cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ari Purwadi
Contact Email
aripurwadi.fhuwks@gmail.com
Phone
+6281938020282
Journal Mail Official
perspektif_hukum@yahoo.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 14103648     EISSN : 24067385     DOI : https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of Wijaya Kusuma Surabaya. PERSPEKTIF accepts any manuscripts or articles in the field of law or legal studies from both national and international academicians and researchers. The articles published in PERSPEKTIF is published three times a year (in January, May, and September). Submitted article should follow the writing guidelines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 793 Documents
 75   76   77   78   79 
KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG PENGHADAPNYA MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN NOTARIS Nur Ivany, Nadya; Bambang Sugeng Ariadi Subagyono; Zachry Vandawati Chumaida
Perspektif Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.853

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang membahas mengenai kewenangan notaris membuat akta untuk keluarga. Sebagai aturan umum, notaris tidak dapat membuat akta untuk keluarganya, kecuali dalam kondisi hukum tertentu.Namun kondisi tersebut tidak sepenuhnya dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini menimbulkan multitafsir dalam memaknai peraturan tersebut, menghambat terwujudnya kepastian hukum, dan tidak memberikan perlindungan kepada pemilik dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan notaris yang diperbolehkan membuat akta untuk keluarganya dibatasi oleh nuansa umum dalam kondisi tersebut. Selain dalam kondisi itu,notaris dapat dikatakan berpihak karena ia membuat akta untuk kepentingan keluarganya. Apabila notaris melanggar aturan dalam membuat akta untuk keluarganya, maka status otentik dapat turun menjadi akta bawah tangan, selama pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan akta tersebut dapat membuktikannya. This is a juridical normative study, which aims to explain the authority of notary in making deeds for their own family. As a general rule, notary cannot make deeds for their own family, except under certain legal conditions. However, this condition is not fully explained in the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position. This creates multiple interpretations in interpreting these regulations, hinders the establishment of legal certainty, and does not provide protection to document owners. The results of the study show that the provisions for notary being allowed to make deeds for their family are limited by the general nuances of these conditions. Apart from that, the notary can be said to take sides because they made the deeds for the benefit of their family. If the notary violates the rules in making deed for their family, then the authentic status of the deed can be reduced to a private deed, as long as the party who feels aggrieved by the existence of the deed can prove it.
PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR) Fidhayanti, Dwi; Yaqin, Moh. Ainul
Perspektif Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.856

Abstract

Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta mengalami kerancuan akibat pemberian wewenang kepada Sub Bidang Kekayaan Intelektual dalam pencatatan ciptaan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan data primer dan sekunder melalui tahapan Editing, Classifying, Verifikasi, Analysis, dan Conclusion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran hak cipta secara deklaratif hanya diperoleh setelah ciptaan berwujud nyata. Pencatatan hanya dianggap bukti bahwa karya sudah selesai. Proses dimulai dengan tracking setelah pelaporan pelanggaran hak cipta oleh pencipta. Setelah verifikasi, berkas dikirim ke Polda Jatim untuk penyidikan, lalu hasilnya disampaikan ke Sub-bidang Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Meskipun demikian, penerapan prinsip deklaratif perlu disesuaikan untuk menghindari kerancuan dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang hak cipta yang berlaku. The implementation of declarative principles in copyright registration still faces confusion, as the government has granted authority to the Sub-Field of Intellectual Property in the service of recording creations. This contradicts the declarative principle and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study employs a socio-legal approach with primary and secondary data through stages of Editing, Classifying, Verification, Analysis, and Conclusion. The research findings indicate that declarative copyright registration is only obtained automatically after the creation is completed and takes on a tangible form. Registration serves as a legal assumption that the work is finished. The process begins with tracking following a report of copyright infringement by the creator. After verification, the file is sent to East Java Regional Police for investigation, and the results are relayed to the Sub-Field of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights in East Java. However, the implementation of declarative principles should be adjusted to avoid confusion and ensure compliance with applicable copyright laws.
KEPASTIAN HUKUM TANGGUNG GUGAT DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA MAKLON PADA INDUSTRI KECANTIKAN OLEH PERUSAHAAN MAKLON Tsabita, Alya; Ariadi Subagyono, Bambang Sugeng; Vandawati Chumaida, Zachry
Perspektif Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.858

Abstract

Banyak klinik kecantikan/pelaku usaha untuk membuat suatu produk kecantikannya menggunakan jasa maklon ke pabrik-pabrik yang bertujuan untuk memenuhi tingginya minat dari konsumen akan produk kecantikan. Konsumen disini dapat diartikan sebagai pembeli. Permasalahan yang akan diangkat disini yaitu bagaimana upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hukum oleh penyedia jasa maklon. Serta bagaimana bentuk pertanggung gugatan atas pelanggaran, sehingga dapat merugikan kosumen dalam perjanjian-perjanjian yang mengikatkan diri antara para pihak tidak terpenuhi atau telah terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan konsumen atau pihak lainnya dalam proses tersebut, bentuk perlindungan hukum yang didapatkan konsumen yang merasa dirugikan serta bagaimana tanggung gugat yang dilakukan pelaku usaha atas produk yang dihasilkan maupun dijualnya. Many beauty clinics/business actors to make a beauty product use tolling services to factories that aim to meet the high interest of consumers in beauty products. Consumers here can be interpreted as buyers. The issue that will be raised here is how to take legal action in the event of a violation of the law by business actors or toll service providers. As well as what forms of accountability for violations committed by related parties so that they can harm consumers in binding agreements between the parties are not fulfilled or there have been violations that can harm consumers, or other parties involved in the process mentioned, how legal protection is obtained by consumers who are harmed and how the accountability is carried out by business actors for the products they produce or sell.
KARAKTERISTIK PRODUK ROBOT TRADING BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL DI BURSA BERJANGKA KOMODITI Serfiyani, Cita Yustisia; Hariyani, Iswi
Perspektif Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.871

Abstract

Aktifitas trading di pasar komoditi yang biasanya dilakukan oleh manusia sebagai pialang kini telah melibatkan peran robot berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi bersinggungan dengan isu etika dan norma hukum bahkan dapat merugikan masyarakat utamanya akibat substansi iklan yang tidak lengkap mengenai informasi baik dan buruknya penggunaan robot trading apalagi terhadap robot trading yang disediakan oleh lembaga yang belum terdaftar di BAPPEBTI. Konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan padahal jika mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) konsumen berhak atas informasi dan perlindungan. Oleh sebab itu, perlu dikaji mengenai keabsahan perjanjian konsumen yang melandasi keputusan konsumen dalam memilih jasa robot trading di aktifitas investasinya serta kejelasan kedudukan subyek hukum dalam perjanjian investasi berjangka komoditi secara daring yang melibatkan peran robot trading ini. Penelitian dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep ini akan membahas dan meneliti mengenai aspek perlindungan konsumen bagi pengguna layanan robot trading di perdagangan berjangka komoditi sebagai perkembangan terbaru di luar UUPK sehingga penanganan terhadap kerugian konsumen hendaknya dapat disesuaikan dengan faktor utama penyebab kerugian yakni wanprestasi oleh pihak pengelola platform sebagai subyek hukum. Trading activities in the commodity market that are usually carried out by humans as brokers now involve the role of artificial intelligence-based robots which have the potential to intersect with issues of ethics and legal norms and can even be detrimental to society, mainly due to incomplete advertising substance regarding the good and bad information of using trading robots, let alone against trading robots provided by institutions that have not been registered with BAPPEBTI. Consumers are the most disadvantaged party even though when referring to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) consumers have the right to information and protection. Therefore, it is necessary to study the validity of consumer agreements that underlie consumer decisions in choosing robot trading services in their investment activities and the clarity of the position of legal subjects in online commodity futures investment agreements that involve the role of this trading robot. Research using the statutory approach method and this conceptual approach will discuss and examine aspects of consumer protection for users of robot trading services in commodity futures trading as the latest development outside the UUPK so that the handling of consumer losses should be adjusted to the main factors causing losses, namely default by the platform manager as a legal subject.
A PERLINDUNGAN KOMODITI GARAM LOKAL DALAM KERANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PERLINDUNGAN KOMODITI GARAM LOKAL DALAM KERANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL cahyani, indah
PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.876

Abstract

Impor garam setiap tahun lebih dari 2000 ton baik untuk bahan baku penolong industri ataupun garam konsumsi, semuanya didatangkan dari negara lain tidak memproduksinya sendiri. Negara tidak berdaya melindungi walaupun sederet rancangan perundangan telah diproduksi. Tidak ada mekanisme pengendalian meskipun negara telah menerbitkan PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Garam Bahan Baku Penolong Industri, tidak ada perlindungan meskipun telah terbit UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, seberapa rapuh kontruksi Hukum Administrasi sehingga negara leluasa menipu dengan nama perundangan yang membius pengharapan tetapi sejatinya membunuh dan menikam rakyatnya sendiri dari belakang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia telah kehilangan kedaulatan dalam memberikan proteksi kepada komoditi garam lokal. dalam salah satu klausul kesepakatan GATT adalah negara tidak boleh menjadi penghalang free market dengan menerapkan kebijakan kuota impor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harus dicari terobosan mekanisme lain yang dapat memproteksi komoditi garam lokal tanpa menabrak ketentuan dalam klausul GATT agar Indonesia tetap dapat menjalin hubungan baik dalam perdagangan internasinal tetapi tetap juga dapat melindungi komoditi garam lokal secara maksimal. Every year salt import more than 2000 ton for industrial material, additional industrial material, or salt for consumtion. They all come from foreign. State look like disable to decrease import salt per year although number of regulation have production. There are no control mechanism even though government alredy publish so many act. Act Number 7 Year 2016 about Protection and Empowermen Farmer, Fisherman, and Fish Nursery and Government Regulation Number 9 Year 2018 about Procedures for Cotrolling the Import of Industrial Auxiliary Raw material Salt. Haw fragile the construction of administrative law. This research is an normatif research, an doctrinal research method. This research finds that Indonesia as a country has lost its sovereignty in providing protection to local salt commodities. This happens because un which one of the clauses of the GATT agreement state that countries should not become a barrier to the free market by implementing an import quota policy. This study concludes that another breakthrougt mechanism must be sought that can protect local salt commodities without violating the provisions in the GATT clause so that Indonesia can still maintain good relations in international trade but can also maximizing protect local salt commodities.
PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA: DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DAN PENGUATAN POSISI PRODUSEN Sembiring, Sentosa; Rismawati
Perspektif Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i2.878

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan pemerintah yang berkaitan dengan perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam rangka penguatan posisi produsen. PIRT sebagai bagian dari kegiatan usaha, keberadaanya semakin terlihat dalam kegiatan bisnis. Dilihat sari sudut pandang hukum, keberadaan PIRT terdapat beberapa masalah yakni: pertama, mengenai kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan PIRT terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah; kedua, klasifikasi produsen yang wajib memperoleh PIRT; ketiga, mekanisme permohonan, pengawasan, dan pengaduan PIRT oleh berbagai pihak terkait; keempat, manfaat yang akan didapat dari PIRT, baik oleh pemerintah, produsen, maupun masyarakat luas sebagai konsumen; dan kelima, penjelasan menyeluruh mengenai berbagai istilah yang berkaitan dengan PIRT. Dengan adanya kejelasan pengaturan dan pengawasan PIRT posisi produsen akan semakin jelas keberadaanya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif. This research aims to analyze the function of government oversight related to licensing of Home Industry Products (PIRT). PIRT as part of business activities, its existence is increasingly visible in business activities.The existence of PIRT has several problems, namely: first, regarding the authority to regulate and supervise the implementation of PIRT contained in various laws and regulations, both those issued by the central government and regional governments; second, the classification of producers who are required to obtain PIRT; third, the mechanism for requesting, monitoring and complaining about PIRT by various related parties; fourth, the benefits that will be obtained from PIRT, both by the government, producers, and the general public as consumers; and fifth, a thorough explanation of various terms related to PIRT. With clear regulation and supervision of PIRT, the position of producers will become clearer. The method used in this research is normative juridical research method.
URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MINUMAN OLAHAN KOPI Wimala Pastika, Dinda Bhawika; Bambang Sugeng Ariadi Subagyono; Zahry Vandawati Chumaida
PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i3.857

Abstract

Kopi merupakan produk minuman dari biji kopi yang telah digiling lalu kemudian diseduh menggunakan banyak metode dan merupakan salah satu minuman paling populer yang dikonsumsi hampir semua kalangan. Pada era ini produk olahan kopi yang ditawarkan sangat beragam dari kopi murni hingga kopi sachet dengan aneka rasa. Selain itu, Konsumen produk kopi dengan sangat mudah bisa mendapatkan dan mengonsumsi kopi yang diinginkan. Dengan hal ini dimana Indonesia ialah negara dengan penduduk yang kebanyakan seorang muslim, maka Jaminan Produk Halal untuk produk olahan kopi sangat dibutuhkan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Negara di tahun 2014 sudah mengundangkan UU No. 33 Tahun 2014 perihal Jaminan Produk Halal (JPH) yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen muslim. Upaya pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) ditandai dengan label halal dan sertifikat yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bernaung di Kementerian Agama namun pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal dinilai masih sangat kurang dilihat dari mayoritas pengusaha yang tidak mendata produknya untuk mendapatkan label halal dan sertifikat terutama pengusaha dengan skala bisnis mikro kecil menengah. Coffee is a beverage product from coffee beans that have been ground and then brewed using many methods. Coffee is one of the most popular drinks consumed by almost everyone. The coffee industry has grown a lot compared to ten years ago. Nowadays, the processed coffee products offered are very diverse, from pure coffee to sachet coffee with various flavors. Consumers of coffee products can very easily get and consume the coffee they want. Considering that Indonesia is a country with a population that is mostly Muslim, the Halal Product Guarantee for processed coffee products is very much needed by consumers and businesses. The state in 2014 has enacted Law No.33/2014 regarding JPH (Halal Product Guarantee). The law aims to protect the rights of Muslim consumers from the distribution of processed food and medicinal drinks which are consumed in Indonesia. Halal Product Guarantee is a regulation that is mandatory (mandatory) implemented by all business actors who trade their products in Indonesia, including products originating from abroad. Efforts to implement Halal Product Assurance (JPH) are marked by a halal label and a certificate issued by the Halal Product Assurance Organizing Body under the auspices of the Ministry of Religion but the implementation of halal certification and labeling is considered to be still lacking, seen from the majority of entrepreneurs who do not record their products to obtain halal labels and certificates, especially entrepreneurs with micro, small and medium scale businesses.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN PRODUK Manda Sari, Nadila; Bambang Sugeng Ariadi Subagyono; Zachry Vandawati Chumaida
PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i3.870

Abstract

Melaju pada pembaruan zaman pada era ekonomi digital tidak hanya membantu pasar sektor pemasaran dan penjualan, namun era ekonomi digital juga berperan dalam kegiatan memberikan pendapat, kritik dan saran terhadap suatu produk dan atau jasa yang ditujukan pada pelaku usaha yang diberikan oleh konsumen. Kegiatan demikian merupakan kegiatan mengulas atau lebih dikenal dengan review, yang berartikan meninjau produk dan atau jasa yang disalurkan berupa tulisan, foto, video dari pengguna produk atau jasa. Kegiatan review yang dilakukan merupakan sebuah hak yang mutlak dimiliki oleh konsumen, dan menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam menanggapi review tersebut. Tanggung jawab yang melekat pada pelaku usaha ketika pelaku usaha diharuskan untuk menanggung suatu keadaan apabila dapat dituntut, diperkarakan, dipersalahkan atau menuai sengketa pada pihak lain. Tanggung jawab pelaku usaha masuk dalam unsur kewajiban yang mengikat kegiatan jual beli yang disebut dengan product liability bahwa tanggung jawab termasuk dalam kewajiban pelaku usaha secara menyeluruh. Moving forward with modern updates in the digital economy era not only helps the marketing and sales sector, but the digital economy era also plays a role in providing opinions, criticism and suggestions for products and/or services aimed at business actors provided by consumers. Such activities are review activities or better known as reviews, which means reviewing products and/or services distributed in the form of writing, photos, videos from users of the product or service. The review activity carried out is a right that is absolutely owned by consumers, and is the responsibility of business actors in responding to the review. The responsibility attached to the business actor is when the business actor is required to bear a situation that can be sued, sued, blamed or results in a dispute with another party. The responsibility of business actors is included in the element of obligation that binds buying and selling activities, which is called product liability. This responsibility is included in the obligations of business actors as a whole.
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mariyanawati, Yessy Artha; Saleh, Moh.
PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i3.883

Abstract

Pembuktian terbalik merupakan yaitu bentuk dari KUHAP. Proses pembuktian terbalik yaitu ketentuan khusus yang dibuat oleh pemerintahan melalui dibentuknya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena sistem pembuktian yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi ini berbeda dengan yang diberlakukan pada hukum acara pada umumnya. Tulisan ini akan mengemukakan pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam KUHAP dan UU PTPK, selain itu juga memaparkan terkait Konflik Norma dalam Pembuktian Terbalik antara KUHAP dan UU PTPK dan juga pembahasan pembuktian terbalik dalam perspektif HAM. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi beserta konflik norma dan pembahasan dalam perspektif HAM. Menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pembuktian terbalik yang dianut UU PTPK adalah sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang. Yakni bahwa dalam hal melakukan dakwaan, jaksa tetap harus memiliki bukti-bukti awal yang cukup dan tidak asal membuat dakwaan. Sedangkan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi memiliki hak sekaligus kewajiban dalam hal membuktikan dirinya tidak bersalah, yakni dengan memberikan keterangan mengenai asal-usul kekayaannya. Reverse proof is a form of the Criminal Procedure Code. The process of proof is reversed, namely special provisions made by the government through the establishment of Law no. 31 of 1999 which as amended in Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This is because the evidentiary system applied to corruption is different from that applied to procedural law in general. This paper will present the arrangement of the reverse evidentiary system in the KUHAP and the PTPK Law, besides that it will also explain the Conflict of Norms in Reverse Proof between the KUHAP and the PTPK Law and also discuss reversed proof from a human rights perspective. The purpose of writing is to find out and describe the reverse evidentiary system in acts of corruption along with conflicting norms and discussions from a human rights perspective. Using research methods with normative juridical types and statutory approaches, conceptual approaches and comparative approaches. The conclusion of this study is that the reverse proof system adopted by the PTPK Law is a limited and balanced reverse proof system. Namely that in terms of carrying out charges, the prosecutor must still have sufficient initial evidence and not just make charges. Meanwhile, a defendant who has been charged with committing a criminal act of corruption has both rights and obligations in terms of proving his innocence, namely by providing information regarding the origin of his wealth.
PENEGAKAN HUKUM DAN BENTUK FRAUD DALAM KEGIATAN USAHA BANK Retnowati, Endang
Perspektif Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i1.757

Abstract

um di bidang perbankan yang bertujuan melindungi usaha Bank, namun masih saja kejahatan ini terjadi di Bank-Bank di Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk penegakan hukum atas bentuk-bentuk tindakan fraud serta bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk pencegahannya. Metode penelitian yuridis normatif dan sebagai data pendukung diperlukan pula data primer. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: penegakan hukum dapat dikatakan belum optimal khususnya di BPR Wilayah OJK Malang dan hampir dalam setiap terjadinya fraud cukup diselesaikan secara internal maupun hanya sampai di tingkat penyidikan. Terjadinya fraud, faktor niat dan kesempatan selalu mendominasi, ditambah adanya faktor pembenar. Sebagai contoh di BPR pada umumnya dalam menghadapi persaingan antar Bank, maka dalam layanannya menggunakan sistem jemput bola, pada sisi lain BPR belum memiliki sistem pengawasan yang optimal, penerapan sistem pengendalian internal belum optimal, serta kwalitas dan kwantitas SDM yang tidak memadai, maka terjadilah penyalahgunaan keuangan. Sebagai upaya pencegahan/preventif dan juga represif harus dibentuk aturan hukum dan ketentuan rambu-rambu perbankan oleh OJK sebagai upaya memberikan perlindungant kepada nasabah, pihak pengguna jasa Bank lainnya mupun usaha Bank. Pentingnya penegakan hukum baik lingkungan bank maupun oleh para penegak hukum yang profesioanl dan tegas melalui penerapan sanksi yang mampu memberi efek jera serta upaya evaluatif atau korektif.Fraud is a form of crime in the Bank’s business activities. Even though legal regulations in the banking sector have been established with the aim of protecting the Bank’s business, these crimes still occur at Banks in Indonesia. This study discusses how the form of fraud and how to prevent and enforce the law. The normative juridical research method and as supporting data are also needed primary data. From the results of the study, it is known that in almost every occurrence of fraud, the intention and opportunity factors always dominate, plus there is a justification factor. For example in BPR in general, in facing inter-bank competition, in its service using a ball pick-up system, on the other hand, BPR does not yet have an optimal monitoring system, there is no implementation of an optimal internal control system, and the quality and quantity of human resources are inadequate. financial abuse occurs. As a preventive/preventive as well as repressive measure, the OJK must establish legal regulations and various provisions in an effort to provide protection to customers, other parties using Bank services and the Bank’s business itself. The importance of law enforcement by strict law enforcers through the application of sanctions that are able to provide a deterrent effect. as well as optimizing the role of OJK in regulation and supervision as well as in enforcing rules and imposing sanctions for Banks violating regulations that result in fraud.

Page 77 of 80 | Total Record : 793

 75   76   77   78   79 

Filter by Year

1996 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei Vol. 29 No. 1 (2024): Edisi Januari Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September Vol. 28 No. 2 (2023): Edisi Mei Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September Vol 27, No 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari Vol 26, No 3 (2021): Edisi September Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September Vol 26, No 2 (2021): Edisi Mei Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari Vol 25, No 3 (2020): Edisi September Vol 25, No 2 (2020): Edisi Mei Vol 25, No 1 (2020): Edisi Januari Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 3 (2019): Edisi September Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol. 24 No. 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol. 20 No. 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol. 20 No. 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 3 (2014): Edisi September Vol. 19 No. 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei Vol. 18 No. 1 (2013): Edisi Januari Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol. 17 No. 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 4 (2010): Edisi Oktober Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol. 2 No. 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue