cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)" : 7 Documents clear
The Position of Convict as Justice Collaborator in Revealing Organized Crime Bambang Sugiri; Nurini Aprilianda; Hanif Hartadi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to examine the position of the convict as justice collaborator in revealing organized crime. A justice collaborator can assist law enforcement officers. The background of the study is the concept of crown witness, which is often used in proving criminal cases, even though it violates human rights. A difficulty in revealing organized crime is that perpetrators mostly do not disclose their criminal network and the parties involved. Information from the convict related to the network of the crime they committed makes law enforcement officers easier to reveal the organized crime. This study used a juridical analysis with an approach to laws and regulations, conceptual method, and comparative method. The results of the study show that convict who chose to become a justice collaborator has a vital role. Law enforcement officers can take advantage of this role in exposing organized crimes without human rights violations to the convict. The convict can have a reward in the form of parole and additional remissions.Kedudukan Narapidana sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kejahatan TerorganisirAbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji kedudukan narapidana sebagai justice collaborator dalam pengungkapan kejahatan terorganisir yang dapat membantu tugas aparat penegak hukum. Hal ini dilatarbelakangi konsep saksi mahkota yang sering dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana namun dinilai melanggar HAM. Kesulitan pengungkapan kejahatan teroganisir adalah para pelaku yang terlibat tidak mengungkapkan jaringan kejahatannya serta pihak yang terlibat.  Informasi dari narapidana terkait jaringan kejahatan yang pernah dilakukannya, memudahkan pengungkapan kejahatan terorganisir oleh aparat penegak hukum. Pada penulisan ini penyusunan dilakukan dari hasil analisis yuridis melalui sebuah pendekatan peraturan-peraturan undang-undang, metode konseptual dan juga mempergunakan metode perbandingan. Adapun hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa narapidana sebagai justice collaborator memiliki peran yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisir tanpa dinilai melakukan pelanggaran HAM kepada narapidana karena adanya pemberian penghargaan berupa pembebasan bersyarat dan remisi tambahan.Kata Kunci: justice collaborator, kejahatan terorganisir, narapidana.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a5
Children Involvement in Terrorism Activities: Perpetrator or a Victim? (A Study in the Circle of Violence) Wawan Edi Prastiyo; I Ketut Rai Setiabudhi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terrorism is an extraordinary crime since it violates human rights. However, it will be different if children commit it. The legal approach is not necessarily taken against children who become terrorists. The problem of children's involvement in terrorist activities does not end there. Another important issue that must also be considered is children of terrorist parents. They must be rescued from a violent social environment. In this study, we will discuss the position of children as victims in the cycle of violence of terrorism and criminal policies in overcoming the involvement of children in terrorism activities. This research is normative legal research that examines the availability of provisions regulating the involvement of children in terrorism activities. Legal materials come from primary and secondary legal materials that are collected through literature study. Children who become terrorists are actually victims indoctrinated to commit terrorism which is believed as a struggle. Therefore, a human rights approach is needed to provide child protection. The criminal policy in tackling the involvement of children in terrorism activities is carried out by regulating the rehabilitation of radicalized children who are perpetrators and the placement of children whose parents are members of terrorism networks in a safe place.Keterlibatan Anak dalam Kegiatan Terorisme: Sebagai Pelaku atau Justru menjadi Korban? (Suatu Kajian dalam Lingkaran Kekerasan)AbstrakTerorisme adalah kejahatan yang luar biasa dan melanggar hak asasi manusia, namun hal ini akan berbeda apabila dilakukan oleh anak. Pendekatan hukum tidak serta merta dilakukan terhadap anak yang menjadi teroris. Permasalahan tentang keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme bukan hanya sampai di sana. Permasalahan penting lainnya yang juga harus diperhatikan adalah anak yang berada pada lingkungan orang tua yang menjadi teroris. Anak harus diselamatkan dari lingkungan sosial yang diwarnai dengan kekerasan.  Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai posisi anak sebagai korban dalam lingkaran kekerasan dan kebijakan kriminal dalam penanggulangan keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang membahas tentang ketersediaan ketentuan yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme. Bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Anak yang menjadi teroris sesungguhnya merupakan korban di mana anak tersebut telah terdoktrin untuk melakukan terorisme yang diyakini sebagai suatu perjuangan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan hak asasi manusia yang dapat memberikan perlindungan anak. Kebijakan kriminal dalam penanggulangan keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme dilakukan dengan regulasi tentang rehabilitasi bagi anak yang menjadi pelaku dan telah terpapar paham radikalisme dan penempatan anak yang orang tuanya menjadi anggota jaringan terorisme di tempat yang aman.Kata Kunci: anak, lingkaran kekerasan, terorisme.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a3
The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruption by Corporations with the Anti-Bribery Management System (SNI ISO 37001: 2016) Mas Putra Zenno Januarsyah; Mochamad Ramdhan Pratama; Pujiyono Pujiyono; Elisatris Gultom
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prevention of corruption is a reform program in legal field that has been implemented by the Indonesian government. However, there is a gap in the main objective of the prevention to restore the country’s financial losses. Returning state’s financial losses is not easy. There are needs of a new paradigm to maximize the return of state financial losses caused by corruption. In the United Kingdom, the Serious Fraud Office used the Deferred Prosecution Agreement to handle Rolls-Royce’s alleged corruption offenses. One of the requirements is a legal compliance program that the corporation must obey. This study is a descriptive study. It employed normative juridical research type with statute and conceptual approaches, as well as legal comparison. The data was collected through literature studies before subsequently analyzed qualitatively. The results shows that the implementation of the concept of deferred prosecution on corruption crimes committed by corporations with anti-bribery management system (SNI ISO 37001: 2016) is stated in the legislation policy related to the prohibition of corruption crimes committed by corporation. Any corporations can be held criminally accountable. However, policies and regulations in Indonesia do not require corporations to follow the legal compliance program.Penerapan Konsep Perjanjian Penundaan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Korporasi dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001: 2016)AbstrakPencegahan tindak pidana korupsi merupakan salah satu program reformasi di bidang hukum yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Namun, terdapat kesenjangan dalam tujuan utama penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara. Dalam pengembalian kerugian keuangan negara tidak semudah yang dibayangkan, sehingga perlu adanya paradigma baru sebagai upaya untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan Serious Fraud Office di Inggris terhadap korporasi Rolls-Royce dengan menggunakan Deferred Prosecution Agreement, yang mana dalam salah satu klausul nya dikehendaki, adanya program kepatuhan hukum yang wajib diikuti oleh korporasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (legal comparasion). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Konsep Perjanjian Penundaan Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001: 2016) secara eksplisit telah ditetapkan dalam kebijakan legislasi terkait dengan larangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, dan korporasi yang melakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun kebijakan dan regulasi di Indonesia tidak mewajibkan korporasi untuk mengikuti program kepatuhan hukum, dalam hal ini Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001: 2016.Kata kunci: ISO, perjanjian penundaan penuntutan, tindak pidana korupsi oleh korporasi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a4 
New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes I Made Wirya Darma
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal politics examines changes within present law due to consistent demands and needs of people. Legal politics continue to develop the rule of law, from the Ius Constitutum, which is based on the previous legal framework, to the formulation of the law in the future, the Ius Constituendum. The Indonesian 2019 draft of Criminal Code formulates customary sanctions as the fulfillment of customary obligations in several articles. These articles provide a new paradigm of criminal law policy to formulate criminal law reform in the future for customary sanctions in cases of customary crimes. The study used normative juridical or library research on normative legal substances. It aims to reveal the truth based on scientific logic from the normative side by examining library materials or secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The results show that the fulfillment of customary obligations can be expected to become criteria or signs/guidelines for judges to determine “law that lives in society” or “The Living Law” as a source of law (material legality) in the future. It is a form of new paradigm in the renewal of customary criminal law. Thus, customary (criminal) law can become (1) a positive source of law, in the sense that customary criminal law (sanctions) can be the legal basis to examine cases at the Court; and (2) negative sources of law, in the sense that the provisions of customary criminal law (sanctions) can be justified reasons, reasons for mitigating punishment or providing more severe punishment.Paradigma Baru Kebijakan Hukum Pidana dalam Formulasi Sanksi dalam Kasus Delik AdatAbstrakPolitik hukum mengkaji berbagai perubahan pada hukum di tengah masyarakat yang didasari tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Politik hukum berusaha meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari Ius Constitutum yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan hukum di masa datang atau Ius Constituendum. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 merumuskan ketentuan sanksi adat sebagai pemenuhan kewajiban adat dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut memberikan paradigma baru kebijakan hukum pidana dalam perumusan sanksi adat untuk kasus tindak pidana adat sebagai pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normatif. Metode ini dipilih untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perumusan Pasal 2 ayat (2) RUU KUHP tahun 2019 mengenai pemenuhan kewajiban adat dapat diharapkan menjadi kriteria atau rambu-rambu/pedoman bagi Hakim dalam menetapkan “hukum yang hidup dalam masyarakat” atau “the living law” sebagai sumber hukum (legalitas materiil) di masa yang akan datang sebagai bentuk paradigma baru dalam pembaharuan hukum pidana adat. Dengan demikian, hukum (pidana) adat dapat menjadi: (1) Sumber hukum yang positif, dalam arti hukum pidana adat (sanksi adat) dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri; dan (2) Sumber hukum yang negatif, dalam arti ketentuan-ketentuan hukum pidana adat (sanksi adat) dapat menjadi alasan pembenar, alasan meringankan pidana atau memperberat pidana.Kata Kunci: hukum pidana, sanksi adat, tindak pidana adat.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a6   
The Correct Form of Testamentary Disposition for Health Workers and Covid-19 Patients in Quarantine Wardani Rizkianti; Anisah Aprilia
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia has a relatively high Covid-19 death rate. Many people face the risk of death due to Covid-19. They are, among others, health workers and Covid-19 patients. They need to prepare for the worst. For instance, they may need to make a will. During the pandemic, there is no standard guideline to dispose a will for health workers and Covid-19 patients in quarantine. Based on the current pandemic situation, health workers and Covid-19 patients are parties who need to write legal wills in the form of testamentary disposition considering the risk they face and their limited circumstances. The pandemic situation does not enable them to make testamentary disposition properly before a notary public. This study covers the problems of health workers and Covid-19 patients in making testamentary disposition in quarantine. Health workers and Covid-19 patients must be isolated from the public to avoid the risk of Covid-19 transmission. Surely, the situation avoids them to see public notary. In accordance with the situation, it is necessary to have a form of an appropriate testamentary disposition without the presence of a notary public. The study employed a normative juridical method with statutory and case approaches.Bentuk Wasiat yang Tepat bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien Covid-19 di Masa KarantinaAbstrakAngka kematian yang diakibatkan oleh Covid-19 di Indonesia cukup tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa pihak yang beresiko terhadap resiko kematian akibat Covid-19 seperti tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 perlu mempersiapkan hal-hal yang menyangkut kematian seperti membuat surat wasiat. Di masa pandemi Covid-19 ini belum ada kepastian mengenai bagaimana pembuatan surat wasiat bagi tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 di masa karantina. Jika dilihat dari kasusnya, tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 merupakan pihak yang membutuhkan akses pembuatan wasiat sebab resiko kematian yang mereka hadapi dan memiliki keadaan yang terbatas sehingga tidak bisa membuat wasiat sebagaimana mestinya yaitu dengan bertemu langsung oleh notaris. Penelitian ini akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 mengenai pembuatan wasiat di masa karantinanya. Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 tidak dapat membuat surat wasiat dengan bertemu notaris sebab keadaannya yang harus diisolasi dari masyarakat untuk menghindari resiko penularan Covid-19. Dengan adanya keadaan yang seperti ini, perlu adanya suatu bentuk wasiat tepat yang dapat dibuat tanpa harus berhadapan dengan notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus.Kata Kunci: bentuk wasiat, covid-19, masa karantina.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a1
Workers’ Protection in the Covid-19 Era in Nigeria Ogbole Ogancha O; Oreoluwa Omotayo Oduniyi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Against the backdrop of measures adopted sequel to the outbreak of the pandemic, this research focuses on the impact of Covid-19 on the workplace. It highlights and interrogates the utility of responsive measures and also articulates recondite labour issues relating to changing work patterns, pay cuts, job losses culminating in growing unemployment rate, and occupational safety and health concerns within the context of extant labour standards. It also extends focus to the impact of Covid-19 on existing challenges revolving around working poverty, decent work deficit, unfair labour practices, and ineffective labour regimes. This research finds, inter alia, that impact of the Covid-19 pandemic on the workplace is colossal, disruptive, and unprecedented, and that extant labour standards, having proved mute on a wide range of contingent workplace issues, can only provide some sort of protection in a detached manner. The research concludes with an array of far-reaching recommendations on the adoption of protective and remedial legal norms that are transient, flexible, and proactive enough to accommodate diverse situations capable of undermining the prospects for labour laws, regulations, and policies in the Covid-19 era.Perlindungan Pekerja pada Masa Covid-19 di Nigeria AbstrakSehubungan dengan merebaknya pandemi Covid-19, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh Covid-19 di lingkungan kerja. Penelitian ini menyoroti kebijakan yang dikeluarkan untuk penanganan krisis, serta menggambarkan mengenai permasalahan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perubahan pola kerja, pemotongan gaji, pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Lebih jauh lagi, artikel ini juga meneliti dampak Covid-19 di tempat kerja sangat signifikan, dimana hal ini memperparah permasalahan kemisikinan, minimnya pekerjaan yang layak, praktik perburuhan yang tidak adil, dan inefektivitas sistem kerja. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dampak pandemi Covid-19 di tempat kerja sangat besar dan disruptif yang menyebabkan memperburuk masalah ketenagakerjaan. Adapun untuk mewujudkan proteksi kepada para pekerja saat pandemi, penelitian ini merekomendasikan lahirnya norma hukum yang fleksibel dan proaktif guna bisa mengakomodir keberagaman kebutuhan dan memperbaiki kekurangan undang-undang serta kebijakan mengenai ketenagakerjaan di masa Covid-19.Kata Kunci: covid-19, pekerjaan, tempat kerja. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a7
Comparison of Digital Copyright Protection on Over the Top (OTT) Streaming Content Media in Indonesia and the United States Agung Kurniawan Sihombing; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the rapid technological development, physical boundaries have begun to disappear. The internet has created a ‘free culture’. In addition, the era is challenging the copyright concept along with the emergence of ‘digital copyright’. It has become the main commodity of Over-the-Top services providing means of communication and entertainment through the internet. Content streaming service like Netflix uses films, as well as other cinematographic works, as its main commodities. OTT Streaming media helps to protect copyright holders' rights that previously have been violated by illegal streaming sites on the internet. Unfortunately, it also raises a new question: how digital copyright-objects can be protected in this kind of service. Without physical form, copyright object can be distributed easily on the internet, and it may lead to right violations. To answer this problem, the authors aim to describe the digital copyright protection on OTT Streaming Content Media in Indonesia and compare them to the 1998 Digital Millennium Copyright Act (DMCA) of the United States of America using a descriptive-analytical approach. This study employed a normative juridical approach with secondary data. The results of this study indicate that digital copyright protection in Indonesia is still centered on conventional copyright objects, and a sui generis law is needed to provide better protection for digital copyright objects.Perbandingan Perlindungan Hak Cipta Digital pada Media Over The Top (OTT) Streaming Content di Indonesia dan Amerika SerikatAbstrakDi era perkembangan teknologi yang sangat pesat, batasan fisik mulai hilang dan internet telah memunculkan ‘budaya bebas’ yang bisa diakses setiap orang. Hak cipta merupakan salah satu konsep yang kembali diuji dalam era digital ini dengan kemunculan “hak cipta digital” yang menjadi komoditas utama layanan “Over the Top” yang dapat memberikan sarana komunikasi dan hiburan lewat internet. Salah satu bentuk layanan ini merupakan layanan streaming content, seperti Netflix yang menggunakan film sebagai karya sinematografi sebagai komoditas utamanya. Kehadiran media OTT Streaming Content ini menjadi jawaban bagi perlindungan hak pemegang hak cipta yang selama ini dilanggar dengan situs-situs streaming ilegal di internet, sekaligus memunculkan pertanyaan baru: bagaimana perlindungan hak cipta digital dalam layanan tersebut. Tanpa memerlukan bentuk fisik, tentunya objek hak cipta akan semakin mudah tersebar luas di internet dan berpotensi untuk memunculkan pelanggaran. Atas permasalahan tersebut, penulis akan membahas secara deskriptif analitis mengenai perlindungan hak cipta digital pada Media OTT Streaming Content dalam hukum positif Indonesia, sekaligus memberikan perbandingan dengan Digital Millenium Copyright Act 1998 (DMCA) dari Amerika Serikat yang telah memberikan perlindungan serupa terhadap hak cipta digital. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta digital di Indonesia masih berpusat pada objek hak cipta konvensional, sehingga diperlukan peraturan sui generis untuk memberikan proteksi lebih baik terhadap objek hak cipta di era digital.Kata Kunci: DMCA, konten streaming, over the top.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a2 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue