Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

jmhu
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : 25023101 EISSN : 2302528X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat

Arjuna Subject : -

Articles 664 Documents

19 20 21 22 23

KORELASI PENGATURAN UPAH DENGAN INVESTASI DI INDONESIA noor faiz
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 3 (2017)
Publisher : University of Udayana

Wages regulating system is one of the things that affect investment because business actors expect to gain maximum profit with minimal cost. This study aims to determine the correlation of wage policy and investment in Indonesia. Type of research used in this research is normative / doctrinal legal research with legal approach. From this study it can be seen that to create a balance between wage rights and business actor’s interests, the government sets wages regulation that protect workers based on the needs of decent living with attention to productivity and economic growth. The wage system needs to be developed considering the balance between achievement or productivity, worker needs and company capacity. Pengaturan upah merupakan salah satu hal yang dapat memengaruhi investasi karena lazimnya pelaku usaha mengharapkan memperoleh keuntungan maksimal dengan modal minimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengupahan terkait dengan investasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa untuk menciptakan keseimbangan hak upah dengan kepentingan pelaku usaha, pemerintah menetapkan pengaturan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktivitas kerja, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan.

Pengelolaan Dana Desa Berbasis Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Arman Arman; M. Gaussyah; Darmawan Darmawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : University of Udayana

Various problems caused financial problems that are not good in various regions, for example, allocation or expenditure of Regional Fund funds that are not appropriate, suspension of members who are not optimal, and accountability of the use of funds that can not be adjusted and several other things that are excluded. This research aims to determine the concept of good governance, which intended for villages fund are based on laws and regulations and principle good governance. This method uses a type of research an empirical juridical method with an analytical perspective. Based on the results of the study show that the management of village funds can’t normally run in based on good governance, seen from accountability, transparency, and participation in management. This is proven, that whole stakeholder involves development planning deliberations. Then the village aid fund is not by the laws and regulations of the invitation, in this case, each use of Village implementation assistance funds is around 80% has been done because the user must be by the rules that have been determined. But in its implementation there are still individuals working in the management of village funds, meaning that they are not disciplined in carrying out administration, so the implementation has not been maximized. Berbagai masalah timbul karena pengelolaan Dana Desa yang kurang baik di berbagai daerah, misalnya: pengalokasian atau pembelanjaan dana Dana-Desa yang tidak tepat, penyerapan anggaran yang tidak maksimal, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tidak akurat serta beberapa hal lain yang mengakibatkan pemenuhan hak-hak masyarakat masih ada yang terkesampingkan. Tujuan penelitian mengetahui dan menjelaskan konsep good governance, apakah Pengelolaan dana desa di Gayo Lues sudah sesuai dengan asas good governance. Metode penelitian ini merupakan metode yuridis empiris dengan melakukan pendekatan preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengelolaan dana desa belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Good Governance, dilihat dari akuntabilitas, transparansi dan partisipatif dalam pengelolaannya. Hal ini terbukti, bahwa sebagian masyarakat tidak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) dalam perencanaan. Kemudian pengelolaan dana Desa belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini setiap penggunaan dalam melaksanakan kegiatan dana Desa sekitar 80% sudah dilakukan, karena dalam penggunaan harus selalu mengikuti regulasi yang telah ditentukan. Namun dalam implementasinya masih terjadinya individu-individu yang bekerja dalam pengelolaan dana desa, artinya tidak disiplin dalam menjalankan administrasi, sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

KONSEPSI DAN APLIKASI PIDANA MATI DALAM PERADILAN DI INDONESIA I Made Pasek Budiawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Imposition of the death penalty by the judge in the criminal justice process Indonesia still remains a debate among groups that agread with the group that oppose it. But in some laws for special crimes such as terrorism, corruption, narcotics, psychotropic substances, and a human rights capital punishment is still regulated, as well as of the criminal code and the concept of the criminal code by 2015 capital punishment is still based. The existence of the group that did not agree with the conception and application of this dying, argued that human life bussiness, my God, not the man to lift the perspective of the scientific criminal law that a death penalty still exists in all criminal acts by perpetrators of crimes with widespread impact as well as detrimental to the wider community the research for criminal santions was important to examine the existence of the norms of law as a basic for corrector by maximum capital punishment in Indonesia. Penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam proses peradilan pidana Indonesia masih tetap menjadi perdebatan antara kelompok yang setuju dengan kelompok yang menentangnya. Namun dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus seperti terorisme, korupsi, narkotika, psikotropika dan peradilan hak asasi manusia pidana mati masih diatur, begitu juga KUHP dan konsep KUHP tahun 2015 pidana mati masih tetap dicanangkan. Adanya kelompok yang tidak setuju dengan konsepsi dan aplikasi pidana mati ini berdalih bahwa nyawa manusia menjadi urusan Tuhan, bukan menjadi kewenangan manusia untuk mencabutnya. Perspektif keilmuan hukum pidana bahwa pidana mati masih eksis untuk diberlakukan sepanjang tindak pidana yang dilakukan pelaku menyangkut kejahatan luar biasa dengan dampak luas serta merugikan masyarakat luas. Penelitian terhadap sanksi pidana mati penting dilakukan guna meneliti keberadaan norma hukum sebagai dasar pembenar dijatuhkannya pidana mati ini di Indonesia.

PENGATURAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 I Gede Prima Praja Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : University of Udayana

This article have title is “The Arrangement of Time Limit of Registration of Fiducia Guarantee in the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee”. The issue in this article on how is Arrangement of Time Limit of Registration of Fiducia Guarantee in the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee. This study is normative law research. That is law research that based on secondary data (literature data). The approach have been applied in this study were statue approach that is the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee, fact approach, and analytic and conceptual approach. Then analysis technique was by using descriptive, interpretation and argumentation. The result showed, first: the law number 42 in 1999 on fiducia guarantee start from article 11 until 18. it is not clearly describe on time limit of registration of fiducia guarantee, so that it can arise uncertainty of law. Recommendation can be submitted that in order to demand of law certainty, orderliness, and useful in order to protect the public as user of fiducia guarantee institution, hence limit time of registration of fiducia guarantee need to be arranged strickly in the Law number 42 in 1999 on fiducia guarantee

IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB NEGARA BERKAITAN DENGAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR BAGI WARGA NEGARA DI DESA TERPENCIL KABUPATEN BANGLI Ni Ketut Sri Utari; I Made Udiana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

The purpose of this study is to analyze the implementation of Article 31 (2) of the Constitution 1945 concerning the right of education for citizens, especially in remote village of Bangli Regency, Bali Province. The type of this research is empirical legal research. The study showed that the Government has provided a central school in one building both for elementary and junior high school so called “Satap” (School in one roof) in order to fulfill its constitutional obligation for the people in slop of mountains in the remote village of Bangli Regency. For this efforts are supported by education funding of the National Government distributes budget operational school (BOS), grants of educational facilities from Government Budget of Bali Province (APBD Bali) as well as Block Grand from the National Government Budget (APBN). However, those budgets are still considered relatively very small. For the better implementation of the right of education, therefore the efforts of government need to be improved as well as budgeting for the remote village should be prioritized, increased and supervised

EKSISTENSI PARALEGAL DALAM MENGOPTIMALKAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Gede Agung Wirawan Nusantara
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : University of Udayana

The provision of legal aid is based on the principle of equality before the law. Access to legal aid is seen as a human right. One legal aid according to the Act No. 16 of 2011 concerning Legal Aid is a paralegal, but the laws are not set on the definition and duties of paralegals in providing legal aid. This study examines two issues namely juridical legitimacy of paralegal in the national legal order and the authority of paralegals in providing legal aid to the poor. This research is a normative legal research that examine the vagueness of the norms regarding the provision of paralegal. Primary legal materials in the form of legislation, while secondary legal material in the form of books related to this issue. Legal materials collected through library research. Paralegal juridical legitimacy in the national legal order contained in Article 9 and Article 10 of the Act No. 16 of 2011 on Legal Aid. Paralegal be one of relief. Paralegal only authorized to provide legal assistance to cases settled by non-litigation. Paralegals can also provide legal counseling and perform the preparation of the report. Pemberian bantuan hukum didasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum. Akses bantuan hukum dipandang sebagai hak asasi manusia. Bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merumuskan tentang peran paralegal, tapi undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai definisi dan tugas paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Paralegal diartikan secara legitimasi yuridis dalam tatanan hukum nasional yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Perumusan Undang-undang memposisikan Paralegal hanya berwenang untuk memberikan bantuan hukum dalam proses kasus yang diselesaikan dengan metode non-litigasi dan juga Paralegal juga dapat memberikan penyuluhan hukum dan melakukan persiapan laporan. Penelitian ini menguji dua isu yaitu legitimasi yuridis dari paralegal dalam tatanan hukum nasional dan otoritas paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti ketidakjelasan norma-norma tentang pemberian bantuan hukum oleh paralegal. Bahan hukum primer berupa undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku yang terkait dengan masalah ini. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Criminal Sanction for Users of Pornographic Content on Internet Sites: A Pornographic Law Perspecive Ferry Irawan Febriansyah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

Inside the internet, information becomes something very important and really life. Mobility is so fast and can be downloaded, produced, and then uploaded again. The internet network is one of the most popular information sources today. Many internet users access pornographic websites because these pornographic websites supported by the development of rapid internet. The purpose of this study is to review Pornographic Law related to cyberporn. This criminal act is called Cyberporn. Given the enormous impact that is caused by the act of pornography, especially on the internet site, the government legalized the bill against pornography into pornography law with clear criminal provisions. This research method using normative law research method, with a normative juridical approach related to pornography. In relation to this type of research is a normative legal research, then the source of legal material used is the legislation. In accordance with this type of research, the analysis used is a normative juridical analysis that relies on the ability of legal argumentation, legal interpretation, and legal reasoning related to criminal provisions in pornography law. From the results of research have found that criminal provisions in the law number 44 of 2008 on pornography is quite clear that everyone who access on porn sites on the internet threatened with criminal sanctions. Juridically, criminal provisions in pornography law provide legal certainty is quite clear.

Pengantar mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum di Masyarakat Ricca Anggraeni; Endra Wijaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 4 (2019)
Publisher : University of Udayana

Gramsci’s concept of hegemony tries to explain how modern capitalist society has been organized. Although he did not explain about law particularly, but his study on hegemony is relevant and usefull to the study of law untill now. This paper focuses on how to understand the concept of hegemony and use it in field of the study of law. To examine the focus of this study, conceptual approach is used, and some points of argumentations in this study are based on several scholars’ opinions related to concept of hegemony. This study concludes that hegemony could be understood as the way to how certain social group obtains its authority persuasively, and then leads others to give its consensus to hegemonic social group. This point could help to understand about the working and binding force of authority and law in the society. Besides that, the concept of hegemony could also become a kind of tool in understanding the dynamic of law, such as how could law becomes a tool of social engineering, or how, at the end, law is obeyed by the society. Konsep hegemoni dari Gramsci berupaya menjelaskan bagaimana masyarakat pada tahap kapitalis modern diorganisasikan. Gramsci memang tidak secara khusus membahas persoalan hukum, namun kajian hegemoninya ternyata relevan juga bagi kajian di bidang hukum. Tujuan kajian atau pembahasan dalam artikel ini diarahkan kepada persoalan memahami konsep hegemoni, dan kemudian, bagaimanakah hegemoni ini, sebagai sebuah konsep atau teori, dapat berguna di dalam kajian bidang hukum. Pembahasan kedua hal tersebut menggunakan metode pendekatan konseptual, dengan bersandar pada beberapa pendapat sarjana. Kajian ini menyimpulkan bahwa hegemoni dapat dipahami sebagai cara bagaimana suatu kelompok sosial memperoleh pengaruh (kekuasaan) melalui cara-cara yang lebih persuasif, dengan menggiring kelompok sosial lain (yang dikuasai) untuk memberikan persetujuannya (konsensus) kepada kelompok sosial yang menguasai. Poin ini bisa membantu untuk memahami otoritas dan hukum yang bekerja serta mengikat masyarakat. Selain itu, hegemoni dapat pula digunakan sebagai alat bantu dalam memahami fenomena yang terjadi dalam bidang hukum, seperti bagaimana hukum itu dapat berperan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, atau bagaimana hukum itu pada akhirnya dipatuhi oleh masyarakat.

TUGAS DAN KEWENANGAN POLRESTA DENPASAR DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN KARYA CIPTA LAGU DI KOTA DENPASAR I Putu Carlos Dolesgit
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 2 (2013)
Publisher : University of Udayana

In the era of globalization, on one hand, the law protection of intellectual property right increasingly has a very important meaning, especially in the field both nationally and international trades. On the other hand, the law enforcement of intellectual property rights, both substantive factor (the statutory rules) and cultural factors of community law (the law of consciousness), the role of law enforcers is also important in achieving the effectiveness of a rule in the framework of the statutory copyright law enforcement of songs in Denpasar which is, in fact, hijacking song copyright works seems that it cannot be prevented successfully. So it should be questioned what factors are causing the law enforcers, in this case the resort police investigators of Denpasar less able to prevent infringement of copyright songs in the region of Denpasar.Through the methods of empirical data collected through the questionaries’ and interviews then analyzed and finally a conclusion was drawn which states that the mechanism of Denpasar police resort in tackling piracy in copyrighted songs in Denpasar was conducted pre-emptively, preventively and repressively, but because some factors are not met in an effort to track copyright piracy prevention, the legal protection of copyrighted songs can not be achieved optimally. This is due to two factors, namely internal factors and external factors.

URGENSI DAN PENGATURAN UU TENTANG CONTEMPT OF COURT UNTUK MENJAMIN HARKAT, MARTABAT DAN WIBAWA PERADILAN Aditya Wisnu Mulyadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : University of Udayana

The phenomenon of the Contempt of Court is an event that is rife in Indonesia lately. It is considered to reduce the dignity, majesty and authority of the judiciary and its apparatus. Particularly the dignity and authority of the judge. Attitudes and actions displayed by the search for justice, legal practitioners, the press, political and social organizations, NGOs, academics, judicial commission, as well as various other parties in such a way can be categorized injure the dignity, majesty and authority of the judiciary, good attitude and actions directed against the judicial process, judicial officials, as well as court decisions. Lack of strict legal instruments and adequate to serve as guidelines and benchmarks to judge such a phenomenon is made Contempt of Court always the case. View of the judge is an arm of God would have been contrary to Contempt of Court. The judge in charge of prosecuting and providing justice for justice seekers should not accept the bad treatments. This study is based on normative research method using statutory approach and conceptual approaches. Legislation that used is Law No. 4 of 1985 on the Supreme Court, Code of criminal law, the law book of the law of criminal procedure, the draft book of the Criminal Justice Act 2012 and draft the Code of Criminal Procedure 2012. This research is expected to contribute significantly for the creation benchmarks and appropriate guidelines in terms of the establishment of regulations and legislation on Contempt of Court Act

Page 21 of 67 | Total Record : 664

19 20 21 22 23

Filter by Year

2012 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA