Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Al-Ahkam journal aims to facilitate and to disseminate an innovative and creative ideas of researchers, academicians and practitioners who concentrated in Sharia and Law. It covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic family law, Islamic economic law, Islam and gender discourse, and also legal drafting of Islamic civil law.
Articles
152 Documents
<![CDATA[Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia ]]>
<![CDATA[R Ahmad Muhammad Mustain Nasuha]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/alahkam.v1i1.46
<![CDATA[This study aims the death penalty in Indonesia. We know where the death penalty is contrary or not in terms of the constitution and Islamic law, then we can conclude that if the legal implementation of the death penalty in Indonesia continue to be done or should be abolished. Based on research and the analysis conducted, conclude that Indonesia According to the Indonesian Constitution that the death penalty in Indonesia is constitutional. Constitutional Court Decision No. 2-3 / PUU-V / 2007 states that the imposition of the death penalty was constitutional. Any law governing capital punishment is not contrary to the Constitution of the State of Indonesia. However the legislation in Indonesia death penalty is still recognized in some legislation. There are three groups of rules, namely: Criminal Dead in the Criminal Code, Criminal die outside the Criminal Code, Criminal die in the Draft Bill. According to Islamic law that the death penalty could be applied to some criminal act or jinazah, either hudud qishahs, diyat or ta'zir among others to: Apostate, Rebel, Zina, Qadzaf (Allegations Zina), Steal (Corruption), Rob (Corruption), Murder.]]>
<![CDATA[Problema Perlindungan Anak Di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum Dan Ham Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah) ]]>
<![CDATA[Siti Kasiyati]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/alahkam.v1i1.74
<![CDATA[Artikel ini mengurai masalah anak. Dimana anak merupakan faktor terpenting dalam proses maju mundurnya suatu Negara. Problem anak sangatlah kompleks, di antaranya; kekerasan, kesehatan, diskriminasi, anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perdagangan anak, pekerjaan terburuk buat anak, anak korban konflik, subordinasi dan lain-lain. Upaya pendampingan dan advokasi menjadi cara penyelesaian masalah anak berhadapan hukum.]]>
<![CDATA[Nikah Sirri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah) ]]>
<![CDATA[Dahlia Haliah]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/alahkam.v1i1.81
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan tentang nikah sirri (nikah di bawah tangan) yang masih menyisahkan berbagai persoalan dalam suatu keluarga dan masyarakat. Agama dan negara telah memberikan acuan yang jelas bahwa sah tidaknya suatu pernikahan jika terpenuhi syarat, rukun, serta harus dicatat. Pencatatan pernikahan dilakukan untuk tertibnya administrasi serta menghindari dampak negatif dari suatu pernikahan yang tidak tercatat. Di sisi lain, pencatatan nikah merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam dari aspek maqashid asy-syariah (untuk kemaslahatan pasangan nikah). Problem yang timbul akibat nikah sirri tidak hanya terjadi pada istri, suami, tapi juga berdampak pada anak yang dilahirkan, bahkan masyarakat. Jika terjadi persoalan dalam keluarga, suami-istri tersebut tidak dapat mengajukan persoalan ke lembaga Pengadilan Agama karena tidak ada bukti autentik yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut adalah suami istri yang sah. Akibat bagi anak, ia tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, tapi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak tidak memiliki hak waris mewarisi, hak perwalian, dan lainnya. Diantara solusi penyelesain problem nikah sirri adalah memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah, mempermudah pemberian izin poligami, dan mencegah terjadinya praktik illegal bagi pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.]]>
<![CDATA[Universalitas Dan Partikularitas Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Abdullah Tri Wahyudi]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/alahkam.v1i1.82
<![CDATA[Human rights are a fundamental right or fundamental rights of existing and human beings, often called the human rights (human rights). So human rights are basic rights or the rights of human subjects brought from birth as a gift / gift of God Almighty. This right is fundamental in nature and is a natural right that can not be separated from and in human life. Marriage is a basic human right that is rights to form families in marriage and with their particularities in the Marriage Act which regulates marriage, will result in their universality and particularity of human rights in the regulation of marriage in Indonesia. Universality and particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage. So this study can answer the question about how the universality of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage and how the particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage.]]>
<![CDATA[Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariah Dalam Penanggalan Umm Al-Qura' Saudi Arabia ]]>
<![CDATA[Nur Aris]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/alahkam.v1i1.97
<![CDATA[Paper ini adalah archival research dengan content analysis sebagai metodenya yang bertujuan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi pada kriteria penentuan awal bulan qamariah penanggalan Umm al-Qura Saudi Arabia. Berdasarkan data-data baik yang berupa dokumen atau tulisan anggota komisi supervisor penanggalan Umm al-Qura' dan korespondensi yang dilakukan dengan informan kunci, ditemukan bahwa: Pertama, dinamika kriteria penentuan awal bulan qamariah dalam penanggalan Umm al-Qura' merupakan produk dialog antar tiga kepentingan, yaitu: 1) kepentingan modernisasi birokrasi pemerintahan yang diwakili oleh kerajaan, 2) kepentingan syariat yang diwakili oleh ulama yang berbasis rukyat murni, dan 3) kepentingan ilmiah-astronomis yang diwakili oleh ilmuan di KACST. Dialog antar tiga kepentingan tersebut tidak terjadi sebelum 1393 H karena penanggalan Umm al-Qura' sebelum tahun tersebut merupakan penanggalan bulanan dengan kriteria rukyat. Pasca oil booming dan modernisasi birokrasi pemerintahan, penanggalan berbasis rukyat tidak lagi memadahi. Pemerintah Saudi Arabia membutuhkan sistem organisasi waktu jangka panjang berbasis tahunan. Persoalan ini membawa penanggalan Umm al-Qura' harus merubah kriterianya dari rukyat kepada kriteria hisab astronomis. Dialog antar tiga kepentingan di atas mulai muncul pada 1393 H, ketika Fad}l Ahmad diminta oleh pemerintah Saudi Arabia mengkompilasi penanggalan Umm al-Qura' untuk beberapa tahun ke depan. Fadl Ahmad sebagai seorang astronom menawarkan konjungsi sebelum pukul 00:00 GMT berbasis Universal Time (UT). Pada saat itu, kriteria tawaran Fadl Ahmad bisa diterima oleh para ulama, namun hanya sementara, karena pada tahun 1422 H kriteria penanggalan Umm al-Qura' diganti dengan Moonset after Sunset di Mekah. Ulama menolak dengan tegas penggunaan waktu UT (00:00 GMT) yang mereka anggap sebagai sistem waktu orang kafir, mereka menginginkan waktu Islam, maka waktu Mekah (zona +3) dijadikan sebagai referensinya. Kriteria konjungsi juga diganti karena seringkali hilal baru terlihat satu atau dua hari setelah tanggal yang ditentukan pada penanggalan Umm al-Qura'. Ketidaksinkronan antara penanggalan Umm al-Qura' pada periode kedua ini dengan praktek rukyat di Saudi juga menjadi dasar perubahan tersebut. Pada tahun 1423 H, kriteria penanggalan Umm al-Qura' mengalami perubahan lagi. Konjungsi yang pada periode ketiga (1420 H-1422H) dihilangkan, digunakan lagi. Kriteria penanggalan Umm al-Qura' pada periode ini terdiri dari dua parameter astronomis yaitu konjungsi sebelum Magrib dan Moonset after Sunset di Mekah. Kriteria ini sering disebut dengan wilādah al-hilal syariyyan. Kedua, astronom dalam keanggotaan komisioner memegang peran penting dalam rumusan kriteria penentuan awal bulan dalam penanggalan Umm al-Qura' dalam setiap periode perkembangannya.]]>
<![CDATA[Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i ]]>
<![CDATA[Abd Ghafir]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/alahkam.v1i1.102
<![CDATA[Kemu'jizatan dan keluarbiasaan al-Qur'an terletak bukan saja pada seluruh kandungan misinya, akan tetapi juga terletak pada seluruh gaya bahasa yang dimilikinya. Dari aspek seluruh kandungan misinya, al-Qur'an mengatur, memberi petunjuk dan memberikan solusi untuk semua problematika aspek kehidupan manusia, baik ketika manusia menjalani hidup di dunia maupun ketika bagaimana ia harus mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Tidak ada satu aspekpun dari kehidupan manusia yang luput dari misi al-Qur'an. Hanya saja fakta mujmalitas al-Qur'anlah ynag kadang-kadang menjadi hambatan untuk menggali dan memahaminya. Namun para Mufassirin paham benar bahwa al-Qur'an itu sendiri memberikan ruang yang sangat lebar untuk mencari jalan bagaimana seharusnya agar mereka dapat menggali dan memahaminya dengan baik, benar dan jelas. Dengan berbagai latar belakang kehidupan sosial dan kemampuan intelektual mereka, diupayakanlah cara-cara menggali dan memahaminya, sehingga lahirlah apa yang disebut dengan Mufassirin dan Tafsirnya. At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i adalah salah satu bentuk dari yang lahir tersebut, dan kelahirannya legitimit, sebab banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menunut manusia agar mempergunakan akal-pikirannya untuk berfikir atas segala sesuatu, bahkan intuisipun dituntut hal yang sama. Tuntutan itulah sebenarnya yang menjadi dasar sebagian para ulama Mufassirin mengambil bentuk At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i sebagai pilihan dalam upaya menggali dan memahami misi al-Qur'an. Di sisi lain kemu'jizatan dan keluarbiasaan al-Qur'an dari segi gaya bahasa al-Qur'an yang memliki nilai sastra yang amat tinggi, sebenarnya sekaligus sebagai tandingan atas syair-syair bahasa Arab yang terdapat dalam masyarakat Arab, yang terkenal memiliki nilai sastra yang tinggi pada waktu itu. Sehingga wajarlah kalau dari segi gaya bahasanya saja, al-Qur'an sebagai mu'jizat yang luarbiasa Menyadari seluruh kandungan misi al-Qur'an dan keindahan gaya bahasa dalam al-Qur'an, maka para Mufassirin At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i tergugah untuk mengembangkan penafsiran mereka dengan gaya bahasa yang indah, tanpa mengabaikan norma-norma yang dikendaki oleh misi al-Qurian itu sendiri]]>
<![CDATA[Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam) ]]>
<![CDATA[Dwiyana Achmad Hartanto]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/alahkam.v2i2.147
<![CDATA[Pidana cambuk yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan melalui Qonun (peraturan setingkat Perda) merupakan jenis pidana baru di Indonesia, karena pidana tersebut menyelisihi KUHP. Pidana cambuk merupakan salah satu bentuk pidana badan (corporal punishment). Pidana cambuk perspektif pembaharuan hukum pidana merupakan bentuk alternatif pemidanaan, sebagai implementasi penggalian hukum yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hukum Islam khususnya. Melihat efektifitas pemberlakuan pidana cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, dimungkinkan adanya pengaturan pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan di Indonesia yang akan datang. Bentuk pidana ini dapat dimungkinkan sebagai salah satu pidana pokok atau minimal sebagai pidana pengganti. Dalam konteks hukum pidana, pidana cambuk merupakan sarana penal, yaitu bagian dari criminal policy, yang bertujuan untuk mewujudkan social welfare dan social defence. Dengan pemberlakuan pidana cambuk ini dapat dikatakan terdapat kontribusi hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif (dilihat dari sifat penelitian) dan penelitian preskriptif (dilihat dari bentuk penelitian), dengan analitis kualitatif normatif.]]>
<![CDATA[Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial) ]]>
<![CDATA[Danu Aris Setiyanto]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/alahkam.v2i2.177
<![CDATA[The study in this paper is focused thinking Islamic law Imam Malik bin Anas approach to social history. This study is a study that is fairly new in the field of science of Islamic law, so it is still a bit of academics watched. Imam Malik himself was one of four priests schools are known by the nickname ahlu hadith. Imam Malik in his life has never been out of the city of Medina except during Hajj. This of course support his thought in solving the complexity of the problems largely solved by the hadith enough. In addition, the state of the environment in the Medina which is the place where the Prophet lived for several years, community issues are lightweight and simple. Although Imam Malik called a hadith expert, but he also remains unaffected by the use of ratios in berijtihad because the social conditions at the time. This is evidenced by the use of expert Amal Madinah (Medina community of practice), Fatwa Sahabah, Qiyas, Al-maslahah mursalah, Ad-dari'ah, Al-'Urf (custom) in making Islamic law. Imam Malik was also like other schools with the Qur'an and Hadith as the primary source of Islamic law.]]>
<![CDATA[Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebasis Akuntansi Syariah ]]>
<![CDATA[Agus Arwani]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/alahkam.v2i2.279
<![CDATA[The current global economic developments have implications for the welfare state. Limits and strength of the nation-state is fading, dispersed to the locality, independent organizations, civil society bodies supra-national (such as NAFTA or the European Union), and multinational corporations. Iin his book Mishra Globalization and Welfare State that globalization has limited the capacity of the nation-state in conducting social protection. One mode of latent corruption done is to inflate the budget or mark-up budget of raising the budget value than the actual value. Problems in this paper how the economic law of Islam respond to the phenomenon of corruption budget? How urgency and fiqh function of the budget in anticipation of corruption in Indonesia?. Through the budget, organization communicates management plans to all members of the organization, coordinating the activities of various parts of the organization, assigning responsibility to the manager, also obtained a commitment from the manager which is the basis for evaluating the performance of managers. Efforts should be made to anticipate and eradicate corruption in Indonesia, not merely intensified the inspection, investigation and arrest criminals only. Efforts to combat corruption and anticipation is not just by intensifying the campaign to strengthen a person's moral values. But building a budget fiqh ala Indonesia as a system for monitoring and controlling the budget both formal and community mechanisms, it should be held, despite the efforts of relatively still questionable results. It can happen because it will be many challenges and obstacles of the parties who are familiar with corruption. Solutions to uphold the integrity of the zone free / corruption of an institution by using sharia accounting principles in the management of the budget. Concrete forms of accounting shari'ah should be able to present a financial statement or budget management that is based on fairness, honesty, and truth as a form of implementation of the responsibility to fellow human beings and execution of commands (liabilities) of God.]]>
<![CDATA[Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Jaka Susila]]>
<![CDATA[ Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22515/alahkam.v2i2.497
<![CDATA[Pada perkembangan perbankan Indonesia, perbankan Syariah menunjukkan eksistensinya karena dapat terbebas dari negatif spread. Di sisi lain, kenyataan bahwa transaksi muamalah sering tidak sesuai dengan konsep agama Islam. Dimana masih ada praktek di antara masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma dan sistem syariah. Sebagai bukti konkret dalam masalah ini adalah kebiasaan sebagian masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir dan masih belum mau meminjam uang kepada bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mengenai perbankan syariah, serta produk-produknya dan mengetahui fiduciary biasa dapat dipergunakan dalam produk perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbankan syariah tidak memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional kecuali pada produk perbankan syariah dimana produk perbankan yang mengandung rasa keadilan, dan solusi yang ditawarkan adalah pembebasan segala perhitungan dengan rate-interest. (2) fiduciary merupakan fleksibilitas yang dapat dipraktekkan dalam pinjaman mudarabah, dalam bentuk kafalah ataupun doman.]]>
