cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 801 Documents
 73   74   75   76   77 
Back-Matter (Ucapan Terima Kasih, Riwayat Penulis, Pedoman Penulisan, Back Cover) Besse Sugiswati
Perspektif Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i2.743

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBELI TIKET SEPAKBOLA MELALUI SITUS RESMI ONLINE SAAT PERTANDINGAN SEPAKBOLA DIBATALKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG ATAS DASAR PERTIMBANGAN KEAMANAN Tunas Medya Latri; Moch. Isnaeni
Perspektif Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.745

Abstract

Sepakbola merupakan salah satu cabang olah raga yang memiliki penggemar sangat banyak jumlahnya. Penjualan tiket pertandingan sepakbola dilakukan dengan cara online, hal ini memang bertujuan baik, karena dengan penjualan online, berdesakan antrian di loket yang dapat menyebabkan cidera pengunjung itu dapat terhindarkan. Kendati demikian, supporter sepakbola masih sering bertindak sesuka hati dengan cara membobol dan memaksa masuk, stadion, dan juga dengan perbuatan-perbuatan lain yang cenderung membuat rawan aspek keamanan. Oleh karena itu, pihak kepolisian pernah bertindak, atas ulah supporter sepakbola yang membuat rawan keamanan, itu membatalkan pertandingan secara sepihak. Pada aspek hukum, hal ini menjadi suatu permasalahan, mengingat supporter yang beritikad baik dengan membeli tiket dengan cara dan prosedur yang benar dan telah ditentukan, itu pada akhirnya merasa dirugikan atas perbuatan pembatalan tersebut. Apakah dapat pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi, dan apakah pihak kepolisian berwenang untuk membatalkan perikatan antara pembeli tiket dengan pihak penyelenggara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pihak yang dirugikan dengan beberapa ukuran tertentu, dapat meminta ganti rugi atas dibatalkannya pertandingan sepakbola, walaupun atas dasar pertimbangan keamanan.Football is a sport that has very many fans. Ticket sales of football matches are done online, this is indeed a good cause, because with online sales, crowded queues at counters that can cause injury to visitors can be avoided. Nevertheless, football supporters still often act as they pleased by breaking into and forcing entry, stadiums, and also with other actions that tend to make the security aspects vulnerable. Therefore, the police had acted, for security reasons, because of the actions of football supporters who made security vulnerable, it canceled the match unilaterally. In the legal aspect, this becomes a problem, bearing in mind that supporters who have a good intention to buy tickets in the manner and procedure that have been determined, in the end feel disadvantaged over the act of cancellation, whether or not the party who feel aggrieved to obtain compensation, and whether the police have the authority to cancel the agreement between the ticket buyer and the organizer. This research is a normative research with a statutory approach. The results obtained from this study are that the injured party with a certain size, can ask for compensation for the cancellation of a soccer match, even on the basis of security considerations.
IMPLEMENTASI SIFAT HUKUM PENGANGKUTAN DALAM PELAKSANAAN OJEK ONLINE Ananda Amalia Tasya; Hilda Yunita Sabrie
Perspektif Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.746

Abstract

Kemajuan teknologi mendorong adanya inovasi dalam bidang transportasi, khususnya dalam penyediaan jasa pengangkutan yang efisien dan efektif untuk menenuhi kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, ojek yang merupakan jasa transportasi dengan menggunakan sepeda motor dinilai mampu menjadi transportasi publik alternatif yang dapat mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat dan dengan biaya yang terjangkau. Dengan perkembangan teknologi dan transportasi di era digital seperti saat ini, ojek konvensional kemudian bertransformasi menjadi ojek online, suatu jasa transportasi yang menggunakan aplikasi online sebagai media pemesanannya. Dari sudut pandang hukum pengangkutan, perjanjian pengangkutan yang terbentuk dalam pelaksanaan ojek online merupakan suatu bentuk baru yang dinamakan kontrak online. Konsensus sebagai syarat pembentukan sekaligus salah satu sifat perjanjian pengangkutan terpenuhi dengan adanya penawaran dari aplikasi penyedia layanan ojek online dan adanya penerimaan oleh pengguna aplikasi sebagai penumpang ojek online. Para pihak dalam pelaksanaan ojek online terikat dalam suatu hubungan kontraktual yang berbeda-beda. Pengemudi dan perusahaan aplikasi terikat dalam hubungan kemitraan yang didasarkan pada perjanjian kemitraan. Hubungan kontraktual antara pengemudi dan penumpang membentuk suatu perjanjian pengangkutan, sedangkan perusahaan aplikasi dan penumpang didasarkan pada perjanjian penggunaan aplikasi.The improvement of technology encourages the innovation of transportation sector, especially for the provision of efficient and effective transportation services to fulfill the community needs. In Indonesia, ojek as a two-wheeled transportation service considered as alternative public transportation which can transport a person from one place to another in a fast way and at affordable costs. With the development of technology and transportation in this digital era, conventional motorcycle taxi (in Indonesia: ojek konvensional) transformed into online motorcycle taxi (known as ojek online), a transportation service using an online application as the ordering media. From the scope of transportation law, the transportation agreement formed by the operation of ojek online is a new form of agreement called online contract. Consensus, as a transportation agreement requirement, is fulfilled by an offer from transportation service application and an acceptance from the users as ojek online’s passenger. The parties in the operation of ojek online bound by a different contractual relation. The driver and the application company bound by a partnership agreement. The contractual relation between the driver and passenger formed a transportation agreement, while the application company and passenger based on application usage agreement.
PENGURUSAN HARTA PAILIT YANG BERSIFAT TERDAFTAR DAN BERJANGKA WAKTU TERTENTU YANG DIMILIKI DEBITOR PERSEROAN TERBATAS Adri Naufal Saniy; Rr. Pratiwi Kusuma Dyah Asri
Perspektif Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.747

Abstract

Kewenangan kurator dalam hal pengurusan berupa perpanjangan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas serta perlindungan hukum terhadap para pihak yang terkait dengan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas dalam hukum kepailitan. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator menjadi pihak yang paling berwenang berdasarkan kewenangan luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) UU K-PKPU dalam hal pengurusan berupa perpanjangan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kreditor terhadap benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit milik perseroan terbatas dilakukan oleh kurator dalam hal perpanjangannya sesuai prosedur dan dimungkinkan adanya gugatan pmh terhadap debitor apabila ada unsur kesengajaan karena tidak melakukan perpanjangan benda terdaftar dan berjangka waktu tertentu yang habis jangka waktunya dalam harta pailit sebelum adanya putusan permohonan pernyataan pailit.This article analyze the authority of Curators on the matter of Bankruptcy Management which includes registered objects and time limited Object that already expired included in the Limited Liability Company (LLC) Bankruptcy Estate also the Legal Protection of related parties on said object in the scope of Bankruptcy Law. This journal uses juridical normative research method. The result of this research shows that curators became the most authorized party based on their broad authority as regulated in Act Number 37 Year 2007 About Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Paragraph 16 Article 1 jo. Paragraph 69 Article 1 especially concerning the management of registered objects and time limited Object that already expired included in the Limited Liability Company (LLC) Bankruptcy Estate. In addition research also suggest that legal protection of creditor rights to registered objects and time limited Object that already expired included in the Limited Liability Company (LLC) Bankruptcy Estate is done by the curators in terms of the procedure for time extensions and tort lawsuit against the debtors in case there are intention to intentionally not extend the time limit for egistered objects and time limited Object that already expired included in the Bankruptcy Estate before the verdict to bankruptcy solicitation statement.
Back-Matter (Ucapan Terima Kasih, Riwayat Penulis, Pedoman Penulisan, Back Cover) Besse Sugiswati
Perspektif Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.749

Abstract

KUD SEBAGAI BADAN USAHA BAGI PETANI SESUAI DENGAN UNSUR KEARIFAN LOKAL Wulandari, Shanti
Perspektif Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.802

Abstract

Koperasi sebagai Soko Guru perekonomian rakyat harus bertahan dalam dinamika kompetisi bisnis dengan badan hukum selain Koperasi. Implementasi peraturan dan kebijakan pemerintah pun dirasakan kurang mendukung dalam mendukung perkembangan koperasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia pernah mengambil langkah menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Belanda, untuk melakukan pengembangan koperasi Pertanian di Indonesia dengan koperasi Agriculture di Belanda guna mengadopsi model Koperasi, transfer pengetahuan, inovasi, dan manajemen dari Belanda, dimana Indonesia melalui KUD menawarkan Kokopit sebagai bahan baku yang dibutuhkan oleh Pertanian di Belanda. KUD ternyata sangat diperlukan untuk membantu permodalan usaha masyarakat yang masih sulit untuk menerima pinjaman dari perbankan karena terkendala ketersediaan agunan sehingga masih banyak masyarakat yang terjerat pinjaman bunga tinggi dari “bank keliling” atau “bank emok”. Namun, KUD masih lemah dalam hal tata kelola organisasi hingga berujung ke kegagalan pengelolaan, kepailitan bahkan pembubaran. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menemukan konsep pendirian dan pengembangan KUD Petani yang mampu menjadi wadah usaha yang tepat bagi petani yang berlokasi di Desa Truwolu, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan Purwodadi.Cooperatives as the pillars of the people’s economy must survive in the dynamics of business competition with legal entities other than cooperatives. The implementation of government regulations and policies is also felt to be less supportive in supporting the development of cooperatives in Indonesia. The Indonesian government has taken steps to offer cooperation with the Dutch government, to develop agricultural cooperatives in Indonesia with agricultural cooperatives in the Netherlands to adopt the cooperative model, knowledge transfer, innovation, and management from the Netherlands, where Indonesia through the KUD offers Kokopit as a raw material needed by farmers. Agriculture in the Netherlands. KUD is actually very necessary to help the people’s business capital, which is still difficult to receive loans from banks because of the constraints in the availability of collateral so that there are still many people who are trapped in high interest loans from ”mobile banks” or ”emok banks”. However, KUD is still weak in terms of organizational governance, leading to management failure, bankruptcy and even dissolution. This normative legal research aims to find the concept of establishing and developing KUD Farmers who are able to become the right business. This research, which is located in Truwolu Village, Ngaringan Subdistrict, Grobogan Purwodadi Regency.
POTENSI KONFLIK NORMA TERHADAP PERSIDANGAN TELECONFERENCE PERADILAN PIDANA SEBAGAI ADAPTASI BARU AKIBAT VIRUS COVID-19 Al Arif F., M. Noor Fajar; Karsa, Pipih Ludia
Perspektif Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.805

Abstract

Mewabahnya virus Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia telah memberikan dampak dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dampak perubahan hukum pun terjadi di Indonesia. Munculnya Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan No. Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference menjadi dasar hukum penerapan persidangan melalui media teleconference. Namun, penerapannya berpotensi menimbulkan konflik norma berupa disharmonisasi antara persidangan teleconference dengan norma dalam KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik norma yang terjadi, khususnya antara perjanjian kerjasama dengan KUHAP. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data dari sumber hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah pemeriksaan persidangan pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan media teleconference menimbulkan konflik norma dengan aturan dalam ketentuan Pasal 154 KUHAP dan adanya ketidaksiapan dari aspek struktur hukum dimana tidak ada aturan hukum yang lebih tinggi dari KUHAP yang menjadi payung hukum, kendala jaringan internet dalam pemeriksaan terdakwa dan kecakapan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi.The outbreak of the Covid-19 virus that has spread throughout the world has had an economic, social, cultural and legal impact. The impact of legal changes also occurred in Indonesia. The emergence of the Cooperation Agreement Number 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Number KEP.17/E/Ejp/4/2020 and Number Pas-06.HH.05.05 of 2020 concerning the Implementation of Trials Through Teleconference became the legal basis for implementing trials through teleconference media. However, its application has the potential to cause a conflict of norms in the form of disharmony between the teleconference trial and the norms in the Criminal Procedure Code. This study aims to analyze the potential conflicts of norms that occur, especially between the cooperation agreement with the Criminal Procedure Code. This normative juridical research uses data from primary and secondary legal sources which are analyzed using qualitative analysis. The results of the study were that the examination of the defendant’s examination trial using teleconference media caused a conflict of norms with the rules in the provisions of Article 154 of the Criminal Procedure Code and there was an unpreparedness from the aspect of the legal structure where there was no legal rule higher than the Criminal Procedure Code which became the legal umbrella, internet network constraints in the examination of the defendant and community skills in the use of information technology.
DISKURSUS HUKUM PROGRESIF DALAM PENEGAKAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN Kennedy, Richard
Perspektif Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.806

Abstract

Hukum lingkungan di Indonesia cenderung mengabaikan kepentingan alam karena hanya menjadikan alam sebagai objek yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan manusia. Hukum adalah abstraksi dari hasil reduksi berbagai nilai dan realita dalam memberikan kuasa yang menimbulkan dominasi dan eksploitasi. Sayangnya, abstraksi itu lebih berprespektif antroposentris, ketimbang ekosentris sehingga mempengaruhi penegakan hukum. Akibatnya, hak dan kepentingan alam dikorbankan sehingga alam tak mendapatkan keadilan. Hukum progresif dan cinta mampu menjadi solusi, untuk melakukan rule breaking demi mewujudkan keadilan bagi alam. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pemikiran postmodern dan progresif akan digunakan sebagai dasar analisa. Artikel ini mengkaji berbagai pemikiran etis tentang lingkungan sekaligus pandangan yang digunakan dalam hukum lingkungan. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum dan cara berhukum mekanistik reduksionis dengan perspektif antroposentris yang kental untuk menciptakan keadilan bagi alam dengan gagasan hukum progresif yang berdasar prespektif holistik ekosentris. Hukum progresif yang holistik sebagai solusi dalam memberikan keadilan substantif bagi alam.Environmental law in Indonesia tends to ignore the interests of nature because it only makes nature an object that can be controlled and utilized by humans. Law is an abstraction of the results of the reduction of various values and realities in giving power that leads to domination and exploitation. Unfortunately, the abstraction is more anthropocentric, rather than ecocentric, so that it affects law enforcement. As a result, the rights and interests of nature are sacrificed so that nature does not get justice. Progressive law and love can be a solution, to do rule breaking in order to realize justice for nature. This legal research uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Postmodern and progressive thinking will be used as the basis for the analysis. This article will examine various ethical thoughts about the environment as well as the views used in environmental law. This study emphasizes the importance of reductionist mechanistic law and law with a strong anthropocentric perspective to create justice for nature with progressive legal ideas based on an ecocentric holistic perspective. Progressive law holistically can be a solution in providing substantive justice for nature.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK UNIT KONDOTEL DALAM KASUS WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG (Studi Kasus Putusan No. 5/PDT/2020/PT SMR) Indradewi, Astrid Athina; Achmad, Andyna Susiawati
Perspektif Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.808

Abstract

Terbatasnya lahan di Indonesia telah menyebabkan pengembang properti berbondong-bondong membangun sistem perumahan secara vertikal atau bertingkat. Kondotel lahir dari konsep penggabungan antara kondominium dan hotel. Status kepemilikan unit kondotel secara hukum berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap pemilik unit kondotel dalam kasus wanprestasi oleh pengembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan, doktrin dan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelenggaraaan kondotel serta dasar hukum status kepemilikan kondotel yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun memberikan bukti alas hak atas kepemilikan unit kondotel pada pemilik kondotel berupa Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Dalam kaitannya dengan kasus wanprestasi oleh pengembang maka pemilik kondotel sekaligus konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya pada pengembang. Konsumen yang telah melaksanakan asas iktikad baik (good faith) dan penuh tanggung jawab berhak memperoleh perlindungan hukum. Oleh sebab itu, penyelenggaraan kondotel kedepannya memerlukan aturan baru yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme penyelenggaraan kondotel.The limited land condition in Indonesia has caused property developers build vertical or multi-storey housing systems. Condotel was born from the concept of merging between condominiums and hotels. The legal status of the condotel unit ownership relates to the form of legal protection that can be applied to the owner of the condotel unit in the case of default by the developer. The research method used in this normative research is the approach to legislation, doctrine and cases. This study concludes that the condotel management mechanism and the legal basis for the condotel ownership status which refers to Law Number 20 of 2011 concerning Flats provide evidence of the right to ownership of the condotel unit to the condotel owner in the form of a Certificate of Ownership of the Flat Unit. In relation to the case of default by the developer, the owner of the condotel as well as the consumer has the right to claim compensation for the losses suffered by the developer. Consumers who have implemented the principle of good faith and are full of responsibility are entitled to legal protection. Therefore, future condotel operations require new rules that specifically regulate the condotel operation mechanism.
TANTANGAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY Kharisma, Dona Budi
Perspektif Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.810

Abstract

Kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan dalam financial tecnology (fintech) berpotensi menimbulkan sengketa antara penyelenggara dengan pengguna atau konsumen. YLKI mencatat, pada tahun 2020, sektor jasa keuangan (perbankan, asuransi, leasing, fintech peer to peer lending) adalah sektor yang paling bermasalah. Oleh karenanya, sebagai rangkaian upaya perlindungan konsumen, OJK melalui POJK No. 61/POJK.07/2020 membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. Namun, diperlukan identifikasi akan potensi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi LAPS Sektor Jasa Keuangan agar fungsi dan tugasnya dapat dijalankan secara optimal. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan memiliki berbagai tantangan, diantaranya: dualisme alternatif penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan LAPS Sektor Jasa Keuangan, terbatasnya infrastruktur hukum, dan ketersediaan jumlah mediator dan arbiter. Mengatasi berbagai tantangan tersebut, strategi hukum yang dapat dilakukan diantaranya: (1) rekonstruksi dan harmonisasi LAPS dalam peraturan perundang-undangan; (2) penyediaan infrastruktur hukum LAPS Sektor Jasa Keuangan di seluruh wilayah Indonesia; dan (3) memformulasikan rasio potensi sengketa di setiap wilayah dengan ketersediaan jumlah mediator dan arbiter.The The complexity of financial products and services in financial technology (fintech) has the potential to cause disputes between providers and users or consumers. YLKI noted that in 2020, the financial services sector (banking, insurance, leasing, fintech peer to peer lending) was the most problematic sector. Therefore, as a series of consumer protection efforts, OJK through POJK No. 61/POJK.07/2020 established an Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) for the Financial Services Sector. However, it is necessary to identify the potential challenges and obstacles faced by the Financial Services Sector LAPS so that its functions and duties can be carried out optimally. The type of approach in this research is the statute approach. Data collection is done by literature study (library research). The results show that the Financial Services Sector LAPS has various challenges, including: the dualism of alternative consumer dispute resolution for financial services between the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the Financial Services Sector LAPS, limited legal infrastructure, and the availability of a number of mediators and arbitrators. Overcoming these challenges, legal strategies that can be carried out include: (1) reconstruction and harmonization of LAPS in laws and regulations; (2) provision of legal infrastructure for the Financial Services Sector LAPS throughout Indonesia; and (3) formulate the ratio of potential disputes in each region with the availability of the number of mediators and arbitrators.

Page 75 of 81 | Total Record : 801

 73   74   75   76   77 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue