cover
Contact Name
Aris Widodo
Contact Email
aris13saja@gmail.com
Phone
+62271781516
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Fakultas Syari'ah Institute for Islamic Studies (IAIN) Surakarta Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Central Java, Indonesia, 57168
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
ISSN : 25278169     EISSN : 25278150     DOI : http://dx.doi.org/10.22515/al-ahkam
Al-Ahkam journal aims to facilitate and to disseminate an innovative and creative ideas of researchers, academicians and practitioners who concentrated in Sharia and Law. It covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic family law, Islamic economic law, Islam and gender discourse, and also legal drafting of Islamic civil law.
Articles 152 Documents
Pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Mansur Efendi
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v4i2.1961

Abstract

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, telah memberikan ruang dalam pengelolaan wakaf produktif. Pasal 43 secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan secara produktif. Ini menunjukkan bahwa banyak pihak berharap manfaat wakaf produktif dapat dihadirkan secara nyata dalam kehidupan. Lebih jauh, spirit dari Undang-undang wakaf ini adalah menegaskan bahwa wakaf merupakan instrument atas pengelolaan aset produktif untuk kepentingan publik. Namun kenyataannya, pengelolaan wakaf belum sepenuhnya dilakukan secara produktif. Meskipun pengelolaan wakaf secara produktif sudah dimulai, namun jumlahnya masih sedikit. Banyak pihak mengeluhkan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif. Tulisan ini ingin menggambarkan sejauhmana pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, khususnya Pasal 43 yang mengupas tentang wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor. Jauh sebelum Undang-undang wakaf diterbitkan, Pondok Gontor sudah mengembangkan wakaf produktif, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor diharapkan dapat menjadi salah satu model bagi nadzir pengelola wakaf di Indonesia. Dengan demikian, kendala teknis pengelolaan wakaf produktif setidaknya dapat dikurangi.
Pengaruh Islamic Law System Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia Tutik Nurul Janah
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v4i2.1962

Abstract

Islamic Law System is generally applied in Islamic countries. An Islamic state is a country that uses Islamic law as the formal law of the state. Indonesia is a country with a dominant legal system using the Civil Law System. However, despite the dominant use of the Civil Law System, the Islamic Law System is also quite influential in Indonesia, especially in Privat law and economic law. The influence of the Islamic Law System in Indonesian economic law can be seen from the passing of the Law on Sharia Banking and other Legislation relating to Islamic economics. The dynamics of the speed of the needs of economic actors for legislation makes economic law the most dynamic field of law among other fields of legal study. Nevertheless, the legal norms must not be in conflict with human rights and humanity in order to achieve social justice for all Indonesian people.
Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering) Inneke Wahyu Agustin
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v5i1.1963

Abstract

This research discusses the development of Islamic insurance or known as takaful. The focus of discussion on sharia insurance in Indonesia and Malaysia by tracing the history of regulation and the growth of the industry. These two things are compared with the conclusion that you can understand the factors that cause differences in the development of Islamic insurance in Indonesia and Malaysia. With a comparative approach, the conclusion is that Islamic insurance regulations in Indonesia and Malaysia are formed based on the soul of the nation by historical flow of law. Have the same foundation, but Indonesia is slower in responding to regulations. As a result, the growth of the Islamic insurance industry in Indonesia lags behind that of Malaysia. The basic couse is due to the role of law in Indonesia is less responsive because the law acts as a means of social control, for changes in Islamic insurance to be more developed.
Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam) Islamu Haq
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v5i1.2129

Abstract

This study aims to examine the influence of witnesses' different opinion in adultery jarimah verification on suspect determination between positive law and Islamic criminal law perspectives.This research adapts library research (library research) conducted through reading, understanding books, theses, dissertations, websites and other literature related to problems by content analysis and the comparative approach between positive law and Islamic criminal law. The results of this study indicates that in a positive law, different witness testimonies can release a suspect from a guilty charge especially if the crime of adultery is lone standing criminal (Zelfstanding Delict). In the case of act of continuing (voortgezette handeling), differences in the testimony of witnesses does not make witness statements denied as long as the difference in witness testimony does not exceed the set limits. In Islamic Criminal Law, If there are differences in the statements of the four witnesses, all witnesses' opinions cannot be accepted unless the differences of opinion regarding time and place are not far apart. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan pendapat saksi dalam pembuktian jarimah zina terhadap penetapan tersangka persfektif hukum positif dan hukum pidana Islam.  Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu metode yang menggunakan riset kepustakaan baik melalui membaca, memahami buku-buku, tesis, disertasi, website maupun literatur lainnya yang sifatnya pustaka terkait dengan permasalahan dalam rangka memperoleh data, menggunakan analisis kontent (content analyzis ) dan metode komparasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif perbedaan keterangan saksi  dapat membebaskan tersangka dari tuntutan bersalah, khususnya jika tindak pidana zina tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (Zelfstanding Delict). Berbeda jika tindak pidana zina merupakan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) perbedaan keterangan saksi tidak menjadikan keterangan saksi ditolak sepanjang perbedaan keterangan saksi tidak melewati batas yang telah ditetapkan. Dalam Hukum Pidana Islam Jika terjadi perbedaan keterangan pada keempat saksi, maka semua pendapat saksi tidak dapat diterima kecuali jika perbedaan pendapat mengenai waktu dan tempat tidak berjauhan.
Standarisasi Halal Majelis Ulama Indonesia dalam Penyembelihan Ayam di Desa Kertawinangun Cirebon Afif Muamar; Juju Jumena
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v5i1.2165

Abstract

This study aims to determine the process of slaughtering broilers in the village of Kertawinangun and the process of slaughtering according to the the Indonesian Ulema Council standard. This research is descriptive-analytical using qualitative methods. This research resulted in three things, first, the method of slaughtering and processing stages of broilers grouped into three stages, namely the stages in the preparation of chickens, slaughtering, and processing of chickens. And secondly, several factors influence consumer behavior related to halal slaughter, namely; 1) Cultural Factors, namely human behavior is largely determined by the culture that surrounds it, and its influence will always change every time by the times. 2) Social factors include family groups and role models. 3) Personal factors consisting of age and stages of the life cycle, economic conditions, lifestyle, and personality.
Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal Ahmad Azaim Ibrahimy; Nawawi Nawawi; Muh Nashirudin
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v5i2.2371

Abstract

Penelitian ini menemukan bahwa kriteria kafa’ah dalam perkawinan mencakup tiga dimensi yaitu dimensi etik-religius, status sosial dan material. Kafa’ah etik-religius bersifat mutlak, permanen dan universal dimana berlakunya  tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sementara kafa’ah pada dimensi status sosial dan material bersifat relatif dan lokal. Kafa’ah berupa status sosial tidak memiliki dasar yang jelas dari al-Qur’an maupun sunnah Nabi SAW dan bertentangan dengan ajaran Islam yang memandang bahwa derajat seseorang tidak ditentukan dengan status sosial tetapi dengan aspek ketakwaannya. Dalam hal ini, status sosial sebagai kriteria  kafa’ah dalam penikahan dipengaruhi kefanatikan kultur budaya Arab yang berkembang pada waktu Islam di Arab. Begitu pula ulama ketika menformulasikan  kriteria kafa’ah dalam penikahan tidak lepas dari pengaruh kultur Arab. Karena itu, kafa’ah ini jelas bersifat fanatik kearaban yang bersifat temporal dan lokalitas yang tidak mungkin bisa diimplementasikan secara totalitas yang dibatasi  ruang dan waktu. Yakni, kafa’ah dimensi status sosial bersifat relatif dan tidak mutlak hanya berlaku pada kalangan bangsa Arab saja, karena karakteristik  Arab sangat menjaga terhadap   keturunan.   Memang ada pendapat ulama yang memberi kriteria kafa’ah berupa keturunan atau status sosial berdasarkan hadis sebenarnya bersifat temporal dan lokal yang bisa berubah sesuai dengan konteks sosial.
Pemberian Grasi dan Maaf dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam) Asih Puspo Sari
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v5i1.2474

Abstract

In the Criminal Code there are several differences that are the reasons for the review of theories and the application of reasons for clemency or forgiveness. The theories that form the basis of forgiveness will lead to different views. In connection with sources of clemency (Positive Criminal Law) and forgiveness (Islamic Criminal Law) have differences. Where clemency is the prerogative of the president as the temporary head of state, forgiveness can only be given by the heirs of the victim as the party who lost the victim. This study aims to find out where the justice is if the granting of pardon/ apology is given by the president with only consideration from the Supreme Court. Meanwhile, in Islamic Law also regulates the apology for the perpetrators of the crime of murder which is the right of the heirs of the victim. This research is a qualitative research with the type of research used is library research. It is said as library research or document study because this research is mostly conducted on written regulations or other legal materials which are secondary in the library. Abstrak Dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan yang menjadi alasan dari tinjauan teori maupun penerapan alasan Grasi atau pemaaf. Teori-teori yang menjadi dasar tentang alasan pemaaf akan mengakibatkan pandangan yang berbeda. Sehubungan dengan sumber Grasi (Hukum Pidana Positif) dan Maaf (Hukum Pidana Islam) memiliki perbedaan. Dimana Grasi merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala Negara sementara itu, maaf hanya dapat diberikan oleh ahli waris korban selaku pihak yang kehilangan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimana kah letak keadilan jika pemberian Grasi/Maaf diberikan oleh presiden dengan hanya pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sementara itu, dalam Hukum Islam juga mengatur tentang pemberian maaf bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang merupakan hak dari ahli waris korban. Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library reseach). Dikatakan sebagai penelitian pustaka ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan
Peran Hakim Terkait Hak Ex-Officio Dalam Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Purwokerto Meliana - Damayanti; Siti - Haniyah
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v5i2.2771

Abstract

This article aims to determine the ex-officio rights of judges in the case of divorce especially because of domestic violence in Purwokerto religious and District Court regarding the woman rights after divorce. By using mixed-methods within analysis descriptive legal qualitative: a case study and empiric legal method, The findings showed that the judge's decision regarding the rights of women were concluded as follows; 1) the contested or talaq/ divorce cases by verdict judgment could assign or guarantee legally the women rights after divorcing such as Mut'ah, child custody, property rights if not being the charge materials in which judges presumption should not decide the case on the outside of the charge materials (ultra-petition) as long as the judges had legal standing to do so. 2) The judges of Religious and District Court in Purwokerto had the ex officio rights in determining the wife’s rights whether requested or not. The judges were just in case of the cause of divorce where the husband and wife were not willing to be divorced. So, the judges utilized their ex officio rights to punish the husbands for providing Mut'ah according to their ability and feasibility. In brief, the result of this article is the ex officio of the judge is allow to be used to attempt balancing of the parties’ right in divorce cases.
Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian Alfina Sauqi Anwar
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i1.2952

Abstract

There are variation of Judges in determining husband’s obligatory burden toward their wives due to divorce because there is no provision which specially regulate every Judges to determine the amount of the sustenance post divorce. this article describe about how the progression of judges in determining the obligatory burden due to divorce for the husband toward their ex wives. this is a literature study which take the source from Directory of Supreme Court Decision in the First, Appeal and Cassation Level. this study will describe about how the judges in Religious Justice Agency especially Supreme Court in making effort to protect women’s rights post divorce. this sutdy will analyze about Judges’ decision which charge the husbands to fulfill their obligation toward their ex wives in the form of Iddah, Madliyyah and Mut’ah living. the next discussion is about  how the judges apply the progressive law through their decision that is, obligation which is charged to the husband in fulfilling their ex wives’ rights post divorce.   Hakim dalam menentukan beban terhadap suami kepada istri akibat perceraian bervariatif dan belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara rinci bagi hakim dalam menentukan besar kecilnya besaran nafkah pasca perceraian. Artikel ini menguraikan tentang bagaimana progresifitas hakim dalam menetapkan beban akibat perceraian bagi suami terhadap istri yang diceraikan. Tulisan ini bersifat literer yang bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Pertama, Tingkat banding, dan Tingkat Kasasi. Tulisan ini akan menguraikan tentang bagaimana hakim pada badan Peradilan Agama khususnya Mahkamah Agung dalam melakukan upaya melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Tulisan ini akan menganalisa tentang putusan hakim yang membebankan suami untuk  memenuhi kewajiban kepada istri berupa pembayaran nafkah iddah, nafkah madliyyah, dan mut’ah. Pembahasan selanjutnya tentang bagaimana hakim telah menerapkan hukum progresif melalui putusannya yaitu, kewajiban yang dibebankan hakim kepada suami dalam hal pemenuhan hak istri pasca perceraian.
Controlling Dualism in Sharia Cooperative and Spirit of Institutional Progressivity Mansur Efendi
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v5i2.2990

Abstract

Act no 1 of 2013 on micro-finance institution makes controlling dualism for a micro-finance institution, cooperative, including sharia cooperative. In that act, every micro-finance institution that operating its business must choose between a cooperative or limited liability company (PT) as a legal entity. According to the act on cooperative and act on the micro-finance institution, Sharia cooperative can be supervised by Finance Service Authority (OJK) or cooperative and micro-medium enterprise service. This dualism makes differences in how to determine controlling institutions for sharia cooperative. One of the contributing factors is the differences in controlling regulation between act on cooperative and act on the micro-finance institution. The result of this research shows that there are differences in controlling between act on cooperative and act on the micro-finance institution. The way of controlling, according to act on cooperative emphasizes principles to give autonomy, independency, and leniency to a cooperative. Whereas, the controlling model which implemented by OJK emphasize on prudential banking principles.

Filter by Year

2016 2023


Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2023): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 5, No 2 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 5, No 1 (2020): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 4, No 2 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 4, No 1 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 3, No 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 3, No 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 2, No 1 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum More Issue