cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 664 Documents
 34   35   36   37   38 
Menerobos Prinsip Kerahasiaan Bank Guna Mencegah Risiko Gagal Bayar dan Kejahatan Lintas Negara Menggunakan Letter of Credit Diah Rahma Kusumaningrum; Pujiyono Pujiyono
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p09

Abstract

L/C is a means of payment for international trades which, to date, is considered to have a high level of security due to the sharing of risks for the parties involved. What distinguishes the L/C payment method is the involvement of banks as "third parties" outside the Sales Contract, acting as the risk "guarantor". However, even though it is considered as the safest payment method, there are still risks lurking. Fraudulent practices can still be carried out by irresponsible persons by exploiting loopholes of L/C mechanism. This study aims to find alternatives to overcome and prevent this from happening thus prevent the Bank and related parties from losses, both materially and immaterially. Normative juridical research methods are used because the focus of this study departs from the vagueness of the norm. The statutory approach and analytical approach applied by analyzing legal norms in statutory regulations. The technique of tracing legal materials uses document study techniques and using qualitative analysis of law books, UCP, legal journals, and regulations. This study indicates that Bank can maximize its authority through the Prudential Banking Principle to "breakthrough" the Principles of Confidentiality to share information about importers' financial track records as an effort to strengthen due diligence thus implementing Prudential Banking. The legal instruments in Indonesia used to exercise this mechanismas are Banking Law article 44 and PBI 19 of 2017 article 56 paragraph (1) and (2). L/C merupakan sarana pembayaran transaksi perdagangan internasional yang sampai saat ini dianggap memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena adanya pembagian risiko bagi para pihak yang terlibat. Hal yang membedakan metode pembayaran L/C dengan yang lain adalah keterlibatan bank sebagai “pihak ketiga” di luar perjanjian jual beli yang menjadi penjamin risiko. Namun, meskipun dianggap sebagai metode pembayaran yang paling aman, masih ada risiko yang mengintai bagi Bank. Praktik-praktik kecurangan masih saja dapat dilakukan oleh oknum dengan memanfaatkan celah dari mekanisme penggunaan L/C. Penelitian ini bertujuan untuk mencari alternatif guna menanggulangi dan mencegah terjadinya hal tersebut sehingga dapat menghindarkan Bank dan para pihak yang terkait dari kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena fokus kajian muncul dari norma yang kabur (vague). Digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis dengan menganalisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Teknik studi dokumen digunakan untuk menelusuri bahan hukum, serta digunakan analisis kualitatif terhadap pustaka hukum, UCP, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank dapat memaksimalkan kewenangannya melalui Prinsip Kehati-hatian untuk “menerobos” Prinsip Kerahasiaan guna melakukan sharing information tentang rekam jejak (track record) keuangan nasabah atau importir, sebagai upaya memperkuat due diligence dan pelaksanaan terhadap Prudential Banking. Instrumen hukum di Indonesia yang digunakan sebagai dasar penerapan mekanisme tersebut, antara lain UU Perbankan pasal 44 serta PBI 19/2017 pasal 56 ayat (1) dan (2).
Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta Atiekah Achmad; Kholis Roisah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p15

Abstract

Ghostwriting is an act by the writer intended to be used on the other party's benefit. A person who does ghostwrite is called a ghostwriter. They are an anonymous writer who wrote on behalf of other people to write what they are asked to. Ghostwriter also can be told as a paid writer, who does work to write something from people who do need their skill in writing. As a writer, the ghostwriter does not have any rights over his writings or books that are published. The rights they have merely the fee and any kind of additional payment when the profit from the book selling’s reached a certain level according to the agreement between them. Due to selling his writing skills is the same as erasing his identity as the writer. Through the approaching method, the writer aimed for the research can help others to identify or to be used as an object to identified plagiarism which is committed by the same act as in this research. Act number 28 years 2014 is used to identify copyright violations. Due to its variant view about the legality of the ghostwriting act, the writer also applying the viewpoint few journals that have a similar problem. Ghostwriting adalah perbuatan yang dilakukan penulis untuk digunakan demi kepentingan orang lain. Pelaku ghostwriting dikenal sebagai ghostwriter. Mereka adalah penulis anonym yang menulis untuk kepentingan karya tulis milik orang lain. Ghostwriter bisa dikatakan sebagai penulis bayaran, yang bekerja dibayar bakat menulisnya untuk menuliskan sebuah karya tulis bagi yang memiliki kepentingan. Sebagai penulis, ghostwriter tidak memiliki hak atas karya ciptaannya setelah diterbitkan. Hak yang dimiliki oleh ghostwriter hanya sebatas berupa fee yang dijanjikan dan insentif tambahan apabila terdapat keuntungan dari penjualan buku yang diterbitkan mencapai suatu level tertentu sesuai dengan perjanjian yang mereka setujui. Dengan menjualbelikan keahliannya bersamaan dengan itu dia menghilangkan identitasnya sebagai pencipta. Melalui Metode Pendekatan normative-empiris yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini dapat dijadikan acuan atau petunjuk untuk mengidentifikasi bentuk plagiarisme menggunakan jasa ghosrtwriter. Hal ini tidak hanya dijadikan acuan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak cipta sebagai mana di dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Melalui Undang-Undang dapat diidentifikasi apakah seseorang melakukan plagiarisme dengan menggunakan jasa ghostwriter. Juga dengan alasan sulitnya perbuatan ini dikatakan sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual penelitian ini ditulis dengan mempelajari pendapat mengenai ghostwriting. Adanya berbagai pandangan dan kasus-kasus yang pernah ada di berbagai negara menjadi tolok ukur dalam mengidentifikasi masalah yang diangkat penulis dalam penelitian.
Paradara: Offence in Decency in The Perspective of Hindu Law Occuring in Denpasar City I Nyoman Alit Putrawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p05

Abstract

The purpose of this study to discuss the paradara phenomena that occur in Denpasar and its causal factors as well as sanctions. This research is an empirical legal research conducted in the city of Denpasar. Primary data obtained through observation and interview techniques. The secondary data obtained through library research. The forms of paradara cases that occur in the city of Denpasar, among others: rape, sexual abuse of children, and adultery. The factors causing the paradara are unwise use of social media, economic factors, family factors and social environment. Sanctions that can be imposed on perpetrators of paradara are criminal as stipulated in Article 284 of the Criminal Code and imposition of customary sanctions. In Hindu law, the prohibition of paradara is regulated in several sacred libraries, including: Manawadharmasastra, such as Manawa Dharmasastra, Sulwasutra, Jyotisastra, and Purana. According to Hindu law, women must be respected and get the highest place.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Panjang Pekerja di Grand Istana Rama Hotel I Kadek Putra Sutarmayasa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p10

Abstract

The norm gap between the norms in the Act and those in reality namely the gap or discrepancy in the application of Article 79 of Law 13/2003 about regarding leave / long rest. Arrangements regarding the leave entitlement for employees at the Grand Istana Rama Hotel, namely Article 17 KKB of the Istana Rama Hotel, in addition to also being explained in article 79 of Law 13/2003, Kepmen 51/2004. The legal consequences for companies that do not provide workers with long-term leave entitlements are that the company must continue to provide workers with long-term leave / long-term leave in accordance with court decisions. This type of empirical legal research is used in this study to find out and understand the incompatibility of the application of Article 79 of the Manpower Act and Article 17 of the KKB Grand Istana Rama Hotel. Kesenjangan norma antara norma-norma dalam UU dan yang pada kenyataannya adalah kesenjangan atau perbedaan dalam penerapan Pasal 79 UU 13/2003 tentang cuti / istirahat panjang. Pengaturan mengenai hak cuti panjang bagi karyawan di Hotel Grand Istana Rama, yaitu Pasal 17 KKB di Hotel Istana Rama, di samping juga dijelaskan dalam pasal 79 UU 13/2003, Kepmen 51/2004. Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak memberikan hak cuti jangka panjang kepada pekerja adalah bahwa perusahaan harus terus memberi pekerja cuti jangka panjang / cuti jangka panjang sesuai dengan keputusan pengadilan. Jenis penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami ketidaksesuaian penerapan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 17 Hotel KKB Grand Istana Rama.
Health Issues in The WTO Dispute Concerning Importation of Chicken Meat and Products between Indonesia and Brazil Ari Siswanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p01

Abstract

Article XX(b) of GATT justifies countries to adopt and apply trade measures to protect human health. It means that as long as the elements specified in Article XX(b) are satisfied, certain trade measures which infringe GATT rules and principles are permitted. Unfortunately, the rise of new protectionism and the unclear meaning of elements contained in Article XX(b) has likely attracted countries to use Article XX(b) as a pretext for enforcing protectionist trade measures. This research aims to address the meaning of elements of "necessary to protect human life or health" and "arbitrary or unjustifiable discrimination” as contained in Article XX(b) of GATT. It also provides an examination of how the elements have been interpreted and considered in the recent DS484 dispute involving Indonesia and Brazil over Indonesia’s trade measures concerning importation of chicken meat and product. This research, which is a normative legal research, adopted legal documents as the primary materials to be analyzed qualitatively. As the results, this research found that the element "necessary to protect human life or health" will likely be considered legitimate in a trade policy if the applying country can demonstrate the existence of health risks, take necessary measures to reduce these risks and there are no other alternative policies available that are more friendly towards international trade. As to the more subjective element of "arbitrary or unjustifiable discrimination", it can be concluded from the case examined that the principle of good faith had not yet been proportionally considered.
Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia Eno Prasetiawan; Lina Hastuti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p16

Abstract

The ratification of the 1949 Geneva Convention implies that Indonesia must obey and implement international humanitarian law, specifically the distinction principles. One of the distinction principle relates to the separation of civilian objects and military objects, where attacks are only passed on to military objects. civilian objects and military objects in Indonesia are practically not separated and close together. This has the potential to become a threat if it does not follow the rules in international humanitarian law. The purpose of this study is to find out the importance of applying the distinction principle regarding civil objects and military objects in legislation in Indonesia. This writing uses a normative legal research method, the approach is carried out through a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the separation of civilian and military objects is a preventive effort in protecting civilians and civilian objects in the event of war or armed conflict. Although it has been a party to the 1949 Geneva convention, the application of the principle of differentiation has not yet been fully implemented by Indonesia, there are no specific regulations regarding the separation of civilian and military objects in its national legislation. Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 berimplikasi adanya kewajiban Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan hukum humaniter internasional, khsusnya prinsip pembedaan. Salah satu prinsip pembedaan terkait pemisahan objek sipil dan objek militer, di mana ketika berperang serangan-serangan hanya dibenarkan ke objek-objek militer saja. Objek sipil dan objek militer di Indonesia secara praktik tidak dipisahkan atau berdekatan. Ini berpotensi menjadi ancaman khususnya bagi keselamatan penduduk sipil apabila tidak mengikuti aturan di dalam hukum humaniter internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya penerapan distinction principle terkait objek sipil dan objek militer dalam perundang-undangan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemisahan objek sipil dan militer merupakan upaya preventif dalam melindungi penduduk sipil dan objek-objek sipil jika terjadi perang atau konflik bersenjata. Meskipun telah menjadi pihak dalam konvensi jenewa 1949, penerapan prinsip pembedaan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Indonesia, belum ada peraturan khusus terkait pemisahan objek sipil dan militer dalam legislasi nasionalnya.
Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Ni Nyoman Dianita Pramesti; I Ketut Westra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p07

Abstract

The purpose of this paper is to identify, analyze and elaborate legal protection for anime characters based on Indonesia Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, as well as preventive efforts that can be taken by other parties who want to use anime characters. This is a normative legal research using a statutory approach, conceptual approach and analytical approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques, and the analysis of the study uses qualitative analysis. The results of the study show that anime characters are images that are protected under the copyright regime, which will be protected automatically once the work is transformed into work expression and business actors wishing to use anime character images for commercial use are required to have a license. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi perlindungan hukum atas karakter anime berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak lain yang ingin menggunakan karakter anime. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa karakter anime merupakan gambar yang dilindungi dalam rezim hak cipta secara otomatis dan bagi para pelaku usaha yang ingin menggunakan gambar karakter anime untuk penggunaan secara komersial wajib memiliki lisensi.
The Arrangement of Dual Citizenship of the Indonesian Diaspora: A Legal and Human Rights Perspective Made Nurmawati; I Nengah Suantra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p03

Abstract

Globalization has implications for the Indonesian diaspora in various parts of the world. Indonesian diaspora groups are aggressively fighting for their citizenship status in order to have dual citizenship. Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia has not regulated dual citizenship status for the Indonesian diaspora. The purpose of the study is to identify and analyze the dual citizenship position of the Indonesian diaspora in the Indonesian Citizenship Law. The research method used is normative legal research. The study suggested that citizenship status is very important because it relates to issues of rights and obligations. The bipartite status provides the protection and identity of the two countries. However, it is not the time to grant unlimited dual citizenship status because first, it needs an in-depth study of the implications of social, economic, cultural, political, security, and legal aspects as well as changes to the relevant related laws and regulations.
Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3). Verawaty Verawaty; Irene Svinarky; Zulkifli Zulkifli; Sudianto Sudianto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p13

Abstract

After out Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja then in it after set inside done supervision to safety work. Many still run other connect with safety work but supervision match with rule out Republic Of Indonesia Minister Of Manpower regulation Number: Per. 04 / Men / 1987 about safety Builder Committees And Penujukan's job and Procedure health An Old Hand At working safety, therefore about observation to K3 more assisted be. Mark sense this order is made that belonging of citizen can be accomplished, as to get work and subsistence that reasonably accords Section mandate 27 sentences (2) UUD 1945. That Besides to the effect marks sense this observation that a company places fires an employee to work gets to give rights belonging of that employ. According is aiming even appointed research this in writing which is: First, What that as evoked disease causal factor effect job. Both of, How forms observation that did by on duty Labour And Resettlement in do observation to the firm at archipelagic Riau. The observational method that is utilized in writing is an empirical judicial formality, by use of kualitatif's research type. The observational result is First, a factor that regards job effect disease for example a. Physical factor, b. Chemical factor, c. Biological factor, d. Ergonomics factor / Physiology, e. Psychology factor. Both of, Observation that did by the archipelagic Province Government Riau on duty Labour and Resettlement which is observation performing did by PPNS by sees, assess and another to the firm. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja kemudian di dalamnya setelah di atur dalam pengawasan terhadap keselamatan kerja. Sebenarnya masih banyak aturan lain yang berhubungan dengan keselamatan kerja tetapi berjalannya pengawasan sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penujukan Ahli Keselamatan Kerja, maka mengenai pengawasan terhadap K3 lebih terbantu lagi. Adanya aturan ini dibuat agar hak dari warga negara dapat terpenuhi, seperti mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, tujuan adanya pengawasan ini agar prusahaan tempat karyawan bekerja dapat memberikan hak-hak dari pekerja tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini yaitu: Pertama, Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab penyakit yang timbul akibat kerja. Kedua, Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit akibat kerja antara lain: a. Faktor fisik, b. Faktor Kimia, c. Faktor Biologi, d. Faktor Ergonomi/Fisiologi, e. Faktor Psikologi. Kedua, Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh PPNS dengan cara melihat, menilai dan lainnya ke perusahaan.
Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Dewa Ayu Fera Nitha; I Ketut Westra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p04

Abstract

Current technological developments have digital money or cryptocurrency which is currently being used as an investment by the world community. Seeing this, the government has now issued CoFTRA Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Asset Market in the Futures Exchange to ensure legal protection for investors and legal certainty in the event of a dispute. This study aims to analyze protection The law against Cryptocurrency Investors is reviewed based on Bappebti Regulation Number 5 of 2019 and analyzes the legal efforts made in the event of a dispute in cryptocurrency investment. The research method in this study uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study show that the Indonesian Government has accommodated the interests of crypto asset trading as well as a guideline and clarity for the public regarding the government's recognition of the presence of bitcoin and virtual currancy, namely through Bappebti Number 5 of 2019 and dispute disputes that occur between cryptocurrency investors and cryptocurrency marketplaces by way of non-litigation and arbitration through the Commodity Futures Trading Arbitration Board (BAKTI). Perkembangan teknologi saat ini telah terdapat uang digital atau cryptocurrency yang saat ini dijadikan sebagai investasi oleh masyrakat dunia. Melihat hal tersebut kini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi para investor dan kepastian hukum apabila terdapat sengketa. Studi ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan Hukum terhadap Para Investor Cryptocurrency dikaji berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 serta menganalisa upaya Hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam investasi cryptocurrency. Metode penelitian dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currancy yaitu melalui Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan perselisihan sengketa yang terjadi antara investor cryptocurrency dengan marketplace cryptocurrency dapat diselesaikan dengan jalan non-litigasi dan abitrase melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Page 36 of 67 | Total Record : 664

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue