cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 208 Documents
 9   10   11   12   13 
PEMBUKTIAN PERJANJIAN DALAM PRAKTEK MONOPOLI marilang marilang
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9357

Abstract

Abstract               One of the things that most determines one's loss of victory in litigation before the court is its ability to provide judicial certainty of truth about disputed events by using various evidence that has been recognized by law. The problem then is how to prove the existence of an agreement between certain business actors and other business actors (competitors) which results in monopolistic practices and / or unfair business competition? Then what types of evidence can be used to prove the agreement between the two business actors in the case of monopoly and unfair business competition? To solve these legal problems, it will be examined through tracing various secondary references (law in books), both primary (prioritized) and secondary and tertiary. Then analyzed through a juridical-sociological approach.Key Word : : Proof, Forbidden Business Agreement  Abstrak Salah satu hal yang paling menentukan kalah menangnya seseorang dalam berperkara di depan pengadilan adalah kemampuannya memberikan kepastian kebenaran kepada hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan menggunakan berbagai alat bukti yang telah diakui keabsahannya oleh hukum. Masalahnya kemudian adalah bagaimana membuktikan adanya perjanjian antara pelaku usaha tertentu dengan pelaku usaha lainnya (pesaingnya) yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat? Kemudian jenis alat bukti apa yang dapat digunakan membuktikan terjadinya perjanjian antara kedua pelaku usaha dalam kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut, akan diteliti melalui penelusuran berbagai referensi yang sifatnya sekunder (law in books), baik yang sifatnya primer (diutamakan) maupun yang sifatnya sekunder dan tersier. Kemudian dianalisis melalui pendekatan yuridis-sosiologis.Kata Kunci : Pembuktian, Perjanjian Usaha Terlarang   
PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENANGANAN KASUS PERKAWINAN USIA ANAK hamzah hamzah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9423

Abstract

 Abstract               The underlying factors of the community in general are those who engage in child-age marriage, including having been married (accident by accident), self-will, coercion from parents, pregnancy outside of marriage and having a loving relationship. While the impact of the results of child marriage is seen in terms of health (reproductive and sexual), lack of future guarantees, divorce, psychological impact, disconnected access to education, and domestic violence (domestic violence). Meanwhile, the role of the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) in dealing with child age marriages includes socializing marriage laws, services in administration, synergizing with BKKBN, individual / group consultations, routine recitation (majelis taklim), Friday sermons and services in the field marriage and sakinah family.Keywords: KUA, Child Age Marriage Abstrak Faktor yang melatarbelakangi masyarakat pada umumnya yang melakukan perkawinan usia anak yakni diantaranya telah melakukan hubungan badan (married by accident), kemauan sendiri, paksaan dari orang tua, hamil diluar nikah dan menjalin hubungan cinta kasih. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari hasil perkawinan usia anak antara lain dilihat dari segi kesehatan (reproduksi dan seksual), kurangnya jaminan masa depan, perceraian, dampak psikologis, terputusnya akses pendidikan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perkawinan usia anak antara lain mensosialisasikan undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang administrasi, bersinergi dengan BKKBN, konsultasi perorangan/ perkelompok, pengajian rutin (majelis taklim), khotbah Jumat dan pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.Kata Kunci : KUA, Perkawinan Usia Anak 
THE ANTINOMY OF FICTIVE STATE ADMINISTRATIVE DECISION IN INDONESIAN STATUTE Addinul Haq Yaqub; Dhanitya Putra Prawira; Muhammad Arief Syahroni
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7986

Abstract

The main issue in this paper is legal uncertainty caused by the occurrence of antinomy on the Issuance of Fictive State Administration Decision by Administrative Officials. The results of the analysis show: First, the legal regulation concerning the Fictive State Administrative Decision by Administrative Officials which causes differences in paradigms and legal positions between Article 3 of UU PTUN with Article 53 of the Administration Law should be related to the type of decision based on its nature. If the Fictive State Administrative Decision is constitutive, then the decision must be based on UU PTUN, whereas if the Fictive State Administrative Decision is declarative, then the decision must be situated under the Administration Law. Second, the legal implication related to the differences in legal regulation provides a gap for Administrative Officialsto trigger unrealized legal protection to society. The difference in legal regulation also manifests legal uncertainty in the judicial process because it can cause confusion for judges to use measurement pointsin deciding state administrative disputes.Keywords: State Administrative Court; Administration Law; Legal Regulation; Constitutive; Declarative.
RELAKSASI KREDIT PERBANKAN DI DAERAH WISATA YANG TERTIMPA BENCANA ALAM Marwah Marwah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.8127

Abstract

AbstractIndonesia is one of the countries in the world that is famous for having tourist attractions. In order to utilize this potential sector, the government began to focus on developing the tourism sector in all regions of Indonesia as an effort to encourage national economic growth. To support the achievement of the program, the bank seeks to increase business capital lending to tourism businesses. However, Indonesia's geographical location between 3 (three) tectonic plates and active volcanic pathways has caused areas in Indonesia to be prone to natural disasters, such as those that have happened in the Province of Bali and the Province of West Nusa Tenggara. Natural disasters that often occur in Indonesia cause losses to the community, including tourism business actors and banks. Natural disasters can cause bad credit because the debtor is unable to pay the loan installments agreed upon in the agreement. This study aims to determine the efforts to overcome bad credit in tourism areas of natural disasters.Key Word : Credit Relaxation, Credit Agreement Abstrak Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terkenal memiliki daya tarik wisata. Dalam rangka pemanfaatan potensi tersebut, pemerintah mulai fokus mengembangkan sektor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung pencapaian program tersebut, bank berupaya meningkatkan penyaluran kredit modal usaha kepada pelaku usaha pariwisata. Namun, letak geografis Indonesia yang berada diantara 3 (tiga) lempeng tektonik dan jalur rangkaian gunung api yang aktif dunia menyebabkan daerah-daerah di Indonesia rawan tertimpa bencana alam, seperti yang pernah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan kerugian bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha pariwisata dan pihak perbankan. Bencana alam dapat menyebabkan kredit macet karena debitor tidak mampu membayar angsuran kredit yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan kredit macet di daerah wisata yang tertimpa bencana alam.Kata Kunci : Relaksasi Kredit, Perjanjian Kredit
EKSISTENSI DERADIKALISASI DALAM KONSEP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME Hartanto Hartanto
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7974

Abstract

Eksistensi  deradikalisasi  dalam upaya mereduksi kegiatan radikal dan menetralisasi faham radikal bagi masyarakat yang terlibat tindak pidana terorisme program ini dilakukan sebagai upaya dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme, dalam pelaksanaaan program deradikalisasi tidak memiliki tolak ukur mengenai tingkat keberhasilan sehingga tidak adanya pencapai serta kurang jelas mengenai subjek atau sasaran program deradikalisasi, hal ini di kerenakan tidak adanya aturan yang tegas yang di tuangkan dalam UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk memberikan kewajiban kepada narapidana teroris untuk mengikuti program deradikalisasi.  Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini membahas mengenai Ratio legis Pembebasan Beryarat (Voorwaardelijke Invrjheids Stelling) bagi narapidana terorisme dan Prinsip Dasar teori pemenuhan hak bagi narapidana terorisme dalam memperoleh  pembebasan bersyarat di tinjau dari hukum pidana indonesia serta Tanggung jawab pemenuhan program Deradikalisasi narapidana terorisme.
INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DAN RELEVANSINYA BAGI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA Roni Sulistyanto Luhukay
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.7973

Abstract

Filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan idiologi pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai falsafah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang diletakkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan-undangan sebagai koridor hukum operasional, merupakan prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan. Kedua, secara historis dan emperik, bentuk-bentuk intervensi terhadap jalannya kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik sebelum maupun setelah berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI. Masih tetap ada dengan segala dinamika dan perubahannya.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat andi safriani
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v3i2.2586

Abstract

Peran negara dalam kesejahteraan sosial, termasuk dalam pengelolaan zakat memang harus dominan. Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat signifikan dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi yang paling absah memiliki kewenangan untuk mengelola zakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat ini belum memberikan kewenangan secara mutlak kepada pemerintah sebagai satu-satunya penyelenggara zakat. Dalam undang-undang ini pemerintah bukan merupakan kekuatan penekan untuk mensukseskan zakat termasuk dalam menghadapi persoalan pembangkangan terhadap zakat, pemerintah dalam undang-undang zakat ini berperan hanya sebatas sebagai pelindung, pembina dan pelayan dalam pengelolaan zakat. Tentunya harapan masyarakat lahirnya undang-undang pengelolaan zakat tidak hanya mengatur pengelolaan zakatnya saja akan tetapi lebih tegas dan berani dalam pengambilan tindakan hukum atau sanksi apabila ada pembangkangan terhadap zakat.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ISTRI DALAM KASUS CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1 A ummu kalsum
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766

Abstract

Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Perceraian tersebut akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa nafkah istri. Tetapi tidak semua cerai talak dibebankan nafkah istri. Alasan utama cerai talak yang dapat dibebankan nafkah adalah istri yang tidak nusyuz selama pernikahannya dan dengan melihat penghasilan suami. Untuk mengetahui kategori nusyuz itu dapat dilihat dari masing-masing kasus yang diajukan. Pemberian nafkah dapat diberikan sebelum atau sesudah ikrar talak, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Agama Watampone pemberian tersebut diberikan sebelum ikrar talak, karena demi mencapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adanya pembebanan nafkah, diharapkan bukan sebagai penghambat perceraian jika sudah tidak bisa dipersatukan. Hal ini demi menghindari kemungkinan mudharat yang tidak diinginkan dan mencegah hubungan yang masih berstatus suami istri tetapi sudah tidak tinggal bersama.Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Perceraian tersebut akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa nafkah istri. Tetapi tidak semua cerai talak dibebankan nafkah istri. Alasan utama cerai talak yang dapat dibebankan nafkah adalah istri yang tidak nusyuz selama pernikahannya dan dengan melihat penghasilan suami. Untuk mengetahui kategori nusyuz itu dapat dilihat dari masing-masing kasus yang diajukan. Pemberian nafkah dapat diberikan sebelum atau sesudah ikrar talak, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Agama Watampone pemberian tersebut diberikan sebelum ikrar talak, karena demi mencapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adanya pembebanan nafkah, diharapkan bukan sebagai penghambat perceraian jika sudah tidak bisa dipersatukan. Hal ini demi menghindari kemungkinan mudharat yang tidak diinginkan dan mencegah hubungan yang masih berstatus suami istri tetapi sudah tidak tinggal bersama.
Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia Mulyadi Alrianto Tajuddin; Imran Rusli Tarsan
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072

Abstract

Eksistensi keberadaan keluarga korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan, kondisi ini terlihat belum adanya undang – undang mengatur secara tersurat bagi korban maupun keluarga korban. Tindak pidana pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus diberikan pidana yang adil, sehingga dapat memberikan pemenuhan hak terhadap keluarga korban. Penelitian ini mengkaji bentuk pemenuhan hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan dalam perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia serta menelaah konsep yang ideal tentang pemberian hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan, serta menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analisis kualitatif yang kemudian diperoleh hasil bahwa bentuk pemenuhan hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan yang terdapat didalam KUHP dan KUHAP kurang membahas mengenai hak – hak korban atau keluarga korban. Beberapa hak yang diatur undang – undang bagi korban atau keluarga korban, meliputi hak untuk memperoleh bantuan hukum dan informasi tentang penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menimpah korban. Penemuhan hak ideal bagi keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan yaitu pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban sebagai pengembalian haknya harus patut dengan rasa keadilan. Perlu adanya rancangan undang-undang hukum pidana yang mengandung pemenuhan hak korban maupun keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan.
KEDUDUKAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Marwan Marwan
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.10983

Abstract

ABSTRAKMarwan, A.Risma, Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD  1945Penelitian ini bertujuan : Untuk menganalisis kedudukan serta mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan daerah pasca amandemen UUD 1945.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian pada pengkajian peraturan perundang undangan terkait dengan kedudukan Fungsi Legislasi DPRD sebagai fungsi utama dalam pembentukan peraturan daerah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Fungsi legislasi DPRD pasca amandemen UUD 1945 mengalami pergeseran, hal mana bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan DPRD, jadi seharusnya DPRD lebih produktif di banding dengan eksekutif, namun demikian fungsi tersebut belum maksimal dijalankan oleh DPRD, sehingga tampak dengan masih rendahnya prakarsa pembentukan  peraturan daerah atas usul DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014-2019.Kata Kunci : Kedudukan, Fungsi DPRD, Amandemen UUD 1945                         ABSTRACT  Marwan, A. Risma. The Position of Legislation Function of the DPRD about the Regional Regulation Establishment of the Post amendment 1945 Constitution.This study aims; to analyze and to know the position of the implementation of the DPRD legislation function about the regional regulation establishment of the post amendment 1945 constitution. This study uses type of normative legal research. This type of research focuses on legislation study that relates to the position of the legislative function of the DPRD as the main function in establishing the regional regulation.            The result of the study shows that the position of legislative function of the DPRD post amendment 1945 Constitution has shifted. It can be seen that the establishment of regional regulation is the authority of the DPRD. Therefore, the DPRD should be more productive than the executive. However, that function has not been optimally run by the DPRD. As a consequence, the initiative of the regional regulation establishment at the suggestion of the DPRD of Gorontalo Province in the period 2014 – 2019 is still low.  Key words: the position, the function of DPRD, Post Amendment 1945 Constitution    

Page 11 of 21 | Total Record : 208

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025 (In Press) Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025 Vol 11 No 2 (2024): Volume 11 Nomor 2 Desember 2024 Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024 Vol 10 No 1 (2023): Volume 10 Nomor 1 Juni 2023 Vol 10 No 2 (2023) Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022 Vol 9 No 1 (2022): Vol. 9. No. 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) More Issue