cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 518 Documents
 8   9   10   11   12 
Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Syaprillah, Aditia; Sapriani, Sapriani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.444 KB)

Abstract

AbstrakKebutuhan lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi pada kawasan hutan. Keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan hutan seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan. Kondisi ini diperparah dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan yang mencapai 6,78% per tahun. Pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan dilakukan melalui kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam buku dan peta penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Perencanaan pengelolaan hutan yang dilakukan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan memerhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan adalah adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung, kepemilikan lahan serta rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dan belum adanya kesepahaman terkait dalam hal perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan para pihak, khususnya masyarakat di sekitar hutan lindung.Kata Kunci: hutan lindung, pengelolaan hutan, degradasi hutan, kebutuhan lahan, pembangunan berkelanjutan. Management of Tarakan City Forest: Sustainable Development PerspectiveAbstractHigh demand of land is one of the many causes of forest degradation. The urgency of the local government to conserve the forest often contradicts with various interests. This condition is getting worse as the number of the population grows, especially in Tarakan whose population grows by 6.78% per year. The areas declared as protected forest are mostly utilized by the society for plantation and housing purpose. This research aims to observe protected forest management and other factors affecting the actualization of sustainable development in Tarakan. According to Forest Management Unit (KPH), forest management plan in Tarakan refers to national, province, and also city or district forestry plan. It also heeds aspiration, cultural value, and empowerment of the locals as well as the environmental condition through the implementation of social forest and forestry partnership. Factors that affect forest management in Tarakan are expansion into protected forest areas, ownership of such areas by the society, low level of education and living standard, and the lack of understanding of the locals related to the protected forest management plan.Keywords: protected forest, forest management, forest degradation, demand of land, sustainable development.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a10
Artikel Kehormatan: Symphonizing Intellectual Property Laws in the Advancement of Culture Sardjono, Agus
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.575 KB)

Abstract

The Indonesian Government has enacted the Law on Advancement of Culture. This Law is themanifestation of the trust bestowed by the Indonesian Constitution, entrusting the state to advance theIndonesian culture. This Law is the guideline and ideals for the Indonesian Government and the societyat large in conducting efforts to advance culture. The purpose is so that there is a clear direction in theefforts to develop, utilize, promote, and preserve and protect Indonesian culture in the face ofglobalization and digitalization of world culture. At the very least, this law facilitates individuals who arepart of the society, to be more creative in their art and to be rewarded through rights protection. Theexistence of these two types of laws must create a favorable environment in the efforts of advancingculture. Like an orchestra displaying a beautiful symphony, intellectual property laws and the law ofcultural advancement are also a beautiful symphony in the framework of advancing Indonesian culturein hopes for it to provide an important contribution in human civilization. This paper tries to expresshow the efforts to symphonize the two laws must be done in an assessment that is prescriptivedoctrinal.Simfonisasi Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pemajuan KebudayaanAbstrakPemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sebagai bentuk penjelmaan kepercayaan yang diberikan oleh Konstitusi Indonesia kepada negara untuk menjadi pelaksanaan pemajuan kebudayaan Indonesia. UU tersebut merupakan pedoman serta cita-cita Pemerintah Indonesia dan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pemajuan kebudayaan, dengan tujuan sebagai petunjuk dalam mengembangkan, menggunakan, mempromosikan, menjaga, dan melestarikan kebudayaan Indonesia di hadapan globalisasi dan digitalisasi dunia kebudayaan. UU ini juga sekiranya telah memfasilitasi anggota masyarakat untuk menjadi lebih kreatif dalam sisi seni dan turut diberikan perlindungan hak kepadanya. Keberadaan UU ini harus mampu menyediakan lingkungan yang memadai guna mendorong pemajuan kebudayaan. Layaknya suatu orkestra menghasilkan simfoni yang indah, hukum kekayaan intelektual dan hukum pemajuan kebudayaan juga merupakan simfoni peraturan dalam mewujudkan pemajuan kebudayaan Indonesia guna memberikan kontribusi penting dalam kehidupan manusia. Artikel ini akan membahas bagaimana cara simfonisasi hukum kekayaan intelektual dilaksanakan dalam perspektif doktrin hukum.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a1
Status Hukum Sumber Daya Alam di Luar Jurisdiksi Nasional dan Posisi Negara Maju di Bidang Keantariksaan mardianis, mardianis
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2564.515 KB)

Abstract

AbstrakPengaturan kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam di luar jurisdiksi nasional selalu menjadi perebutan dan perdebatan antara negara maju dan negara berkembang. Sampai saat ini sudah disahkan tiga rezim hukum internasional khusus yang berlaku untuk tiga wilayah sumber daya alam, yaitu Antartika, Laut Bebas khusus Dasar Laut Dalam, dan Antariksa khususnya Bulan. Ketiga rezim tersebut menggunakan konsepsi ‘common heritage of mankind/warisan bersama umat manusia’ sebagai prinsip utama pengaturannya. Tulisan ini dengan menggunakan metode penelitian normatif dan komparatif akan meneliti secara rinci variasi penerapan prinsip tersebut serta posisi negara maju di bidang keantariksaan terkait pemberlakuan rezim tersebut. Pada umumnya, konsep common heritage of mankind diterapkan dengan cara beragam dan sesuai dengan karakteristik sumber daya masing-masing sedangkan posisi negara maju di bidang kegiatan keantariksaan atau disebut juga space faring countries selalu mengkaitkan pemilikan dan penggunaan dengan kontribusi teknologi dan partisipasinya dalam memperoleh sumber daya tersebut. Legal Status of Natural Resources Beyond National Jurisdiction and the Position of the Developed Countries in Space ActivitiesAbstractThe regulation on ownership and use of natural resources beyond national jurisdiction is always a struggle and a debate between the developed and developing countries. There are currently three special international legal regimes which apply to three areas, namely natural resources of Antarctica, the high seas particularly for seabed and subsoil, and outer space especially for the Moon. These three regimes use the conception of the common heritage of mankind as the main principle of the regulations. This paper uses normative and comparative approaches to examine in detail the variation of application of this principle as well as the position of developed countries in the field of outer space related to the implementation of the regimes. In general, the common heritage of mankind concept is applied in a manner and in accordance with specific characteristic of its resources respectively while developed countries in space activities, also reffered to as space faring countries, are always associated with technological contribution and participation in obtaining these resources.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a7
Pemisahan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Izin Reklame Sebagai Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak Cahyadini, Amelia
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.409 KB)

Abstract

Pemanfaatan media iklan melalui reklame saat ini semakin diminati oleh pengusaha. Hal ini menimbulkan konsekuensi dalam hal izin penyelenggaraan reklame dan pembayaran pajaknya. Pajak Reklame sebenarnya dapat menjadi potensi pendapatan asli daerah yang cukup menjanjikan, namun banyak daerah di Indonesia yang belum dapat memanfaatkan potensi ini. Banyak daerah yang belum memiliki peraturan khusus tentang pajak reklame serta masih menyatukan instrument izin dan pajak. Tulisan ini akan membahas permasalahan pengaturan pajak reklame di Indonesia dengan mengambil contoh pengaturan pajak reklame pada beberapa daerah yaitu di Kota Pekanbaru, Bekasi, dan Mataram. Pajak dan izin merupakan rezim yang berbeda, sehingga pengaturannya juga perlu dipisahkan. Pemisahan ini juga dapat menjadi upaya peningkatan PAD sebab setiap rezim dapat diatur secara lebih rinci.Optimizing Advertising Tax Income in the City of Indonesia through Advertisement License and the Separation of Municipal Law on Taxes Regulation AbstractThe use of media advertising through billboards is increasingly used by entrepreneurs. This situation has caused the consequences to obtain the advertisement license and paying the advertisement tax. The advertisement tax might become a potential addition to boost local government revenue, yet unfortunately this practice has yet to be maximized by most of the local government in Indonesia due to the lack of local regulations governing it. This paper will discuss the problem in regulating advertisement tax by using several municipal laws on taxes regulation in Pekanbaru City, Bekasi City, and Mataram City. Taxes and licenses fell under different regimes, therefore the legal regulations governing both topics should be separated as well. This separation might also be an effective attempt to increase local government revenue by specifically regulates each regime. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a5
Editorial: Demokrasi Deliberatif: Dari Wacana ke Kerangka Hukum Latipulhayat, Atip
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.533 KB)

Abstract

Wacana demokrasi deliberatif – walaupun agak terlambat - mulai masuk dalam khazanah keilimuan Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru (Fahrul Muzaqqi, 2013: 123), sekira tahun 2000-an. Dalam hal ini, demokrasi deliberatif mengacu pada gagasan bentuk pemerintahan di mana para warga negara yang bebas dan sederajat, memberikan pembenaran proses pengambilan keputusan di mana mereka memberikan alasan-alasan lain secara timbal balik dapat diterima dan dapat diakses dengan tujuan mencapai kesimpulan - kesimpulan yang mengikat saat ini kepada setiap warga negara namun terbuka untuk digugat di kemudian hari (Gutman dan Thompson dalam Bilal Dewansyah, 2015: 24). Meskipun demikian, gagasan tersebut baru mulai mem-publik pada tahun 2000 dengan muncul beberapa literatur, seperti artikel dan buku yang ditulis F. Budi Hardiman (2004 dan 2009) dalam perspektif Habermasian.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a0
Book Review: Peremptory International Law Jus Cogens - A General Inventory by Robert Colb Handayani, Irawati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Book Review: Peremptory International Law Jus Cogens - A General Inventory by Robert Colb
Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia Puji Lestari, Ayu
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.429 KB)

Abstract

Buku ini ditulis oleh Prof. Dikdik Mohamad Sodik, S.H., M.H., Ph.D., dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau merupakan pakar dalam bidang hukum laut internasional. Selain menjadi akademisi, Penulis juga aktif mengikuti training programme terkait hukum laut internasional yang diselenggarakan oleh International Ocean Institute Malta, dan Centre of Maritime Policy, Fakultas Hukum, Universitas Wollongong, New South Wales, Australia. Beliau juga aktif dalam menulis artikel hukum laut internasional mengenai masalah Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing pada 4 jurnal internasional. Beliau juga menjadi Guru Besar Utama di Fakultas Hukum UNISBA. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a11
Legislation Authority Overlap: Parliament versus Constitutional Court in Indonesia Efendi, Ahmad Mustarudin
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.309 KB)

Abstract

AbstractThe Indonesian House of Representatives has an authority to form laws together with the President, which may limit the authority of the Constitutional Court. On the other hand, the Constitutional Court has an authority to examine the suitability of the law against the 1945 Constitution. These facts have triggered a dispute between the Parliament and the Constitutional Court. The topic of this article consists of two main points. The first, what is the task form and the authority of the Parliament and the Constitutional Court? The second, what is the ultra petita authority of the Constitutional Court that causes the redundancy of legislative authority between the Parliament and the Constitutional Court? The research results reveal that in the view of the trias politica theory, based on the principle of checks and balances, the legislation authority is entirely in the hands of legislative and executive. In addition, the basis of the overlapping of the authority between the House of Representatives and the Constitutional Court is related to the ultra petita of the Constitutional Court’s decisions, which often makes new norms as a substitute for the norms that are canceled.AbstrakAdanya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk norma undang-undang bersama dengan Presiden yang dapat membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan adanya kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) menimbulkan sengketa antara DPR dan MK.  Topik kajian dalam penulisan artikel ini terdiri dari, pertama bagaimana bentuk tugas dan kewenangan lembaga DPR dan MK? Dan kedua bagaimanakah kewenangan ultra petita MK yang menjadi penyebab timbulnya overlapping kewenangan legislasi lembaga DPR dan MK? Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pandangan teori trias politica yang mendasarkan pada prinsip checks and balances menempatkan kewenangan legislasi berada sepenuhnya pada tangan legislatif dan eksekutif, selain itu yang menjadi dasar dari timbulnya overlap kewenangan DPR dan MK adalah kaitannya dengan ultra petita dalam putusan MK yang seringkali membuat norma baru sebagai pengganti dari norma yang sudah dibatalkan.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a3
Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Pratiwi, Dian Kus
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.964 KB)

Abstract

Pemerintah Indonesia menganggap terdapat organisasi masyarakat yang memiliki kegiatan bertentangan dengan Pancasila. Undang-Undang Organisasi Kemasyakatan di Indonesia juga dinilai belum memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Perlu dikaji lebih lanjut mengenai alasan dikeluarkannya Perpu dan implikasi yuridisnya. Artikel ini memberi gambaran secara rinci tentang situasi yang dikaji dalam perspektif norma Hukum Tata Negara. Hadirnya Perpu ini bukan merupakan upaya pemerintah untuk membungkam kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul, namun pembatasan ruang gerak ormas ini penting mengingat Indonesia telah sepakat berideologi Pancasila.. Dengan demikian, implikasi yuridis dari Perpu ini adalah kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas sebagai pelaksanaan fungsi check and balances antara presiden dan DPR dalam pembuatan produk hukum di Indonesia serta menghindari kewenangan luar biasa presiden. DPR perlu mencermati materi muatan Perpu terutama mengenai asas contrarius actus sebagai dasar ditiadakannya proses pengadilan dalam proses pembubaran organisasi masyarakat. The Juridicial Implication of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Amendment of Law Number 17 Year 2013 on Community Organization in Indonesia AbstractThe Government of Indonesia has assumed that there is a mass organization which carries conflicting agendas with Pancasila. Law on Mass Organization is also thought to be ineffective in suppressing the widespread ideology which contradicts the Pancasila. This situation is among the reason on why the government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on the Revision of Law on Mass Organization, thus further research is needed on the reasoning behind the promulgation and its juridical implication. This article will provide detailed explanation on the situation as seen from Constitutional Law. The promulgation of this government regulation in lieu of law does not intend to silence the freedom of assembly and association, nevertheless the limitation is needed to ensure the standing of Pancasila. Therefore, the juridical implications from this government regulation in lieu of law is the obligation of the House of Representative to hold further discussion with the President under its check and balance function when formulating any law regulation as well as to prevent any misconduct of the President’s extraordinary power. The House of Representative must also monitor the content of government regulation in lieu of law, especially the contrarius actus principle as the basis of the erasure of litigation process during the dissolution of mass organization. Keywords: contrarius actus, urgency, mass organization, Pancasila, government regulation in lieu of law. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a4
Diskursus Perumusan Ideologi Sebagai Perbuatan Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 Marbun, Rocky
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.17 KB)

Abstract

Reformasi Hukum Pidana pasca kemerdekaan Indonesia telah dimulai sejak 1963 terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari kolonial Belanda. Semangat kemerdekaan menginginkan adanya reformasi, bukan hanya terhadap produk hukum yang masih bernuansa kolonialisme, namun juga pada cara pandang atau pola pikir dalam memandang permasalahan hukum. Salah satu pola pikir yang mendapat pengaruh warisan kolonialisme dalam mempertahankan rust en orde (menjaga keamanan dan ketertiban) adalah dengan memasukkan instrumen hukum guna mempertahankan kestabilan politik. Sehingga negara masih memandang urgenitas dari tindakan isolasir terhadap ideologi negara dengan melakukan pelarangan terhadap penyebaran ideologi Komunisme/Marxisme/Leninisme. Faktor terbesar dari perumusan pelarangan tersebut adalah pengalaman hitam bangsa Indonesia terhadap seseorang dan/atau kelompok organisasi yang mengimplementasikan ideologi tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang membahayakan keutuhan bangsa. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam membedakan ideologi sebagai hasil olah akal budi yang menghasilkan ilmu pengetahuan dengan perbuatan sebagai perbuatan pidana dalam perumusan serta perancangan Pasal 212 ayat (2) jo. Pasal 219 ayat (2) Rancangan KUHP 2015 oleh pembentuk undang-undang.Discussion of Ideology Formulation as Criminal Acts in the Draft of the Criminal Code 2015AbstractThe reform of Criminal Law in post-independence Indonesia has started since 1963 through the Criminal Code as a legacy of the Dutch colonial. The spirit of independence calls for a reform, not only against the law which still undeniably a product of colonialism, but also to the perspective or mindset of looking at legal issues. One mindset influenced by the legacy of colonialism in defense of rust en orde (maintain security and order) is to include legal instruments in order to maintain political stability. Thus, the state is still looking at the urgency of action against the state ideology isolation by banning the spread of the ideology of Communism/Marxism/Leninism. The biggest factor of the formulation of the ban was the dark experience of the Indonesian people against a person and/or group of organizations which implement that ideology in activities which endanger the integrity of the nation. Consequently, there is obscurity and uncertainty on the difference between ideology as an outcome of common sense which results in knowledge and ideology as a criminal action under the formulation and drafting of Article 212 para 2 jo. Article 219 para 2 of the Draft of the Criminal Code 2015 as drafted by the legislators.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a6

Page 10 of 52 | Total Record : 518

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue