INDONESIAN JOURNAL OF LEGAL AND FORENSIC SCIENCES
AIFI berdiri sejak Februari 2010 di Jakarta didirikan oleh tokoh-tokoh Ilmuan Forensik Indonesia yang berkumpul di Jakarta dalam dua periode pertemuan. Semua ilmuan forensik yang hadir pada saat itu dinyatakan sebagai pendiri asosiasi ini. Pendiri sepakat dengan mufakat memilih Prof. Dr. Oetarjo Diran sebagai Ketua Asosiasi dengan SekJen. Ferryal Basbeth, dr., SpF., DFM. Alamat Sekretariat AIFI di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK Universitas YARSI. Menara YARSI Jl Letjen Suprapto Cempaka Putih Jakarta Putih 10510, Telp: 0214213065 Fax: 0214213065. Alamat situs AIFI dapat diakses di: http://www.aifi.or.id Ilmu-ilmu forensik didefinisikan sebagai ilmu-ilmu terapan yang fungsi utamanya adalah melakukan penyelidikan, termasuk pemeriksaan bukti, dan/atau memberikan pendapat ahli, untuk mencari kebenaran, keadilan atau peningkatan keselamatan, yang dapat dipakai di peradilan atau forum lain. AIFI adalah organisasi nirlaba dengan asas organisasi meliputi: kebenaran, keadilan, keselamatan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Tujuan dibentuknya AIFI adalah: a) membentuk dan menyelenggarakan forum komunikasi antar ilmuwan forensic, b) meningkatkan komunikasi, menyelenggarakan pelatihan, dan tukar menukar informasi, metodologi, memberdayakan keahlian di antara ilmuwan dan praktisi forensik di Indonesia dengan standard profesi dan etika, c) meningkatkan mutu pelayanan dan keahlian, metode manajemen, dan pemanfaatan efektif dalam ilmu forensic, dan d) menilai dan mengusulkan segala bentuk kebijakan peraturan yang terkait penerapan ilmu forensik. JURUSAN FARMASI UDAYANA berdiri sejak 25 Mei 2005. Jurusan Farmasi Udayana beralamatkan di Kampus Bukit Jimbaran, telp/Fax 0361-703837. Jurusan Farmasi dalam menjalankan visi-misinya mengembangkan kurikulum dengan kompetensi: Farmasi Klinik / Farmasi Rumah Sakit, Kimia Farmasi/Farmasi Forensik, dan Farmasi Bahan Alam yang mengedepankan kearifan lokal “USADA BALI” sebagai kajian utama. Secara umum ilmu forensik dapat diartikan sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan peradilan. Farmasi adalah ilmu tentang obat. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Farmasi Forensik dapat dipahami sebagai penerapan ilmu farmasi untuk kepentingan penegakan hukum atau peradilan. Farmasi forensik sangat erat hubungannya dengan dengan proses peradilan, proses regulasi, atau pada lembaga penegakan hukum (criminal justice system). Dalam pengembangan bidang farmasi forensik, Jurusan Farmasi Udayana berusaha untuk meningkatkan kerjasama dengan semua stakeholders terkait, seperti AIFI, BPOM-RI, BNN, POLRI, dan DirJen Bina Pelayanan Penunjang Medik-KemenKes RI.
Articles
128 Documents
<![CDATA[Identifikasi Korban Bencana Massal: Praktik DVI Antara Teori dan Kenyataan ]]>
<![CDATA[Henky -]]>;
<![CDATA[Oktavinda Safitry]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 2 (2012): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The role of forensic pathologist in mass disaster is to identify the dead victims. Identification procedure refers tothe DVI (Disaster Victim Identification) Interpol guideline. DVI process consists of 5 phases, The Scene, PostMortem Examination, Ante Mortem Information Retrieval, Reconciliation and Debriefing. Post Mortem (PM)and Ante Mortem (AM) data that are collected include finger prints, dental records and DNA as PrimaryIdentifiers and also medical records and property as a Secondary Identifiers. AM data populated into the yellowform and PM data into a pink form. In the reconciliation phase, someone stated identified, by comparing theAM and PM data. At least there is a match between one Primary Identifiers or two Secondary Identifiers.Theoretically, the five phase of DVI should be done according to DVI standard in every case ofdisaster. In fact, many obstacles and constraints are met in the field to implement the DVI guidelines. A lot ofcorpses, limited number of storages, pathologist and time, family authority, as well as lack of coordination, risemany problems in implementing DVI procedures consistently. This article will discuss the various constraintsand problems that encounters when carrying out DVI guidelines in the case of RIMBA III ship sinking, Herculesplane crash at Magetan and Earthquakes at Padang.]]>
<![CDATA[ANALISIS TOKSIKOLOGI FORENSIK DAN INTERPRETASI TEMUAN ANALISIS ]]>
<![CDATA[Made Agus Gelgel Wirasuta]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 1 (2008): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Forensic toxicology is aplication of analytical chemistry to detects, identifies and determines of foreignchemicals and its metabolites in the body as legal evidances, and then make interpretaion or a testimony inestablishing the caouse of intoxication/death-cases. Step of analitical forensic (clinic) toxicoligy are: 1)sample preparation, 2) screening and determination test, 3) writing the interpretation of analitical finding intoa testimony. The result of screening test can be used as guindance that a person has been used an drugs, andthe result the determination test is a valid evidance for the interpretation and writing a testimony.]]>
<![CDATA[Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Kandungan Paraben dalam Kosmetik Hand Body Lotion ]]>
<![CDATA[Ni Made Widi Astuti]]>;
<![CDATA[Ni Putu Diah Kusuma Dewi]]>;
<![CDATA[Putu Agus Andika]]>;
<![CDATA[Wiwin Mey Tjiang]]>;
<![CDATA[Desak Putu Ayu Suariyani]]>;
<![CDATA[Gusti Ayu Kopang Maharani]]>;
<![CDATA[Putu Ayu Rismayani]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 9 No 2 (2019): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2019.v09.i02.p04
<![CDATA[ABSTRAK Kosmetik merupakan sediaan yang menjadi bagian kehidupan masyarakat modern. Kosmetika hand body lotion merupakan salah satu produk yang sering digunakan dengan tujuan melindungi kulit dari sinar matahari. Hand body lotion umum menggunakan bahan pengawet dengan maksud mencegah kerusakan akibat pertumbuhan mikroorganisme pada sediaan. Namun, harus dipastikan bahwa kadar bahan pengawet yang digunakan sesuai dengan Peraturan BPOM. Paraben menjadi salah satu bahan pengawet yang umum digunakan sebagai bahan pengawet dalam sediaan kosmetika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paraben secara kualitatif dan kuantitatif dalam tiga sampel hand body lotion dengan merk berbeda. Analisis kualitatif dan kuantitatif dilaksanakan dengan metode KLT-Densitometri menggunakan fase diam adalah Plat Silika C-18 dengan dua fase gerak yaitu metanol 60% dan metanol 30%, kemudian hasil pemisahan dianalisis pada UV 254 nm. Hasil pengujian menunjukan bahwa sampel B dan C mengandung paraben sementara sampel A tidak mengandung paraben. Kandungan paraben pada sampel B dan C sudah sesuai dengan komposisi, sementara sampel A tidak sesuai dengan klaim komposisi yang tercantum dalam kemasan.]]>
<![CDATA[STUDI TINGKAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA PELAJAR SLTA (SMA/SMK) DI KABUPATEN TABANAN ]]>
<![CDATA[Ni Putu Linda Laksmiani]]>;
<![CDATA[Ni Putu Eka Sulastini]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 4 (2014): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The level of drug abuse and drug knowledge among senior high school students in Tabanan regency has been assessed. A simple random sampling method was used to select the students. Under 90% confidence level was obtained 270 students, who involved in this study. The students were asked to answer the questionnaire to find out their knowledge of drug abuse effects. They also followed a urine screen test using rapid EMIT-test for the amphetamine, methamphetamine, opiate, cocaine, cannabis and benzodiazepine. More than 95% of students had a bad level knowledge of drug abuse effect. We found out a positive correlation between frequency students to access drug information online and attending drug-abuser prevention course to their knowledge. Base on screen test was found out just one student positive to benzodiazepine.]]>
<![CDATA[KORELASI PANJANG TULANG EKSTREMITAS DENGAN TINGGI BADAN DALAM IDENTIFIKASI FORENSIK ]]>
<![CDATA[Satria Saputra]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 11 No 1 (2021): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2021.v11.i01.p04
<![CDATA[The measurement of extremity bones length in forensic identification can be used to determine the personal identity, one of which is the stature. Several studies have been conducted to generate predictive regression formula, yet, each formula resulted different number of one’s stature including various methods of its measurement. This research aims to analyze the correlation between extremity bones length with stature, measurement methods, final result deviation, and which part of extremity bones has the strongest correlations. The articles were searched and collected from Google scholar and Sciencedirect.com by entering “extremity bone length and stature” as the keywords in which 25 qualified articles were reviewed based on the inclusion criteria under this research. In terms of upper extremity, 10 of 17 articles revealed a correlation between forearm/radius and ulna bone with the stature (58.8%), 5 articles in upper arm/humerus bone (29,4%), and 2 articles in hand length (11,8). Meanwhile, in lower extremity, 4 of 9 articles showed a strong correlation between tibia and fibula bone with stature (44,5%), 3 articles in femur bone (33,3%), and 2 articles in foot length (22,2%). Based on the measurement methods, 24 articles (96%) used percutaneus measurement, and only 1 article (4%) used post-mortem computed tomography (PMCT). This research concluded that all the components of extremity bones length have a significant correlation with stature, although its correlation is various. The best method is percutaneus measurement to avoid the potential bias occurred in imaging method.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KONSELING OBAT OLEH APOTEKER DI APOTEK KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Putu Ruscita Anggreni]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 11 No 1 (2021): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2021.v11.i01.p02
<![CDATA[Republic of Indonesia Health Minister Regulation No. 73 of 2016 states that counseling is one of the pharmaceutical services at the Pharmacy. This study aims to determine the implementation of drug counseling by Pharmacists to patients in the Pharmacy in accordance with Republic of Indonesia Health Minister Regulation No. 73 of 2016. This type of research is non experimental with cross sectional design. In this study the data was taken using a questionnaire via Google Form. Fill out the google form by the pharmacists in Badung Regency. The data obtained were analyzed and then the percentage was made. Based on the data obtained, as many as 100% of respondents had counseled patients with varying time periods. Respondents had counseled within 1-10 minutes. When providing counseling, as many as 55.55% of respondents asked that there were those who needed help, such as lack of time, place and knowledge. Provision of information in the implementation of counseling, namely how to use and store drugs (100%), time of drug use (88.89%), drug dosage and duration of drug use (77.78%), and drug side effects (66.67%). This is good enough to increase patient approval for taking the drug. However, counseling documentation and recording patient documentation is still not effective in its implementation due to various factors. In terms of the pharmacist's knowledge regarding the laws governing the performance of pharmaceutical personnel, 88.89% of respondents already knew that. Therefore, it is expected that pharmacists can carry out their duties properly in accordance with statutory regulations.]]>
<![CDATA[STUDI PERENCANAAN PENGADAAN SEDIAAN FARMASI DI APOTEK X BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 73 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Ni Made Irma Febby Prasasti Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Agus Gelgel Wirasuta]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 11 No 1 (2021): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2021.v11.i01.p01
<![CDATA[Perencanaan dan pengadaan obat merupakan bagian penting dalam tahap pengelolaan obat di Apotek. Perencanaan obat yang tidak tepat akan menyebabkan pemborosan dalam anggaran pengadaan obat, biaya untuk pengadaan akan membengkak, serta terjadi kekurangan maupun kelebihan obat. Pengadaan yang tidak efektif menyebabkan tidak tercapainya ketersediaan obat dalam jumlah yang tepat dengan harga sesuai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional yang dilakukan dengan wawancara terhadap apoteker pengelola apotek dan didukung dengan data kuntitatif yang diambil secara retrospektif dari Apotek X sehingga dapat memberikan gambaran sistem perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Apotek tersebut. Objek penelitian ini dikhususkan pada Apotek X di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Perencanaan di Apotek X dilakukan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang tertera pada Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Metode perhitungan kebutuhan yang digunakan dalam perencanaan adalah metode Proxy Consumption dan metode analisis perencanaan yang digunakan untuk menilai efesiensi perencanaan dan anggaran adalah metode Analisis ABC atau Pareto. Metode tersebut dapat meminimalisir kerugian akibat barang expired serta persentase barang fast moving yang lebih tinggi dari slow moving.]]>
<![CDATA[STRATEGI PERENCANAAN PENGADAAN SEDIAAN FARMASI PADA BEBERAPA APOTEK DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Atika Saraswati Ni Made]]>;
<![CDATA[I Made Agus Gelgel Wirasuta]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 11 No 1 (2021): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2021.v11.i01.p06
<![CDATA[Perencanaan merupakan kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga dalam rangka pengadaan dengan tujuan mendapatkan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta menghindari kekosongan obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi perencanaan yang digunakan oleh beberapa apotek di Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional (non eksperimental) dan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan waktu cross sectional yaitu penelitian yang pengukurannya dilakukan pada suatu saat tertentu saja atau sekaligus pada suatu saat (point time approach). Apotek X, Apotek Y dan Apotek Z menerapkan metode konsumsi dalam perencanaan dan dapat meminimalisir terjadinya kerugian akibat barang expired]]>
<![CDATA[Cover & TOC ]]>
<![CDATA[admin IJLFS]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 11 No 1 (2021): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences]]>
<![CDATA[TUGAS POKOK DAN FUNGSI APOTEKER SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN PERBEKALAN FARMASI DI RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Kristina Megi Limba]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 11 No 1 (2021): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2021.v11.i01.p05
<![CDATA[One of the pharmaceutical services in the Hospital Pharmacy Installation is the management of pharmaceutical supplies. At the management stage, the procurement of pharmaceutical supplies greatly affects the availability of drugs in hospitals. Procurement is an activity to realize the planning needs for pharmaceutical supplies. The process of procuring pharmaceutical supplies must ensure availability, quantity, correct time at affordable prices according to quality standards. A pharmacist is in charge of every pharmaceutical supplies activity in the hospital. Therefore an understanding is needed for pharmacists regarding the main duties and functions of pharmacists in the procurement system. This study aims to discuss the main duties and functions of pharmacists in drug management, particularly the procurement of pharmaceutical supplies in hospitals. The research method used is literature study related to the procurement of pharmaceutical supplies in hospitals. The main duties and functions of pharmacists in the pharmaceutical supplies process include selecting the required pharmaceutical supplies, determining suppliers, determining the procurement method to evaluating the procurement process in hospitals.]]>
