INDONESIAN JOURNAL OF LEGAL AND FORENSIC SCIENCES
AIFI berdiri sejak Februari 2010 di Jakarta didirikan oleh tokoh-tokoh Ilmuan Forensik Indonesia yang berkumpul di Jakarta dalam dua periode pertemuan. Semua ilmuan forensik yang hadir pada saat itu dinyatakan sebagai pendiri asosiasi ini. Pendiri sepakat dengan mufakat memilih Prof. Dr. Oetarjo Diran sebagai Ketua Asosiasi dengan SekJen. Ferryal Basbeth, dr., SpF., DFM. Alamat Sekretariat AIFI di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK Universitas YARSI. Menara YARSI Jl Letjen Suprapto Cempaka Putih Jakarta Putih 10510, Telp: 0214213065 Fax: 0214213065. Alamat situs AIFI dapat diakses di: http://www.aifi.or.id Ilmu-ilmu forensik didefinisikan sebagai ilmu-ilmu terapan yang fungsi utamanya adalah melakukan penyelidikan, termasuk pemeriksaan bukti, dan/atau memberikan pendapat ahli, untuk mencari kebenaran, keadilan atau peningkatan keselamatan, yang dapat dipakai di peradilan atau forum lain. AIFI adalah organisasi nirlaba dengan asas organisasi meliputi: kebenaran, keadilan, keselamatan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Tujuan dibentuknya AIFI adalah: a) membentuk dan menyelenggarakan forum komunikasi antar ilmuwan forensic, b) meningkatkan komunikasi, menyelenggarakan pelatihan, dan tukar menukar informasi, metodologi, memberdayakan keahlian di antara ilmuwan dan praktisi forensik di Indonesia dengan standard profesi dan etika, c) meningkatkan mutu pelayanan dan keahlian, metode manajemen, dan pemanfaatan efektif dalam ilmu forensic, dan d) menilai dan mengusulkan segala bentuk kebijakan peraturan yang terkait penerapan ilmu forensik. JURUSAN FARMASI UDAYANA berdiri sejak 25 Mei 2005. Jurusan Farmasi Udayana beralamatkan di Kampus Bukit Jimbaran, telp/Fax 0361-703837. Jurusan Farmasi dalam menjalankan visi-misinya mengembangkan kurikulum dengan kompetensi: Farmasi Klinik / Farmasi Rumah Sakit, Kimia Farmasi/Farmasi Forensik, dan Farmasi Bahan Alam yang mengedepankan kearifan lokal “USADA BALI” sebagai kajian utama. Secara umum ilmu forensik dapat diartikan sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan peradilan. Farmasi adalah ilmu tentang obat. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Farmasi Forensik dapat dipahami sebagai penerapan ilmu farmasi untuk kepentingan penegakan hukum atau peradilan. Farmasi forensik sangat erat hubungannya dengan dengan proses peradilan, proses regulasi, atau pada lembaga penegakan hukum (criminal justice system). Dalam pengembangan bidang farmasi forensik, Jurusan Farmasi Udayana berusaha untuk meningkatkan kerjasama dengan semua stakeholders terkait, seperti AIFI, BPOM-RI, BNN, POLRI, dan DirJen Bina Pelayanan Penunjang Medik-KemenKes RI.
Articles
128 Documents
Sexual Dimorphism of the first Lumbar vertebra in the Malaysian Population.
Afiana Rohmani
Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 12 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences
Publisher : Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2022.v12.i01.p05
Sex determination is one of the main steps in the identification of human skeletal remains. The vertebrae are weight-bearing structures in the human body that may provide variety of information from an individual. The aim of this study is to assess the sexual dimorphism of the first lumbar (L1) vertebrae using three-dimensional (3D) computed tomography (CT) imaging to develop population-specific equations for sex identification in the Malay population. Thirteen linear measurements of the first lumbar (L1) vertebrae were taken from 50 males and 50 females’ patients in the Radiology Department of Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Centre, using images of the Computed Tomography (CT) scan. Independent T-test and discriminant function analysis (DFA) were performed for analysis. By using independent T-test analysis, there were eight measurements showed statistically significant difference between men and women (p<0.001). Using stepwise method of discriminant analysis showed three measurements predicted sex with the accuracy 93.0% : (a) lower end-plate width (EPWI), (b) lower end-plate depth (EPDI), and posterior height of the vertebral body (VBHp). This study provides discriminant equation for forensic identification of sex from the first lumbar vertebrae among Malaysia population with the accuracy 93.0%.
Meluruskan Kesalahpahaman Matematika pada Rasio Casper’s Dictum
Afid Brilliana Putra;
Ihya Fakhrurizal Amin;
Muhammad Fauzan;
Oktavinda Safitry
Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 12 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences
Publisher : Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2022.v12.i01.p01
Berdasarkan tanatologi, tubuh yang telah mati akan mengalami perubahan. Salah satunya adalah melalui proses penguraian (decomposition). Proses dekomposisi dapat bervariasi antar individu dan antar lingkungan. Terdapat old rule-of-thumb yang menyebutkan pembusukan di udara dua kali lebih cepat daripada di air, dan delapan kali lebih cepat daripada di tanah. Beberapa referensi mencoba menuliskan prinsip tersebut dalam rasio kecepatan pembusukan di tanah:air:udara adalah 1:2:8. Meskipun sama-sama disandarkan pada bunyi Casper’s dictum, terdapat perbedaan perbandingan rasio antara “durasi pembusukan” dan “laju pembusukan”. Oleh karena itu, tinjauan ini dibuat untuk menemukan pernyataan asli dari Casper’s dictum sebagai sumber rujukan rasio dan menjelaskan letak kesalahpahaman rasio perhitungan matematika berdasarkan pernyataan asli tersebut. Dari hasil penelusuran dan analisis didapatkan “durasi pembusukan” memiliki rasio 1:2:8 (udara:air:tanah). Sementara itu, “laju pembusukan” ternyata memiliki rasio yang belum pernah disebutkan dalam berbagai buku teks, yaitu 1:4:8 (tanah:air:udara).
Pertanggungjawaban Kesalahan Pemberian Obat yang Mengakibatkan Cedera Pada Pasien (Studi Kasus Pn 2258/Pid.Sus/2020/Pn Mdn)
Immanuel Natanael Tarigan;
Anhari Achadi
Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 12 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences
Publisher : Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2022.v12.i01.p06
Pelayanan resep obat di apotek merupakan bentuk pelayanan kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian juga dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian (TTK) yang membantu apoteker. Masih ditemukan beberapa kasus kesalahan pemberian obat di apotek. Pada kasus dilaporkan sebuah kesalahan pemberian obat di apotek yang dilakukan oleh tenaga non kefarmasian tanpa pengawasan oleh apoteker dan TTK. Dua orang TTK didakwakan dengan pasal 361 KUHP dengan dakwaan karena kelalaiannya menyebabkan kesakitan pada pasien. Pada analisis ditemukan bahwa kelalaian pemberian obat dilakukan oleh tenaga non kefarmasian tanpa pengawasan. Selain itu, pada apotek pada kasus, juga didapati adanya tanggung jawab yang sama atas pelayanan resep obat pasien oleh semua pegawai, baik TTK atau tenaga non kefarmasian. Analisis kasus dilakukan dengan membandingkan kasus dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang apoteker dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kelalaian yang dilakukan seseorang yang bekerja di bawahnya dengan dasar vicarious liability. Kedua TTK dinyatakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.”. Kata kunci: resep; obat; apoteker; apotek; kelalaian Prescription services at pharmacies is a form of pharmacy service by pharmacists. Pharmaceutical services are also carried out by pharmaceutical technical staff who assist pharmacists. There are several cases of errors in drug administration in pharmacies. In this case, it was reported that an error in drug administration at the pharmacy was carried out by a non-pharmaceutical staff without supervision by the pharmacist and pharmaceutical technical staff. Two pharmaceutical technical staffs were charged with Article 361 KUHP regarding negligence that caused harm to the patient. Based on analysis it was found that negligence in administering the drugs was carried out by non-pharmaceutical personnel without supervision. In addition, in this pharmacy, it was also found that both pharmaceutical technical staff or non-pharmaceutical staff were responsible for prescribing the drugs. This case was analized by comparing cases with applicable laws. Based on the law, a pharmacist can be held responsible for the negligence of someone who works under them on the basis of vicarious liability. The two pharmaceutical technical staffs were declared unable to be legally and convincingly proven to have committed a criminal act as charged. Keywords: recipe; drug; pharmacist; pharmacy; negligence
Uji Kelalaian Medis: Sebuah Kajian Literatur
Liauw Djai Yen;
Anastasia Refina Renate;
Evelyn Tena Farrand;
Fransisca Theresia;
Maria Stefani;
Sherly Liem;
Verdy Dharmawan Thamrin;
Veronika Wijaya Ali;
Vincentia Melly Putri Lunita
Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 12 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences
Publisher : Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2022.v12.i01.p02
Medical negligence is a constant issue in medical practice in which its occurrence is constantly increasing, putting patients’ safety at risk. In Indonesia, medical negligence dispute settlement is done by the methods of litigation and non-litigation. However, there is currently no explicit law regarding medical malpractice, medical negligence and medical risk in Indonesia, hence, cases of medical risk are often mistakenly regarded as malpractice. In essence, there are several tests used as benchmarks to regard cases as medical negligence; that includes the Bolam test, Bolitho test and Montgomery test. This literature review aims to present an overview of each test currently used for medical negligence dispute settlement, whereas its application could aid in solving medical disputes in Indonesia.
Cover & TOC
I M A Gelgel Wirasuta
Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 12 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences
Publisher : Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
STUDY OF IMPLEMENTATION OF PHARMACEUTICAL DESTRUCTION IN PHARMACIES IN DENPASAR CITY
Farah Adilla
Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 12 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences
Publisher : Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2022.v12.i01.p03
Destruction of pharmaceutical preparations is one of pharmaceutical cares in Pharmacy which regulated in Permenkes RI No. 73 of 2016. The aim of this study is to describe the implementation of pharmaceutical care standard about destruction of pharmaceutical preparations in several pharmacies in Denpasar City. This study uses descriptive qualitative research through interviews. Data was collected by survey in 12 pharmacies in Denpasar City with 12 respondents on June 2020. This study uses total sampling technique in which the entire populations are used. Based on the identification results, the destruction of pharmaceutical preparations in majority of pharmacies are not in accordance with applicable regulation.
Intercanine Distance (ICD) Measurement Using Metric Analysis And Digital Imaging in Bite Mark Gender Identification
Eko Prastyo
Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 12 No 1 (2022): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences
Publisher : Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2022.v12.i01.p04
This study aims to determine a gender using Intercanine Distance (ICD) measurement on bite marks with digital imaging and metric analysis. This is a Narrative Literature Review on 11 articles that meet the research requirements, and articles obtained from PubMed, Science Direct, and Wiley databases. It was found that the ICD of men and women measured with metric analysis and digital imaging was significantly different. Therefore, it was suggested that metric analysis is an excellent method to identify gender on bite marks compared to digital imaging, this method is practical, low budget, quick, and accurate.
Evaluasi SPO Pengujian Produk Jadi Pre-Marketing terhadap Mutu Sediaan COL (Cairan Obat Luar) Tradisional di Salah Satu Industri X
Komang Tri Farmani;
Ni Kadek Warditiani
Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 12 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences
Publisher : Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2022.v12.i02.p01
Introduction: The traditional medicine industry (TMI) is an industry that can produce all types of traditional medicinal preparations including EML (external medicine liquid). In the process of making traditional medicine (TM), TMI is obliged to follow the rules of GMPTM (good manufacturing practices traditional medicines) which aims to ensure the quality of the preparations produced. In the process, an SOP (standard operating procedure) is needed which contains the steps that must be taken to realize the goals and product quality (specifications) that have been determined. Pre-marketing finished product testing is part of the production process, so it also requires an SOP. One of the IOT X that has made CML has been established long time, of course it already has a Finished Products Pre-Marketing EML Preparations Testing SOP. Objective: to evaluate the SOP of Pre-Marketing Finished Product Testing on the quality of COL preparations, based on quality standards finished products which are regulated in BPOM Regulation No. 32 of 2019 concerning the Safety and Quality Requirements for Traditional Medicine and 1996 SNI (Indonesian National Standard), and GMPTM 2021. Methods: literature study and observational description with a qualitative approach in the form of interviews Results: SOP is in accordance with existing EML quality standards, its implementation has also been implemented well (during the production of COL X products never happened not eligible), and there has never been a recall of EML products during the production period. Conclusion: The SOP for testing finished products in the pre-marketing phase has been implemented properly in accordance with applicable regulations.
Systematic Review : Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Bagaimana Peran Ahli Forensik?
riskia agustina
Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 12 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences
Publisher : Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/IJLFS.2022.v12.i02.p06
Cases of immoral crimes such as sexual violence never show an end. It is not only adults who are the targets of the perpetrators, but also children who are the targets of their crimes. There is no longer a safe and comfortable zone, be it a social environment or even a school. Perpetrators of sexual violence are not only strangers, even relatives to their own family can be the mastermind behind their crimes. This writing has the aim of knowing how urgency an act of proof is in a criminal case. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code states that valid evidence consists of: witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant. The important role of an expert in providing information and proving criminal cases relating to the body and soul are regulated in the criminal procedural law evidentiary system. So that it can produce conclusions and penalties that are relevant to the type of crime committed, both in the form of prison sentences and fines.
Cover & TOC
I M A Gelgel Wirasuta
Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS) Vol 12 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences
Publisher : Penerbit, sejak 2012 : Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia dan UPT Lab. Forensik Sain dan Kriminilogi - Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar