cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 208 Documents
 8   9   10   11   12 
BEBERAPA ASPEK NEGARA DAN HUKUM DALAM SISTEM ADAT BUGIS jumadi jumadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.6591

Abstract

Negara atau bocco lahir atas perjanajian antara Raja Pertama dengan rakyat, semata-mata untuk meneruskan cita-cita luhur rakyat. Cita-cita itu muncul dalam perasaan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan. Rakyat dalam perjanjian itu tidak dianggap sebagai objek pengaturan di dalamnya tertuang hak penguasa dan rakyat, kemudian diletakkan kewajiban-kewajaiban yang dipangkunya. Tujuan kebijakan raja sesuai dengan kehendak hukum dan hak-hak yang dibutuhkan oleh masyarakat.            Demikian pula ketatanegaraan ditampilkan  oleh kemampuan memerintah Mata Silompoe. Raja membentuk truktur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, dimana pada awalnya terdapat tujuh komunitas (kerajaan) kecil yang mendukungnya. Tujuan bersama diwujudkan dengan mempersatukan diri dalam pemerintahan.            Dilihat dari sudut sistem ketatanegaraan modern yang dibentuk dan dijalankan oleh hasil perjanjian To Manurung tidak banyak meleset dari nilai-nilai kekuasaan  modern dewasa ini. Kebutuhan rakyat melalui struktur pemerintahan negara yang dibentuk, berkembang sesuai dengan kebutuhan kerajaan, termasuk pranata hukum, ekonomi dan sosial juga mengalami beberapa perbaikan-perbaikan sesuai masanya.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL OLEH MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GORONTALO Arpin Arpin; Haritsa Haritsa
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.6281

Abstract

Mediasi penal dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), dan dikaitkan dengan masalah pragmatism atau kekakuan hukum dalam menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, mediasi penal yang dimaksud adalah merupakan proses restorative justice dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan. Dalam perspektif sosiologi hukum dan berorientasi pada budaya, masyarakat di Indonesia pada umumnya, khusunya di Kabupaten Gorontalo memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis adat istiadat yang senantiasa mengedepankan pemecahan masalah secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperbaiki atau mereparasidengan cara konfrensi yaitu mempertemukan pelaku dan korban, keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum proses penyelesaian tindak pidana (kejahatan) melalui mediasi penal oleh masyarakat desa, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana (kejahatan) melalui mediasi penal oleh masyarakat desa di Kabupaten Gorontalo.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio yuridis yaitu penelitian hukum yang mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan perkembangan yang ada dalam masyarakat.Kata kunci : Mediasi Penal, Masyarakat Desa 
IMPLEMENTASI ASAS DISPENSASI KAWIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU PERSPEKTIF MASLAHAH massadi massadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.6540

Abstract

AbstractThe results of the study revealed that the degree of election of marriage dispensation in the jurisdiction of the Religious High Court of Palu was motivated by several factors, namely the pregnancy occurrence, parents' concerns, economic, matchmaking, and culture when  was about to get married and still under-age so it had to firstly apply for dispensation of marriage to the religious court in accordance with Act No. 1 of 1974, Article 7 Paragraph (1) and (2) Concerning Marriage jo Compilation of Islamic Law Article 15 Paragraphs (1) and (2). The application of marriage dispensation was submitted to the court, then will be on trial and judge’s consideration in granting marriage dispensation which was not bound by the single positive law yet it was a consideration of justice, legal sociology and benefits that emphasized the implementation of maslahah principle as well.Keywords: Marriage Dispensation, Judge, Maslahah. AbstrakHasil penelitian menunjukkan tingginya elektabilitas dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu didorong beberapa faktor yakni terjadinya kehamilan, kekhawatiran orang tua, ekonomi, perjodohan dan budaya ketika akan melakukan pernikahan masih dibawah umur sehingga terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dan (2). Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan, kemudian akan di sidangkan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin tidak terikat dengan hukum positif saja namun juga pertimbangan keadilan, sosiologi hukum dan kemanfaatan yang mengdepankan implementasi asas  maslahah.Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hakim, Maslahah    
ESENSI PELEPASAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI DI KABUPATEN MERAUKE Yuldiana Zesa Idris
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.6849

Abstract

Abstract            The aims of the study were to investigate to what extent the essence of waiver of costumary land in Merauke Regency and to investigate to what extent the release of customary land can provide legal certainty for investors. The results of the research indicate that the waiver of customary land is the claim of the existence of indigenous people as a condition of the transfer of land rights in Papua Province especially in Merauke Regancy. The release of customary land for investors benefit in Merauke Regency does not provide legal certainty for investors, so it causes the conflict of land affair. The conflict occurs due to the overlapping of tenure or claim by some tribes over the land rights and land boundaries which are not clear because they are natural boundaries.Keyword : The Release of Customary Land, Investment AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana esensi pelepasan tanah adat di Kabupaten Merauke dan sejauhmana pelepasan adat dapat memberikan kepastian hukum terhadap investor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa esensi pelepasan tanah adat dalam literatur hukum adat dikenalnya sifat kedalam dan keluar, dalam hal ini penguasaan hak tanah dalam bentuk recognitie dan untuk recognitie itu bermuara pada kesejahteraan masyarakat adat setempat serta untuk kemaslahatan seluruh umat yang ada di Kabupaten Merauke. Pelepasan tanah adat untuk kepentingan investasi di Kabupaten Merauke ternyata tidak memberikan kepastian hukum terhadap investor sehingga menimbulkan konflik pertanahan. Konflik terjadi karena adanya ketumpangtindihan penguasaan atau pengakuan oleh beberapa suku atas hak ulayat dan batas-batas tanah yang tidak jelas karena merupakan batas alam.Kata kunci : Pelepasan Tanah Adat, Investasi 
MODEL LEMBAGA REFORMASI REGULASI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI Iswan toro
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.8022

Abstract

Permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi. Kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik, dihadapkan pada ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut. Reformasi regulasi sebagai upaya perubahan radikal dan berpengaruh cepat diharapkan menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Upaya perbaikan dalam sistem perundang-undangan telah diupayakan dari TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPRS Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun belum menampakkan hasil yang memuaskan. Persoalan kualitas peraturan perundang-undangan beserta sistemnya masih menimbulkan permasalahan dalam mendukung perbaikan di berbagai sektor.The problem of law enforcement in Indonesia is inconsistency, disharmony and over regulation. The quality of legislation is not good, faced with the absence of a system that can respond quickly to these conditions. Regulatory reform as an effort to change radical and fast influences is expected to be a step that can be taken to improve the system of legislation in Indonesia. Efforts to improve the system of legislation have been sought from TAP MPRS Number XX / MPRS / 1966, TAP MPRS Number III / MPR / 2000, Law Number 10 Year 2004 concerning Establishment of Legislation and Law Number 12 Year 2011 concerning Establishment of Legislation Regulations. But it has not shown satisfactory results. The issue of the quality of legislation and its systems still causes problems in supporting improvements in various sectors. 
TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN HORISONTAL ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENERBITAN SP-3 DI TINGKAT PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN Raodiah Raodiah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7975

Abstract

Pelaksanaan koordinasi horisontal tidak terjadi hubungan yang harmonis antara penyidik dan penuntut umum akibat lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyidik dan penuntut umum yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman terhadap suatu perkara yang dihadapi. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum jika penyidik menerbitkan SP-3 ditingkat penyidikan adalah penuntut umum dapat melakukan praperadilan sesuai Pasal 80 KUHAP dengan menyebutkan alasan-alasannya. Demikian pula jika penuntut umum menerbitkan SP-3 di tingkat penuntutan maka penyidik dapat melakukan upaya praperadilan sesuai Pasal 80 KUHAP. Akan tetapi dari hasil penelitian terhadap data Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara praperadilan sepanjang Tahun 2003 s/d Tahun 2006 hanya terdapat 2 (dua) perkara praperadilan yang diajukan dalam hubungannya dengan SP-3. Disamping itu penyidik dan penuntut umum tidak pernah melakukan upaya praperadilan terhadap SP-3 yang diterbitkan baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam proses pengawasan secara horisontal antara penyidik dan penuntut umum.
PERAN NILAI-NILAI RELIGIOSITAS DALAM PEMBANGUNAN DAN PENEGAKAN HUKUM NEGARA ahkam jayadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9355

Abstract

AbstractThere is contradiction in thinking about putting law as an institution that will improve people’s lives and lives. On one side of the law is placed as an institution that can improve that attitudes and behavior of the people not to commit various criminal acts (normative functions of the law). On the other hand it turns out that the law continues to be in the spotlight because it is unable to realize justice so that there are still various criminal acts. In this area the urgency of religious values to support the upholding of justice because justice is the deepest aspect of religious communityKey Word : Entity, Religiositas AbstrakKontradiksi berfikir terjadi dalam menempatkan hukum sebagai institusi yang akan memperbaiki hidup dan kehidupan masyarakat. Pada satu sisi hukum ditempatkan sebagai institusi yang bisa memperbaiki sikap dan prilaku masyarakat untuk tidak melakukan berbagai tindak pidana (fungsi normatif hukum perundang-undangan). Pada sisi lain ternyata hukum tetap saja hingga kini menjadi sorotan karena tidak mampu mewujudkan keadilan sehingga tetap saja terjadi berbagai tindak pidana. Pada ranah inilah urgensi nilai religiositas untuk mendukung tegaknya keadilan oleh karena keadilan adalah aspek terdalam dari diri umat beragama. Kata Kunci : Entitas, Religiositas
PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM BIKAMERAL PARLEMEN jumadi jumadi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7983

Abstract

Pada kenyataannya, kewenangan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengandung kelemahan. Pertama, rumusan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, tidak meletakkan keharusan  kepada DPD untuk melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan undang-undang. Kedua, adanya kelemahan pengaturan DPD dalam UUD hasil perubahan, sehingga menjadi kendala, baik untuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang dan pengaturan teknis, maupun dalam implementasi pengawasan dan hasil-hasilnya. Ketiga, timbul pula ketidakseimbangan hak, fungsi dan wewenang antara DPD dengan DPR. Untuk meminimalisir kelemahan saat ini, diperlukan konvensi ketatanegaraan. Selain itu UU. No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Ketentuan mengenai Tata Tertib DPD perlu diubah dengan memberi peluang lebih berarti bagi kepentingan daerah.Kata Kunci : Kewenangan DPD RI, Pengawasan
KEJAHATAN SKIMMING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK CYBER CRIME dian eka kusuma wardani
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9358

Abstract

Abstract               The development of technology is such that in its development also creates a gap for perpetrators of crime in using more sophisticated methods of crime. The development of information technology has led to evolution leading to digital banking services. This technology development not only provides convenience for customers but also coupled with negative aspects, namely creating a new mode in the case of theft of customer funds using the skimming method. Legal arrangements for crime of skimming, namely: based on the Criminal Code, skimming criminals are charged with Article 363 of the Criminal Code. Based on the ITE Law, skimming criminals are charged with Article 30 paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 of the ITE Law, article 32 of the ITE Law. Based on the Law on laundering money, skimming crimes perpetrators are charged with Article 2, Article 3, Article 4, Article 5 of the TPPU Law.Keywords: Cyber crime, skimming, banking  Abstrak Perkembangan teknologi berjalan sedemikian rupa sehingga dalam perkembangannya juga menimbulkan celah bagi pelaku kejahatan dalam menggunakan metode kejahatan yang lebih canggih juga. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital . Perkembaangan teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah tapi juga dibarengi dengan aspek negatif yaitu menimbulkan modus baru dalam kasus pencurian dana nasabah  dengan metode skimming. Pengaturan hukum kejahatan skimming, yaitu : berdasarkan KUHP pelaku kejahatan skimming dijerat dengan Pasal 363 KUHP. Berdasarkan UU ITE pelaku kejahatan skimming dijerat dengan pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU ITE, pasal 32 UU ITE. Berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang pelaku kejahatan skimming dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 UU TPPU.Kata Kunci : Cyber crime, skimming, perbankan     
OPTIMALISASI EKONOMI KREATIF MELALUI PENERAPAN E-COMMERCE UPAYA MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN PADA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 asmah asmah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9356

Abstract

Abstract               The application of e-commerce in realizing a populist economy in the industrial revolution 4.0 is expected that people can be more creative in creating business activities so that they can generate profits and employment and not depend on the government, through e-commerce and industrial revolution 4.0 is expected to generate employment for all layers of society in the field of industry and creativity in terms of business can be further improved. In Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of Monopolistic Practices and unfair business competition, the existence of this law is expected to be economic independence and the absence of a barrier in terms of business for the community so that fair competition in terms of business can be created well.Keywords: e commerce, industrial revolution, creative economy AbstrakPenerapan e-commerce dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan pada revolusi industri 4.0 diharapkan masyarakat dapat lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan lapangan kerja serta tidak tergantung pada pemerintah, lewat perapan e-commerce serta revolusi industri 4.0 diharapkan dapat menghasilkan lapangan kerja kepada semua lapisan masyarakat dalam bidang industri serta kreatifitas dalam hal berusaha dapat lebih di tingkatkan lagi. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan adanya undang-undang ini diharapkan kemandirian ekonomi serta tidak adanya sekat dalam hal berusaha bagi masyarakat sehingga persaingan yang sehat dalam hal usaha dapat tercipta dengan baik. Kata Kunci : e commerce, revolusi industri, ekonomi kreatif    

Page 10 of 21 | Total Record : 208

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025 (In Press) Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025 Vol 11 No 2 (2024): Volume 11 Nomor 2 Desember 2024 Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024 Vol 10 No 1 (2023): Volume 10 Nomor 1 Juni 2023 Vol 10 No 2 (2023) Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022 Vol 9 No 1 (2022): Vol. 9. No. 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) More Issue