cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 518 Documents
 21   22   23   24   25 
Pemisahan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Izin Reklame Sebagai Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak Amelia Cahyadini
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.409 KB)

Abstract

Pemanfaatan media iklan melalui reklame saat ini semakin diminati oleh pengusaha. Hal ini menimbulkan konsekuensi dalam hal izin penyelenggaraan reklame dan pembayaran pajaknya. Pajak Reklame sebenarnya dapat menjadi potensi pendapatan asli daerah yang cukup menjanjikan, namun banyak daerah di Indonesia yang belum dapat memanfaatkan potensi ini. Banyak daerah yang belum memiliki peraturan khusus tentang pajak reklame serta masih menyatukan instrument izin dan pajak. Tulisan ini akan membahas permasalahan pengaturan pajak reklame di Indonesia dengan mengambil contoh pengaturan pajak reklame pada beberapa daerah yaitu di Kota Pekanbaru, Bekasi, dan Mataram. Pajak dan izin merupakan rezim yang berbeda, sehingga pengaturannya juga perlu dipisahkan. Pemisahan ini juga dapat menjadi upaya peningkatan PAD sebab setiap rezim dapat diatur secara lebih rinci.Optimizing Advertising Tax Income in the City of Indonesia through Advertisement License and the Separation of Municipal Law on Taxes Regulation AbstractThe use of media advertising through billboards is increasingly used by entrepreneurs. This situation has caused the consequences to obtain the advertisement license and paying the advertisement tax. The advertisement tax might become a potential addition to boost local government revenue, yet unfortunately this practice has yet to be maximized by most of the local government in Indonesia due to the lack of local regulations governing it. This paper will discuss the problem in regulating advertisement tax by using several municipal laws on taxes regulation in Pekanbaru City, Bekasi City, and Mataram City. Taxes and licenses fell under different regimes, therefore the legal regulations governing both topics should be separated as well. This separation might also be an effective attempt to increase local government revenue by specifically regulates each regime. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a5
Editorial: Demokrasi Deliberatif: Dari Wacana ke Kerangka Hukum Atip Latipulhayat
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.533 KB)

Abstract

Wacana demokrasi deliberatif – walaupun agak terlambat - mulai masuk dalam khazanah keilimuan Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru (Fahrul Muzaqqi, 2013: 123), sekira tahun 2000-an. Dalam hal ini, demokrasi deliberatif mengacu pada gagasan bentuk pemerintahan di mana para warga negara yang bebas dan sederajat, memberikan pembenaran proses pengambilan keputusan di mana mereka memberikan alasan-alasan lain secara timbal balik dapat diterima dan dapat diakses dengan tujuan mencapai kesimpulan - kesimpulan yang mengikat saat ini kepada setiap warga negara namun terbuka untuk digugat di kemudian hari (Gutman dan Thompson dalam Bilal Dewansyah, 2015: 24). Meskipun demikian, gagasan tersebut baru mulai mem-publik pada tahun 2000 dengan muncul beberapa literatur, seperti artikel dan buku yang ditulis F. Budi Hardiman (2004 dan 2009) dalam perspektif Habermasian.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a0
Book Review: Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya) Mei Susanto
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.705 KB)

Abstract

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang sering mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan karena: (i) struktur ketatanegaraan yang berubah melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dari tahun 1999-2002; (ii) materi muatan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cukup banyak; (iii) hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering mangalami ketegangan (spanning); dan (iv) banyak pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga beberapa materi yang ada dalam Undang-Undang Pementerintahan Daerah pun banyak yang berubah. Secara keseluruhan telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan pasca reformasi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU Pemda 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda 2004), dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a11
Legislation Authority Overlap: Parliament versus Constitutional Court in Indonesia Ahmad Mustarudin Efendi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.309 KB)

Abstract

AbstractThe Indonesian House of Representatives has an authority to form laws together with the President, which may limit the authority of the Constitutional Court. On the other hand, the Constitutional Court has an authority to examine the suitability of the law against the 1945 Constitution. These facts have triggered a dispute between the Parliament and the Constitutional Court. The topic of this article consists of two main points. The first, what is the task form and the authority of the Parliament and the Constitutional Court? The second, what is the ultra petita authority of the Constitutional Court that causes the redundancy of legislative authority between the Parliament and the Constitutional Court? The research results reveal that in the view of the trias politica theory, based on the principle of checks and balances, the legislation authority is entirely in the hands of legislative and executive. In addition, the basis of the overlapping of the authority between the House of Representatives and the Constitutional Court is related to the ultra petita of the Constitutional Court’s decisions, which often makes new norms as a substitute for the norms that are canceled.AbstrakAdanya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk norma undang-undang bersama dengan Presiden yang dapat membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan adanya kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) menimbulkan sengketa antara DPR dan MK.  Topik kajian dalam penulisan artikel ini terdiri dari, pertama bagaimana bentuk tugas dan kewenangan lembaga DPR dan MK? Dan kedua bagaimanakah kewenangan ultra petita MK yang menjadi penyebab timbulnya overlapping kewenangan legislasi lembaga DPR dan MK? Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pandangan teori trias politica yang mendasarkan pada prinsip checks and balances menempatkan kewenangan legislasi berada sepenuhnya pada tangan legislatif dan eksekutif, selain itu yang menjadi dasar dari timbulnya overlap kewenangan DPR dan MK adalah kaitannya dengan ultra petita dalam putusan MK yang seringkali membuat norma baru sebagai pengganti dari norma yang sudah dibatalkan.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a3
Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Dian Kus Pratiwi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.964 KB)

Abstract

Pemerintah Indonesia menganggap terdapat organisasi masyarakat yang memiliki kegiatan bertentangan dengan Pancasila. Undang-Undang Organisasi Kemasyakatan di Indonesia juga dinilai belum memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Perlu dikaji lebih lanjut mengenai alasan dikeluarkannya Perpu dan implikasi yuridisnya. Artikel ini memberi gambaran secara rinci tentang situasi yang dikaji dalam perspektif norma Hukum Tata Negara. Hadirnya Perpu ini bukan merupakan upaya pemerintah untuk membungkam kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul, namun pembatasan ruang gerak ormas ini penting mengingat Indonesia telah sepakat berideologi Pancasila.. Dengan demikian, implikasi yuridis dari Perpu ini adalah kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas sebagai pelaksanaan fungsi check and balances antara presiden dan DPR dalam pembuatan produk hukum di Indonesia serta menghindari kewenangan luar biasa presiden. DPR perlu mencermati materi muatan Perpu terutama mengenai asas contrarius actus sebagai dasar ditiadakannya proses pengadilan dalam proses pembubaran organisasi masyarakat. The Juridicial Implication of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Amendment of Law Number 17 Year 2013 on Community Organization in Indonesia AbstractThe Government of Indonesia has assumed that there is a mass organization which carries conflicting agendas with Pancasila. Law on Mass Organization is also thought to be ineffective in suppressing the widespread ideology which contradicts the Pancasila. This situation is among the reason on why the government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on the Revision of Law on Mass Organization, thus further research is needed on the reasoning behind the promulgation and its juridical implication. This article will provide detailed explanation on the situation as seen from Constitutional Law. The promulgation of this government regulation in lieu of law does not intend to silence the freedom of assembly and association, nevertheless the limitation is needed to ensure the standing of Pancasila. Therefore, the juridical implications from this government regulation in lieu of law is the obligation of the House of Representative to hold further discussion with the President under its check and balance function when formulating any law regulation as well as to prevent any misconduct of the President’s extraordinary power. The House of Representative must also monitor the content of government regulation in lieu of law, especially the contrarius actus principle as the basis of the erasure of litigation process during the dissolution of mass organization. Keywords: contrarius actus, urgency, mass organization, Pancasila, government regulation in lieu of law. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a4
Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia Ayu Puji Lestari
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.429 KB)

Abstract

Buku ini ditulis oleh Prof. Dikdik Mohamad Sodik, S.H., M.H., Ph.D., dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau merupakan pakar dalam bidang hukum laut internasional. Selain menjadi akademisi, Penulis juga aktif mengikuti training programme terkait hukum laut internasional yang diselenggarakan oleh International Ocean Institute Malta, dan Centre of Maritime Policy, Fakultas Hukum, Universitas Wollongong, New South Wales, Australia. Beliau juga aktif dalam menulis artikel hukum laut internasional mengenai masalah Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing pada 4 jurnal internasional. Beliau juga menjadi Guru Besar Utama di Fakultas Hukum UNISBA. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a11
Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Arman Lany
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.989 KB)

Abstract

Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan praktik SABH tidak sejalan dengan pengaturan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaan dari SABH telah beberapa kali mengalami perubahan. Fungsi pengesahan akta pendirian PT melalui SABH dalam praktik dihubungkan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), hanya untuk memperoleh status badan hukum PT dan belum dilaksanakan sesuai prosedur hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan Menkumham sebagai pihak yang berwenang menerbitkan keputusan badan hukum PT tidak melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon. Praktik SABH ke depan dalam pelaksanaan UUPT untuk dapat lebih mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), harus ada kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan sehari-hari. Legal Certainty and Protection for Stakeholders Concerning the Establishment of Limited Liability Company (PT) through the System of Administrative Of Legal Entity (SABH) Pursuant to Law Number 40 Year 2007 on Limited Company AbstractThe regulation for the System Administration of Legal Entity (SABH) in Law number 40 in 2007 on Limited Liability Company to provide legal certainty and protection for stakeholders has not yet been fully realized. This is because the practice of SABH is not accordance with the law on Limited Liability Company. Also, the regulation of the SABH has undergone multiple revisions. The ratification function for establishment of a Limited Liability Company through SABH in order to gain legal certainty and protection is often only done to gain the status of Limited Liability Company, while not heeding the administrative procedure. The Ministry of Law and Human Rights, as a body with the authority to grant the status of Limited Liability Company often does not conduct a proper document and requirement check to fulfill the administrative demand. It is expected in the future that the practice of SABH in the implementation of the Law on Limited Liability Company can also grant legal certainty and protection for the stakeholders; the regulation and the real implementation have to be consistent.Keywords: law certainty, limited company, SABH, limited company law, stakeholders.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a5
Political Rights of Civil Servants in Indonesia Hernadi Affandi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2499.029 KB)

Abstract

AbstractThis paper highlights the regulation of political rights of civil servants (PNS) in Indonesia based on the 1945 Indonesian Constitution. Political rights are part of human rights that shall be guarded and protected by the State in the form of legislation ranging from constitution to its implementing regulations. The presence of regulation is substantial for safeguarding the existence and implementing political rights possessed by citizens, including civil servants. However, in practice there are restrictions by the lawmaker towards the political rights of the civil servants in Indonesia. In this regard, this paper attempts to highlight two issues: first, the position of civil servants in Indonesia in the 1945 Indonesian Constitution; second, the regulation of the political rights of civil servants in the implementing regulations of the 1945 Indonesian Constitution.Keywords: political rights, human rights, civil servants, 1945 Indonesian Constitution, implementing regulation. Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil di IndonesiaAbstrakTulisan ini menyoroti pengaturan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus dijaga dan dilindungi negara dalam bentuk pengaturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan perundang-undangan pelaksananya. Kehadiran peraturan perundangundangan tersebut menjadi penting agar keberadaan maupun pelaksanaan hak politik yang dimiliki warga negara, termasuk PNS, dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, terdapat pembatasan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap hak politik PNS di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini mencoba menyoroti dua persoalan: pertama, kedudukan PNS di Indonesia dalam UUD 1945; kedua, pengaturan hak politik PNS dalam peraturan perundang-undangan pelaksana UUD 1945.Kata Kunci: hak politik, hak asasi manusia, pegawai negeri sipil, UUD 1945, peraturan perundang-undangan. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a6
Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi Atip Latipulhayat
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.639 KB)

Abstract

Judicial activism dan judicial restraint menjadi topik hangat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang menolak permohonan perluasan makna dari Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Baik judicial activism maupun judicial restraint sejatinya merupakan dua terma yang lahir dari tradisi hukum Amerika Serikat. Kedua tema tersebut secara umum melukiskan perbedaan pandangan para hakim dan ilmuwan hukum mengenai persepsi mereka terhadap hukum dan fungsi hakim di dalam bangunan ketatanegaraan yang demokratis.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a0 
Categorical Imperative Immanuel Kant sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase Djunyanto Thriyana
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1272.456 KB)

Abstract

Penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis sering kali menuntut kecepatan, kepastian, dan biaya yang murah. Arbitrase sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa sebaiknya ideal agar dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa. Beberapa prinsip dalam arbitrase mendukung harapan para pebisnis dalam menyelesaikan sengketanya. Namun demikian, putusan arbitrase juga sering menjadi lambat karena perilaku para pihak terutama yang kalah. Sebagai pebisnis seharusnya para pihak mempunyai integritas yang dapat mempertahankan bonafiditas dan iktikad baik mengingat dunia bisnis berdasarkan pada kepercayaan. Untuk itu, para pebisnis diharapkan memiliki norma-norma yang menyatu dalam cara pandang atau tindakan termasuk dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Norma moral merupakan norma yang dapat menjadi panduan. Salah satu konsep filosofi yang berlandaskan pada moral adalah konsep yang berasal dari Immanuel Kant. Kant memperkenalkan konsep ‘Categorical Imperative’ atau kewajiban tanpa syarat yang semestinya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk berakal dalam mencapai keharmonian dalam kehidupan bersama manusia lain, di bawah hukum kebebasan berdasarkan prinsip-prinsip universal. Konsep ini dapat menjadi landasan filosofi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.Immanuel Kant's Categorical Imperative As A Philosophical Foundation for The Implementation Of Arbitration AwardAbstractDispute resolution in business requires immediacy and certainty at a reasonable cost. Arbitration as an alternative method for dispute resolution should be ideal to be used by the parties in dispute. Principles in arbitration support expectations of businesses in handling dispute. However, arbitration is inevitably slow due to the behavior of the parties, especially by the party at loss. Business stakeholders acting as the parties should be compelled to maintain the integrity and reliability of their businesses, in accordance with the principle ofgood faith based on trust. Businesses are expected to follow norms coherent between the worldview and its application in practice for the settlement of a dispute. Moral norm is a norm which can be a guide. One philosophical concept that is based on moral comes from Immanuel Kant. Kant introduced the concept of 'categorical imperative' or obligations that should unconditionally be owned by humans as sentient in achieving harmony with other humans, under the law of freedom based on universal principles. This concept should be deemed as suitable to be the cornerstone for the philosophy in the settlement of disputes through arbitration.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a5

Page 23 of 52 | Total Record : 518

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue