Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 664 Documents

18 19 20 21 22

KEBERADAAN PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS DENGAN SISTEM TELECONFERENCE TERKAIT JARINGAN BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF CYBER LAW Ni Ketut Supasti Dharmawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : University of Udayana

In Indonesia, the General meeting of Shareholder through teleconference mechanism can be conducted under the provision of Article 77 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. This teleconferencing mechanism allows all participants to see and to hear each other as well as to participate in the teleconference meeting. There is legal vacuum with regard to position of shareholders in the General Meeting by teleconference mechanism, especially in the case of network problems. However, by analogy with the legal construct of the provisions of Article 90 of the Company Law can be stated that the position of shareholders continues to be recognized as a legal subject who has legal right and has valid votes counted even if the minutes of the meeting have not been signed electronically because internet network problem as long as treatise or the minute of General Meeting of shareholders is made by notarial deed and shall be signed by the Notary who made the deed.

IMPLIKASI YURIDIS FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILEGALISASI SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI) Ida Bagus Gede Partha Suwirya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : University of Udayana

Writing this journal aims to analyze the credit agreement of the bank between the bank as a creditor with the Civil Servants as the debtor who uses a photocopy of the Decree of the Appointment of Civil Servants who are legalized as collateral. This journal is prepared using empirical juridical research method and the approach used is case approach and concept approach. Based on the results of this study it is known that the Bank piahk dare to receive a copy of the Decree of the Appointment of Civil Servants who are legalized as collateral in the credit agreement using the juridical basis of credit analysis 5c which is the basic principle of bank credit analysis based on the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 Concerning Banking. Photocopy of a legalized appointment letter of civil servants belonging to movable and intangible objects that can be used as collateral based on the classification of legal guarantees because it has economic value in the form of slip of gajih civil servants. Trust to the debtor is the foundation of the bank providing credit funds. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kredit bank antara pihak bank selaku kreditor dengan pihak Pegawai Negeri Sipil selaku debitor yang menggunakan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi sebagai agunan. Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa piahk Bank berani menerima fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit dengan menggunakan dasar yuridis yaitu analisis kredit 5c yang merupakan prinsip dasar analisis kredit bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi termasuk ke dalam benda bergerak dan tidak berwujud yang dapat dijadikan agunan berdasarkan klasifikasi hukum jaminan karena memiliki nilai ekonomis berupa petikan slip gajih pegawai negeri sipil. Kepercayaan kepada debitor merupakan dasar pihak bank memberikan dana kredit.

Comparative Study Mekanisme Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Inggris Putu Oka Surya Atmaja
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : University of Udayana

Conventional law of proving the record of a person's conversation (tapping results) is not yet accepted as evidence in the court. Along with technological developments, criminal law also began to evolve so the way to prove difficult criminal act also evolve following it, this development technology also affecting the methods to gain evidence such as, the result of wiretapping (recording of conversations) in the form of recordings of speech, electronic data and other types of data is now acceptable and used in evidence in court. The purpose of this study is to compare and find out about the Criminal Classification in each of the countries that are the object of this research, and the tapping mechanisms that apply to each country's legal system, both Indonesia and the UK. In this Research used Normative Research Method, with 2 approaches, statute approach, and comparative approach. The results of this study illustrate that For now in Indonesia there is no clear wiretapping mechanism set out in one Act since the wiretapping mechanisms are restored to agencies requiring information. With so many authorities / agencies granting permission to tackle various laws in Indonesia from the Chief of Police, the Attorney General, the Chairman of the Court and the Chairman of the KPK (Commission Against Corruption), make no control mechanism against the tapping information obtained, and will be harmful if the information is misused. If we compare with the United Kingdom, legislation governing electronic communication interception is regulated only in 1 (one) Act. Menurut hukum pembuktian yang konvensional, hasil rekaman percakapan seseorang (hasil penyadapan) belum dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan, namun kini penyadapan kerap digunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi, hukum pidana pun mulai berkembang sehinga cara-cara pembuktian terhadap tindak pidana yang sulit dibuktikan juga berkembang, hingga hasil dari penyadapan (rekaman pembicaraan) berupa data rekaman pembicaraan, data elektronik, dan jenis data lainnya kini dapat diterima dan digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan mengetahui mengenai klasifikasi tindak pidana dan mekanisme penyadapan yang berlaku berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan Inggris. Dalam Penelitian ini digunakan Metode Penelitian Normatif, dengan 2 pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa belum ada mekanisme penyadapan yang jelas yang diatur dalam satu UU di Indonesia, karena mekanisme penyadapan dikembalikan lagi kepada instansi yang membutuhkan informasi. Inggris mengklasifikasikan suatu tindak pidana berdasarkan derajat kesalahannya, namun Indonesia menggolongkan tindak pidana menjadi 2 (dua) kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Banyaknya otoritas/ instansi yang memberikan ijin untuk melakukan penyadapan di berbagai UU di Indonesia mulai dari Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Pengadilan dan Ketua KPK (kolektif), membuat tidak adanya mekanisme control terhadap informasi penyadapan yang diperoleh, dan akan membahayakan jika informasi tersebut disalahgunakan. Jika dibandingkan dengan Negara Inggris, perundang-undangan yang mengatur tentang intersepsi komunikasi elektronik hanya diatur dalam 1 (satu) UU.

PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLRI MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB (DISKRESI) Made Suteja
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 2 (2013)
Publisher : University of Udayana

ABSTRACTFunction of control and authority of the Police of the Republic ofIndonesia related to the aspects of preemptive, preventive, and repressive. One ofduties of the Police of the Republic of Indonesia as the state's instrument and lawenforcer in maintain the law repressively to help the Department of Justiceespecially in the field of criminal law the Police as the investigator andinvestigating offrcer can carry out other action according to law which isresponsible or discretion.The formal legalistically arrangement about the police discretion inKUHAP (Article 5 subsection (1) letter a number 4 and Article 7 subsection (1)letter j) and the Law No.2 1n2002 about the Police of the Republic of Indonesia inArticle 16 subsection (1) letter I and subsection (2) and Article 18 subsection (1)and subsection (2) which is written and implicated widely so it makes this becomea blur norm of law, and it needs an interpretation in the application. The discretionarrangement seems to emerge the disharmonious of law norm. To avoid thedeviation of the discretion implementation in the future the norm arrangement hasto be harmonized through the law construction to the articles of the arrangementby reevaluating and reformulating them by the legislative institution.The type ofresearch to be used to research the substance of discretion bythe police in this scientific work is the normative law research or doctrinal lawresearch. Police discretion needs an internal and extemal monitoring from therelated institution including monitoring ftom the society especially the victim.Deviation of discretion will emerge a risk due to law and lawresponsibility by the person who does the discretion. The law responsible can be aresponsibility of criminal, civil Iaw and administration law. Deviation ofdiscretion action as the result of the wide range of discretion scope and there is nomeasurement or criterion of discretion forms that can be done by the Police as areference in action which is arranged in legislation.The study and analysis of police discretion upon the problems presented isreviewed by the law principles, expertise doctrine, formal basic and law theoriessuch as law system theory, law harmonious theory, progressive law theory,authority theory and monitoring theory. The theoretical perspective study issupported by empirical law materials and descriptive description of the writer.

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK PENDATANG DENGAN MELIBATKAN DESA PAKRAMAN A.A.Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Population has been a complex problem in development these days, especially in Denpasar, rapid population growth with limited support and capacity is the main problem. In conncetion to that, this research is aiming to find out 2 (two) things: first, to know juridical regulation for migrants in Denpasar. Second, to know about the involment of Pakraman Village (Customary Village) in managing migrants. This research uses statute approach. According to research it is concluded that: first, to anticipate rapid population growth or manage migrants in legal area of Denpasar, Government of Denpasar bases its authority in 1945 Constitution of the Repulic of Indonesia, Law Number 23 of 2014, Law Number 23 of 2006 as amended in Law Number 24 of 2013, Local Government of Bali Act Number 10 of 1998, Local Government of Bali Act Number 3 of 2001, Local Government Act Number 5 of 2014 concerning Amendement of Local Government Act of Denpasar Number 6 of 1996 concerning Framework Implementation for Population Registration in Population Management Information System, Mayor Act Number 593 of 2000 concerning Migrants Management. This act is also amended to Mayor Act Number 610 of 2002 concerning Amandement of Mayor Act Number 539 of 2000. Second, the involment of Pakraman village in managing migrants in Denpasar is regulated under the said Local Government Act, Mayor Act and Agreement between Government with Pakraman Village in Denpasar. The regulation is clear, giving the village authority to manage migrants in accordance to local customary law in force (awig-awig). This Research recommends that a clearer regulation in awig-awig and implementation of policies concerning migrants management is needed. Masalah kependudukan telah menjadi persoalan yang sangat kompleks dalam perkembangan dewasa ini, khususnya di Kota Denpasar, pertumbuhan penduduk sangat pesat dengan daya dukung serta daya tampung sangat terbatas menjadi persoalan utama. Berhubungan dengan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 2 (dua) hal yaitu : pertama, untuk mengetahui pengaturan secara yuridis penduduk pendatang di Kota Denpasar. Kedua, untuk mengetahui mengenai keterlibatan desa pakraman dalam pengendalian penduduk pendatang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, untuk mengantisipasi ledakan kependudukan ataupun pengendalian penduduk pendatang di wilayah hukum Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar mendasarkan kewenangannya dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014, UU 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Perda Provinsi Bali 10 Tahun 1998, Perda Provinsi Bali 3 Tahun 2001, Perda 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan (SIMDUK), Keputusan Walikota Nomor 593 Taun 2000 tentang Penertiban Penduduk Pendatang. Keputusan ini juga terjadi perubahan yaitu Keputusan Walikota Denpasar Nomor 610 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 539 Tahun 2000. Kedua, mengenai pelibatan Desa Pakraman dalam pengendalian penduduk pendatang di Kota Denpasar diatur secara jelas di dalam Perda, Keputusan Walikota dan Kesepakatan Kerja sama antara Pihak Kedinasan dengan Pihak Desa Pakraman di Kota Denpasar. Pengaturan secara jelas keterlibatan Desa Pakraman, memberikan otoritas kepada Desa Pakraman dalam pengendalian Penduduk pendatang sesuai dengan awig-awig desa pakraman setempat. Rekomendasi penelitian adalah perlu adanya pengaturan lebih jelas dalam awig-awig desa pakraman dan penerapan kebijakan-kebijakan hukum yang sungguh-sungguh terkait dengan pengendalian penduduk pendatang.

Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman I Ketut Sudantra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

On 2017, Minister of Agrarian Affair and Spatial/Head of National Land Agency of Indonesia enacted a decision that point desa pakraman on Bali Province as communal owner right subject of the land. That decision was causing a certain implication that important to study. This research was aimed to discuss implication of those decisions on the position of land owned by desa pakraman in Bali. This research was carried out through a normative legal study method with using statute approach, conceptual approach, and historical approach. On behalfs of discussion of a problem, this research use source on a form of legal material (primary and secondary) and non-legal material. After going through discussion and analysis, finally, it can be concluded that the Minister’s Decision above can have both positive and negative implication on the position of desa pakraman’s land in Bali. The positive implication has happened because that decision can give legal certainty and certainty of right on a position of desa pakraman’s land (tanah druwe desa). On the flipside, the application of that Minister’s Decision can have negative implication if desa pakraman’s lands that were been given to a member of desa pakraman (krama desa), which were tanah pekarangan desa and tanah ayahan desa, were registered as owned individually by the member of desa pakraman. Tahun 2017 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan keputusan yang menunjuk desa pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek hak pemilikan bersama (komunal) atas tanah. Keputusan Menteri itu menimbulkan implikasi tertentu yang penting diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implikasi Keputusan Menteri di atas terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman di Bali. Penelitian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Untuk kepentingan pembahasan masalah, dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum (primer dan sekunder) dan bahan-bahan non-hukum. Setelah melalui pembahasan dan analisis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa Keputusan Menteri di atas dapat berimplikasi positif dan negatif terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman di Bali. Implikasi positif terjadi karena Keputusan Menteri tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman (tanah druwe desa). Di sisi lain, pelaksanaan Keputusan Menteri tersebut dapat berimplikasi negatif apabila tanah-tanah milik desa pakraman yang telah diserahkan pengelolaannya kepada perseorangan anggota desa pakraman (krama desa), yaitu tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa, didaftarkan atas nama perseorangan anggota desa pakraman.

EFEKTIFITAS PENERAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) Kadek Krisna Sintia Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 3 (2014)
Publisher : University of Udayana

Research on the effectiveness and the application of criminal sanctions and punishment in addition to return financial losses caused by corruption ( case study at the Denpasar District Court ) aims to describe and analyze deeply, about the effectiveness of additional punishment, including the return of financial loss caused by corruption. In addition, this study also aims to determine and assess the constraints in the implementation of court decisions related to the return of financial loss. Based on this articles, the question that is whether the application of additional criminal sanction and punishment, including the return of state losses can be effective pursuant to the provisions of Article 18 of Law No. 31 Year of 1999 on Eradication of Corruption Jo . Law No. 20 year of 2001 on the Amendment of the Law No. 31 Year of 1999 on Eradication of Corruption. The method used in this research is the method of empirical juridical legal research of the descriptive research using primary and secondary data sources by document studying and interview techniques as well as articles related to the issues. Based on the research that has been done, it can be seen that the application of the additional sanction and punishment, including the return of state losses have applied but unfortunately have not been able to be effective in the aim of recovery effort of state losses due to corruption, and reduce the amount of corruption that occurred in the Denpasar District Court Jurisdiction . It is based on the data corruption cases in the year of 2012 increased from 20 cases to 25 cases in 2013. Returns of state losses in 2012 - 2013 amounted Rp.871.273.192 which is the corruption amount cases in the year of 2010 - 2011 . While the corruption cases in the year of 2012 – 2013, until recent time there are no recorded return of state losses. The constraints in the implementation of the court decisions related to the return of state losses, is convicted assets and property that has been transfered, multiple population administration, and duration of the judicial process to verdict and binding execution to be carried out .

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-017/PUU-I/2003 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK DIPILIH I Ketut Ngastawa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

Paper that had the title: "Juridical implications of the Constitutional Court Decision Number 011-017/PUU-I/2003 on the Legal Protection for the Rights to be Eelected." This explores two issues: 1) how the legal protection of the settings selected in the state system of Indonesia ; 2) what are juridical implications of the Constitutional Court Decision Number 011-017/PUU-I/2003 on the legal protection for the rights to be elected. To solve both problems, this paper uses normative legal research methods. Approach being used is the statute approach, case approach, and a conceptual approach. Further legal materials collected were identified and analyzed using descriptive analysis techniques. Legal protection for the right to be elected in the state system of Indonesia can be traced from the 1945 opening, the articles in the body of the 1945 Constitution, Article 27 paragraph (1), Article 28D (1) and paragraph (3) and Article 28 paragraph (3) 1945 Second Amendment, MPR Decree Number XVII/MPR/1998, Article 43 of Law Number 39 of 1999, Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Discussion of the juridical implications of the Constitutional Court Decision Number 011-017/PUU-I/2003 on the legal protection for the rights to be elected have been included: a) only on the juridical implications of representative institutions no longer marked with specified requirements as stipulated in Article 60 letter g of Law Number 12 Year 2003 in Law Number 10 Year 2008; b) juridical implications of the political field for the right to be elected is the absence of any discriminatory treatment in legislative product formed by the House of Representatives and the President as well as products of other legislation forward.

PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERAMPASAN ILLICIT ENRICHMENT KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA A.A Mirah Endraswari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

The way to prevention of corruption is to use the reversal burden of proof system to the official public wealth that is not fair ( illicit enrichment ), but in the implementation there is an indication against violation of human rights. This research will be discuss how rule about the reversal burden of proof in the penal law system of Indonesia ? and how to application the reversal burden of proof in deprivation the illicit enrichment which is related with the human rights ?. Method used in this research is normative law research. Data analysis is conducted on primary and secondary law materials and then comparing those both as well were processed and presented by descriptive analysis. Related norm about the reversal burden of proof system now is regulated in act No. 31 of 1999, act No 20 of 2001 and act No. 8 of 2010, but the character of reversal burden of proof system in Indonesia still limited because it can only be used during the trials. Then related illicit enrichment norm is not regulated in Indonesia act’s, while Indonesia has been ratified about illicit enrichment in Article 20 UNCAC. The pros and cons related to the implementation of reversal burden of proof to illicit enrichment it happens because it is considered to against of human rights, which is related to the principle of presumption of innocence and non – self incrimination. However, with regard to other legal principles and consider the interests of the wider, the regulation of the illicit enrichment should be regulated in the provisions of the law in Indonesia. Considering the purpose of the law it self is fighting corruption, money laundering and optimize return on assets of criminals who gained from the crime. Penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang sifatnya luar biasa (extraordinary crime ) membutuhkan penanganan yang sifatnya luar biasa pula. Adapun cara yang dapat ditempuh yaitu dengan menerapan sistem pembuktian terbalik terhadap kekayaan pejabat Negara yang dimiliki secara tidak sah ( illicit enrichment ), namun dalam pelaksanaannya terdapat indikasi bahwa akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia ( HAM ). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan terkait pembuktian terbalik yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia ? dan bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perampasan terhadap illicit enrichment dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ( HAM ) ?. Metode dalam penelitian ini menggunaan penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini difokuskan pada hukum positif serta sumber bahan hukum baik berasal dari primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif analisis. Terkait tentang pengaturan sistem pembuktian terbalik saat ini telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi serta Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun sifatnya masih terbatas karena penggunaanya hanya dapat dilakukan pada saat persidangan saja. Sedangkan pengaturan terkait illicit enrichment saat ini belum diatur dalam ketentuan perundang – undangan, padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi ketentuan illicit enrichment sebagaimana ketentuan Pasal 20 UNCAC. Pro dan kontra terkait penerapan pembuktian terbalik pada illicit enrichment karena ada indikasi bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia ( HAM ) khususnya pada asas presumption of innocence dan non – self incrimination. Meskipun demikian, dengan memperhatikan prinsip hukum lainnya serta untuk kepentingan yang lebih luas maka pengaturan illicit enrichment sudah seharusnya diatur dalam ketentuan perundang – undangan di Indonesia. Mengingat tujuan pengaturannya itu sendiri yakni demi memberantas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang serta pengembalian aset - aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan yang Mendapat Perlakuan Diskriminatif Sang Ayu Ditapraja Adipatni
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

Tourism which is one of leading sectors in Bali island in increasing the state budget must provide an assurance of human rights protection to both domestic and foreign tourists, since in the provision of Article 5 letter b and g the Law No.10 the year 2009 regarding Tourism, stating that tourism is organized based on the principle of upholding human rights and adhere to world tourism ethical code as well as international agreement. In order to uphold justice and respect for Human Rights, it is better than in tourism, discrimination treatment must be eliminated. The problems being encountered is how about legal protection for tourists who are getting discriminative treatment and how about law enforcement toward tourists who are getting discriminative treatment. This study used normative legal research, by using statute approach and case approach. Study shows that in Tourism Law, it is not regulated regarding the sanction to discriminative treatment, so in accordance with case approach, the applicable one is general rule in Indonesian Penal Code (KUHP) that is in Article 170 paragraph (1) and (2) and it is adjusted with main duty by Police Department as law enforcer then the procedure of criminal justice is being adjusted to Indonesian Penal Code (KUHAP) which is starting from probing, investigation, prosecution, trial in the court up until legal verdict. Kegiatan pariwisata yang merupakan salah satu andalan di Pulau Bali dalam meningkatkan anggaran pendapatan negara harus memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia pada wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, karena dalam ketentuan Pasal 5 huruf b dan g Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional. Demi menjunjung tinggi keadilan rasa hormat pada Hak Asasi Manusia sebaiknya dalam berwisata perlakuan diskriminasi harus dihilangkan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap wisatawan yang mendapat perlakuan diskriminatif dan bagaimana penegakan hukum terhadap wisatawan yang mendapat perlakuan diskriminatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Kepariwisataan tidak mengatur mengenai sanksi perlakuan diskriminatif maka sesuai dengan pendekatan kasus yang berlaku adalah aturan umum di dalam KUHP yaitu Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP dan disesuaikan dengan tugas pokok kepolisian sebagai penegak hukum maka prosedur peradilan pidananya disesuaikan pada KUHAP yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dijatuhkan putusan.

Page 20 of 67 | Total Record : 664

18 19 20 21 22

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA