cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Mustafid
Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id
Phone
+6281328769779
Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 08548722     EISSN : 24430757     DOI : 10.14421/ajish
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
2nd Floor Room 205 Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Marsda Adisucipto St., Yogyakarta 55281
Arjuna Subject : -
Articles 609 Documents
 29   30   31   32   33 
Konflik Tanak Pecatu di Kecamatan Jerowaru Perspektif Reformasi Agraria di Era Otonomi Daerah Iswantoro, Iswantoro
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 50 No 2 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v50i2.245

Abstract

Hasil penelitian didapatkan sebagai berikut pertama tipologi tanak pecatu di Kecamatan Jerowaru di klasifikasikan menjadi tiga macam yaitu, tanak pecatu yang diberikan kepada Kepala Desa, namun pada realitasnya tanak pecatu ini banyak digugat oleh masyarakat. Kedua, tanak pecatu yang diberikan kepada Sekretaris Desa pada saat sebelum pengalihan status Sekretaris Desa menjadi PNS, namun realitas lapangannya banyak Sekretaris Desa masih mengelola bahkan menjual dan menggadai tanak pecatu yang dibeli melalui APBD. Ketiga, tanak pecatu yang diberikan kepada Kepala Dusun yang sampai saat ini belum terdata dengan jelas karena alasan dijual, digugat dan dijadikan rumah pribadi. Kedua, peningkatan kualitas maupun kuantitas sengketa tanak pecatu disebabkan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat dan peningkatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang juga mengalami peningkatan. Selain alasan tersebut sengketa tanak pecatu disebabkan, karena tanak pecatu yang di alokasikan kepada Desa tidak pernah diurus dan dikelola oleh Desa. Tanak Pecatu yang diberikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai hak gajinya terkadang disalahgunakan penggunaannya seperti gadai atas tanah pecatu tersebut lebih lama dari masa jabatannya. Dan Desa mengakui tanah masyarakat yang di samping Kantor Kepala Desa sebagai tanah pecatu. Ketiga, pengaturan dan Perlindungan Tanak Pecatu dalam Hukum Pertanahan Indonesia semakin beragam tetapi tidak memberikan kepastian hukum.
Lemahnya Posisi Konsumen dalam Berhadapan dengan Lembaga Keuangan: Studi Kasus Nasabah DPLK Muamalat Raganatha, Berinda Sylvia
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52 No 1 (2018)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v52i1.281

Abstract

Abstract: Currently, there are two types of Pension Fund Institutions that are known in the community, these are conventional and sharia-based pension funds. The emergence of Sharia Pension Fund Institution is motivated by the expectations of Muslims who want a Pension Fund Institution that is managed using Sharia principles. The first Pension Fund Institution in Indonesia that is managed with Sharia principles is the Muamalat-Financial Institution Pension Fund (DPLK). This Pension Fund Institution has been operating since 1997 and has many customers or consumers. However, the Sharia principles that form the basis for the establishment and management of the Muamalat DPLK cannot be fully implemented properly. In 2016, there was a demonstration from the employees of PT. ISU which is a consumer of Muamalat DPLK. They demanded the salaries and benefits that had not been paid for a long time. This incident surely harmed the reputation of Muamalat DPLK which is based on Sharia, at the same time this incident shows the unprofessionalism of the managers of Muamalat DPLK in applying Sharia principles. On the other hand, the inability of Muamalat DPLK consumers to claim their rights also shows the weak legal protection against them when dealing with financial institutions.Abstrak: Pada saat ini terdapat sejumlah Lembaga Dana Pensiun, baik yang bersifat konvensional maupun yang berbasis Syari’ah. Munculnya Lembaga Dana Pensiun Syari’ah dilatari oleh adanya harapan dari umat Islam yang menghendaki adanya Lembaga Dana Pensiun yang dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip Syari’ah. Salah satu Lembaga Dana Pensiun pertama di Indonesia yang dikelola dengan prinsip Syari’ah adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat. Lembaga Dana Pensiun ini telah beroperasi sejak tahun 1997 dan memiliki banyak nasabah atau konsumen. Akan tetapi, prinsip-prinsip Syari’ah yang menjadi dasar pendirian dan sekaligus pengelolaan DPLK Muamalat ini tidak sepenuhnya bisa dijalankan secara baik. Pada tahun 2016, muncul unjuk rasa dari para karyawan PT. ISU yang merupakan konsumen DPLK Muamalat. Mereka menuntut pemberian gaji dan tunjangan yang lama tidak dibayarkan. Peristiwa ini tentu saja mencederai reputasi DPLK Muamalat yang notabene adalah DPLK berbasis Syari’ah dan sekaligus menunjukkan adanya ketidakprofesionalan para pengelola DPLK Muamalat dalam menerapkan prinsip-prinsip Syari’ah. Di sisi lain, ketidakmampuan para konsumen DPLK Muamalat dalam menuntut hak-haknya juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka ketika berhadapan dengan Lembaga Keuangan.
Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari’ah Darussamin, Zikri; Armansyah, Armansyah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i2.292

Abstract

Abstract: Indonesia's positive law has determined that half of the joint  property will be the right of the wife, and the other half will be the husband’s right in the event of a divorce between them. This rule of law is based on the responsibility in earning a living which is the obligation of the husband, while the wife’s job is to take care of the household. However, the division of responsibilities, as contained in positive law, has undergone shifts and changes. In the present time, some wives not only acts as a housewife, but also work to earn a living or even become the family's backbone. As a result, the old rules are no longer perceived as a backdrop to the achievement of justice. Through a comparative approach, this paper seeks to find the perspective of Islamic law in assessing the issue of common property rights for working wives, by collecting the arguments and analyzing them in a unified whole through the point of maqashid asy-syari’ah’s view. Through this approach, a legal construction is made, that Islam recognizes the property the wife acquires during her work, as her private property and excludes joint property, on the basis of the concept of hifzh al-mal. This provision is different from the construction of a positive law that merges the wife's property into the common property.Abstrak: Hukum positif Indonesia menetapkan separuh harta bersama menjadi hak istri dan separuh lainnya menjadi hak suami apabila terjadi perceraian. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab untuk mencari nafkah merupakan kewajiban suami, sementara pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga. Akan tetapi, pembagian tanggung jawab sebagaimana dimuat dalam hukum positif telah mengalami pergeseran. Dewasa ini, sebagian istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi turut serta bekerja mencari nafkah atau bahkan tidak jarang menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, norma hukum tertulis tersebut dirasa tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan. Melalui pendekatan komparatif, tulisan ini berusaha menemukan perspektif hukum Islam dalam memandang persoalan hak harta bersama bagi istri yang bekerja dengan cara menghimpun dalil-dalil serta menganalisisnya dalam satu kesatuan yang utuh melalui sudut pandang maqashid al-syari’ah. Melalui pendekatan ini diperoleh suatu konstruksi hukum bahwa Islam mengakui harta yang diperoleh istri selama bekerja sebagai hak milik pribadi dan tidak termasuk harta bersama atas dasar konsep hifzh al-mal, berbeda dengan konstruksi hukum positif yang melebur harta pencarian istri ke dalam harta bersama.
Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Stateless Person Imigran Rohingya di Aceh Darnela, Lindra; Nugroho, Mohammad Ady
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i2.299

Abstract

Abstract: According to Universal Declaration of Human Rights 1948, each individual has the same right to obtain citizenship status. However, there are still individuals who do not have citizenship status called stateless persons. Rohingya is an ethnic who does not obtain the recognition of citizenship by Myanmar. Such circumstances caused the Rohingyas to be displaced from their homes and save themselves to share the country, including Indonesia. This study examines the Indonesian government's position in protecting Rohingnya refugees in Aceh based on the perspective of international law. In this regard, the Indonesian government has an obligation to provide protection against them under the provisions of international law, both international treaties and international customary law. In addition, it appears that the Government of Indonesia in this case has not been able to meet the standards of service and protection in facilitating Rohingya immigrants under international law.Abstrak: Menurut Universal Declaration of Human Right 1948, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Namun demikian, masih terdapat individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang disebut stateless persons. Rohingya merupakan etnis yang tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraannya oleh Myanmar, negara tempat etnis tersebut tinggal. Kondisi demikian menyebabkan etnis Rohingya terusir dari tempat tinggalnya dan menyelamatkan diri ke berbagi negara, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap mereka berdasarkan ketentuan hukum internasional, baik perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Penelitian ini mengkaji sikap pemerintah Indonesia dalam melindungi para pengungsi Rohingnya di Aceh dalam perspektif hukum internasional. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah memutuskan untuk melakukan upaya perlindungan, tetapi dalam beberapa Pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi standar pelayanan dan perlindungan dalam memfasilitasi imigran Rohingya yang sesuai dengan hukum internasional.
Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law Kamsi, Kamsi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52 No 1 (2018)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v52i1.304

Abstract

Abstract: Indonesianization of Islamic law contains two tendencies; first, is the ideal of building Islamic law that characterizes Indonesia by freeing itself from Arab culture and making Indonesian custom as one of the sources of Islamic law. The peak is marked by the emergence of the concept of Jurisprudence of Indonesia. The second tendency is constitutional-oriented Indonesianness, which is to formulate Islamic law in the form of legislation through consensus (Ijma`) of Indonesian clerics. The author argues that such a process of Islamic law becomes a national law. Given Indonesia is a country with a population of bhinneka (Plurality). In this article the author analyzes with the theory of differentiation in unification that is paying attention to diversity (plurality), in the form of a codification of law that contains legal unification as well as legal differentiation. And in the process of enactment toward the Indonesianization of the law it is necessary to note the existence of the national guidance principles, namely: the law in Indonesia must guarantee the integration or the integrity of the nation, the law must be created democratically, the law must encourage the creation of social justice and must pay attention to the principles of humanity, principles of human rights, and the principle of equality before the law.Abstrak: Indonesianisasi hukum Islam mengandung dua kecenderungan; pertama, adalah cita-cita membangun hukum Islam yang berciri khas Indonesia dengan membebaskan diri dari budaya Arab dan menjadikan adat Indonesia sebagai salah satu sumber hukum Islam. Puncaknya ditandai dengan munculnya konsep fikih Indonesia. Kecenderungan kedua adalah keindonesiaan yang berorientasi konstitusional, yakni memformulasikan hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan melalui konsensus (Ijma`) ulama Indonesia. Penulis berpendapat bahwa proses demikian menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang plural. Dalam artikel ini penulis menganalisis dengan teori diferensiasi dalam unifikasi yaitu memperhatikan pluralitas, dalam bentuk satu kodifikasi hukum yang mengandung unifikasi hukum sekaligus diferensiasi hukum. Dalam proses pemberlakuan menuju Indonesianisasi hukum perlu diperhatikan adanya kaedah-kaedah penuntun nasional, yaitu: hukum di Indonesia harus menjamin integrasi bangsa, hukum harus diciptakan secara demokratis, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial, dan harus memperhatikan prinsip kemanusiaan, prinsip hak asasi manusia, dan prinsip persamaan di depan hukum.
Extra-Judicial Dispute Resolution and the Realization of Justice in the Indonesia Legal System Hasyim, A. Dardiri
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55 No 1 (2021)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.305

Abstract

Abstract: Arbitration in Indonesia is governed by the Civil Code and Law No. 30 of 1999 on Arbitration. However, there are indications of disharmony between the provisions in both laws, especially related to the fulfilment of the rights of justice seekers outside the court. This paper seeks to examine the fulfilment of rights of justice seekers outside the courts contained in Law No. 30 of 1999 and in the Civil Code. This study concluded that Law No. 30 of 1999 contains 6 (six) points of fulfilment of rights in the settlement of disputes outside the court, namely: the right to choose arbitration; the right to choose a mediator/arbitrator; the right to argue; the right to determine the event of dispute resolution; the right to a verdict; and the right to deny the verdict. In contrast, some articles in the Civil Code are not in line with the provisions of Law No. 30 of 1999 given some regulations accompanying the Civil Code related to the settlement of disputes outside the court, namely: Reglement op de Rechtsvordering (Rv) and Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Therefore, new regulations are needed to respond to the modern development.Abstrak: Arbitrase di Indonesia didasarkan pada KUHPerdata dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Namun demikian, terdapat indikasi adanya ketidakselarasan antara ketentuan yang ada dalam keduanya terkait pemenuhan hak para pencari keadilan di luar pengadilan. Tulisan ini berupaya mengkaji konsep pemenuhan hak bagi para pencari keadilan di luar pengadilan yang terdapat dalam UU No 30 tahun 1999 dan juga KUHPerdata. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 6 (enam) poin pemenuhan hak dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tertuang dalam UU No. 30 Tahun 1999, yaitu: hak memilih arbitrase; hak memilih mediator/arbiter; hak berpendapat; hak menentukan acara penyelesaian sengketa; hak mendapat putusan; dan hak menyanggah putusan. Di sisi lain, terdapat pasal-pasal dalam KUHPerdata yang belum selaras dengan tuntutan UU No. 30 Tahun 1999 dikarenakan telah ada peraturan yang menyertai KUHPerdata berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Untuk itulah diperlukan peraturan baru yang mampu menjawab perkembangan zaman.
Pertanggungjawaban Pemilik dan Pengguna atas Kerusakan yang Diakibatkan oleh Hewan Peliharaan: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Jerman Putra, Gratianus Prikasetya
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i2.306

Abstract

Abstract: There are 2 (two) forms of liabilities which acknowledged by Civil Law, the first one is contractual based liability and the second one is tort based liability. If there is a liabilty based on an event which fulfill the elements as known in tort theory, so the tort based liability will be used. Today, there are some variations and developments in cases that intersect with the theory and regulation regarding tort. One of which related to that theory and regulation was the tort that has been done by an animal in Germany. According to that case it can be seen the possibilitiy of tort based liability that owned by an animal. This article will explain the comparation of the theory of tort based on Indonesian Law System and German Law System which influenced by Civil Law Legal System. The juridical-normative legal research method will be used to explain the comparation theory of tort and its liability based on those two legal systems which use the secondary data such as regulations and the literatures regarding the tort theory. Abstrak: Hukum perdata mengenal adanya 2 (dua) macam pertanggungjawaban, pertama pertanggungjawaban kontraktual dan yang kedua pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH). Apabila sebuah pertanggungjawaban didasarkan atas sebuah peristiwa yang memenuhi unsur-unsur yang dikenal dalam teori PMH, maka pertanggungjawaban yang digunakan ialah pertanggungjawaban PMH. Dewasa ini terdapat perkembangan dan variasi dari kasus-kasus yang kerap bersinggungan dengan regulasi dan teori di dalam PMH. Salah satu variasi kasus yang berkaitan dengan hal tersebut ialah PMH yang dilakukan oleh seekor hewan, yang sempat terjadi di Jerman. Sehubungan dengan kasus tersebut dapat dilihat terkait kemungkinan seekor hewan dimintakan pertanggungjawaban atas PMH. Artikel ini akan menjelaskan perbandingan teori PMH berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Jerman yang sama-sama dipengaruhi oleh sistem hukum civil law. Metode penelitian hukum yuridis normatif akan digunakan guna membahas komparasi teori PMH dan pertanggungjawabannya berdasarkan sistem hukum perdata di Indonesia maupun di Jerman yang akan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur mengenai teori PMH.
Zakat dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) Setyawan, Perdana Nur Ambar
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52 No 1 (2018)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v52i1.307

Abstract

Abstract: Nowadays, the sharia banking serves as an increasingly vibrant Islamic financial industry with financing as the main sector having the largest contribution in the business operation of sharia banking. Financing for the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) functions as one of the considerably profitable components for sharia banks. However, financing small business sectors in Indonesia poses some risks of non-performing financing (NPF), which is of particular concern to regulators. The higher the NPF ratio of a bank, the greater its credit risk. Some of the risks of non-performing financing are unforeseeable circumstances, such as natural disasters, riots and fires, also known as Force Majeure. Using a normative-empirical approach, this study aims to provide an alternative solution to non-performing financing attributed to Force Majeure factors through the appropriate pattern of zakat distribution in favor of debt-ridden MSMEs (gharimin). This alternative solution is not only applicable for reducing the NPF ratio for banks, but also relevant in helping the recovery of debtors’ economic conditions after the occurrence of Force Majeure.Abstrak: Saat ini, sektor perbankan menjadi industri keuangan syari’ah yang kian marak. Sektor bisnis terbesar dari perbankan syari’ah saat ini masih disokong oleh sektor penyaluran pembiayaan. Pembiayaan pada segemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu komponen laba bagi bank syari’ah yang patut diperhitungkan. Akan tetapi, risiko pembiayaan macet atau Non-Performing Financing (NPF) masih menjadi momok dan hal itu menjadi perhatian khusus bagi regulator. Semakin besar rasio NPF pada suatu bank, semakin tidak sehat juga bank tersebut. Di antara penyebab risiko pembiayaan macet berada di luar kemampuan manusia seperti bencana alam, huru-hara, dan kebakaran atau disebut juga Force Majeure. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pola pendistribusian zakat yang tepat dan berpihak pada pelaku UMKM yang terlilit hutang (gharimin) maka zakat dapat menjadi solusi alternatif bagi penyelesaian pembiayaan macet yang disebabkan oleh faktor Force Majeure. Tidak hanya dalam mengurangi NPF bagi bank, tetapi juga penanganan pemulihan kondisi ekonomi pada debitur pasca terjadinya Force Majeure.
Polemik Penyatuatapan Peradilan Agama di Bawah Mahkamah Agung Na'mah, Ulin
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52 No 1 (2018)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v52i1.309

Abstract

Abstract: This article explores the debatable problems concerning with the unification of the Religious Courts under the auspices of the Supreme Court. The transfer of authority of the Religious Courts from the Ministry of Religion Affairs to the Supreme Court was deemed inappropriate and uprooted Religious Courts from its historical roots. Therefore, it is necessary to analyze the historical context of Religious Courts and its contemporary dynamics in the form of its unification under the justice system in Indonesia. This research concludes that the positioning of Religious Courts under the auspices of Ministry of Religious Affairs since the independence era was not an attempt to weaken its authority, but rather an effort to save Religious Courts from the threat of dismissal. Religious Court was posed to the threat of dismissal during the political turmoil in the early establishment of Indonesian state due to disputes over the determination of ideal form of the Indonesian state, between a secular state, a religious state, or a nation state. Thus, the transfer of the Relligious Courts from Ministry of Religious Affairs to the same roof with other courts under the auspices of the Supreme Court is not an effort to reduce the authority of the Religious Court or weaken existence. In fact, this unification has returned the Religious Court to its approriate position and eliminated the long-standing negative stigma against this institution.Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi problematika penyatuatapan Pengadilan Agama (PA) di bawah Mahkamah Agung (MA) yang menyebabkan polemik. Pengalihan keberadaan PA dari Kementerian Agama ke MA dianggap tidak tepat dan membuat PA tercerabut dari akar historisnya. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih mendalam terkait sinkronisasi sejarah PA dan dinamika kontemporernya berupa unifikasi sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan PA di bawah Kementerian Agama yang terjadi sejak masa kemerdekaan bukanlah upaya pengebirian terhadap PA, melainkan merupakan sebuah bentuk usaha penyelamatan PA dari ancaman penghapusan. Ancaman penghapusan tersebut muncul ketika negara Indonesia masih belum stabil dikarenakan adanya perselisihan tentang diskursus bentuk negara Indonesia, antara negara sekuler, negara agama, dan nation state. Dengan demikian, keberadaan PA yang menjadi satu atap dengan peradilan lainnya di bawah MA bukanlah upaya mengurangi kewenangan atau melemahkan PA. Sebaliknya, penyatuatapan ini telah mengembalikan PA pada posisi seharusnya dan menghilangkan stigma negatif yang dituduhkan kepada PA selama ini.
Arbitrase Ex Aequo Et Bono dan Hukum Islam Anwar, Syamsul
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i2.316

Abstract

Abstract: This article deals with a form of alternative disputes resolution known as arbitration ex aequo et bono in its relation to Islamic law. Using an us}u>li> approach, the writer brings into the fore the question whether Islamic law recognizes this legal doctrine and analyzes it in the light of Quranic verses, Prophetic traditions, Islamic legal maxims, and the opinions of Muslim classical as well as contemporary scholars. The data of the study comprise primary, secondary, and tertiary Islamic legal materials collected from the sources such as the Quran, and relevant books on Quranic exegesis, hadith lirature, fiqh and al-qawa>ʻid al-fiqhiyyah treatises. The writer come to a general conclusion that, while arbitration ex aequo et bono becomes an increasingly accepted legal doctrine in modern times, Muslim jurists see that there hardly any room for cancelling the sharia in arbitration process in favor of ex aequo et bono principle.Abstrak: Tulisan ini mengkaji salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan istilah arbitrase ex aequo et bono dalam kaitan dengan hukum Islam dengan fokus pada persoalan apakah hukum arbitrase syariah mengakui doktrin ex aequo et bono? Pendekatan yang digunakan adalah usul fikih dengan sumber kajian meliputi Al-Qur’an, kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, kitab hadis dan fikih serta sejumlah pustaka lainnya yang terkait. Penulis menyimpulkan bahwa, meskipun tah}ki>m ex aequo et bono telah semakin banyak diterima dalam hukum modern, para ahli hukum Islam melihat bahwa kecil peluang dimungkinkannya mengabaikan hukum Islam dalam pemberian keputusan hukum melalui arbitrase.

Page 31 of 61 | Total Record : 609

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 59 No 2 (2025) Vol 59 No 1 (2025) Vol 58 No 2 (2024) Vol 58 No 1 (2024) Vol 57 No 2 (2023) Vol 57 No 1 (2023) Vol 56, No 2 (2022) Vol 56 No 2 (2022) Vol 56 No 1 (2022) Vol 56, No 1 (2022) Vol 55, No 2 (2021) Vol 55 No 2 (2021) Vol 55 No 1 (2021) Vol 55, No 1 (2021) Vol 54 No 2 (2020) Vol 54, No 2 (2020) Vol 54, No 1 (2020) Vol 54 No 1 (2020) Vol 53, No 2 (2019) Vol 53 No 2 (2019) Vol 53 No 1 (2019) Vol 53, No 1 (2019) Vol 52, No 2 (2018) Vol 52 No 2 (2018) Vol 52 No 1 (2018) Vol 52, No 1 (2018) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51, No 1 (2017) Vol 51 No 1 (2017) Vol 50 No 2 (2016) Vol 50, No 2 (2016) Vol 50, No 1 (2016) Vol 50 No 1 (2016) Vol 49, No 2 (2015) Vol 49 No 2 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49 No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 48 No 2 (2014) Vol 48, No 2 (2014) Vol 48, No 1 (2014) Vol 48 No 1 (2014) Vol 47 No 2 (2013) Vol 47, No 2 (2013) Vol 47 No 1 (2013) Vol 47, No 1 (2013) Vol 46 No 2 (2012) Vol 46, No 2 (2012) Vol 46 No 1 (2012) Vol 46, No 1 (2012) Vol 45, No 2 (2011) Vol 45 No 2 (2011) Vol 45, No 1 (2011) Vol 45 No 1 (2011) Vol 44 No 2 (2010) Vol 44 No 1 (2010) Vol 43, No 2 (2009) Vol 43 No 2 (2009) Vol 43, No 1 (2009) Vol 43 No 1 (2009) Vol 42, No 2 (2008) Vol 42 No 2 (2008) Vol 42, No 1 (2008) Vol 42 No 1 (2008) More Issue