Articles
<![CDATA[LEGAL PROTECTION AGAINST SALE AND PURCHASE AGREEMENT OF BUILDING USE TITLE IN THE EVENT OF DEFAULT ]]>
<![CDATA[I Nyoman Gede Murdiana]]>;
<![CDATA[A.A.A.N Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.997 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p02
<![CDATA[An agreement will not always be able to run according to the agreement of the parties. Certain conditions can be found, such as, the occurrence of various things that result in an agreement cannot be implemented, namely the buy-back right by the seller which has been agreed upon and results in losses for the buyer and on a court decision that sentences the seller to carry out the agreement seven days after the verdict, but the implementation of the sale and purchase agreement has not yet been carried out. This paper examines the legal protection for the buyer against the sale and purchase agreement for building use rights in terms of default. This type of research is a normative juridical legal research applying a case study approach and statue approach. The preventive legal protection for the buyer, namely legal protection is by requesting for irrevocable power of attorney, referred to as absolute power of attorney. Meanwhile, repressive legal protection is legal protection after the occurrence of a dispute, namely based on the consideration of a judge's decision which can provide a sense of certainty and justice to the aggrieved buyer. Suatu perjanjian tidak selamanya akan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kondisi tertentu dapat ditemukan terjadinya berbagai hal yang berakibat suatu perjanjian tidak dilaksanakan yaitu dengan hak membeli kembali oleh penjual yang telah disepakati dan mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli dan atas putusan pengadilan yang menghukum pihak penjual untuk melaksanakan perjanjian tujuh hari setelah putusan, akan tetapi pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut belum juga terlaksana. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan hukum secara preventif bagi pihak pembeli yaitu perlindungan hukum yaitu permintaaan pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang disebut surat kuasa mutlak. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum setelah terjadinya sengketa yaitu berdasarkan pertimbangan putusan hakim yang bisa memberikan rasa kepastian dan keadilan terhadap pembeli yang dirugikan.]]>
<![CDATA[The Legal Status of Surrogacy Agreement According to Contract Law in Indonesia ]]>
<![CDATA[A.A.A.Ngr.Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Elly Sutrisni]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.694 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p03
<![CDATA[Indonesia does not yet have specific rules regarding surrogate mother or surrogacy agreement. The purpose of this paper is to analyze the position of surrogacy agreement according to contract law in Indonesia. It is a normative legal research that raising legal issues regarding the position of surrogacy agreement according to contract law in Indonesia. The results of the study showed that according to the elements of the legality of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Criminal Code, the surrogacy agreement did not fulfill the objective conditions of the agreement that entails a null and void. Besides, the surrogacy agreement did not fulfill the elements of propriety and custom and was prohibited by the Law]]>
<![CDATA[Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Dupa Harum Kekeran, Kabupaten Tabanan) ]]>
<![CDATA[A.A.A. Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Resti Anggreni]]>
<![CDATA[ PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa jenis lainnya. Agar menghindari sengketa merek seperti PT. MADURANA BALI CONFESCTION yang bekerjasama dengan PT. BALILAB untuk memproduksi segala jenis pakaian dengan menggunakan merek BALILAB. Merek BALILAB diklaim hak merek milik CV. BALILAB dengan bukti Sertifikat Merek Nomor : IDM000628603, yang dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia, tertanggal 18 Januari 2016 untuk merek BALILAB atas nama CV. BALILAB. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat adalah merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha di daerah Kabupaten Tabanan dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan merek kolektif Dupa Harum Kekeran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah Merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha di daerah Kabupaten Tabanan, selain merek kolektif dapat digunakan bersama-sama dan sebagai dasar perlindungan hukum dan dapat sebagai dasar pemasaran secara Bersama-sama produk yang dihasilkan, juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota yang terdaftar dalam merek kolektif tersebut. Pemerintah dalam memberikan perlindungan merek kolektif Dupa Harum Kekeran sudah sangat semaksimal mungkin dan sangat memperhatikan betul akan pentingnya perlindungan merek seperti Pemerintah yang sudah memangkas birokrasi pendaftaran merek, dan pendaftaran merek kini sudah bisa menggunakan sistem online penuh. Kata Kunci : Merek Kolektif , Pelindungan Merek, dan Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIHAK KONSINYOR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KONSINYASI PADA PT. DOWN TO EARTH ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.171 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i2.414
<![CDATA[PT. Down To Earth adalah salah satu perusahaan yang menerapkan sistem konsinyasi di Seminyak. Sistem konsinyasi didasarkan pada kepercayaan oleh pengirim melalui perjanjian yang dibuat oleh PT. Merendah. Namun dalam kenyataannya, terkadang ada masalah yang terjadi yang mengakibatkan pelanggaran kontrak. Berdasarkan catatan, ada tiga jenis pelanggaran kontrak dicatat, yang biasanya terjadi di (pengiriman produk, faktur diterima dan produk kerugian). Ini, atter perlu diselesaikan sehingga kita bisa menjaga hubungan baik yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sesuai kesepakatan yang sudah disepakati bersama oleh pihak-pihak stan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan akuntabilitas bagi pengirim dan pemahaman dalam menyelesaikan pelanggaran masalah kontrak. Tulisan ini ditulis dengan metode empiris dan teknik analisis data yang bersifat analitis deskriptif. Berdasarkan penelitian tentang perjanjian konsinyasi, masih banyak terjadi pelanggaran kontrak di PT. Down To Earth baik disebabkan oleh lokasi gudang yang sulit dijangkau oleh pengirim atau pengirim memiliki hubungan dekat dengan pemilik PT. Merendah. Sebagian besar pelanggaran masalah kontrak diselesaikan dengan metode non-litigasi yang merupakan negosiasi & mediasi.Kata Kunci: Perjanjian Konsinyasi, Pelanggaran Kontrak, dan Tanggung Jawab]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MENGATUR PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE) ]]>
<![CDATA[Amalia Rizky]]>;
<![CDATA[A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.273 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i1.2170
<![CDATA[Peningkatan penggunaan transaksi online tersebut tentunya dipicu dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis tidak perlu lagi datang ke toko/store yang biasanya dilakukan pada konsumen pada umumnya. Peningkatan penggunaan transaksi online yang demikian pesatnya tentu harus memperhatikan aspek perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa transaksi online (E-Commerce).Masalah yang timbul akhir-akhir ini seperti yang diberitakan pada newsdetik.com Rabu 12 November 2018 pukul 18.05 WIB, seorang perempuan yang di tangkap Polda Metro Jaya yang melakukan penipuan secara online dengan menggunakan akun instagram bebebags21199. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara mempromosikan barang-barang di akun tersebut lalu chatting secara pribadi antara Pelaku dan konsumen, dan setalah itu konsumen mentransfer uang seharga barang yang akan di beli, setelah konsumen mentransfer uang, pelaku tidak mengirim barang tersebut. Pada akhirnya konsumen melapor ke Polda Metro Jaya dan menagkap pelaku tersebut dan pelaku mengakui mengambil keuntungan dari penipuan dari bisnis online ini sebesar 600.000.000,- dan ancaman hukumannya 4 tahun penjara.Terhadap kasus tersebut semestinya konsumen mendapatkan perlindungan hukum secara pasti agar tidak kasus seprti di atas dan pemerintah harus berperan aktif dalam memberantas kejahatan di dalam dunia maya dalam hal transaksi online dengan cara melakukan perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan pelaku usaha yang melakukan penipuan secara online disini semestinya di berikan hukuman yang tegas.Kata Kunci : Transaksi Online, Perlindungan Konsumen, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DARI ANCAMAN KEJAHATAN PERBANKAN SKIMMING MELALUI LAYANAN ELECTRONIC BANKING (STUDI KASUS DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR WILAYAH DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Ketut Partha Cahyadi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.022 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2208
<![CDATA[Fenomena kejahatan perbankan dewasa ini semakin canggih apalagi yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi berbasis komputer dan jaringan internet. Pembobolan rekening nasabah bermodus skimming melalui fasilitas electronic banking merupakan salah satu tindak kejahatan perbankan yang dapat merugikan nasabah. Pada tanggal 10 November 2016 telah dituangkan dalam media masa online Radar Lombok dengan judul berita Kerugian Skimming BRI Rp.2,7 Milyar. Berita tersebut menjelaskan bahwa telah terjadinya kasus pembobolan rekening dengan bermodus skimming (pencurian data). Nasabah yang dirugikan dalam kasus tersebut dapat dipastikan sebanyak 515 orang. Melihat hal tersebut, pimpinan wilayah BRI Denpasar telah memastikan bahwa adanya kasus tersebut untuk ditangani dan ditindaklanjuti. Setelah ditindak lanjuti 463 orang atau sekitar 90 persen dana kerugian nasabah telah di kembalikan oleh pihak Bank dengan nilai nominal yang mencapai Rp. 1,9 Milliar. Aksi skimming yang telah dilakukan pelaku dengan memasang alat berupa skimmer dan kamera pada perangkat mesin ATM menjadikan kartu dan PIN nasabah yang melakukan transaksi dapat terbaca. Sehingga pelaku melakukan penggandaan kartu dan melakukan transaksi penarikan melalui kartu ATM palsu. Rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan permasalahan tesebut yaitu, (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dari ancaman kejahatan perbankan skimming di Bank Rakyat Indonesia kantor wilayah Denpasar? (2) Bagaimana upaya penyelesaian antara pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan skimming?. Penelitian ini berjenis penelitian secara hukum normatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab, dan teori penyelesaian sengketa sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam menggunakan fasilitas electronic banking di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya penyelesaian pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan skimming yaitu, pihak bank menyelesaikan kasus dengan nasabah melalui penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan proses mediasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Proses Jual Beli Hak atas Tanah dengan Pembiayaan Kredit Bank ]]>
<![CDATA[A. A.A Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Dea Widya Karisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.779 KB)
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i2.4620
<![CDATA[Adanya Jaminan perjanjian akan menimbulkan jaminan khusus yang berupa jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan atau hipotik. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Pemberian atau pembebanan hak tanggungan adalah perjanjian kebendaan yang terdiri dari rangkaian perbuatan hukum dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sampai dengan dilakukannya pendaftaran dengan mendapatkan sertifikat hak tanggungan dari Kantor Pertanahan. Tujuannya untuk mengetahui Hak Tanggungan merupakan jaminan karena adanya perjanjian lebih dahulu antara kreditur dengan debitur. metode penelitian dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dengan cara inventarisasi kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum untuk memperoleh penjelasan dari seluruh permasalahan. Teknis Analisis Data menggunakan analisis deskripsi, dan kontruksi yang selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis yang di angkat dalam tesis ini menunjukan bahwa Implementasi Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pembiayaan Kredit Dari Bank dikaitkan dengan kasus pada putusan pengadilan nomor 635K/Pdt.G/2020 bahwa setiap transaksi yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah dalam pembiayaan kredit bank harus melalui pengecekan secara pasti dan kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur sepakat mengikatkan diri secara bersama sama dalam perjanjian kredit dan dengan legalitas yang jelas. Sehingga keamanan jaminan debitur dapat terjaga guna menghindari permasalahan hukum seperti kasus yang ada dalam putusan pengadilan nomor 635K/Pdt.G/2020.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM JUAL BELI TANAH ]]>
<![CDATA[I Wayan Risky Widnyana]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 7 No 1 (2022): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v7i1.876
<![CDATA[Land has a very important role for human life because everyone needs land during life until death. Land in Indonesia has a very important role to support life in society. The need for land will increase along with the growth of the population, all of whom need land to live and continue their lives, therefore there are more and more processes of buying and selling land, but in the process of buying and selling land there is still a breach of contract in the sale and purchase agreement. after the sale and purchase process should proceed to the land registration process to obtain a certificate, but this has not been done. The importance of registering land that has changed ownership so that the plot of land has legal certainty and avoids a dispute.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION OF INTERIOR DESIGN IN INDUSTRIAL DESIGN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Sadnyini]]>;
<![CDATA[I Gede Putu Agus Wistama Putra]]>;
<![CDATA[A.A.A.Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda]]>
<![CDATA[ NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.6.1.3614.27-37
<![CDATA[Intellectual property is creativity that results from human thought in order to meet the needs and welfare of human life. Currently, IPR issues are widely discussed in the context of international issues. IPR includes two parts, namely Copyrights and Industrial Property Rights. Industrial property rights include patents, industrial designs, integrated circuits layout designs, trade secrets, geographic indications, trademarks and plant variety protection (PVP). Interior design is part of industrial design. Interior design has experienced significant developments in recent years, including in Indonesia. Problems that arises is plagiarisms done by imitating or using the "similarity" of an interior design that already has an industrial design certificate without any permission from the design owner. This study aims to find out the legal protection of interior design in the intellectual property rights of industrial design and the legal basis used by judges in deciding industrial design rights disputes. The result of this study showed that the legal protection of interior design in the intellectual property rights of industrial design involved two legal protections; they are preventive legal protections and repressive legal protections. Furthermore, Gustav Radbruch's theory of legal ideals is used as a legal basis in deciding cases of disputes over industrial design rights based on justice, benefits, and legal certainty in the case of industrial design disputes Ecosfera Room.]]>
<![CDATA[SOSIALIASI HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar) ]]>
<![CDATA[AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.594 KB)
<![CDATA[Keberadaan UKM di Kabupaten Gianyar sangat beragam tidak saja dalam bentuk makanan-makanan tradisional khas Gianyar tapi juga tersebar dalam berbagai usaha kreatif. Bahwa Kebijakan Pemerintah jelas, per 31 Desember 2015 telah dibuka MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean, sehingga berdampak pada peredaran lalulintas perdagangan yang akan melibatkan berbagai Negara dan melintasi batas-batas Negara, termasuk mungkin akan datang ke Bali khususnya Gianyar, akan masuk para pengusaha asing untuk ikut berkompetisi dengan para UKM yang telah ada. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha kecil terhadap hak merek dan hak cipta, serta upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam memeberikan perlindungan hukum kepada kelompok usaha kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan hukum dan pendampingan pendafaptaran hak merek dan hak cipta. Hasil penyuluhan mengemukakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta dan hak merek masih rendah oleh karena itu perlu ada upaya perlindungan hukum bagi para UKM yang ada di Kabupaten Gianyar.]]>
