameria Tiodora]]>;
<![CDATA[Saleh, Moh.]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.821
<![CDATA[Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat diikuti kebutuhan pembangunan perumahan yang semakin melonjak. Pengembang merencanakan pembagian luas tanah sesuai program yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan luas tanah yang dibuat dalam Perjanjian Jual Beli. Jual beli antara Pengembang dan Konsumen lazimnya dimuat dalam perjanjian, dicatat dan dituangkan dalam bentuk Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah keabsahan akta yang tidak sesuai dengan akta jual beli dan perlindungan hukum bagi pembeli perumahan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan kasus, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang memadukan antara peraturan perundang-undangan terkait dengan analisis kasus yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah menganalisa cara dan kelengkapan keabsahan sertipikat yang tidak sesuai dengan Akta Jual Beli dan Perlindungan Hukum bagi Pembeli Pengembang Perumahan. Sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak sesuai dengan akta jual beli mengenai luas tanah, sertipikat tersebut tetap berlaku berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh BPN. Namun, eksposisi penerbitan sertipikat tersebut tidak prosedural, karena tidak melalui beberapa tahapan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.The increasing population growth is followed by the increasing need for housing development. The developer plans the distribution of land area according to the program that will be offered to consumers with the land area made in the Sale and Purchase Agreement. The sale and purchase between the Developer and the Consumer is usually contained in an agreement, recorded and stated in the form of a Sale and Purchase Deed made by a Notary/PPAT. The legal issues raised in this study are the validity of the deed that is not in accordance with the deed of sale and purchase and legal protection for housing buyers. The research method uses a normative approach and a case approach, using laws and regulations that combine laws and regulations related to the analysis of existing cases. The results of this study are to analyze the method and completeness of the validity of the certificate that is not in accordance with the Sale and Purchase Deed and Legal Protection for Buyers of Housing Developers. The certificate issued by the National Land Agency is not in accordance with the deed of sale and purchase regarding the land area, the certificate remains valid based on the authority possessed by the BPN. However, the exposition of the certificate issuance was not procedural, because it did not go through several stages in accordance with the applicable positive law. ]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KOTA SERANG: PENGUATAN OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Al Arif, M. Noor Fajar]]>;
<![CDATA[Karsa, Pipih Ludia]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.827
<![CDATA[Pembentukan kecamatan dalam sistem pemerintahan daerah merupakan penunjang dalam meningkatkan peran pemerintah daerah sekaligus pelayanan terhadap masyarakat. Pembentukan kecamatan di (Kabupaten/Kota) merupakan upaya memproporsionalitaskan kelembagaan di tingkat pemerintah daerah. Pembentukan Kecamatan baru akan memberikan pelayanan pada masyarakat setelah peralihan kewenangan dari kecamatan induk sehingga simpul sederhana dengan rentang kendali akan berdampak pada pelayanan yang efektif, efisien dan berkualitas. Jika ditinjau dari persyaratan dasar (jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah dan usia kecamatan), maka terdapat 3 (tiga) kecamatan di Kota Serang yang memiliki potensi dan proyeksi untuk dilakukan pemekaran, yakni Kecamatan Walantaka, Kecamatan Serang, dan Cipocok Jaya. Penelitian hukum normatif ini mengkaji mengenai kebijakan Pemerintah Kota Serang dalam pembentukan kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, memperpendek rentang kendali dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan good governance. Pembahasan diarahkan pada tiga aspek, pertama mengenai konsep otonomi daerah, good governance dan pemerintahan daerah dengan mengacu pada instrumen hukum terkait. Proses pembentukan kecamatan hendaknya tidak hanya ditinjau dari persyaratan dasar saja namun juga termasuk persyaratan teknis dan persyaratan administrasi yang menjadi bagian secara integral dalam pembentukan kecamatan baru.The formation of sub-districts in the local government system is a support in increasing the role of local governments as well as services to the community. The formation of sub-districts at the regional level is intended as an effort to proportionate institutions at the local government level. The establishment of a new sub-district will provide services to the community after the transfer of authority from the main sub-district, so it will have an impact on efficiency and quality services. Based in standart requirements (population, area, area coverage and age of the sub-district), there are 3 (three) sub-districts in Serang City which have the potential and projections for expansion, namely Walantaka District, Serang District and Cipocok Jaya. This normative legal research examines the Serang City Government’s policies in the formation of sub-districts as an effort to improve services, shorten the span of control and provide welfare to the community in accordance with the principles of regional autonomy and good governance. The discussion is directed at three aspects, the first is regarding the concept of regional autonomy, good governance and regional government with reference to the related legal instruments. The process of forming a sub-district should not only be viewed from the basic requirements but also includes the technical requirements and administrative requirements that become an integral part in the formation of a new sub-district.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU) ]]>
<![CDATA[Irabiah, Irabiah]]>;
<![CDATA[Suswanto, Beni]]>;
<![CDATA[Mafing, Muhammad Ali Alala]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.828
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice pada tingkat Penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu merupakan tahap paling efektif dalam menyelesaikan kasus yang adil bagi semua pihak. Pada tindak pidana Penganiayaan, kerapkali telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban namun dikarenakan berkas telah lengkap (P21) dan Penyidik telah melimpahkan Tersangka ke Kejaksaan (Penuntut Umum) maka perkara tersebut tidak dapat dihentikan, sehingga dalam hal ini Restorative Justice dinilai akan berperan signifikan dalam pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia khususnya dalam penerapannya di tingkat Penuntutan. Penelitian yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data rujukan dalam metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dilaksanakan di tingkat penuntutan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice pun telah benar dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu namun masih ditemukan kendala yang diatur dalam Pasal 9 point 5 dalam Perja tersebut sehingga ada perkara yang telah diupayakan namun tidak berhasil dilaksanakan penghentian penuntutan sampai terbit SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.The application of Restorative Justice at the Prosecution level for criminal acts of persecution at the Kotamobagu District Attorney is the most effective stage in resolving cases that are fair for all parties. In the crime of torture, there is often peace between the perpetrator and the victim, but because the file is complete (P21) and the investigator has delegated the suspect to the Prosecutor’s Office (the General Prosecutor), the case cannot be stopped, so in this case Restorative Justice is considered to have a significant role in the implementation of book supremacy. in Indonesia, especially in its application at the Prosecution level. This research, which is located at the Kotamobagu District Attorney’s Office, uses primary and secondary data as a source of reference data in empirical legal research methods. The results of this study found that Restorative Justice at the Kotamobagu District Attorney’s Office was carried out at the prosecution level in the settlement of the Crime of Persecution Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code. The Attorney General’s Regulation (Perja) Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice has also been properly implemented at the Kotamobagu District Attorney but there are still obstacles as stipulated in Article 9 point 5 in the Perja so that there are cases that have been attempted but have not succeeded in terminating the prosecution, until the issuance of SKP2 or Decision Letter for Termination of Prosecution.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN KAKI SURAMADU SISI MADURA ]]>
<![CDATA[Sudahnan, Sudahnan]]>;
<![CDATA[Andayani, Isetyowati]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.830
<![CDATA[Kemajuan kawasan kaki Surabaya-Madura terutama dilatarbelakangi oleh tujuan kemerdekaan dengan pembangunan yang melayani kepentingan umum dan memenuhi tuntutan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan sektor oleh pemerintah Indonesia membutuhkan lahan yang cukup luas sebagai tempat akses pembangunan di segala bidang sedangkan tanah yang ada dan akses langsung untuk pembangunan semakin berkurang sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan akan tanah. Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan tidak hanya tanah yang dikuasai langsung oleh negara tetapi meliputi pula sejumlah besar tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang aspek hukum terhadap pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan Madura terutama di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sebagai pihak yang membutuhkan tanah dan sistem penentuan nilai harga tanah yang ditetapkan oleh tim penilai atas obyek tanah tersebut dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian bertujuan memberikan kejelasan hukum pengadaan tanah demi keperluan publik dan menjadi landasan dalam menetapkan nilai harga tanah bagi masyarakat.The progress of the Surabaya-Madura foot bridge area is mainly motivated by the goal of independence with development that serves the public interest and meets the demands of the Indonesian population from year to year while providing services to the community. The implementation of development in all fields and sectors by the Indonesian government requires a large area of land as a place to access development in all fields, while the existing land and direct access for development are decreasing so that it is not commensurate with the need for land. The need for land for development is not only land that is directly controlled by the state but also includes a large amount of land that is not directly controlled by the state. This study examines further the legal aspects of land acquisition for the development of the Madura area, especially in Sukolilo Barat Village, Labang, Bangkalan as the party who needs the land and the system for determining the value of the land price determined by the appraisal team for the land object from the Suramadu Regional Development Agency (BPWS). This research is normative with a legal and conceptual approach. The results of the study aim to provide legal clarity on land acquisition for public purposes and become the basis for determining the value of land prices for the community.]]>
<![CDATA[KAIDAH HUKUM ADAT DALAM PENUNTUTAN DEMI KEADILAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL ]]>
<![CDATA[Herlius, Ferry]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.831
<![CDATA[Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui sepanjang dianggap berkesesuaian dengan prinsip Negara Indonesia sebagaimana Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Eksistensi hukum adat dalam pidana di Indonesia diakui dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik namun masih ada beberapa celah hukum yang menyebabkan tumpang tindih wewenang salah satunya adalah wewenang jaksa penuntut umum dalam menuntut perkara yang telah diadili oleh lembaga peradilan adat. Penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) ini adalah; 1) Keberlakuan kearifan lokal berdasarkan hukum pidana, 2) Hakikat penuntutan dalam kaitannya dengan kearifan lokal. Penelitian ini menemukan bahwa hukum adat pada dasarnya merupakan suatu sistem hukum rakyat (folk law) sebagai korelasi dari living law yang tumbuh selaras dengan sistem hukum lain dalam tatanan hukum Indonesia sedangkankearifan lokal menjadi patokan bentuk kebiasaan yang kerap kali digunakan di masyarakat, tidak semua nilai dalam hukum pidana adat juga dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam mengadili perkara adat, konsekuensi adanya eksistensi masyarakat adat dan peradilan adatmenyebabkan jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila perkara sudah diadili melalui mekanisme peradilan adat dan melaksanakan sanksi adat.The existence of customary law communities in Indonesia is recognized as long as it is deemed to be in accordance with the principles of the State of Indonesia as referred to in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The existence of customary law in criminal matters in Indonesia is recognized in statutory regulations as well as in practice, but there are still several legal loopholes that cause overlapping authorities, one of which is the authority of the public prosecutor in prosecuting cases that have been tried by customary courts. Research using the statute approach, conceptual approach, and case approach are; 1) Applicability of local wisdom based on criminal law, 2) The nature of prosecution in relation to local wisdom. This study found that customary law is basically a folk law system as a correlation of living law that grows in harmony with other legal systems in the Indonesian legal order, while local wisdom becomes the benchmark for the form of habits that are often used in society, not all valuesin customary criminal law can also be applied as a legal basis in adjudicating customary cases, the consequence of the existence of indigenous peoples and customary courts is that prosecutors can stop prosecution if the case has been tried through customary justice mechanisms and implement customary sanctions.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH NOTARIS (RATIO DECIDENDI PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby) ]]>
<![CDATA[Wulandari, Retno]]>;
<![CDATA[Arly, Raden Ibnu]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.832
<![CDATA[Profesi notaris adalah profesi yang mulia dan terhormat sebagai pejabat publik. Notaris melaksanakan profesinya untuk memberikan jasa hukum untuk rakyat yang berguna untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum demi kepastian hukum. Sebagaimana halnya dalam kasus Putusan atas perkara pidana Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby atas nama Devi Chrisnawati selaku seorang Notaris di Surabaya yang berposisi menjadi terdakwa dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan senilai ratusan milyar. Hubungan hukum perdata yang semula berada di ranah wanprestasi kemudian ternyata berlanjut ke tuntutan pidana penipuan dan penggelapan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode statute approach, conceptual approach dan case approach. Penelitian bertujuan untuk mengkaji mengenai: (1) letak batasan rumusan wanprestasi dan penipuan berdasarkan pada Akta Perjanjian yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat berwenang; (2) Konsekuensi hukum Akta Otentik yang dilandasi oleh Dokumen serta keterangan palsu oleh para penghadap/pihak; (3) Analisa pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam perkara pidana tersebut. Penelitian ini menyarankan perlunya kecermatan Hakim dalam memutus sebuah perkara.The notary profession is a noble and honorable profession as a public official. Notaries carry out their profession to provide legal services for the people that are useful for providing legal protection and guarantees for legal certainty. As is the case in the case of Decision on a criminal case Number: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby on behalf of Devi Chrisnawati as a Notary in Surabaya who is in the position of being a defendant in a criminal act of fraud and/or embezzlement worth hundreds of billions. The civil law relationship which was originally in the realm of default later turned out to continue to be criminal charges of fraud and embezzlement. This research was carried out using the statute approach, conceptual approach and case approach. The research aims to examine: (1) the location of the limits for the formulation of default and fraud based on the Deed of Agreement made by a Notary as an authorized official; (2) The legal consequences of the Authentic Deed based on Documents and false statements by the appearers/parties; (3) Analysis of the judge’s legal considerations (ratio decidendi) in the criminal case. This study suggests the need for careful judges in deciding a case.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Sa'diyah, Nur Khalimatus]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.834
<![CDATA[Indonesia sebagai salah satu negara di dunia telah berperan aktif menanggulangi pandemi Covid-19 untuk mengurangi tingkat mortalitas dan keparahan penyakit pada penderita. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program vaksinasi serentak di berbagai daerah guna menekan penyebaran virus Covid-19 dan mempercepat tercapainya level herd immunity yang dibutuhkan yakni minimal 70 persen dari total penduduk Indonesia telah menerima vaksin Covid-19. Dalam pelaksanaan program vaksinasi tersebut terkendala oleh banyak pihak yang menolak dengan alasan takut terhadap efek samping dari vaksin, keamanan prosedur hingga munculnya keraguan akan halal atau tidaknya bahan baku vaksin sehingga Pemerintah pun menerapkan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi wajib dari pemerintah. Penelitian yuridis normatif ini menelaah regulasi yang berlaku terkait sanksi atas pelanggaran kewajiban vaksinasi Covid-19 oleh masyarakat Indonesia dengan kondisi riil yang terjadi. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terkait kepedulian terhadap kewajiban vaksinasi sehingga Pemerintah harus mengeluarkan aturan hukum baru yang bersifat memaksa yakni Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19, selanjutnya diikuti pula dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.02./MENKES/12758/2021 terkait Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19.Indonesia as one of the countries in the world has played an active role in tackling the Covid-19 pandemic to reduce the level of mortality and disease severity in sufferers. One of the efforts made is a simultaneous vaccination program in various regions to suppress the spread of the Covid-19 virus and accelerate the achievement of the required level of herd immunity, namely at least 70 percent of the total population of Indonesia has received the Covid-19 vaccine. The implementation of the vaccination program was constrained by many parties who refused on the grounds of fear of the side effects of the vaccine, the safety of the procedure to the emergence of doubts about whether or not the vaccine raw materials were halal or not, so the Government also implemented sanctions for people who refused mandatory vaccination from the Government. This normative juridical research examines the applicable regulations related to sanctions for violations of Covid-19 vaccination obligations by the Indonesian people with the real conditions that occur. The results of the study found that the level of public awareness was still low regarding concern for vaccination obligations so that the Government had to issue a new law that was coercive, namely Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation for the Covid-19 Pandemic Management, followed by a Ministerial Decree. Health No.HK.01.02./MENKES/12758/2021 Regarding the Determination of Vaccine Types for the Implementation of Covid-19 Vaccination and Regulation of the Minister of Health No. 84 of 2020 concerning the Implementation of Vaccination for the Prevention of the Covid-19 Pandemic.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS JAMINAN KEBENDAAN MILIK GUARANTOR YANG TELAH PAILIT DALAM KEPAILITAN DEBITOR PAILIT ]]>
<![CDATA[Ayudinda Pilar Kharisma]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.850
<![CDATA[Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor Penjualan jaminan kebendaan dilakukan dengan parate eksekusi yang cara-cara dilakukan dengan penjualan di muka umum atau lelang menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Kedudukan Hukum Perusahaan Jaminan yang Melepaskan Hak Istimewanya dalam Kepailitan: a. Penanggung Sebagai Debitor Pasal 1 angka 1 UUKPKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Hapusnya Penanggung Utang Secara umum dalam ketentuan Pasal 1845 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya. Tidak ada dasar hukum untuk menuntut dan menempatkan seorang guarantor dalam keadaan pailit pada prinsipnya sifat borgtocht, hanya menempatkan guarantor menanggung pembayaran yang akan dilaksanakan debitor, oleh karena itu yang memikul pembayaran utang yang sebenarnya tetap berada pada diri debitor. Pada saat guarantor berada dalam keadaan tidak mampu kedudukannya sebagai penjamin harus diakhiri dan menggantinya dengan penjamin baru. Legal protection and the position of separatist creditors in the event of bankruptcy against debtors the sale of material guarantees is carried out by execution parate, which is carried out by public sale or auction according to the provisions of Article 185 paragraph (1) of law no. 37 of 2004. The legal standing of a guarantee company that waives its privileges in bankruptcy a. Insurers as debtors Article 1 Number 1 UUKPKPU states that what is meant by debtors is a person who has a debt due to an agreement or law whose repayment can be collected before the court. The general abolition of the underwriter in the provisions of Article 1845 of the Civil Code states that: “the issued engagement of the underwriter is abolished for the same reason, as caused the termination of other engagements.There is no legal basis for demanding and placing a guarantor in bankruptcy in principle the nature of borgtocht, only placing the guarantor bears the payments that the debtor will carry out, therefore who bears the actual debt payments remains with the debtor. When the Guarantor is in a state of incapacity, his position as guarantor must be terminated and replaced with a new guarantor.]]>
