cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 518 Documents
Relevansi Penerapan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum; The Relevance Implementation of the Opportunity Principle in the Indonesian Criminal Justice System Related to the Equality before the Law Principle Kharisma Ramadhan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.851 KB)

Abstract

AbstractIn the Indonesian criminal justice system, dismissal of cases for the good of public interest is a manifestation of the principle of opportunity as set forth in Article 35(c) of Law Number 16 of 2004 on Indonesian Attorney. The application of the principle of opportunity is deemed to contradict the principle of equality before the law, which is introduced in the Indonesian Constitution, because it creates discrimination in the process of law enforcement. The absence of a comprehensive legislation policy on the application of the principle of opportunity in the Indonesian criminal justice system has led to contradictions. It weakens the principle of equality before the law, which has been guaranteed by the constitution. In addition, it can cause constitutional harm to a number of citizens. Nevertheless, the existence of the principle of opportunity remains recognized in the Indonesian criminal justice system because, in principle, it contains the values of goodness to balance the sharp principles of legality. This writing aims to analyze and to understand the legislation policy on the application of the principle of opportunity. It also reveals the meaning of abstraction and multiple interpretations of public interest, the influence of the application of the principle of opportunity to the principle of equality before the law, and the relevance of the application of the principle of equality and the principle of equality before the law.AbstrakDalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengesampingan perkara demi kepentingan umum merupakan perwujudan dari asas oportunitas yang dituangkan dalam ketentuan pasal 35(c) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Penerapan asas oportunitas tersebut dianggap bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum yang telah diintrodusir dalam Konstitusi negara Indonesia karena menimbulkan diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Tidak adanya kebijakan legislasi yang komprehensif tentang penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia menyebabkan pertentangan yang justru melemahkan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum yang telah dijamin oleh konstitusi dan dapat menyebabkan kerugian konstitusional terhadap sebagiian warga negara. Meskipun demikian keberadaan asas oportunitas tetap diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena pada prinsipnya mengandung nilai-nilai kebaikan untuk mengimbangi tajamnya asas legalitas. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang kebijakan legislasi penerapan asas oportunitas juga terkait makna kepentingan umum yang bersifat abtrak dan multitafsir, pengaruh penerapan asas oportunitas terhadap asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta relevansi penerapan asas oportunitas dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a4
The Implementation of Legal Certainty Principles in the Reporting Process of Debtor Bankruptcy Settlement by Curator to Supervisory Judge in Bankruptcy Practice Holyness Singadimeja; Rai Mantili; Ema Rahmawati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.872 KB)

Abstract

After a debtor is declared bankrupt by Commercial Court, the debtor loses the rights to control and to manage assets. Debtor’s assets is under the management of curator, under surveillance of supervisory judge. Curator has important role in bankruptcy process since curator shall manage and maintain entire bankruptcy assets. Curator is expected to maximize value of bankruptcy assets to fulfill all debt obligations. Article 74 of the Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment, stipulates that curator must submit report to supervisory judge regarding the condition of bankruptcy assets and perform it quarterly. The report is disclosed to the public. The Article 74 is provision for supervisory judge to oversee curator’s performance in debtor’s bankruptcy settlement. Bankruptcy report from curator to supervisory judge in the Commercial Court can provide legal certainty for parties. In good faith, curator carries out duties and authorities to enforce the law on bankruptcy dispute resolution in Indonesia. The process of reporting debtors’ bankruptcy assets, in practice, is not carried out properly since there are no specific standards regarding the report. Further, there are no sanctions for violating curator. Consequently, the regulation cannot perform legal certainty. It is necessary to standardize reports and sanctions for violations because the report an important aspects of bankruptcy process for parties. Furthermore, curator’s responsibility to submit a report to supervisory judge is correlated to the principle of certainty in order to guarantee legal certainty as a principle of debt settlement. In Indonesia, the 1945 Constitution serves as a general ground; and the Law of Bankruptcy and Suspension of Payment functions as specific legal ground. If curator does not perform their duties properly, then they shall be responsible personally.AbstrakSetelah debitor dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga, maka debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya, sehingga segala pengurusan harta kekayaan debitor ada di bawah pengurusan kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Kurator memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting dalam suatu proses kepailitan karena kurator harus mengelola dan mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitor pailit terhadap hak para kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UUKPKPU, disebutkan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga bulan). Tujuan Pasal 74 UUKPKPU adalah agar hakim pengawas dapat mengetahui sampai mana kinerja kurator dalam hal melakukan pemberesan harta pailit debitor. Adanya laporan pemberesan harta (boedel) pailit oleh kurator kepada hakim pengawas di Pengadilan Niaga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dengan itikad baik kurator menjalankan tugas dan kewenangannya guna penegakan hukum penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia. Proses laporan pemberesan harta pailit debitor dalam praktiknya tidak dilaksanakan dengan baik mengingat tidak ada standar khusus mengenai laporan yang dimaksud dan tidak adanya sanksi bagi kurator yang melanggar, sehingga pengaturan mengenai kewajiban tersebut tidak dapat mewujudkan kepastian hukum dalam praktiknya. Oleh karena itu, perlu diatur secara tegas mengenai standar laporan dan sanksi bagi pelanggarannya, mengingat pelaporan atas pemberesan harta pailit ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses kepailitan baik bagi debitor maupun bagi kreditor. Lebih lanjut lagi, tanggung jawab kurator mengenai laporan pemberesan harta pailit debitor kepada hakim pengawas dihubungkan dengan prinsip kepastian agar dapat menjamin kepastian hukum sebagai sarana penyelesaian utang piutang di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai landasan umum dan UUKPKPU sebagai landasan khusus. Apabila Kurator yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau lalai, maka dapat bertanggung jawab secara pribadi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a6
Strengthening the Roles of Judicial Commission Ujang Bahar
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.518 KB)

Abstract

AbstractThis paper discusses the role of judicial commission (JC) in some states of the world based on their respective constitutions. Especially Indonesia, the role can be strengthened by amending the 1945 Constitution. JC is an independent institution that functions to strengthen a credible, efficient, and effective judiciary, which is trusted by the people. As a supporting institution focus JC differences in the world. There are focuses attention on technical policy, making and budgeting of the judiciary, while others emphasize to the problems career, recruitment, discipline, ethics and behavior of judges. Therefore, each country should increase the role of JC institution by taking and adding positive things in the implementation. In addition, since the foundation of JC is related closely to the performance of judges, it is time for each state to give full authority to the JC to conduct audit of judge's decision (verdict), to supervise honor, nobility, ethics, and dignity of judges.AbstractTulisan ini membahas tentang peran Komisi Yudisial (KY)masing-masing negara di dunia sesuai  yang tercantum dalam konstitusinya. Khusus untuk indonesia peran tersebut dapat diperkuat dengan mengamandemen UUD 1945. KY merupakan satu lembaga negara independen dengan tugas dan wewenang mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang kredibel, efisien dan efektif dan dipercaya masyarakat. Sebagai lembaga penunjang terdapat perbedaan fokus perhatian KY di antara negara-negara di dunia. Ada yang menitik beratkan perhatian pada pembuatan kebijakan teknis dan penganggaran peradilan, sementara yang lain menitik beratkan kepada masalah karier, rekrutmen, disiplin, etika  dan tingkah laku hakim. Oleh karena itu sudah seharusnya masing-masing negara meningkatkan peran lembaga KY nya dengan mengambil dan menambahkan hal positif pada praktik pada negara lain.  Lain dari pada itu karena eksistensi KY sangat bersentuhan dengan kinerja hakim, maka sudah saatnya masing-masing negara memberikan kewenangan kepada KY untuk melakukan audit terhadap vonis (putusan hakim) dalam rangka melakukan pengawasan menjaga kehormatan, keluhuran, etika, dan martabat hakim.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a10
[BOOK REVIEW] The International Legal Status and Protection of Environmentally-Displaced Persons: A European Perspective Anisa Fauziah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.59 KB)

Abstract

Hélène Ragheboom writes this book to address the debatable discussions regarding the protection of climate change and environmentally displacement from both International and European perspectives. This book aims to understand whether persons who are outside their states of origin and unable, or unwilling, to return due to severe degradation of their living environment in their states of origin could, or should, receive international protection in Europe. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a11
The Latest Development of Chile-Bolivia Dispute: Questioning International Watercourse Status of Silala/Siloli in ICJ Almi Nibach Mauludila
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.924 KB)

Abstract

Silala/Siloli is a basin, an international watercourse, flow from highlands of Potosí, Bolivia, to Antofagasta, Chile. Since 1997, Bolivia claims full sovereignty over the watercourse based on the canalisation of Silala/Siloli in 1908. On the other hand, Bolivia has never argued on the existence and status of Silala/Siloli for over 90 years before. Until now, Chile uses the flow to water the cities of Antofagasta, Sierra Gorda, and Baquedano. Recently, the situation is worsened by Bolivia’s decision to conduct several projects around Silala/Siloli. Chile filed its objection to the ICJ on June 2016. In 2018, both parties have concluded the written proceeding by submitting their memorials. The oral proceeding for this contentious case is yet to be decided. This study aims to analyze the definition of international watercourse based on international law. The analysis started from the ILC Guiding Principles on Unilateral Declaration capable of creating legal obligations, general principles regarding territorial claim, and relevant bilateral documents between the two States.Perkembangan Terakhir Chile v. Bolivia di Mahkamah Internasional: Sengketa Status Silala/Siloli sebagai Jalur Air InternasionalAbstrakSilala/Siloli adalah jalur air internasional yang berasal dari dataran tinggi Potosí, Bolivia dan mengalir ke Antofagasta, Chili. Pada tahun 1997, Bolivia mengklaim kedaulatan penuh atas aliran air Silala/Siloli dengan mendasarkan argumen pada kanalisasi di tahun 1908. Di sisi lain, keberadaan dan status Silala/Siloli tidak pernah diperdebatkan oleh Bolivia selama lebih dari 90 tahun. Hingga saat ini, Chili menggunakan Silala/Siloli untuk mengairi kota Antofagasta, Sierra Gorda, dan Baquedano. Baru-baru ini, situasinya diperburuk oleh keputusan Bolivia untuk melakukan beberapa proyek di sekitar Silala/Siloli. Chili mengajukan klaimnya ke ICJ pada Juni 2016 dan pada 2018 kedua belah pihak telah menyelesaikan tahap tertulis dengan mengirimkan memorial. Proses persidangan ini belum ditentukan. Artikel ini akan menganalisis definisi jalur air internasional menurut hukum internasional. Analisis akan dimulai pada Prinsip-Prinsip Panduan ILC tentang Deklarasi Unilateral yang mampu menciptakan kewajiban hukum, prinsip-prinsip umum mengenai klaim teritorial, dan dokumen bilateral yang relevan antara kedua Negara.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a2
Strengthening Indonesian Banking Industry to Comply with ASEAN Banking Integration Framework Concerning Reciprocity and Gap-Reduction Principles Tri Handayani; Lastuti Abubakar; Supraba Sekarwati W; Ida Nurlinda
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.008 KB)

Abstract

AbstractIndonesia maintains the commitment to strengthen economic growth and to promote financial stability in the ASEAN region. However, the differences of the economic growth among the ASEAN members become an obstacle for the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). The ABIF promotes the gap-reduction to enhance the ASEAN members’ capacity to get benefits from the integration framework. However, some countries make some exceptions for the ABIF agenda. One of the benefits of ABIF is that Indonesia Banks can have access to broader market. To get the access, Indonesia has to fulfill as Qualified ASEAN Banks (QABs). One of the criteria is sufficient capital of banks. QABs requires bilateral agreement between state parties and promote the reciprocity and gap reduction principles. For instance, according to a schedule of specific commitment for banking sector, Indonesia and Malaysia had launched commercial presence on July 2017. One of the Indonesian Bank that comply with the criteria of QABs is PT. Bank Mandiri (Persero). It has established a branch office in Malaysia by the end of 2017. Thus, it proves that the Indonesian banking industry is ready to compete in the ASEAN Market.AbstrakIndonesia berkomitmen untuk tetap memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas keuangan di wilayah ASEAN. Namun demikian, perbedaan pertumbuhan ekonomi diantara Negara-negara anggota ASEAN menjadi hambatan terlaksananya ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). ABIF pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kapasitas Negara-negara anggota ASEAN sehingga mendapatkan manfaat dari ABIF, walaupun beberapa negara masih dikecualikan dari beberapa agenda yang disepakati dalam ABIF. Pelaksanaan ABIF didasarkan pada perjanjian bilateral. Berdasarkan schedule of specific commitment Indonesia dan Malaysia meluncurkan kegiatan komersial banking pada July 2017. Salah satu Bank dari Indonesia yang memenuhi kriteria QABs adalah PT. Bank Mandiri (Persero) dan akan mengoperasikan kantor cabang penuh di Malaysia pada akhir 2017. Dengan demikian, merupakan suatu bukti bahwa industri perbankan Indonesia sudah siap menghadapi persaingan di Pasar ASEAN. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a5 
Environmental Crime Victims under Criminal Justice System: A Study on the Development of Environmental Victimology Wanodyo Sulistyani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.735 KB)

Abstract

AbstractLack of attention to environmental crime victims under criminal justice system has led to the development of the study of environmental victimology. This study focuses to acknowledge victims’ losses as an impact of environmental crime and victimizationprocess. In the study of criminology, environmental crime is generated by environmental damaging activities, such as pollution, illegal hazardous substances dumping, land burning, illegal logging, etc. The damaging activities inflict harms not merely to the sustainability of the environment, but also to human and other creatures. Environment degradation has caused issues on health, economic, social, and cultural, as well as inequality. However, in some incidents, environmental crime is endorsed by state; the fact has created complexity in dealing with the crime. Furthermore, environmental crime is also related to other forms of crime, such as corruption and money laundering. Therefore, a multi-doors approach is established by involving several institutions to investigate the crimes. However, the approach does not sufficiently restore victims’ losses. The environmental victimology study is expected to enable criminal justice system to accommodate environmental crime victim’s interests for restitution or compensation. Therefore, this article overviews the widespread environmental crimes and the rise of attention to this issue. Consequently, it also describes the issue on criminal law enforcement to environmental crimes. Furthermore, it reviews environmental victimology study and the process of environmental victimization. Lastly, it analyzes the importance of environmental victimology study in arranging a policy on restoring the victims’ losses. The study employed normative legal research by applying statutory, comparative, and case study approaches.Korban Kejahatan Lingkungan dalam Sistem Peradilan Pidana: Kajian terhadap Perkembangan Viktimologi LingkunganAbstrakRendahnya perhatian dari sistem peradilan pidana terhadap korban kejahatan lingkungan menjadi dasar kajian viktimologi lingkungan. Melihat pada kerugian yang dialami korban sebagai dampak dari kejahatan lingkungan dan proses viktimisasi menjadi kajian dari viktimologi lingkungan. Dalam kajian kejahatan, kejahatan lingkungan timbul karena adanya aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan, seperti pencemaran, membuang bahan berbahaya secara illegal, membakar lahan, pembalakan liar, dll. Perilaku-perilaku merusak tersebut telah menimbulkan kerugian tidak hanya terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, melainkan juga terhadap manusia dan mahluk hidup lainnya. Degradasi lingkungan telah menyebabkan timbulnya masalah kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya, serta ketidaksetaraan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus kejahatan lingkungan, terdapat keterlibatan negara yang menambah kompleksitas dalam penyelesaian perkaranya. Lebih lanjut, juga terkait dengan kejahatan lainnya, seperti korupsi dan pencucian uang. Oleh karena itu, pendekatan multi-door diterapkan dengan melibatkan beberapa institusi untuk menyidik kasus-kasusnya. Akan tetapi upaya tersebut ternyata tidak secara memadai mampu memulihkan kerugian korban. Melalui kajian viktimologi lingkungan, harapannya bahwa sistem peradilan pidana dapat mengakomodir kepentingan korban kejahatan lingkungan untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi. Sehingga di dalam artikel ini, pertama-tama akan diuraikan mengenai maraknya kasus kejahatan lingkungan dan meningkatnya perhatian terkait dengan permasalahan ini. Selanjutnya, isu terkait dengan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan akan dideskripsikan. Berikutnya, kajian viktimologi lingkungan dan proses viktimisasi akan dikaji. Terakhir, analisa mengenai pentingnya kajian viktimologi lingkungan dalam membentuk kebijakan untuk memulihkan kerugian korban. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan studi kasus.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a3
Legal Response to Cybercrime in Global and National Dimensions Dewi Bunga
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.422 KB)

Abstract

AbstractCybercrime is a serious crime in the era of globalization. This crime employs sophisticated technology and anonymity. It is fast, crosses states’ borders, and has a wide impact. Cybercrime causes both material and immaterial losses. It even threatens world peace and security. The legal issue in this research is to discuss the international response to cybercrime, the substance of the Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001, and Indonesia's position in the Convention on Cybercrime. The international response to cybercrime is done by holding international meetings at the United Nations Congress to discuss efforts to prevent cybercrime. Convention on Cybercrime, is the first provision for regulating cybercrime. The substance of the Convention on Cybercrime consists of material criminal law, procedural law, corporate responsibility, international cooperation and so on. Indonesia's position in the Indonesia Convention on Cybercrime is not to ratify the Convention on Cybercrime, but adopts the provisions of the Convention on Cybercrime on the Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and the Law Number 19 of 2016 on the Amendment of the Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The criminal acts provided for in the Information and Electronic Transaction Law in Indonesia are wider than those stipulated in the Convention on Cybercrime.Respon Hukum terhadap Kejahatan di Dunia Maya dalam Dimensi Global dan NasionalAbstrakKejahatan siber adalah kejahatan serius di era global. Kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, anonimitas, cepat, lintas batas negara, dan memiliki dampak yang luas. Dampak kejahatan siber tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga kerugian immaterial, bahkan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Isu hukum dalam penelitian ini adalah membahas mengenai respon internasional terhadap kejahatan di dunia maya, substansi Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001, dan posisi Indonesia dalam Convention on Cybercrime. Respon internasional terhadap kejahatan di dunia maya dilakukan dengan mengadakan pertemuan internasional yang ada di Kongres PBB yang membahas mengenai upaya pencegahan kejahatan siber. Convention on Cybercrime, adalah ketentuan pertama untuk mengatur kejahatan siber. Substansi dari Convention on Cybercrime terdiri dari hukum pidana materiil, hukum acara, tanggung jawab korporasi, kerjasama internasional dan sebagainya. Posisi Indonesia dalam Indonesia Convention on Cybercrime adalah tidak meratifikasi Convention on Cybercrime, tetapi mengadopsi ketentuan Convention on Cybercrime pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Transaksi. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Elektronik Transaksi di Indonesia lebih luas daripada yang diatur dalam Convention on Cybercrime.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a4
Legal Protection for The Indigenous Law Communities and Their Traditional Rights Based on the Verdict of the Constitutional Court Putera Astomo; Asrullah Asrullah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.027 KB)

Abstract

AbstractThis study covers the problems related to the regulation of Adat (Indigenous) law communities. First, the Law Number 41 of 1999 on Forestry categorizes indigenous forests as State Forest. Therefore, the state has the authority to stipulate indigenous forests as long as the relevant Indigenous Law Communities are still existed and recognized. Second, the Law Number 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands provides opportunities for owners of large capital through Coastal Water Concession Rights (HP-3), but the substance does not provide space for coastal communities especially fishermen carrying out economic activities in coastal areas. Due to limited capital and technology, coastal communities are not able to compete with large capital owners hence the poverty level of fishermen keeps increasing. Finally, the Law Number 41 of 1999 on Forestry and the Law Number 27 of 2007 on Management of Small Coastal Areas and Islands tested materially to the Constitutional Court. The research method used in this study is normative legal research. The results of the research are forms of legal protection against the existence of indigenous law communities and their traditional rights, which include protection of their indigenous rights over the status and management of indigenous forests and their protection over the management of coastal areas and small islands.Perlindungan Hukum terhadap Hak Tradisional Masyarakat Adat berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiAbstrakMasalah-masalah yang berhubungan dengan pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat. Pertama, status Hutan Adat termasuk kategori Hutan Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di mana negara berwenang menetapkan hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Kedua, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kesempatan kepada pemilik modal besar melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) tetapi substansinya tidak memberikan ruang bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir karena keterbatasan modal dan teknologi tidak mampu bersaing dengan pemilik modal besar akhirnya tingkat kemiskinan nelayan semakin meningkat. Akhirnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diuji material ke Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah bentuk perlindungan hukum terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya meliputi: perlindungan terhadap hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atas status dan pengelolaan hutan adat serta perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a5
Collective Food Security under the Framework of the ASEAN Community: A Reflection from Indonesia’s Food Policy Gautama Budi Arundhati; Muhammad Bahrul Ulum; Rosita Indrayati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.478 KB)

Abstract

AbstractSince its inception in 1967, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has been based upon the common interests of its member states and the principle of solidarity. These two cornerstones have played an important role in the efforts for development of this regional organization. Under the principle of solidarity, ASEAN configures a distinct intergovernmentalism subjected to collective decision-making which emphasizes common understanding, including on how it approaches security concerns. This article aims to discuss and analyze the prospect of the collective food security in ASEAN by taking into account the legal frameworks of food security in the ASEAN community and Indonesia. Specifically, this article reflects the development of ASEAN and the member states’ common problem of providing food for national consumption. ASEAN’s development shows that it has committed to food security. For instance, ASEAN signed the Agreement on the ASEAN Food Security Reserve. However, this institution has not paid enough significant attention to food security and the ASEAN integration pillars are often justified to exempt food security amongst its priorities. Therefore, this article clarifies that food security is an essential part of the pillars. By the inclusion of food security to such pillars and taking account of Indonesia’s experiences, there is an importance for ASEAN to re-consider food security. This consideration is not only to achieve part of its ultimate objectives to bring prosperity but also to ensure regional stability.Ketahanan Pangan Kolektif dalam Kerangka Komunitas ASEAN: Sebuah Refleksi dari Kebijakan Pangan IndonesiaAbstrakSejak didirikan pada 1967, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) berlandaskan pada kepentingan bersama para negara anggota dan prinsip solidaritas. Kedua landasan utama ini memainkan peran penting dalam upaya pembangunan organisasi regional ini. Berdasarkan pada prinsip solidaritas, ASEAN membentuk sebuah kelembagaan intergovernmental yang berbeda dengan keputusan kolektif yang menekankan pada pemahaman bersama, termasuk dalam kaitannya bagaimana organisasi ini menyikapi urusan ketahanan. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menganalisis prospek ketahanan pangan kolektif di ASEAN dengan mempertimbangkan kerangka hukum ketahanan pangan di komunitas ASEAN dan Indonesia. Artikel ini secara spesifik merefleksikan perkembangan ASEAN dan permasalahan bersama pada negara-negara anggotanya dalam penyediaan pangan untuk memenuhi konsumsi nasional. Perkembangan ASEAN menunjukkan bahwa terdapat komitmen mengenai ketahanan pangan. Misalnya, ASEAN telah melakukan penandatanganan Perjanjian Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN. Namun, institusi ini tidak begitu menunjukkan keseriusan terhadap ketahanan pangan dan pilar-pilar integrasi ASEAN seringkali dijustifikasi untuk mengecualikan ketahanan pangan dalam ke dalam daftar prioritas. Oleh karena itu, artikel ini mengklarifikasi bahwa ketahanan pangan sebenarnya sudah tercakup di dalam pilar-pilar tersebut. Dengan dimasukkannya ketahanan pangan dan belajar dari pengalaman Indonesia, ASEAN perlu mempertimbangkan kembali pentingnya ketahanan pangan. Atas pertimbangan tersebut, hal ini dimaksudkan dalam rangka mencapai bagian dari tujuan utama ASEAN yang tidak hanya untuk mewujudkan kesejahteraan tetapi juga memastikan stabilitas regional.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a1

Filter by Year

2014 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue