cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Published by Dewan Perwakilan Rakyat
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 202 Documents
 5   6   7   8   9 
DAYA SAING EKSPOR BARANG‐BARANG DARI KARET Sony Hendra Permana; Izzaty Izzaty
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i2.80

Abstract

Indonesia is the second largest rubber producer in the world in which along with Thailand and Malaysia, the market share is about 70%. With the increasing of world demand for rubber planting, Indonesia is the high potential to become the country's first largest rubber producer in the world. However, although Indonesia has the largest rubber plantation area,hers quality and productivity below those 2 countries. This analysis using the Method Revealed Comparative Advantage (RCA), Acceleration Ratio (AR), and Trade Specialization Index (TSI) which hd found that rubber from Indonesia, mostly a raw natural rubber (HS 4001 and 4003), while the other products do not have a competitive advantage. Therefore, it is necessary to increase the productivity and efficiency through the expansion of planting areas, new planting trees, and the using clones superior rubber. In addition, it is necessary to develop the rubber processing industry, to gain added value both for industry in order to reach the welfare of the society.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN MORATORIUM PEMBUKAAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT: STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PROVINSI SULAWESI TENGAH . Hariyadi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v5i1.144

Abstract

Kebijakan penundaan pemberian izin baru pembukaan hutan alam dan lahan gambut berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 adalah sebuah terobosan kebijakan dalam rangka tata kelola sektor kehutanan secara terencana, terukur, dan merespon peran aktif Indonesia dalam penurunan gas rumah kaca (GRK) secara global. Studi dengan metode kualitatif berbasis sumber data primer dan sekunder yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sulawesi Tengah, ditujukan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan moratorium yang hanya berjalan selama dua tahun. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dilihat dari sejumlah parameter seperti rentang waktu, dasar hukum, dukungan semua pemangku kepentingan, dan capaian, kebijakan moratorium ini belum mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks besarnya persoalan pengelolaan tata kelola kehutanan dan terbatasnya kemauan politik pemerintah dalam menggalang dan memobilisasi dukungan semua pemangku kepentingan serta segenap instrumen implementasi kebijakan, penguatan orientasi kebijakan moratorium yang berbasis output dan dengan dasar hukum yang lebih kuat menjadi prasyarat penting keberhasilan kebijakan moratorium ke depan. Dalam konteks ini, perpanjangan kebijakan moratorium selama dua tahun berikutnya sampai tahun 2015 menjadi penting untuk dioptimalkan pelaksanaannya.
PERANAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dewi Wuryandani; Hilma Meilani
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i1.71

Abstract

Keberadaan UMKM di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa dan membantu program pemerintah karena merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sumber daya manusia yang potensial dari segi akademis, merupakan sumber calon-calon enterpreneur muda yang kreatif dan inovatif. Namun tanpa dukungan dan dorongan yang maksimal dari pemerintah daerah, hal tersebut akan menjadi kendala. Adapun beberapa kendala yang masih dihadapi oleh UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah (1) pemasaran, (2) modal atau pendanaan, (3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, (4) ketersediaan bahan baku, (5) peralatan produksi, (6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (7) rencana pengembangan usaha, dan (8) kesiapan menghadapi tantangan eksternal. Masih adanya tumpang tindih kebijakan antar daerah, juga antar daerah dan pusat, sehingga pemerintah daerah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas ekspor.
DESAIN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI KRISIS GLOBAL Telissa Aulia Falianty
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i2.120

Abstract

Krisis global telah menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan pesimismedi berbagai belahan dunia. Krisis di Amerika Serikat dan Eropa telahmenyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia secara rata-rata melambat.Krisis global ini harus ditangani dengan menggunakan kebijakan publik yangtepat. Makalah ini akan membahas desain kebijakan publik untukmenangani krisis baik dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakansektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptifdilengkapi dengan metodologi kuantitatif di beberapa bagian. Analisis darikajian menunjukkan bahwa Indonesia harus mengambil serangkaiankebijakan baik di kebijakan fiskal, moneter, maupun sektoral untukmenangani dan memitigasi krisis.
ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI Edmira Rivani; Sony Hendra Permana
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i2.103

Abstract

Nasabah debitur yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Beberapa kebijakan dan ketentuan telah diberlakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penanganan kredit bermasalah yang dilakukan selama ini sudah memberikan hasil.Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kuantitatif perbedaan rata-rata dengan uji T berpasangan untuk membandingkan rata-rata dari kondisi kredit bermasalah ketika terjadi bencana alam erupsi Gunung Merapi dan pasca erupsi Gunung Merapi, agar diketahui apakah terdapat pengaruh dari kebijakan yang diberlakukan dalam mengatasi kredit bermasalah akibat erupsi Gunung Merapi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan-kebijakan tersebut masih bisa diterapkan pada kasus pasca erupsi Gunung Merapi ini, paling tidak secara aplikatif dan evaluatif kebijakan Bank Indonesia tersebut mampu mendorong pemulihan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. Sebagian besar penurunan tentu juga dipengaruhi oleh upaya-upaya persuasif oleh bank dan debitur yang kooperatif, dengan tetap mempertimbangkan kondisi debitur (business to business).
PENGARUH ASPEK FISKAL DAN MONETER TERHADAP PDB SEKTOR PERTANIAN Lukman Adam; Iwan Hermawan
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i1.98

Abstract

A fact shows that many poor Indonesian farmers. Poverty can be seen fromthe narrow land ownership, the use of traditional tools and machines, andconsumptive life styles. Poverty experienced by farmers can be doneindirectly through macro-policy by seeking to achieve an adequate level ofagricultural growth and reduce inflation. The estimation results show thatgovernment expenditure for the agricultural sector does not significantlyinfluence gross domestic product in agriculture. While the money supply andthe subsidy has positive influence on gross domestic product in agriculture.Taxes, interest rates and economic conditions negatively affect grossdomestic product in agriculture.
Kebijakan Outsourcing di Indonesia: Perkembangan dan Permasalahan Asep Ahmad Saefuloh
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i1.162

Abstract

Over the past two decades, the phenomenon of outsourcing of labours andactivities has emerged as an important trend in a wide range oforganizations across the globe, including those in Indonesia. The legalframework that becomes base of outsourcing is UU No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan (Law No.13/2003 of Labour), although thereinthere’s no definition of outsourcing. The regulation for implementation ofoutsourcing is UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Decree ofMan Power Ministry No.101/2004). A review of practise of outsourcing inIndonesia has found out some problems, such as minimum protection forlabours on some firms. The paper recommended to amend UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Law No.13/2003 of Labour).
PENGARUH BUDGET DEFICIT TERHADAP CURRENT ACCOUNT DEFICIT: STUDI EMPIRIS DI ASEAN-5 Eka Budiyanti
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i2.54

Abstract

metode dan hasil yang berbeda-beda. Tetapi belum ada yang memasukkan pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap current account deficit. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengestimasi hubungan antara current account deficit dan budget deficit dari perekonomian ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Phillipina). Secara spesifik, diuji validitas twin deficit dan mempertimbangkan pengaruh indikator keterbukaan ekonomi antar negara yaitu trade openness terhadap current account deficit. Hasil dari analisis data panel perekonomian ASEAN-5 periode tahun 2006-2012, current account deficit tidak merespon perubahan yang terjadi pada budget deficit. Hasil ini mendukung teori konvensional hubungan positif antara budget deficit dan current account deficit meskipun tidak siginifikan terjadi pada perekonomian ASEAN-5. Selain itu, tabungan dan investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap current account deficit. Meningkatnya satu persen tabungan dan investasi mendorong current account deficit meningkat/menurun masing-masing sebesar 0,98 dan 0,92 persen. Hasil estimasi juga menunjukkan trade openness tidak mempengaruhi current account deficit pada perekonomian ASEAN-5.
KENDALA DAN UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI BATIK DI SURAKARTA MENUJU STANDARDISASI Achmad Sani Alhusain
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v6i2.348

Abstract

Gencarnya produk batik impor yang masuk ke Indonesia merupakan tantangan bagi industri Batik Surakarta untuk dapat bersaing. Dalam hal ini standardisasi merupakan salah satu strategi untuk dapat meningkatkan kualitas dan daya saing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha di Surakarta menjaga kualitas produk batik dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaku usaha agar dapat memenuhi standar sehingga dapat meningkatkan daya saing batik Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha industri. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar pelaku usaha Batik Surakarta berusaha sendiri untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk batiknya. Pelaku usaha Batik Surakarta khususnya industri kecil dan menengah menghadapi kendala untuk memenuhi standar kualitas nasional (SNI) terutama memenuhi persyaratan izin usaha dan biaya untuk memperoleh SNI. Sangat disayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah, khususnya pemerintah daerah, masih belum memiliki infrastruktur yang cukup terutama laboratorium pengujian untuk memverifikasi pengajuan SNI sukarela. Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha meningkatkan kualitas produk unggulan daerahnya agar dapat memenuhi SNI melalui program peningkatan kapasitas industri dan sumber daya manusia.
KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN ANGGARAN DAN KEBIJAKAN SEKTOR PENDIDIKAN Ariesy Tri Mauleny; Achmad Sani Alhusain
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i2.85

Abstract

State Budget (APBN) becomes the main instrument of the government to manage the income and spending of the country to reach welfare’s people. Therefore it needs join understanding between parliament and government in order to implement 'checks and balances' to the effective, and efficient. This is due the instrument of welfare like the budget funds for education still low, altaough the budget reachedf 20% to total budget based as mandated by the Constitution. This study aims to explore the constitutional mandate for education budget, in which this study shows that, basically, the state has able to allocate 20% for education sector as seen from the trend of increasing state revenue. However, this trend likely is always accompanied by the increase in spending that is resulted by a deficit budget policy. Therefore, DPR and the government needs a commitment to prioritise the budget each year through budget planning, controlling and accountability in the use of the budget of education.

Page 7 of 21 | Total Record : 202

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue