cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 14 No 2 (2025)" : 16 Documents clear
Penyelesaian Sengketa Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Dokumen Digital dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Anggitha Putra, A.A. Sagung Mas Thasyatha; Rahayu Gorda, A.A.A. Ngr. Sri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p08

Abstract

The purpose of this research is to analyze related to dispute resolution on the validity of digital document signatures in proving civil procedural law. The formulation of the validity of digital document signatures in proving civil procedural law can refer to several provisions but when examined contains conflicts of norms. The research method used is normative research method. The results showed that the characteristics of signatures on digital documents as valid evidence in civil procedure law trials in Indonesia, but with a note that it has been applied in accordance with the relevant legal provisions. Then against the conflict of norms can be used the principle of lex specialist derogate lex generalis, so that the provisions of a specific rule of law can override a general rule of law. Furthermore, based on this, it can be understood that dispute resolution can be carried out through filing a lawsuit with the court as a plaintiff by attaching digital document evidence or answering in a duplicative lawsuit as the defendant by attaching digital document evidence, considering that signatures on digital documents are possible to be used as valid evidence, but that situation with the limit has met the minimum limit of proof in accordance with the provisions of the legislation and must be supported by expert witness testimony to the extent that it can be proven by a valid digital certificate. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan penyelesaian sengketa terhadap keabsahan tanda tangan dokumen digital dalam pembuktian hukum acara perdata. Rumusan keabsahan tanda tangan dokumen digital dalam pembuktian hukum acara perdata dapat merujuk beberapa ketentuan namun apabila dicermati memuat pertentangan norma. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tanda tangan pada dokumen digital sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan hukum acara perdata di Indonesia, namun dengan catatan telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian terhadap pertentangan norma dapat digunakan asas lex specialist derogate lex generalis, sehingga ketentuan suatu aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan suatu aturan hukum yang bersifat umum. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan sebagai penggugat dengan melampirkan bukti dokumen digital ataupun menjawab dalam duplik gugatan sebagai pihak tergugat dengan melampirkan bukti dokumen digital, mengingat tanda tangan pada dokumen digital dimungkinkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, namun keadaan itu dengan batasan telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta haruslah didukung dengan keterangan saksi ahli hingga dengan batasan sepanjang dapat dibuktikan dengan sertifikat digital yang valid.
Perbandingan Hukum Terhadap Pemidanaan Terdakwa Lanjut Usia Yudisatria, I Made Adhi; Widagdo, Setyo; Majid, Abdul
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p13

Abstract

This study aims to analyze and elaborate on comparative legal approaches to the sentencing of elderly defendants in several countries. This paper is compiled based on a normative research method using statutory approach, conceptual approach and comparative approach based on systematic interpretation. The results of the study provide information regarding the sentencing of elderly defendants, especially in Indonesia, the United States, South Africa, and England and Wales. This legal comparison can also be used by Indonesia to improve the sentencing of elderly defendants in the future. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengelaborasi perbandingan hukum terhadap pemidanaan terdakwa lanjut usia di beberapa negara. Tulisan ini disusun berdasarkan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, dan Pendekatan perbandingan dengan didasarkan pada intepretasi sistematis. Hasil penelitian memberikan informasi terkait pemidanaan khususnya terhapda terdakwa lanjut usia yang berlaku di Indonesia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Inggris dan Wales. Perbandingan hukum ini juga dapat digunakan bagi Indonesia dalam memperbaiki pemidanaan lanjut usia di masa akan datang.
Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Akta Jual Beli Hak atas Tanah Velentina, Rouli Anita
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p04

Abstract

This study has two aims. The first aim is to examine the binding force of the Conditional Sale and Purchase Agreement of the Right of Land (CSPA-Land) based on applicable provisions and Supreme Court Circular No.4/2016 (SCC No.4/2016). The second aim is to examine the legal position of the CSPA-Land to Sale and Purchase Agreement of the Right of Land (SPA-Land) when there is a prospective buyer’s bad faith based on Decision Number 241/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim jo. Decision Number 126/Pdt/2023/PT DKI. The research method employed is the doctrinal legal research method using secondary data. There are two conclusions. First, under Article 1338 (1) jo. Article 1340 (1) of the Civil Code, a valid CSPA-Land has binding force as law for the parties. Based on SCC No.4/2016, the CSPA-Land results in the transfer of land rights provided the price has been paid in full and the object is controlled by the buyer in good faith. Second, referring to Decision No.241/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim jo. Decision No.126/Pdt/2023/PT DKI, the CSPA-Land is an agreement that regulates the obligations of the parties that must be fulfilled to make a SPA-Land. When there is any obligation not fulfilled by one party, the other party's refusal to make the SPA-Land does not constitute a default. The existence of the prospective buyer’s bad faith is the basis for the cancellation of the CSPA-Land.” litian ini memiliki dua tujuan. Pertama, mengkaji kekuatan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB-Tanah) berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4/2016 (SEMA No.4/2016). Kedua, mengkaji kedudukan hukum PPJB-Tanah terhadap Akta Jual Beli Hak atas Tanah (AJB-Tanah) dalam hal adanya itikad tidak baik calon pembeli berdasarkan Putusan No.241/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim jo. Putusan No.126/Pdt/2023/PT DKI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Ada dua simpulan. Pertama, berdasarkan Pasal 1338 (1) jo. Pasal 1340 (1) KUHPerdata, PPJB-Tanah yang sah mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan SEMA No.4/2016, PPJB-Tanah menyebabkan pemindahan hak atas tanah sepanjang harga telah lunas dan objek dikuasai pembeli dengan itikad baik. Kedua, mengacu pada Putusan No.241/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim jo. Putusan No.126/Pdt/2023/PT DKI, PPJB-Tanah merupakan perjanjian yang mengatur tentang kewajiban para pihak yang harus dipenuhi untuk membuat AJB-Tanah. Apabila ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh suatu pihak, maka penolakan pihak yang lain untuk membuat AJB-Tanah bukan merupakan suatu wanprestasi. Adanya itikad tidak baik calon pembeli merupakan dasar untuk PPJB-Tanah batal.
Validitas Pembubuhan Cap Jempol oleh Notaris sebagai Alternatif Tanda Tangan Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris Yelia Habib, Laila; Sukarmi, Sukarmi; Jauharoh, Arini
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p09

Abstract

The validity of a notarial deed as an authentic deed is highly dependent on the fulfillment of formal procedures, one of which is the inclusion of a notary's signature. However, in notarial practice, there are conditions where a notary is unable to affix a signature conventionally due to health reasons or physical constraints. Meanwhile, the Notary Law (UUJN) explicitly requires a signature as part of the validity of the deed. This phenomenon has given rise to an alternative practice in the form of a notary's thumbprint as a substitute for a signature. However, UUJN has not explicitly regulated the legality of this action. This study aims to normatively analyze the positive law regarding notary signatures and evaluate the possibility of a notary's thumbprint being legally recognized in Indonesian positive law. This study uses a normative juridical approach with qualitative analysis techniques. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that there is a legal vacuum that has an impact on the uncertainty of the status of deeds that are thumbprinted by notaries. Therefore, it is necessary to reconstruct norms and legal interpretations that are adaptive, responsive and progressive to ensure legal protection and certainty for the parties. Keabsahan akta notaris sebagai akta otentik sangat bergantung pada pemenuhan prosedur formal, salah satunya adalah pencantuman tanda tangan notaris. Namun, dalam praktik kenotariatan, terdapat kondisi di mana notaris tidak mampu membubuhkan tanda tangan secara konvensional karena alasan kesehatan atau kendala fisik. Sementara itu, Undang-Undang Jabatan Notaris secara eksplisit mensyaratkan tanda tangan sebagai bagian dari keabsahan akta. Fenomena ini memunculkan praktik alternatif berupa pembubuhan cap jempol oleh notaris sebagai pengganti tanda tangan. Akan tetapi, UUJN belum secara eksplisit mengatur legalitas tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normative hukum positif mengenai tanda tangan notaris dan mengevaluasi kemungkinan cap jempol notaris diakui secara sah dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian status akta yang dibubuhi cap jempol oleh notaris. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma dan interpretasi hukum yang adaptif, responsif dan progresif untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Akibat Pemutusan Arus Listrik Sepihak Sudirga, I Made
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p14

Abstract

This study aims to analyze the unilateral power outage by PLN which is contrary to the principle of consumer protection and to determine the form of legal protection available to MSMEs for detrimental power outages. This study uses normative legal research, which aims to examine and analyze legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as consumers for the power outage carried out by the State Electricity Company (PLN). This study uses three approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. All legal materials obtained are analyzed descriptively-analystically. The results of this study indicate that the unilateral power outage by PLN can be considered contrary to the principle of consumer protection, especially if it is carried out without following fair, transparent procedures and procedures, and ignoring consumer rights to receive notification, the opportunity to file objections, and recovery if they suffer losses. Legal protection for MSMEs against detrimental power outages can be categorized into two main forms, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection aims to prevent power outages that can harm MSMEs through various monitoring and regulatory mechanisms. Repressive legal protection is available when power outages have occurred and caused losses to MSMEs. enelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku UMKM atas tindakan pemutusan listrik yang merugikan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai konsumen atas tindakan pemutusan arus listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, terutama apabila dilakukan tanpa mengikuti tata cara dan prosedur yang adil, transparan, serta mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan pemberitahuan, kesempatan menyampaikan keberatan, dan pemulihan apabila mengalami kerugian. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap tindakan pemutusan listrik yang merugikan dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pemutusan listrik yang dapat merugikan pelaku UMKM melalui berbagai mekanisme pengawasan dan regulasi. Perlindungan hukum represif tersedia ketika pemutusan listrik telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM.
Konflik Norma Delik Suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi serta Pengaruhnya dalam Penyusunan Dakwaan Darpawan, I Ketut; Yuliati, Yuliati; Cahyandari, Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p05

Abstract

The crime of bribery is regulated in several articles in Law Number 31 of 1999 as amended by Law 20 of 2001. This research aims to understand the differences in bribery crimes, in particular, between Article 5 paragraph (2) and Article 12B. This research uses a normative method, namely analyzing criminal provisions in the law and then analyzing the application of these criminal provisions in preparing indictments. After comparing one bribery criminal provision with another bribery criminal provision, it was found that there were overlapping and duplicated criminal provisions. Furthermore, the choice of bribery criminal provisions in preparing the indictment shows that there is the potential for unfair treatment between one defendant and another due to the existence of overlapping and duplicate criminal provisions. The author examines the formulation of the charges in two corruption cases, namely the case of Defendant Angelina Sondakh and the case of I Wayan Candra. For the type of alternative charges, the judge has an important role in determining which charges will be considered in accordance with the legal facts revealed in court, however, the application of criminal provisions must be truly in accordance with the actions committed by the defendant and the formulation of the crime, so that there is no disparity that is too sharp in the preparation of the charges, especially between one bribery crime and another, and provide legal certainty for the Defendant, especially for the sake of defense. In addition, overlapping and duplicated criminal provisions should be changed so that they are not misused in their application. Tindak pidana penyuapan diatur dalam beberapa Pasal di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Uncang nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan tindak pidana suap, khususnya, antara pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12B. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yakni menganalisis ketentuan pidana dalam undang-undang kemudian menganalisa penerapan ketentuan pidana tersebut dalam penyusunan dakwaan. Setelah dilakukan perbandingan antara satu ketentuan pidana suap dengan ketentuan pidana suap lainnya, ditemukan adanya ketentuan pidana yang tumpang tindih dan terduplikasi. Selanjutnya, pemilihan ketentuan pidana suap dalam penyusunan dakwaan menunjukkan bahwa terdapat potensi perlakuan yang tidak adil antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya dikarenakan adanya ketentuan pidana yang tumpeng tindih dan terduplikasi tersebut. Penulis meneliti formulasi dakwaan dua perkara korupsi yakni perkara dengan Terdakwa Angelina Sondakh dan perkara I Wayan Candra. Untuk jenis dakwaan alternatif, hakim memiliki peran penting dalam menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun demikian penerapan ketentuan pidana harus benar-benar sesuai antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan rumusan delik, sehingga tidak terjadi disparitas yang terlalu tajam dalam penyusunan dakwaan khususnya antara tindak pidana suap yang satu dengan yang lainnya, dan memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa terutama untuk kepentingan pembelaan. Selain itu, ketentuan-ketentuan pidana yang tumpang tindih dan terduplikasi seharusnya diubah agar tidak disalahgunakan dalam penerapannya.
Kegagalan Konstruksi yang Tidak di Jamin Asuransi Ditinjau dari Teori Tanggung Jawab Hukum Perdata Karnosaputra, Yanto; Murwadji, Tarsisius; Gultom, Elisatris
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p10

Abstract

The New The construction of the New Effluent Water Treatment Plant (EWTP) is a National Strategic Project aimed at managing crude oil industrial waste in accordance with prevailing regulations. However, the project failed at 98.84% completion due to a fire at the fuel tank prior to the handover phase. Legal issues subsequently arose, as the contractor neglected to renew the mandatory insurance coverage stipulated in the contract. This study aims to analyze the legal liability of the contractor for the uninsured project failure and to evaluate the legal consequences under Indonesia’s positive law, particularly Law No. 2 of 2017 on Construction Services and Law No. 1 of 2025 on State-Owned Enterprises (BUMN). The research employs a normative juridical approach, and the findings indicate that the contractor may be deemed in breach of contract (wanprestasi) under Article 1239 of the Indonesian Civil Code, leading to legal consequences including compensation for damages, delay penalties, and responsibility for project losses. The absence of insurance coverage invalidates any claim of force majeure and strengthens the contractor’s legal liability based on the pacta sunt servanda principle and risk management obligations within BUMN projects. This research underscores the critical importance of contractual compliance and risk mitigation through insurance protection as integral components in the execution of national infrastructure projects. Proyek pembangunan New Effluent Water Treatment Plant (EWTP) merupakan Proyek Strategis Nasional yang bertujuan mengelola limbah industri minyak mentah sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, proyek mengalami kegagalan saat progres mencapai 98,84%, akibat kebakaran Tangki BBM sebelum serah terima. Permasalahan hukum pun muncul karena kontraktor lalai dalam memperpanjang jaminan asuransi yang secara kontraktual diwajibkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum kontraktor atas kegagalan proyek yang tidak diasuransikan serta mengevaluasi akibat hukumnya berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontraktor dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, dengan konsekuensi hukum berupa kewajiban mengganti kerugian, membayar denda keterlambatan, serta tanggung jawab atas kerusakan proyek. Ketiadaan asuransi meniadakan pembelaan force majeure dan memperkuat tanggung jawab hukum kontraktor berdasarkan asas pacta sunt servanda serta prinsip pengelolaan risiko dalam proyek BUMN. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan kontraktual dan manajemen risiko melalui perlindungan asuransi sebagai bagian integral dalam pelaksanaan proyek konstruksi nasional.
Legal Awareness of Design Rights Registration For The Sasak Woven Fabric Industry Abdullah, Junaidi; Nubahai, Labib; Yaekaji, Aisyah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p01

Abstract

Sukarara Village in Central Lombok is known for its rich cultural heritage, particularly its unique and highly valued Sasak woven fabric motifs. However, this cultural potential has not been fully protected by law, especially in relation to industrial design rights. This study aims to analyze the legal protection of the moral and economic rights of the creators of Sasak woven fabric designs and to identify the factors influencing the legal awareness of design owners regarding the registration of industrial design rights. This research uses a qualitative method with a field research approach, collecting data directly from the local community and stakeholders in Sukarara Village. The findings indicate that legal protection of moral rights is crucial for preserving the recognition of the creator’s identity and the integrity of the design, while economic rights enable artisans to gain financial benefits from their designs. However, the legal awareness of the community regarding the importance of registering industrial design rights remains low. This is due to a lack of outreach, limited legal understanding, perceptions that the registration process is complicated and expensive, and a tendency to rely more on customary mechanisms. Factors influencing legal awareness include the level of legal knowledge, local legal culture, and economic incentives. Therefore, collaborative efforts are needed through culturally-based education, involvement of traditional leaders, simplification of legal procedures, and cost subsidies to encourage legal protection of Sasak woven designs and improve the welfare of the community. esa Sukarara di Lombok Tengah dikenal dengan kekayaan budaya berupa kain tenun motif khas Sasak yang unik dan bernilai tinggi. Namun, potensi budaya ini belum sepenuhnya terlindungi secara hukum, terutama terkait hak atas desain industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta desain kain tenun Sasak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pemilik desain terhadap pendaftaran hak desain industri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) melalui pengumpulan data langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan di Desa Sukarara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas hak moral penting untuk menjaga pengakuan terhadap identitas pencipta dan integritas desain, sementara hak ekonomi memungkinkan pengrajin memperoleh manfaat finansial dari desain tersebut. Namun, kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran hak desain industri masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pemahaman hukum yang minim, persepsi bahwa proses pendaftaran rumit dan mahal, serta kecenderungan masyarakat untuk lebih mengandalkan mekanisme adat. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum antara lain tingkat pemahaman hukum, budaya hukum lokal, dan insentif ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif melalui edukasi berbasis budaya, pelibatan tokoh adat, penyederhanaan prosedur hukum, dan subsidi biaya untuk mendorong perlindungan hukum terhadap desain tenun Sasak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembuatan Akta Pernyataan Terkait Akta Jual Beli yang Mengandung Unsur Nominee: Perspektif Tanggung Jawab Notaris Putri, Sekar Rizqi Triroosa; Kusumadara, Afifah; Rahmat Sjafi’i, R. Imam
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p15

Abstract

This study aims to determine and analyze the Notary's responsibility regarding the making of Notarial Power of Attorney to Sell and Deed of Statement indicated as a nominee Deed and legal protection for the parties related to the making of Notarial Power of Attorney to Sell and Deed of Statement containing nominee elements. Using a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, this study obtained the result that the Notary's responsibility regarding the making of notarial power of attorney to sell and deed of statement indicated as a nominee deed, namely the notary in carrying out his responsibility as the maker of the deed will be subject to sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws. Legal protection that can be carried out by the parties is repressive and preventive legal protection, namely preventive legal protection by making an agreement containing the rights and obligations of the parties, if the agreement is problematic, there are still legal protection efforts that can be taken by both parties, namely repressive legal protection. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggung jawab Notaris terkait pembuatan Akta Kuasa Menjual Notariil dan Akta Pernyataan yang terindikasi sebagai Akta nominee Serta perlindungan hukum terhadap para pihak terkait pembuatan Akta Kuasa Menjual Notariil dan Akta Pernyataan yang memuat unsur nominee. Menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptuan, penelitian ini memperoleh hasil bahwa Tanggung jawab notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual notarial dan akta pernyataan yang terindikasi sebagai akta nominee yaitu notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pembuat akta akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu perlindungan hukum represif dan preventif yaitu perlindungan hukum preventif dengan membuat perjanjian yang memuat hak dan kewajiban dari para pihak, apabila perjanjian tersebut bermasalah maka masih ada upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh kedua pihak yaitu perlindungan hukum represif.
Recognizing The Notary's Right of Verschoningsrecht to Maintain Confidentiality of Office in Judicial Proceedings Dantes, Komang Febrinayanti; Ananda Kusuma, Putu Riski
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p06

Abstract

find out and analyze the rules in the duties and positions of a Notary regarding the Notary's obligation to maintain the confidentiality of his position. In Article 16 Paragraph (1) letter F of the Notary Office Law Jo. Article 54 of the Notary Office Law states that a Notary has the right of denial. The right of refusal is the right not to speak related to the problem of the deed made by the Notary. The position held by a Notary is a position of trust, as someone who is entrusted, the Notary has rights and obligations, where the right of refusal/verschoningsrecht becomes the right to keep everything that is notified confidential, which is known to him as a Notary even though some are not included in the contents of the deed. The Law on the Position of Notary Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary gives a right of refusal to a Notary regarding the deeds he made. So the existence of the right of refusal raises juridical problems in the judicial process, where if the Notary is summoned as a witness in the trial, the Notary can use the right of refusal to keep the contents of the deed he made secret.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue