cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Mustafid
Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id
Phone
+6281328769779
Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 08548722     EISSN : 24430757     DOI : 10.14421/ajish
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
2nd Floor Room 205 Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Marsda Adisucipto St., Yogyakarta 55281
Arjuna Subject : -
Articles 609 Documents
 31   32   33   34   35 
Analisis Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syari’ah dan Konvensional di Indonesia Sunarsih, Sunarsih
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i1.328

Abstract

Indonesia saat ini menerapkan dual sistem operasional perbankan, yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional mengalami perkembangan. Untuk menjaga peningkatan pertumbuhan perbankan sebaiknya bank menjaga efisiensinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi di Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensinal serta perbedaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis Data Envelopment Analysis (DEA) untuk melihat tingkat efisiensi bank Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. Sedangkan untuk menganalisis perbedaan tingkat efisiensi Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional digunakan alat uji Independent Sample T-Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional berfluktuasi. Serta tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat efisiensi antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional.
Care for the Elderly in the Indigenous Peoples of the Lampung Pepadun Tribe: Islamic Law Perspective Napsiah, Napsiah -
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53 No 2 (2019)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v53i2.332

Abstract

Abstract: The objective of this research was to find out the caring of elderly Lampung that carried out by the family, particularly by the son or eldest son of the family. This research based on two cases of aged Lampung individuals, by using observation as well as interview, and secondary data as sources of research. The research finding is that the Lampung elderly, whether they live under the same roof with the married son (or eldest son) or not, are the responsibility of that son because it is disseminated among the Lampung people from early childhood. The son is regarded as replacement of the parent, and this understanding has implemented through common law. Meanwhile, the religion obliges the boys to responsible for the family. Therefore, no matter how complete the nursing home facilities are facilitated by the government, the elderly still supported by their own biological children.Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengasuhan lansia Lampung yang dilakukan oleh keluarga khususnya oleh putra atau putra sulung keluarga. Penelitian ini didasarkan pada dua kasus lansia  Lampung, dengan menggunakan observasi, wawancara dan data sekunder sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia Lampung yang tinggal serumah dengan anak yang sudah menikah atau tidak tinggal serumah dengan anak laki-laki, menjadi tanggung jawab anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki dianggap sebagai pengganti orang tua, dan pemahaman ini diterapkan melalui hukum adat. Selain itu, agama mewajibkan anak laki-laki untuk bertanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu, selengkap apapun fasilitas panti jompo yang difasilitasi oleh pemerintah, para lansia tetap disantuni oleh anak kandungnya sendiri.
Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok Ni'mah, Zulfatun
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i2.346

Abstract

Abstract: Unilateral divorce practice can be cathegorized as general phenomenon in Sasak society, Lombok. It was occurred at many forms and ways; some husbands who divorce their wives unilaterally state the divorce statement directly to their wives by face to face, some of them state divorce in front of other people, some of them state it from far place with telecommunication ware, and some of them state it in front of local authority holder in divorce affair, they are religious leader and hamlet head. Unilateral divorce practice still existed in Lombok due to several factors, firstly, uncompleteness of divorce regulation, malpractice in marriage and divorce administration, and influence of extremely textual and patriarchal Islamic law understanding. In general, unilateral divorce negativelly affected to wives who divorced unilaterally. They lost their right to get mut’ah, expense of iddah, dowry settlement and also sharing of marital property.Abstrak: Perceraian sepihak merupakan fenomena yang boleh dibilang masih umum terjadi pada masyarakat Sasak, Lombok. Perceraian sepihak tersebut terjadi dengan berbagai macam bentuk atau cara, yakni suami menyatakan talak secara langsung kepada istri dengan bertatap muka, atau suami menyatakan talak di hadapan orang lain, bahkan adakalanya suami menyatakan talak lewat alat komunikasi, dan terkadang suami menyatakan talak di hadapan kepala dusun dan kiai yang dianggap sebagai pemilik otoritas dalam soal perceraian. Masih eksisnya perceraian sepihak di kalangan masyarakat Sasak ini disebabkan oleh beberapoa faktor, yakni belum lengkapnya peraturan tentang talak, terjadinya malpraktik administrasi pernikahan dan perceraian, dan pengaruh pemahaman ajaran agama yang bersifat tekstualis dan patriarkhis. Praktik perceraian sepihak ini pada akhirnya berdampak negatif terhadap para istri yang diceraikan. Mereka kehilangan sejumlah hak yang seharusnya didapatkan, seperti hak istri untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kehidupan rumah tangga, hak istri untuk mendapatkan mut’ah dan nafkah iddah, hak untuk mendapatkan pelunasan maskawin, dan juga hak untuk mendapatkan bagian atas harta bersama.
Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah Wagianto, Ramdan
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i2.368

Abstract

usia merupakan aspek urgen dalam perkawinan. pengaruh usia perkawinan sangat besar pengaruhnya bagi lini kehidupan seseorang. Indonesia telah mengatur usia perkwinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Aturan tersebut dinilai telah melanggar hak-hak anak, khususnya bagi anak perempuan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, hak untuk mendapat keadilan, dan hak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi. Sehingga perlu dilakukan reformasi terhadap aturan yang telah ada. Reformasi usia perkawinan ini mengambil titik relevansi dengan maqasid asy-syari’ah: hifz al-‘aql, hifz al-‘ird, dan hifz al-nasl.Age is an urgent aspect in marriage the influence of marriage age is very big influence for one's life line. Indonesia has set the age of 16 years for women and 19 for men. Such rules have violated the rights of children, especially for girls, such as the right to a quality education, the right to justice, and the right to health. Need to reform the existing regulations. This marriage age reform takes a point of relevance to maqasid ash-syari'ah: hifz al-'aql, hifz al-'ird, and hifz al-nasl
Dilema Penerapan Emas (Dinar) sebagai Mata Uang Internasional: Study atas Politik Moneter Dunia Hasan, Asyari
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i2.390

Abstract

Abstract: This paper examines and describes the problems and constraints of applying gold (dinar) to be part of the international monetary system. Although the support of various parties was so strong in the late 90's but until now the development was still slow. Islamic scholars agree that the international monetary system and fiat money are unfair so that a new and fair and usury-free system. Strong countries with a fiat money system, especially the holders of the world's key currencies, will suffer huge economic and political losses if the system is replaced by a new system. Economically they will lose profits from the seignoirage proccess and interest income, politically will lose domination and hegemony against other countries. Therefore they do not support the idea of applying gold. This is supported by other countries that are economically and politically dependent on developed countries. Economic politics is used as an approach in this paper to find a comprehensive formula about the problems being.Abstrak: Tulisan ini mengkaji dan mendeskripsikan masalah dan kendala penerapan emas (dinar) menjadi bagian dari sistem moneter internasional. Meskipun dukungan berbagai pihak begitu kencang akhir tahun 1990-an, sampai saat ini perkembangannya masih lamban. Para sarjana Islam sepakat bahwa sistem moneter internasional dan fiat money adalah tidak adil sehingga perlu dibangun sistem baru yang adil dan bebas riba. Negara-negara yang kokoh dengan sistem fiat money terutama pemegang mata uang kunci dunia akan rugi besar secara ekonomi dan politik jika sistem tersebut diganti dengan sistem baru. Secara ekonomi mereka akan kehilangan keuntungan dari proses seignorage dan pendapatan bunga, secara politis mereka akan kehilangan dominasi dan hegemoni terhadap negara lain. Karenanya mereka tidak mendukung gagasan penerapan emas. Hal ini didukung negara-negara lain yang memiliki ketergantungan secara ekonomi dan politik pada negara-negara maju. Politik ekonomi dijadikan sebagai pendekatan dalam tulisan ini untuk menemukan formula yang komprehenshif tentang permasalahan yang dikaji.
Children Born out of Wedlock Inherit the Lineage of Their Biological Father: Auda's Maqāşid asy-Syarī'a Perspective Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam; Rizki, Wahyu Fahrul; Hakimi, Abdul Rahim
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55 No 2 (2021)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i2.415

Abstract

Abstract: This article discusses the debate of the lineage (nasab) of children born out of wedlock according to maqāşid asy-syarī'a framework by Auda. The data were collected from various literary sources, including primary, secondary, and tertiary materials. By employing the approach and theory of maqāşid asy-syarī'a of Auda, this article concludes that efforts to create a just and equitable jurisprudence can be undertaken by reconstructing the classical fiqh framework concerning the status and rights of children born out of wedlock. This article also concludes that every child fundamentally possesses the same legal status and civil rights, including the right to lineage with their biological father. This is made possible by establishing the reconstruction of the lineage of children born out of wedlock on a substantive-legal basis rather than a formal-legal basis, as found in the classical fiqh construction.Abstrak: Artikel ini mendiskusikan perdebatan mengenai nasab anak yang lahir di luar pernikahan menurut kerangka maqāşid asy-syarī'a ala Auda. Data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka, termasuk bahan primer, sekunder, dan tersier. Dengan menerapkan pendekatan dan teori maqāşid asy-syarī'a karya Auda, artikel ini menyimpulkan bahwa upaya untuk menciptakan yurisprudensi yang adil dan merata dapat dilakukan dengan merekonstruksi kerangka fikih klasik mengenai status dan hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan. Artikel ini juga menyimpulkan bahwa setiap anak pada dasarnya memiliki status hukum dan hak-hak sipil yang sama, termasuk hak atas nasab dengan ayah biologis mereka. Hal ini dapat tercapai dengan melakukan rekonstruksi nasab anak yang lahir di luar pernikahan berdasarkan dasar hukum substantif daripada dasar hukum formal, seperti yang ditemukan dalam konstruksi fikih klasik. 
Analisis Perbandingan Hubungan Zakat dan Pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Famulia, Ledy
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54 No 1 (2020)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i1.417

Abstract

Abstract: Muslim majority countries have set their own policies and strategies in the handling and management of zakat and taxes. Some countries may apply similar management by correlating between zakat and taxes, but several other countries may establish different models. This article examines the correlation and management models of zakat and tax in three Muslim majority countries in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. Using a normative juridical approach and comparative analysis, this study concludes that the management of zakat and taxes in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam shares many similarities, but also has some differences. In Indonesia, zakat is made deductible from taxable income, while in Malaysia the zakat policy is applied as a tax deduction. The management of zakat and taxes in Brunei Darussalam is regulated differently since the two are not considered related to each other. The different models of zakat and tax management in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam turned out to have a significant effect on zakat and tax revenue in the three countries. Abstrak: Negara-negara muslim memiliki kebijakan dan cara tersendiri dalam menangani dan mengelola hubungan antara zakat dan pajak. Beberapa negara memiliki kemiripan dalam mengelola hubungan zakat dan pajak, namun beberapa negara yang lain menggunakan model yang berbeda . Artikel ini mengkaji hubungan dan model pengelolaan zakat dan pajak di tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki banyak kemiripan, namun juga terdapat beberapa perbedaan. Jika di Indonesia zakat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak maka di Malaysia diterapkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan di Brunei Darussalam, zakat dan pajak tidak terkait satu sama lain. Perbedaan model pengelolaan zakat dan pajak di tiga negara ini: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ternyata berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan pemerolehan zakat dan pajak sekaligus.
Hak-hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Nizami, Auliya Ghazna
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52 No 1 (2018)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v52i1.458

Abstract

Abstract: The right of unborn child (fetus) is one of the long-standing and debatable topics in both contemporary and classical literatures. In general, the discussions of the right of the unborn child are mostly brought into the perspective of human right. On the one hand, the case of abortion is always to be the heated topic because it relates to the right to life. On the other hand, there are only few studies address the civil rights of the fetus, even though the fetus is the early stage of a human and thus is treated as the weakest legal subject. Based on this, this article seeks to elaborate two main problems: the extent to which Indonesian positive law regulates the interests of the fetus as a legal subject and the discussions of the fetus’ civil rights, particularly on the issue of its in inheritance, will and endowments in classical fiqh. This is a literature research, with a normative juridical approach. The results of this study are: (1) Islamic law and positive law in Indonesia are similar in recognizing the legal subject of a fetus who can attain the right of inheritance, will, and endowments; (2) Islamic law and positive law in agreement that unborn child who dies in his/her mother’s womb or born dead is not eligible to inherit; (3) in Islamic law, the fetus has the right to the property that is endowed to him/her and the profit generated from it, while the positive law does not explain clearly the permissibility or impossibility of waqf to the fetus.Abstrak: Isu tentang anak merupakan salah satu topik pembahasan dalam berbagai literatur baik klasik maupun kontemporer. Pembahasan-pembahasan ini pada umumnya membicarakan hak-hak janin yang berkaitan dengan hak-hak untuk hidup, dalam hal ini adalah fikih aborsi. Pada sisi lain, tulisan yang mengulas tentang hak-hak keperdataan janin tidak begitu banyak padahal anak dalam kandungan merupakan bagian dari anak secara keseluruhan dan merupakan subjek hukum yang paling lemah. Berdasarkan hal ini, artikel ini berupaya memaparkan dua pokok masalah, yakni sejauh mana hukum positif di Indonesia mengatur kepentingan janin sebagai subjek hukum dan bagaimana diskusi fikih klasik menyinggung hak-hak keperdataanya terutama dalam kewarisan, wasiat, dan wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini yakni: (1) antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menerapkan hukum yang sama dalam hal pengakuan janin sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak waris dan wasiat; (2) hukum Islam dan hukum positif menganggap janin tidak pernah ada apabila ia telah mati dalam kandungan atau terlahir dalam keadaan mati sehingga hak waris dan wasiatnya tidak ada; (3) dalam hukum Islam, janin berhak atas barang yang diwakafkan kepadanya dan yang dihasilkan dari barang tersebut, sedangkan hukum positif tidak menjelaskan kebolehan atau ketidakbolehan wakaf terhadap janin.
Mitologi Arabisasi Peraturan Bupati (Perbup) Syari’ah di Tasikmalaya dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Nasional Qalyubi, Syihabuddin; Hak, Nurul; Luthfi, Khabibi Muhammad
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i2.495

Abstract

Abstract: The purpose of this paper is to analyze the reason, form and meaning of arabization regent regulation (perbup) in Tasikmalaya and its implications for the national legal system. This departs from the arabization of Tasikmalaya regency that tends to be unilateral and less concerned about Sundanese writing. Using the approach of political linguistics and the theory of Mythology from Roland Barthes, it shows that Perbup arabization in Tasikmalaya district was underlied by history and sociological majority of Santri with Islam ideology since 19th centuries until now. In addition, the emergence of Arabization is legally inspired by the vision and mission of Tasikmalaya Regency itself as it wants to become an Islamic religious district. The implementation of Perbup arabization uses Pegon Arabic-Sundanese with three forms called the name of the Regional Work Unit, the official manuscript and the monument. Connotatively or mythologically, the Arabization shows that the regent of Tasikmalaya seeks to spread the ideology of Islamic Nusantara or Islamic Santri to Tasikmalaya society specifically and Indonesian people in general. While the implication to the national legal system is the incoherence of the legal system components in Indonesia. Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah menganalisis alasan, bentuk dan makna dari arabisasi dalam Peraturan Bupati di kabupaten Tasikmalaya dan implikasinya dalam hukum nasional. Ini berangkat dari adanya arabisasi pada Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang cenderung sepihak dan kurang peduli tulisan Sunda. Dengan pendekatan politik linguistik dan teori mitologi Roland Barthes, ditemukan bahwa arabisasi dalam Peraturan Bupati di kabupaten Tasikmalaya dilatarbelakangi oleh sejarah dan sosiologis mayoritas kaum santri yang berideologi Islam Nusantara sejak abad ke-19 hingga sekarang. Selain itu munculnya arabisasi ini secara hukum diilhami oleh visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri yang ingin menjadi kabupaten religius islami. Adapun implementasi arabisasi Peraturan Bupati tersebut menggunakan Pegon Arab Sunda dengan tiga bentuk yaitu nama satuan kerja perangkat daerah, naskah dinas dan monumen. Secara konotatif atau mitologis arabisasi itu menunjukkan bahwa bupati Tasikmalaya berusaha menyebarkan ideologi Islam Nusantara atau Islam Santri kepada masyarakat Tasikmalaya itu sendiri secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Sementara implikasinya terhadap hukum nasional adalah adanya ketidakpaduan antara komponen sistem hukum di Indonesia.
Filsafat Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung: Studi atas Pembagian Harta Bersama Suami Istri Musthofa, Moh Aqil
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52 No 1 (2018)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v52i1.498

Abstract

Abstract: Ideally, a judgment must meet the principles of certainty, fairness and usefulness. However, in fact it has been far from easy to synchronize between the whole three principles, especially when it comes to the principle of certainty and fairness, which may conflict with each other. Supreme Court (MA) Decision No. 266/K/AG/2010 indicates that in terms of cases of marital assets, the Panel of Judges did not determine their judgment based on the material legal provisions of Article 97 KHI. This fact raises the following question: what is the legal paradigm, legal formation or discovery, and legal value in the Supreme Court decision No. 266/K/AG/2010? To analyze these three aspects, the researcher used progressive legal theory, maqāṣid asy-syari’ah, and legal ideals theory. From the study and analysis, it is possible to conclude the following points. First, in terms of the legal aspect, this decision is intended for the sake of humans. It was aimed to satisfy the principle of fairness, prosperity and happiness for both parties. Second, the decision indicates that the Panel of Judges made legal discovery to meet the objectives of Islamic law (maqāṣid asy-syari’ah) of creating benefits for both parties. Third, the legal decision constitutes the principles of legal certainty, legal justice, and legal benefits for both parties.Abstrak: Putusan hakim di pengadilan, idealnya, harus mengandung nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam implementasinya, tidak mudah untuk mensinergikan ketiga nilai tersebut, terutama nilai kepastian dan keadilan yang terkadang saling bertentangan. Putusan Mahkamah Agung No. 266/K/AG/2010 mengindikasikan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama suami-istri tidak mendasarkan pada ketentuan hukum materiilnya, yaitu Pasal 97 KHI. Sesuai fakta tersebut, maka muncul pertanyaan: bagaimana paradigma hukum, pembentukan atau penemuan hukum oleh Majelis Hakim, serta nilai hukum dalam putusan No. 266/K/AG/2010. Tulisan ini mendeskripsikan: pertama, aspek ontologi untuk mengetahui hakikat hukum; kedua, aspek epistemologi untuk mengetahui prosedur penemuan atau pembentukan hukum; ketiga, aspek aksiologi untuk mengetahui nilai-nilai hukum. Teori hukum progresif, maqāṣid asy-Syari’ah, dan teori cita hukum digunakan dalam tulisan ini untuk menganalisis ketiga aspek tersebut. Kesimpulan dari tulisan ini: pertama, hakikat hukum dalam putusan ini adalah untuk manusia, putusan ini ditujukan untuk kedua pihak agar mendapat keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan; kedua, Majelis Hakim melakukan penemuan hukum berdasarkan Maqāṣid asy-Syari’ah, yang mempertimbangkan kemaslahatan; ketiga, putusan tersebut telah mengandung nilai kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi kedua pihak.

Page 33 of 61 | Total Record : 609

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 59 No 2 (2025) Vol 59 No 1 (2025) Vol 58 No 2 (2024) Vol 58 No 1 (2024) Vol 57 No 2 (2023) Vol 57 No 1 (2023) Vol 56, No 2 (2022) Vol 56 No 2 (2022) Vol 56, No 1 (2022) Vol 56 No 1 (2022) Vol 55, No 2 (2021) Vol 55 No 2 (2021) Vol 55, No 1 (2021) Vol 55 No 1 (2021) Vol 54 No 2 (2020) Vol 54, No 2 (2020) Vol 54, No 1 (2020) Vol 54 No 1 (2020) Vol 53 No 2 (2019) Vol 53, No 2 (2019) Vol 53 No 1 (2019) Vol 53, No 1 (2019) Vol 52 No 2 (2018) Vol 52, No 2 (2018) Vol 52, No 1 (2018) Vol 52 No 1 (2018) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 2 (2017) Vol 51 No 1 (2017) Vol 51, No 1 (2017) Vol 50 No 2 (2016) Vol 50, No 2 (2016) Vol 50, No 1 (2016) Vol 50 No 1 (2016) Vol 49 No 2 (2015) Vol 49, No 2 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49 No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 48, No 2 (2014) Vol 48 No 2 (2014) Vol 48, No 1 (2014) Vol 48 No 1 (2014) Vol 47 No 2 (2013) Vol 47, No 2 (2013) Vol 47 No 1 (2013) Vol 47, No 1 (2013) Vol 46 No 2 (2012) Vol 46, No 2 (2012) Vol 46, No 1 (2012) Vol 46 No 1 (2012) Vol 45, No 2 (2011) Vol 45 No 2 (2011) Vol 45 No 1 (2011) Vol 45, No 1 (2011) Vol 44 No 2 (2010) Vol 44 No 1 (2010) Vol 43 No 2 (2009) Vol 43, No 2 (2009) Vol 43, No 1 (2009) Vol 43 No 1 (2009) Vol 42, No 2 (2008) Vol 42 No 2 (2008) Vol 42 No 1 (2008) Vol 42, No 1 (2008) More Issue