cover
Contact Name
Dr. Ifrani, S.H., M.H
Contact Email
ifrani@ulm.ac.id
Phone
+625113305255
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : 25014086     EISSN : 25030884     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2026)" : 3 Documents clear
PERKEMBANGAN FIKTIF NEGATIF DAN TINDAKAN FAKTUAL BERSIFAT OMISI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Putrijanti, Aju; Habibi, Dani; Lumbanraja, Anggita Doramia
Badamai Law Journal Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v11i1.25391

Abstract

This research focus on the development of fictitious negative and factual act omission after Supreme Court Regulation Number 2 of 2024 issued. The principle lex posteriori derogat legi priori was implemented against Article Number 3 of Law Number 5 of 1986 of Administrative Court. It was caused by the stipulation of Article Number 53 of Law Number 30 of 2014 of Government Administration, stated that the Administrative Court has authority to examine fictitious positive application, but then it was eliminated by Law Number 11 of 2020 of Job Creation. This elimination caused legal gap and legal uncertainty about the mechanism to get government decree and access to justice. People tried to used mechanism of factual act omission lawsuit, to get justice, because, first, there is no certain regulation which gives authority to Administrative Court to examine fictitious positive application, second, to give justice and legal certainty. The aims of this research are to get to know the development of fictitious negative and factual act omission lawsuit and the regulation refer to fictitious negative and factual act omission lawsuit as access to justice. This research used a doctrinal method and statute approach, conceptual approach and comparative approach to analysis and answer the legal problems. Research results shows fictitious negative lawsuit mechanism can be used to get access to justice, because, there is no cancellation of this regulation, and to give legal certainty and justice to whomsoever might needed. Government should make a new regulation according to Administrative Court system, which resolve the legal problems and legal certainty, and to fulfilled   access to justice.  
PERILAKU DIGITAL SISWA PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT ATAS DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM MENGGUNAKAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL Nurunnisa, Nurunnisa; Mispansyah, Mispansyah Mispansyah; Syaufi, Ahmad; Diana Haiti, Diana Haiti; Ratomi, Achmad; Hermansyah, Yusuf; Anwar, Ahmad
Badamai Law Journal Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v11i1.24562

Abstract

Perilaku dan literasi Siswa dalam menggunakan data pribadi media sosial sangat penting untuk dilindungi, terlebih bagi sekolah yang tidak berasrama seperti di SMAN 1 Alalak, SMKN 2 Marabahan dan MAN 2 Barito Kuala. Tujuan penelitian ini pertama, menganalisis perilaku siswa pada satuan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Barito Kuala dalam melindungi dan menggunakan data pribadi di media sosial. Kedua untuk menganalisis literasi hukum siswa pada satuan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Barito Kuala terhadap perlindungan data pribadi di media sosial. Hasil penelitian pertama, bahwa semua siswa di tiga sekolah memiliki alat komunikasi (Hanphone 99,4%, Samsung A16 0,6%, laptop 15%, Notebook 2,3%, tablet 2,3%), perilaku digital siswa mereka mengabadikan setiap momen di media sosial seperti acara bersama teman sebanyak 56,1%, momen acara pribadi 28,3%, momen acara sekolah 11% dan acara keluarga 4,6%, kemudian sebanyak  0,5% siswa yang tidak melakukan pengecekan berita atau lainnya sebelum memposting di media sosial, ada sekitar 10,4% siswa yang meposting tengang penyakitnya di media sosial, dan sebanyak 19,1% yang pernah memposting tiket perjalanan
Konseptualisasi Lembaga Arbitrase Pertanahan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Progresif Ramadhany, Indah; Mahmudyah, Arida; Ristiawati, Risni; Mustika, Cindyva Thalia; Saiffudin, Sendy Salsabila
Badamai Law Journal Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v11i1.24868

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tetap eksis dan berkembang secara progresif hingga saat ini, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan bagi manusia, sebagaimana dikaji melalui perspektif teori hukum progresif. Selain itu, penelitian ini menganalisis urgensi pembentukan Lembaga Arbitrase Pertanahan Nasional (LAPN) sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan khusus maupun melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal, yang bertujuan menemukan norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif berupa konsep pembentukan LAPN sebagai solusi atas permasalahan penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 3