cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Published by Dewan Perwakilan Rakyat
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 202 Documents
 6   7   8   9   10 
KONDISI INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI Sahat Aditua F. Silalahi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v5i1.149

Abstract

Industri manufaktur memegang peranan penting di dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berbasis kondisi dalam industri manufaktur menjadi penting terutama dalam kaitannya dengan globalisasi ekonomi. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian kepada tiga catatan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi manufaktur di Indonesia. Tiga catatan kebijakan tersebut adalah peran teknologi dan infrastruktur dalam membangun ketahanan manufaktur terhadap krisis ekonomi, aglomerasi industri yang telah mendorong terwujudnya kawasan industri, dan fenomena “missing middle” yang mengindikasikan terdapat permasalahan yang menghambat perkembangan industri manufaktur secara organik.
The Impact of Fuel Subsidy Reallocation: The Social Accounting Matrices Approach Yuventus Effendi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v5i2.76

Abstract

Dalam satu dekade terakhir, alokasi subsidi dalam APBN selalu memiliki proporsi yang signifikan. Dalam APBN-P tahun 2014, alokasi untuk subsidi meningkat secara signifikan dan lebih dari 50 persennya dialokasikan untuk subsidi BBM atau setara dengan Rp210 triliun. Kajian ini bertujuan untuk mensimulasikan dampak dari realokasi subsidi BBM ke subsidi lainnya, seperti subsidi bibit atau pupuk di sektor pertanian, sektor konstruksi, atau sektor layanan sosial. Simulasi ini sangat penting mengingat jenis subsidi BBM setiap tahunnya meningkat dan tidak terserap secara merata di masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah simulasi dengan menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 2008. Terdapat dua jenis analisis yang dilakukan yaitu analisis dampak round by round dan dekomposisi multiplier dengan menggunakan metode Stone. Kedua analisis ini bertujuan untuk memperkirakan dampak masing-masing skenario terhadap perekonomian. Terdapat beberapa skenario dalam penelitian ini. Skenario pertama menghapus subsidi BBM tanpa melakukan realokasi. Skenario kedua adalah realokasi subsidi BBM ke sektor pertanian khususnya sektor pertanian tanaman pangan. Skenario ketiga adalah memindahkan subsidi BBM ke sektor konstruksi. Skenario terakhir adalah realokasi subsidi BBM ke sektor layanan sosial. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario kedua lebih menguntungkan bagi rumah tangga dengan penghasilan yang terendah. Di sisi lain, skenario ketiga hanya memberikan manfaat bagi perusahaan dan pemerintah serta dampak negatif yang relatif lebih besar kepada rumah tangga yang tergolong miskin.
MASALAH KEBIJAKAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Achmad Wirabrata; T Ade Surya
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i2.126

Abstract

Mendesaknya kebutuhan infrastruktur untuk menopang pertumbuhanekonomi sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Kendala utamanya adalahpengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendalakebijakan pengadaan tanah seperti apakah yang menyebabkan lambatnyapembangunan infrastruktur di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptifkualitatif. Data dan informasi bersumber dari dokumen-dokumen dan studiliteratur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala kebijakan berasal dariimplementasi kebijakan itu sendiri. Selain itu, masalah nilai ganti rugi tanahyang selama ini seringkali menjadi masalah utama, ternyata disebabkan olehcara penetapan Panitia Pengadaan Tanah yang tidak independen.
POLA PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Hilma Meilani; Dewi Wuryandani
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i2.110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Unit analisis adalah kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan menggunakan data sekunder periode 2006-2009. Analisis klasifikasi perkembangan ekonomi dilakukan dengan tipologi Klassen, ketimpangan regional dengan indeks entropi Theil, sektor unggulan dengan Location Quotient, dan spesialisasi regional dengan indeks Krugman. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh, Kabupaten Sumbawa dan Dompu tergolong daerah maju tapi lamban tumbuh, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah tergolong daerah berkembang cepat, serta Kabupaten Lombok Timur, Bima, Lombok Utara, dan Kota Bima tergolong daerah relatif tertinggal. Ketimpangan regional tergolong tinggi, ketimpangan terbesar terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, dan terkecil di Kabupaten Lombok Tengah. Sektor unggulan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Lombok Utara adalah sektor tanaman bahan makanan, Kabupaten Sumbawa Barat unggul pada sektor perdagangan, Kota Mataram unggul pada sektor pengangkutan, Kota Bima unggul pada sektor pemerintahan, sedangkan Lombok Barat tidak memiliki sektor unggulan. Kabupaten/kota di NTB tidak memiliki indeks spesialisasi yang tinggi.
PDRB SEKTORAL, HARGA BERAS, DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KEBIJAKAN SWASEMBADA PANGAN DI PROVINSI RIAU Ariesy Tri Mauleny; Nidya Waras Sayekti
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i1.169

Abstract

Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang kaya keragaman sumber daya alam namun belum bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan ancaman krisis pangan. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui pengaruh antara PDRB, harga beras, dan kemiskinan dengan menggunakan data tahun 2005-2009 dan metode estimasi regresi data panel fixed effect untuk setiap kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara agregat PDRB sektor pertanian dan migas saling bertentangan pengaruhnya terhadap kemiskinan di mana sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sektor migas berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sementara harga beras berpengaruh negatif terhadap prevalensi kemiskinan. Apabila dilihat per daerah, maka kabupaten yang memiliki tanda fixed effect cross positif di mana PDRB sektor pertanian negatif adalah Kuantan Singgigi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kampar.
PERKEMBANGAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Achmad Sani Alhusain
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i1.67

Abstract

Salah satu keterlibatan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengembangan sektor industri, yaitu membangun infrastruktur fisik. Pembangunan ini mempunyai andil besar dalam upaya meningkatkan produktivitas dan mendorong minat investor sektor industri untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan infrastruktur fisik yang ada, rencana pembangunan, dan kendala yang dihadapi dalam membangun infrastruktur fisik di Provinsi Sumatera Utara. Untuk menjawab tujuan tersebut maka digunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dan literatur. Hasil yang diperoleh adalah infrastruktur fisik (jalan non tol dan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara, energi listrik) yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara belum dapat memenuhi kebutuhan sektor industri. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memiliki rencana pembangunan infrastruktur dan sebagian sedang dalam proses pembangunan. Namun demikian dalam rangka mewujudkan pembangunan tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan pembiayaan, kendala penyediaan lahan, dan kendala koordinasi antar pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengefektifkan program kemitraan dengan merangkul pihak swasta untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat akan manfaat dari pembangunan ini dan yang terpenting adalah melakukan koordinasi antar pemerintah daerah agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH KRISIS Ari Mulianta Ginting; Rasbin Rasbin
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i2.94

Abstract

In the period of 1970‐1996 the poor in Indonesia was reduced, but the monetary crisis in 1997 had increased due to the declining of economic growth. The purpose of this study is to analyze the economic growth that influence poverty in Indonesia. The time regression analysis showed the effect of economic growth to the unemployment and poverty in Indonesia. It is also shown that there was significant positive relations between GDP and poverty rate, but it was negative and significant relation between government expenditure (GE) and poverty. Therefore, government expenditure (GE) should be increased because of is associated with the reduction of poverty in Indonesia.
KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN MELALUI PASAR MODAL Dewi Wuryandani
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v6i1.158

Abstract

Privatisasi sebuah perusahaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya seperti penyebarluasan kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara kepada masyarakat untuk mempercepat penerapan good corporate governance pada BUMN tersebut dan peningkatan partisipasi kontrol masyarakat. Privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN sebaiknya dilakukan melalui pasar modal Initial Public Offering (IPO). IPO ini akan memberikan keuntungan yaitu adanya sifat transparansi dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk ikut membeli saham-saham BUMN, termasuk bagi investor asing. Walaupun telah melakukan privatisasi sejak tahun 1988, ternyata masih menyisakan beberapa masalah. Timbulnya potensi penyimpangan masalah harga hingga penerapan kebijakan yang berbeda untuk setiap sektor. Pada periode 2010-2014 beberapa BUMN telah berhasil melakukan IPO yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, PT Waskita, dan PT Semen Baturaja, walaupun dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai masalah, yang secara umum juga terjadi pada perusahaan swasta. Hanya saja masih perlu ada pembatasan dalam hal porsi kepemilikan pemerintah untuk menjaga aset negara. Privatisasi yang dilakukan sebagian besar telah mengikuti rambu-rambu berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ternyata masih berpotensi menimbulkan inkonsistensi, baik terhadap kebijakan restrukturisasi BUMN yang direncanakan Kementerian BUMN sendiri maupun dengan kebijakan sektoralnya.
ANALISIS DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PENGELUARAN SUBSIDI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA . Misdawita; A. Arini Putri Sari
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i2.50

Abstract

Permasalahan kemiskinan di Indonesia bukanlah sebuah isu yang baru lagi. Kemiskinan, di samping pengangguran dan ketimpangan sosial merupakan masalah klasik yang besar dan mendasar di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengeluaran subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode estimasi Error Corection Model (ECM) dan Ordinary Least Square (OLS). Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, namun tidak dengan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan subsidi akibat tidak tepat sasarannya pengguna subsidi di lapangan.
ANALISIS KINERJA DAN EFISIENSI TEKNIS INDUSTRI BATIK DI KOTA PEKALONGAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN ACFTA . Riyanto; Abu Huraeroh
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i1.174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kinerja dan efisiensi dari industri batik di Kota Pekalongan sebelum dan setelah pelaksanaan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) dan (2) menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi industri batik di Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensi untuk menguji perbedaan kinerja dan efisiensi industri batik di Kota Pekalongan sebelum dan setelah pelaksanaan ACFTA. Pendekatan stochastic frontier digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi dan analisis multiple regression digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi industri batik. Penelitian ini menemukan bahwa setelah pelaksanaan ACFTA, maka (1) profit margin industri batik di Kota Pekalongan turun secara signifikan, (2) efisiensi teknis industri batik di Kota Pekalongan terus melonjak tajam hingga 84 persen (sebelum pelaksanaan ACFTA) menjadi 88 persen, dan (3) faktor yang mempengaruhi efisiensi dari industri batik di Kota Pekalongan adalah paguyuban (mewakili modal sosial), pendidikan (mewakili kualitas sumber daya manusia), dan penggunaan teknologi blower.

Page 8 of 21 | Total Record : 202

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue