Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 664 Documents

20 21 22 23 24

PENERAPAN HUKUM RESPONSIF MENJADIKAN KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM I Putu Gede Darmawan Hadi S
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : University of Udayana

Currently, the policy made by the government will always support the political interests of the government itself, regardless of the interests of the community. A good policy is a policy that can respond and meet the interests, aspirations and social needs of the community so that all aspects must work together. In addition, government policy is expected to prevent violations of the law, because efforts to prevent violations of the law is better than crack or Hank dropped punishment to the offender. By building a national integrity system in government institutions is very useful for the fight against corruption in various forms at various levels. Attorney as law enforcement also plays a role in combating corruption should respond actively so that the desires of society so that the level of corruption in Indonesia decreased can be realized. Criminal punishment to the perpetrators of corruption is a form of repressive law enforcement response, the law does not consider the interests of those who governed / regulated by these laws. This study uses the method of normative legal research, which aims to identify and understand more deeply about the role of the Prosecutor in preventing corruption as well as people's expectations and understanding of the policies applied to the Prosecutor to support the government in preventing corruption. Saat ini, kebijakan yang dibuat pemerintah akan selalu mendukung kepentingan politik pemerintah itu sendiri, terlepas dari kepentingan masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat merespon dan memenuhi kepentingan, aspirasi dan kebutuhan sosial masyarakat sehingga segala aspek harus bekerja sama secara bersinergi. Selain itu, kebijakan pemerintah diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum, karena upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum lebih baik dari pada menindak atau mejatuhkan hukuman bagi si pelanggar. Dengan membangun sistem integritas nasional pada lembaga-lembaga pemerintahan sangat berguna untuk upaya melawan korupsi dalam berbagai bentuk di berbagai tingkatan. Jaksa selaku penegak hukum yang juga berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi haruslah merespon secara aktif sehingga keinginan masyarakat supaya tingkat korupsi di Indonesia menurun dapat terwujud. Penjatuhan pidana kepada pelaku-pelaku korupsi merupakan salah satu bentuk respon penegakan hukum secara represif, yaitu hukum yang tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah/diatur oleh hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang peran Kejaksaan dalam mencegah terjadinya korupsi sebagaimana harapan masyarakat dan memahami tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan Kejaksaan untuk mendukung pemerintah dalam mencegah korupsi.

Society Differentiation, Can Human Rights be Protected?: Critical Study of the Tribes Castration on Community (Case Study of Laporo Buton) Birkah Latif; Agung Syaputra; Nurul Zashkia; Rifda Aprilia Rusfayanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : University of Udayana

In administering a country based on the rule of law, the main element is the enforcement of human rights. In every country still found, there are discriminatory discriminations against citizens, both those that are needed from state actions, and those needed from the community. With the existence of a convention on the protection of special human rights, the state must approve and protect its citizens. Problems that occur in pluralistic Indonesia is in preventing the social life in community. The research method of the paper is an empirical juridical method to answer whether Indonesia handling the enforcement of human rights and review human rights protection in Indonesia when dealing with communities which holding customary law in their community. If the practice of customary law turns out there is discriminatory practices against the tribe or sub-tribe in it, then how does the state uphold human rights?

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DAN KENAKALAN SISWA SMA : SUATU KAJIAN TENTANG PENERAPAN TEORI KONTROL SOSIAL DAN KEARIFAN LOKAL DI BALI Gde Made Swardhana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : University of Udayana

Juvenile delinquency is a symptom of social and has raised concerns among parents in particular and society in general. These forms of behavior such as child delinquency abuse of narcotic and psychotropic drugs, free sex, fights among teenagers of the village, street racing, began to adorn the Balinese order changes gradually. These symptoms seem to always just show itself as an actual problem that is typical in each period of time and therefore be interesting to be examined. Community structure that changes caused by pressure or offered options that ultimately became plural and multicultural Bali. Resolution of the problem certainly must be associated with a Balinese local wisdom itself. The problem is formulated: (1) why the theory of social control is the most appropriate theory used to cope with children's Misbehavior in Bali?; (2) How the pattern of juvenile delinquency prevention in Bali with the use of local wisdom? The approach used in this study is the non doctrinal approach (socio-legal approach). In principle the socio-legal study is the study of the law, based on social sciences methodology in the broad sense. This research included in aggregate research tradition between qualitative research and quantitative research is often known for its mix of research, with the perspective approach to Criminology. (1) the theory of social control, as compared to the theory of social disorganization theories of deviant behavior in criminology, social control theory most appropriate use in tackling child because, while a strong social bonds between the children with peers, peer group, parents, school teachers, community leaders, religious figures, children undoubtedly will not do deviate behavior. Although his theory of social control in the West but its implementation against children in Bali is more focused than the other theories are, of course, the addition of the elements contained in the theory of social control, such as Attachment, Commitment, Involvement, and Belief, is associated with the local wisdom Balinese people strongly support the strengthening of social control theory; (2) the pattern of juvenile delinquency prevention in General to use the model of non-penal and penal. The pattern of non penal in tackling child delinquency through local wisdom like tri hita karana, tri kaya parisudha, tri tat twam asi, and others, the Balinese social control can prevent or cope with a minimum of child delinquency in Bali.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA Ni Nyoman Muryatini
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Penggunaan sarana mesin Anjungan Tunai Mandiri semakin meningkat. Begitu juga dengan kasus kejahatan terutama yang berkaitan dengan pembobolan rekening nasabah melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri sehingga nasabah mengalami kerugian. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimanakah tanggungjawab pihak bank atas kerugian yang diderita konsumen akibat pembobolan rekeningnya melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri? dan bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah terkait pembobolan rekeningnya melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri? Hasil penelitian bahwa apabila nasabah mengalami masalah dalam penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri jika mesin Anjungan Tunai Mandiri telah mengalami gangguan atau mengalami kerusakan maka bank akan bertanggungjawab memberikan ganti rugi, apabila dalam proses penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri tersebut kesalahan berada pada pihak nasabah maka bank tidak akan bertanggung jawab atas resiko kerugian yang dialami oleh nasabah. Perlindungan hukum yang dapat diberikan berpedoman pada Undang-undang Perbankan dan juga Undang-undang Perlindungan Konsumen.

SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KANTOR STAF PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DAN KEMENTERIAN KOORDINATOR NEGARA Ni Luh Putri Santika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 3 (2016)
Publisher : University of Udayana

This paper entitled “Authority Dispute Between The Office of Presidential Staff with the Vice President and also Minister of State Coordinator”. This paper uses normative analytical method with the statute approach and case approach. The Office of Presidential Staff is a new institution that born through Presidential Decree No. 26 of 2015. The chief of Presidential Staff was given authority by This Presidentian Decree to take control of the program priorities. It means that The Office of Presidential Staff have authority to make any programs and also do controlling and evaluating the ministers as routinely. Certainly this could potentially lead to dispute the authority with the Vice President and also Minister of State Coordinator. Presidential Staff’s authority can not be bigger than Vice President, Minister of State Coordinator and also the ministers of state, because the authority expansion of the chief of Presidential Staff would reduce the authority of the Vice President and also Minister of State Coordinator. Establishment of the Office of Presidential Staff is the prerogative of the president in accordance with The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia but the authority which is granted to The Office of Presidential Staff is not in accordance with the constitution and legislation, especially in the law concerning the state ministries and the law concerning the Formation of Law and Regulations. President should reassess the institutional functions of Presidential aide. The burden and responsibility of government should be enclosed by the Cabinet and ministry-level agencies.Makalah ini berjudul "Sengketa Kewenangan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Wakil Presiden dan Kementerian Koordinator Negara ". Makalah ini menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Kantor Staf Presiden adalah lembaga baru yang lahir melalui Perpres Nomor 26 Tahun 2015. Perpres tersebut memberikan kewenangan kepada kepala Staf Kepresidenan untuk ikut mengendalikan program prioritas. Kewenangan tersebut juga berarti bahwa lembaga ini berwenang untuk membuat program sekaligus mengendalikan dan mengevaluasi rutin menteri-menteri. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan dengan wakil presiden dan kewenangan yang dimiliki menteri koordinator. Kewenangan Staf Presiden tidak boleh lebih tinggi dari Wakil Presiden, menteri koordinator, dan menteri-menteri lainnya karena dengan diperluasnya kewenangan Kepala Staf Presiden akan mereduksi kewenangan Wakil Presiden dan para menteri koordinator. Pembentukan Kantor Staf Presiden merupakan hak prerogratif presiden yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 namun Kewenangan yang diberikan kepada Kantor Staf Presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama dalam UU Kementerian Negara dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Presiden semestinya mengkaji kembali fungsi kelembagaan pembantu presiden. Seharusnya beban dan tanggung jawab pemerintahan seharusnya sudah terwadahi dengan adanya pemerintah di Kabinet dan badan-badan setingkat kementerian.

Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia Nur Hafizal Hasanah; Eko Soponyono
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : University of Udayana

The sexual offense against children is a serious crime and an act of violation against human rights. One of the government is an attempt to anticipate the increase of sexual offense against children is to release Perpu No 1 of 2016 second amendment of UU No 23 of 2002 about child protection. Perpu No. 1 is then passed into UU No. 17 of 2016 about stipulation of Perpu No. 1 of 2016. The regulation of the Perpu is about the denunciation of the perpetrator of a sexual offense, an especially sexual offense against children. The perpu also regulates the existence of criminal sanction and action sanction. The action referred to in the Perpu in the form of chemical castration and accompanied by rehabilitation. Research method uses normative research method by using the Statue approach and the analytical and conceptual approach. the implementation of chemistry castration is considered a violation of human rights. Penalties through castration can be qualified as a cruel and inhuman punishment and not in accordance with Indonesia's constitution and commitment in the field of human rights. The provision of article 28G paragraph (2) of the Indonesian constitution states that "everyone has the right to be free from torture and degrading treatment of human dignity". Implementation of chemistry castration punishment is only oriented to retaliation that can make the perpetrator lose confidence to reunite with the community. Chemical castration punishment is not in line with the objective of the criminal law that is the maintenance of community solidarity. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran HAM. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Dalam Perpu tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu tersebut berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dilihat dari perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep. Pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Hukum kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yaitu adanya pemeliharaan solidaritas masyarakat.

IJIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT OLEH MODAL ASING BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PENAMAAN RUMAH SAKIT Ayu Prilia Diantari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : University of Udayana

The establishment of the hospital takes no small amount of capital and therefore theestablishment of the hospital does not relu out the possibility of the cooperation between foreigninvestors with local investors, the establishment of hospital procedures by foreign investors isregulated in health minister 147/MENKES/PER/2010 about the hospital licensing.The parties will establish a hospital must comply with the regulations contained in thearticles of ministerial regulation 147/MENKES/PER/2010.Regulation of the minister of healty in the attachment 147/MENKES/PER/2010 number 6mentioned for naming the hospital may not use language/foreign terms such as : “aninternational, world-class, global, but the reality in Bali and more hospital are using language/foreign terms in the naming of the hospital.

PENGENDALIAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA OLEH NARAPIDANA DARI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) I Gede Artha; I Wayan Wiryawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

Drug smuggling by high and sophisticated operation mode recently was able reach theprisoner which is as society prison status. Law enforcement officer especially the police inconducted their function as law enforcement to the prisoner that involved in drug smuggling,in disclosure and sttlement their case (investigation step) did not easy because the prisonerwas a society in prison encironment. There are two problem in this research : 1. why theconected and correlated of the legal system for drug ? 2. Why the drug smuggling is highoperation by the prisoner which is as society prison status and to up from in the prison ?The result of this research show that the law enforcement to the doer drug smuggling bythe law enforcer. Should faced ethic code profesion society, there for it was impossible forthe law the optimize of law enforcement by law enforcer to the doer of drug smuggling inprisoner society such as intern and extern efforts, where the intern effort include increasethe coordination function and cooperation between the law enforcement especially with theprison officers.

TIDAK DIBAYARNYA UANG PENGGANTI OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR KUPANG Sepriyanto Thobias Tuka
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017)
Publisher : University of Udayana

Corruption is an extraordinary crime for causing losses to the state and violate the rights of social and economic communities. Mode used is also increasingly diverse and sophisticated. Corruption has resulted in poverty so that the perpetrators of corruption should be subject to punishment for compensation. Due to corruption that occurred during this time in addition to harming the country also hamper the continuity of national development. Criminal purpose is for the payment of compensation by weighing possible to convict the criminals that they are a deterrent as well in order to restore the state's financial lost due to an act of corruption (refer to Article 18 of Law No. 31 of 1999). The main problem raised in this study is why the failure to apply for compensation to the criminal defendant corruption. The purpose of this study was to determine the cause of the failure to apply for compensation to the criminal defendant corruption. To collect the data required in this study conducted interviews / questionnaires containing gives a list of questions studied in accordance with aspects along with literature. The data obtained in the study processed and analyzed by descriptive qualitative, solving will contain data and documents related to this study. The results of this study are: the judge in his decision not to impose criminal defendant payment of compensation to the corruption because the judges weigh under Article 18 of Law No. 31 of 1999 and one by one element in the provision of primary charges that elements of any person, element unlawfully, the element acts to enrich themselves or someone else or a corporation, or a state financial harm element of the country's economy, the provisions of Article 55 paragraph (1) to-1 of the Criminal Code and the provisions of Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena menyebabkan terjadinya kerugian negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Modus yang digunakan juga semakin beragam dan canggih. Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan negara juga menghambat kelangsungan pembangunan nasional. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi (menunjuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Permasalahan pokok yang diangkat pada penelitian ini adalah mengapa tidak diterapkannya pidana pembayaran uang pengganti kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak diterapkannya pidana pembayaran uang pengganti kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan wawancara / memberikan kuisioner yang berisi daftar pertanyaan sesuai dengan aspek yang diteliti beserta studi pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, pemecahan akan berisi data dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini antara lain : hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti kepada terdakwa tindak pidana korupsi karena majelis hakim menimbang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 satu per satu unsur dan ketentuan dalam dakwaan primer yaitu unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Iustika Puspita Sari; Ahyuni Yunus
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : University of Udayana

This study aims to analyze the problems of the Company's Responsibility towards Fulfilling the Wages of Employees in the Bankruptcy Boedel Delivery Process; And to find out the factors that inhibit the prior rights of fulfilling the wages of workers in the process of bankruptcy in Boedel. The study used the Normative-Empirical Legal Research method. The Results of the Study Show That: First: The Responsibility of the Company for the Fulfillment of Workers' Rights in the Process of Bankruptcy Boedel Giving Based on the Emergence of Rights and Obligations Between Entrepreneurs and Workers Poured in Work Agreements as Strong Engagement for the Fulfillment of Rights and Obligations (Achievements ) Each Party. Legal Protection of Workers' Rights in the Process of Bankruptcy Boedel Giving Can Be Taken Through 3 (Three) Ways, Namely: 1. Strengthening the Position of the Priority Rights of the Workers / Laborers in the Law, Especially the Bank Law; Second: Factors that Inhibit the Priority Rights of Fulfillment of Workers' Rights in the Process of Bankruptcy Boedel Giving Is Weak Supervision, Absence of Sanction Enforcement and Lack of Transparency in the Process of Bankruptcy of Boedel Companies Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit; Serta Untuk Mengetahui Faktor Yang Menghambat Hak Mendahulu Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit. Penelitian menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: Pertama: Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Adalah Berdasar Pada Timbulnya Hak Dan Kewajiban Antara Pengusaha Dan Pekerja Yang Dituangkan Dalam Perjanjian Kerja Sebagai Perikatan Yang Kuat Untuk Pemenuhan Hak Dan Kewajiban (Prestasi) Masing-Masing Pihak. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Pekerja (Buruh) Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Dapat Ditempuh Melalui 3 (Tiga) Cara, Yakni: 1. Mempertegas Kedudukan Hak Mendahulu Pihak Pekerja/Buruh Dalam Undang-Undang, Khususnya Undang-Undang Kepailtan; Kedua: Faktor Yang Menghambat Hak Mendahulu Pemenuhan Hak-Hak Pekerja (Buruh) Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit Adalah Lemahnya Pengawasan, Tidak Adanya Penegakan Sanksi Serta Kurangnya Transparansi Dalam Proses Pemberesan Boedel Perusahaan Pailit.

Page 22 of 67 | Total Record : 664

20 21 22 23 24

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA