JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Articles
664 Documents
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN NASIONAL TIMOR LESTE TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DILI ]]>
<![CDATA[Hernanes Delfim Alves Silva]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (440.327 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i02.p09
<![CDATA[Household violence as an internal household issue, public issues are in handle openly through law mechanism. In response to the increasing cases of household violence, the Timor leste government then also formulate it as one of the common offenses in constitution number 7 of 2010 about household violence. This is a research by using empirical law research method, the result found two things, firstly, the special unit for the handling of victim of household violence within the scope of the national police of Timor Leste does not yet have an adequate law basis in regulating its duties and responsibilities, because the authority of the special unit is delegatively derived from the general authority owned by national police investigation agency. Second, even if there is no special law umbrella, the special unit still carries out its duties and responsibilities even if it is inadequate. The absence of special law umbrella and inadequate task and responsibilities of special unit unsupported by human resources. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan internal rumah tangga semata, persoalan publik ditangani secara terbuka melalui mekanisme hukum. Menyikapi meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Timor Leste juga kemudian merumuskannya sebagai salah satu delik umum dalam Undag-undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empirik, hasil menemukan dua hal. Pertama, Unit Khusus Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkup Kepolisian Nasional Timor Leste belum memiliki landasan hukum yang memadai dalam mengatur tugas dan tanggungjawabnya, karena kewenangan dimiliki unit khusus secara delegatif sebagai turunan dari kewenangan umum yang dimiliki oleh Badan Investigasi Kepolisian Nasional Timor Leste. Kedua, sekalipun tidak memiliki payung hukum khusus, namun Unit Khusus tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sekalipun tidak memadai. ketiadaan payung hukum khusus, ketidakmemadaian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab unit khusus tidak didukung oleh sumberdaya manusia]]>
<![CDATA[Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law ]]>
<![CDATA[Edwar Edwar]]>;
<![CDATA[Faisal A.Rani]]>;
<![CDATA[Dahlan Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (438.746 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p05
<![CDATA[Notary has the authority to make authentic deeds and has authority in making, agreements and stipulations that are required for those concerned to be stated in an authentic deed that if legal problems occur by a notary then the inspection must be obtained from the Honorary Board of Notary. which resulted in the examination contradicting principle equality before the law. After the issuance of Act No. 2 of 2014 Notary Position, notary publication by law enforcers must obtain permission from MKN which creates legal discrimination. The problem examined is how the position of the notary as a witness is related to the deed or letter under the hand made by him to the judicial process. The aim is finding out how the position of the Notary a witness is related to the deed or letter under his hand made against the judicial process. The results his research were the position of the notary a witness related to the deed he made based on the Notary Position Law resulting in legal proceedings being hampered due to waiting for permission from the Honorary Board of Notaries. In connection with the above procedure, it is indicated that the calling of a notary by law enforcers must be licensed by the Honorary Board of Notaries not in accordance with the concept of equality before the law. Notaris memiliki suatu kewenangan dalam membuat akta otentik serta memiliki wewenang dalam pembuatan, perjanjian serta penetapan yang diwajibkan bagi yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik yang apabila terjadi permasalahan hukum yang dilakukan oleh notaris maka untuk pemeriksaannya harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris. yang mengakibatkan pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan equality before the law. Setelah keluarnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 , pemanggilan notaris oleh aparat hukum ada izin dari MKN yang menimbulkan diskriminasi hukum. Permasalahannya yang dikaji adalah Bagaimanakah kedudukan notaris sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proses peradilan. Tujuannya adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Notaris sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proses peradilan. Hasil penelitiannya adalah kedudukan notaries sebagai saksi terkait dengan akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undan Jabatan Notaris mengakibatkan proses hukum terhambat akibat menunggu izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sehubungan dengan prosedur tersebut diatas menunjukkan bahwa pemanggilan notaris oleh penegak hukum harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris tidak sesuai dengan Konsep equality before the law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN GOLPUT DALAM PERSPEKTIF HAM ]]>
<![CDATA[Made Bakti]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.53 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p06
<![CDATA[The existence of non-voters in the election to get the pros and cons in the community. Most people support but some of the group refused. In this study discussed the How arethe implications ofabstentions in the democracy development in Indonesia? How is the human rights protection of the non-voters? This research is a normative legal materials sourced from primary and secondary legal materials. Legal materials collected qualitatively processed. Legal materials processing results are presented in descriptive analysis. Abstentions implications in the development of democracy in Indonesia is a hallmark of democracy itself that is the freedom to argue. Not voting is a choice that must be respected in a democracy in Indonesia. Protection of human rights of non-voters must be done by the state, the law and every person as the option to be non-voters are part of the political rights of the born first-generation rights. Rights in the first generation is not ruled out. Society needs to see that non-voters is an option that must be respected in democratic life. Option to not choose (non-voters) should be defined as a human right in the legislation in Indonesia.]]>
<![CDATA[BENTUK-BENTUK DIGITAL SIGNATURE YANG SAH DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Wayan Ariadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.456 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p16
<![CDATA[Teknologi informatika menjadi salah satu isu hukum di Indonesia karena keamanan system informasi mempengaruhi jalannya transaksi elektronik, sehingga perlu untuk menempatkan tanda tangan pada transaksi elektronik unutk memastikan validitas seperti beberapa transaksi secara kertas. Tujuan dari peneletian ini adalah untuk menentukan bentuk tanda tangan digital dalam transaksi elektronik adalah sah. Penelitian jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Tanda tangan yang dapat menjamin transaksi elektronik sehingga bias menjadi bukti hukum adalah tanda tangan elektronik atau digital, bentuk tanda tangan elektronik adalah password; scan tanda tangan atau diketik naman; tombol ok atau tombol menerima; biometrik; dan penggunaan tanda tangan elektronik lainnya dari enkripsi berbasis pesan (tanda tangan digital)]]>
<![CDATA[KEWENANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[I Made ari Permadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.125 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p02
<![CDATA[National economic development as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 organized by the principles of sustainable development and environmentally friendly. Development activities by various human activities have a direct impact on the capacity of the environment, resulting in a shift in the balance of the environment and use of natural resources that is disproportionate and inefficient, lack of awareness of the company as the private sector in environmental management program, causing environmental problems. The environment is a very important part in the human life cycle. Good environment and health is a human right process outlined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (1945), in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution to formulate any person entitled prosperous life physically and mentally, residing, and earn a good living environment and healthy and receive medical care. Spirit of regional autonomy in the governance of the Republic of Indonesia has brought changes and the relationship of authority between the central and local governments, including in the field of environmental protection and management. That environmental quality is declining has threatened the survival of life of humans and other living creatures so that should be the protection and management of the environment seriously and consistently by all stakeholders. Pollution is one of the problems that arose from the development of these technologies. To maintain the preservation of the environment, criminal and administrative sanctions is one deterrent effect in order to preserve the environment.Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kegiatan pembangunan dengan berbagai aktivitas manusia mempunyai pengaruh langsung terhadap daya dukung lingkungan, sehingga terjadi pergeseran keseimbangan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak proporsional dan tidak efisien, kurangnya kesadaran perusahaan sebagai sektor swasta dalam program pengelolaan lingkungan hidup, menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merumuskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pencemaran merupakan salah satu permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi tersebut. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, sanksi administrasi dan sanksi pidana merupakan salah satu efek jera guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Ella Apryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.336 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p07
<![CDATA[About forest fires that occured almost every year in Indonesia, especially in Riau, UUPPLH has regulated them in Article 69 paragraph (1) sub-paragraph h, but in paragraph (2) stipulated provisions on the allowance of forest fires but with restrictions, each regulation containing different human rights. These provisions seem to be the conflict of norm. This study uses normative research methods because it puts the norm system as the object of research. This research aimed to analyze human rights perspective in Article 69 paragraph (1) sub-paragraph h and Article 69 paragraph (2), also the nature of human rights arrangements related to environmental rights and cultural rights in Article 69 paragraph (1) letter h and paragraph (2) UUPPLH. Tentang kebakaran hutan yang hampir tiap tahun terjadi di Indonesia khususnya di Riau, UUPPLH telah mengaturnya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, namun pada ayat (2) diatur ketentuan mengenai bolehnya dilakukan pembakaran hutan namun dengan pembatasan, dimana kedua ketentuan tersebut masing-masing bermuatan HAM yang berbeda. Ketentuan tersebut seakan merupakan norma yang konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sebab menempatkan sistem norma sebagai objek kajian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perspektif HAM dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 69 ayat (2) serta hakikat pengaturan HAM terkait dengan hak-hak atas lingkungan dan hak-hak atas budaya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UUPPLH.]]>
<![CDATA[KONSEP PERIJINAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Miarmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (74.347 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p08
<![CDATA[The need for a healthy and sustainable environment into hope everyone all the time. The development of rapid development as a result of the fulfillment of the needs of life with varying levels of need have an impact on the use and management of the environment. Based on this paradigm and the use of environmental management is expected to meet the needs of the present without compromising the rights needs of future generations. Governments in the concept of the welfare state law permitted to intervene in an effort to meet the public welfare through licensing instrument is intended as a means of preventing the destruction of the environment.]]>
<![CDATA[PARIWISATA SEKSUAL ANAK : UPAYA PERLINDUNGAN ANAK BERKAITAN DENGAN SEX CHILD TOURISM ]]>
<![CDATA[Izzah Amila Faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.979 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p01
<![CDATA[Tourism is the one of the main revenue in Indonesia. A large of number tourists comes to Indonesia every day with the different country, culture and aim. Base on our international visitor that come from different country, they bring together with their culture when visit Indonesia. Therefore tourism has the positive and negative impact for our culture. As Indo people we have to keep save our basic identity from the acculturation. But in other hand tourism have some negative effect. Child Sex tourism is the issue of this paper and become one of the phenomena that occur in Indonesian tourism. Even though Indonesia have the national and international regulation that protect child from sex exploitation, but in the real life still find the same issue regarding child sex tourism. The purpose of this research is to find and identify the factor that be the main cause of child sex tourism to be able to conclude the efforts of legal protection rights of children and also against sex child tourism practice and protect the from any kind of sexual crime practice. As we know that the children are our future generation that must be protected all of their rights. Law enforcement officers together with the government need more improvement efforts to against sexual crime practice specialy that happen with the children in Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM PENGALIHAN PIUTANG DARI KLIEN KEPADA PERUSAHAAN FACTOR DALAM KEGIATAN ANJAK PIUTANG ]]>
<![CDATA[Anak Agung Putu Krisna Putra]]>;
<![CDATA[I Made Udiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.721 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p03
<![CDATA[Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan pengertian dari anjak piutang yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan anjak piutang ini dapat dijadikan alternatif bagi pelaku bisnis untuk membantu pembiayaan perusahaan untuk memperlancar aliran pendanaan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik mampu bersaing untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk yang akan diberikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kegiatan usaha anjak piutang yaitu Klien, customer dan perusahaan factor. Klien merupakan perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan. Customer adalah pihak yang berhutang kepada penjual piutang (klien). Sedangkan Perusahaan Factor, yaitu perusahaan yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam kegiatan anjak piutang ketika klien mengalihkan atau menjual piutangnya kepada perusahaan factor harus tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan. Transaksi penjualan piutang kepada perusahaan factor oleh klien tanpa sepengetahuan customer akan berdampak hukum pada masing-masing pihak. Tanggung jawab dalam perjanjian anjak piutang ini adalah ketika pihak customer yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada perusahaan factor.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KAWASAN SUCI PANTAI DALAM PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[I Nyoman Adi Susila]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 6 No 4 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.124 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p06
<![CDATA[Arrangement sacred area coast There was a conflict norm in Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Pasal 108 ayat (1) orientation zoning regulation of sacred area encompassing a) Sacred area as conservation area; and b) Ban on all kinds of activities and/or businesses to degrade the quality environmental and values sacredness with Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta Pasal 4 huruf b, The provision of means for water recreation on the beach, sea waters, rivers, lakes and reservoirs. This requires a legal product to Form arrangement more specialized (lex specialis) in order to be arranged in detail regarding sacred. In this case the implementation of the regulation on the holy was empty (rechtsvacuum) Pengaturan kawasan suci pantai terdapat konflik norma pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Pasal 108 ayat (1) arahan peraturan zonasi kawasan suci mencakup a) kawasan suci sebagai kawasan konservasi; dan b) pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta Pasal 4 huruf b, Penyediaan sarana untuk rekreasi air di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk. Hal ini memerlukan produk hukum untuk membentuk pengaturan yang lebih khusus (lex specialis) agar diatur secara terinci mengenai kawasan suci. Dalam hal ini pelaksanaan pengaturan terhadap kawasan suci masih kosong (rechtsvacuum).]]>
