Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Articles
202 Documents
<![CDATA[PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DAN PERANNYA DALAM MEMPERKUAT FUNGSI BUDGETAIR PERPAJAKAN ]]>
<![CDATA[Venti Eka Satya]]>;
<![CDATA[Galuh Prila Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jekp.v1i1.75
<![CDATA[The income tax law that was passed in Indonesia in 1983, has been amended for several times. This study discusses about the objectives and main points of changes have been made to income tax laws. This paper also discusses the impact of the changes in general and whether changes in tax rates have a significant impact on the state income tax revenue. The portion of tax revenue derived from income tax showed an increase as well as the increasing number of taxpayers. It is one positive side of the reform legislation of this income, but the changes did not have a significant influence to the state revenues. This is caused by the motif of that changes is not only to meet the budgetair function, but also for the other tax functions.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PASAR MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: ANALISIS VECTOR AUTOREGRESSIONS (VAR) ]]>
<![CDATA[. Lisnawati]]>;
<![CDATA[Eka Budiyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jekp.v2i2.124
<![CDATA[Hubungan antara sektor finansial dan pertumbuhan ekonomi telah ditelitisejak awal abad ke-20 dan telah menjadi bahan perdebatan diantara paraahli ekonomi. Pasar modal merupakan salah satu dari sektor finansial yangberkembang sangat pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji danmenganalisis bagaimana hubungan antara pasar modal denganpertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang digunakan adalah data IHSGdan pertumbuhan ekonomi kuartalan dari tahun 1999 sampai tahun 2011.Teknik analisis yang digunakan adalah Vektor Autoregresi (VAR).Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pasar modal mempengaruhipertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan,variabel yangmempengaruhi PDBt secara signifikan yaitu variabel IHSGt-3,PDBt-2,PDBt-3, dan PDBt-4. Namun pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi perkembangan pasar modal di Indonesia, Variabel yang mempengaruhi IHSGt secara signifikan hanya variabel IHSGt-1.]]>
<![CDATA[KONDISI, MASALAH, DAN TANTANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM MENGHADAPI ACFTA ]]>
<![CDATA[Mandala Harefa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jekp.v3i2.107
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan tentang kondisi yang masih dihadapi oleh para pelaku ekonomi dalam era perdagangan bebas yang harus dihadapi Indonesia. Demikian pula para pelaku usaha perdagangan di Provinsi Bali. Kata kunci dalam menghadapi tantangan liberalisasi perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk. Hasil produksi yang berdaya saing merupakan hasil dari proses ekonomi yang efisien. Melalui penelitian lapangan serta serangkaian wawancara, penelitian ini menunjukkan bagaimana Pemerintah Provinsi Bali menghadapi kendala dan tantangan menghadapi ACFTA. Kesulitan dialami oleh Pemda Bali sebagai regulator dan para pelaku usaha dalam menghadapi kondisi tersebut dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala seperti peraturan, lisensi, birokrasi, dan infrastruktur pendukung dalam kegiatan perdagangan baik di dalam negeri dan perdagangan luar negeri yang berlangsung di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam mencari informasi melalui wawancara dan observasi, karena penelitian bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam beberapa informan, baik pelaku usaha di KADINDA dan ASEPHI maupun para regulator dalam hal ini Dinas Perindag. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi perdagangan di Provinsi Bali masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam era perdagangan bebas, di mana situasi ini akan berimplikasi terhadap daya saing produk-produk di antara anggota ACFTA.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DAN BIAYA LOGISTIK ]]>
<![CDATA[Achmad Wirabrata]]>;
<![CDATA[Sahat Aditua Fandhitya Silalahi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jekp.v3i1.168
<![CDATA[Biaya logistik adalah faktor penting yang mempengaruhi harga produk. Biaya logistik sebesar 17 persen dari biaya produksi merupakan kendala terbesar bagi dunia industri pengguna jasa logistik. Manajemen logistik yang baik dapat mengurangi biaya logistik, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Buruknya infrastruktur transportasi sebagai salah satu faktor biaya logistik menyebabkan peningkatan biaya logistik. Pembangunan infrastruktur yang mendukung terlaksananya sistem transportasi multimoda menjadi tujuan Pemerintah untuk menurunkan biaya logistik. Pembangunan infrastruktur transportasi harus dilaksanakan dengan fokus, terencana, terpadu dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan sistem transportasi multimoda dan intermoda yang efektif dan efisien. Penyusunan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi sebagai hukum pengadaan dan pengaturan infrastruktur transportasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: PRA DAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Nidya Waras Sayekti]]>;
<![CDATA[Ariesy Tri Mauleny]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jekp.v4i1.66
<![CDATA[Bank memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat suatu negara, dan bank syariah dapat menjadi alternatif dalam membantu pencapaiannya. Perbankan syariah membutuhkan landasan hukum dalam operasionalisasinya sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kinerja perbankan syariah pra dan pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta permasalahan yang dihadapinya dan strateginya dalam mengembangkan perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan melakukan review dan sintesis serta analisis tren terhadap perkembangan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang tersebut telah mendukung kinerja perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kinerja perbankan syariah dilihat dari sisi aktiva, penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, jumlah jaringan kantor bank, serta rasio-rasio keuangan. Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak luput dari permasalahan yang dihadapi oleh Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas serta pelaku industri dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Permasalahan tersebut antara lain, belum adanya fatwa dan peraturan teknis operasionalisasi beberapa produk perbankan syariah yang prospektif untuk dikembangkan, minimnya tenaga profesional di bidang perbankan syariah, dan kebutuhan modal yang tinggi untuk melakukan spin off bagi unit usaha syariah. Strategi yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan pelaku industri perbankan syariah antara lain yaitu (a) proaktif mempromosikan sistem perbankan syariah kepada masyarakat luas, dan (b) meningkatkan layanan dan permodalan untuk mewujudkan perbankan syariah yang kuat dan sehat.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA (STUDI KASUS PERENCANAAN PARTISIPATIF TAHUN 2009-2013) ]]>
<![CDATA[Masjudin Ashari]]>;
<![CDATA[. Wahyunadi]]>;
<![CDATA[. Hailuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jekp.v6i2.354
<![CDATA[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah sebab APBD menggambarkan prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam penganggarannya sesuai kondisi problematika daerahnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan partisipatif dan bagaimana penyerapan partisipasi masyarakat pada APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2013 serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan partisipasi masyarakat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan fenomenologi, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipatif yang melibatkan masyarakat hanya terjadi pada tahap penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, dan perumusan tujuan, tidak pada tahap penetapan langkah-langkah rinci dan perancangan anggaran. Tingkat penyerapan partisipasi masyarakat pada APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2013 adalah sangat baik dengan tingkat serapan anggaran rata-rata dalam 5 tahun terhadap belanja langsung 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebesar 50,36 persen. Faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan partisipasi tersebut adalah (1) ketersediaan anggaran, (2) kepentingan politik, (3) kualitas usulan, dan (4) tingkat kepentingan (urgensi).]]>
<![CDATA[Kriminalitas:Sebuah Sisi Gelap Dari Ketimpangan Distribusi Pendapatan ]]>
<![CDATA[Davy Hendri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jekp.v5i2.93
<![CDATA[Artikel ini menguji hubungan tingkat ketimpangan pendapatan dan kejahatan properti di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sosial-ekonomi dari 33 provinsi selama tahun 2007-2011. Hubungan antara indeks Gini sebagai proxy ketimpangan pendapatan dan tingkat kejahatan properti diuji secara ekonometri dengan menggunakan model data panel efek tetap. Penulis menemukan fakta setelah dikontrol dengan berbagai variabel yang ada, ternyata ketimpangan pendapatan berkorelasi positif secara signifikan dengan kejahatan properti. Mengejutkan, bahwa ternyata menurut data yang ada, dalam konteks Indonesia, korelasi kedua variabel berpola U-invers (bentuk punuk). Dengan kata lain, setelah mencapai titik maksimum, peningkatan tingkat kejahatan properti mengalami penurunan begitu indeks Gini menjadi makin memburuk. Faktor lain yang menentukan perbedaan dalam tingkat kriminalitas yang diharapkan oleh literatur yang ada adalah proporsi penduduk perkotaan. Relasi dan pola hubungan indeks Gini dengan kriminalitas juga amat dipengaruhi oleh initial value. Intuisi dari hal ini adalah terjadi konvergensi dalam kriminalitas. Provinsi dengan indeks ketimpangan awal yang rendah akan saling berlomba untuk “mengejar” ketertinggalannya dengan provinsi lain yang telah memiliki indeks Gini dan kriminalitas tinggi. Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi noninklusif merupakan salah satu kontributor semakin memburuknya ketimpangan pendapatan. Temuan ini menyiratkan bahwa laju pertumbuhan yang tidak “berkualitas” pada gilirannya secara tidak langsung akan menuntut biaya sosial yang besar, salah satunya berupa kriminalitas yang makin meningkat. Jadi, dinamika data lapangan memberikan peringatan penting bahwa tidak ada jaminan bahwa daerah yang selama ini aman akan terus menikmati kondisi keamanan itu jika lalai dalam menyikapi fenomena ketimpangan pendapatan yang ada. Berdasarkan hal ini, tampak jelas bahwa untuk mengatasi peningkatan tingkat kejahatan properti, pemerintah provinsi harus memiliki strategi yang unik untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di antara penduduk sesuai dengan atribut daerahnya.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SEKTOR KORPORASI ]]>
<![CDATA[Asep Ahmad Saefuloh]]>;
<![CDATA[Achmad Sani Alhusain]]>;
<![CDATA[Sahat Aditua F. Silalahi]]>;
<![CDATA[Teuku Ade Surya]]>;
<![CDATA[Achmad Wirabrata]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jekp.v6i1.157
<![CDATA[Dana Pensiun sangat penting dalam menggerakkan perekonomian karena selain menjamin kesejahteraan tenaga kerja di masa pensiun, juga membantu perkembangan sektor riil melalui investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Pensiun sekaligus merumuskan kebijakan yang dapat diambil untuk memperbaiki pengelolaan Dana Pensiun di masa mendatang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Perkembangan Dana Pensiun menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan cenderung menurun, karena kemampuan pendiri ataupun terdapat program pensiun lain. Karakteristik dari penyelenggaraan Dana Pensiun di daerah adalah: perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan di pusat; bagi perusahaan yang mapan sudah mampu mendirikan Dana Pensiun sendiri; perusahaan menjadi mitra pada DPPK; dan, perusahaan belum menerapkan Dana Pensiun, tetapi hanya memfasilitasi pegawai untuk secara mandiri menjadi peserta DPLK. Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dana Pensiun yang lebih baik, maka perlu revisi terhadap UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Beberapa substansi perubahan, antara lain perlunya pengaturan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, pengaturan tersendiri ketika pendirian Dana Pensiun melibatkan mitra yang banyak sehingga beban menjadi tanggung jawab kolektif, dan untuk mencapai GPFG maka kewajiban mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebaiknya diberlakukan kepada kedua belah pihak, baik pengurus maupun pengawas. Selain itu, adanya implementasi program jaminan pensiun SJSN yang bersifat wajib maka jumlahnya harus terjangkau bagi kedua belah pihak. Ketentuan program pensiun wajib (BPJS-ketenagakerjaan) harus memperhatikan kemampuan pendiri, dengan implementasi bertahap. Harmonisasi terhadap pengaturan sistem pensiun secara menyeluruh merupakan suatu keharusan agar program yang dijalankan berdampak positif bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[. Izzaty]]>;
<![CDATA[Rafika Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jekp.v4i2.49
<![CDATA[Penetapan upah minimum berperan dalam meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja. Kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak ke seluruh distribusi upah, harga, iklim usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Paper ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penetapan upah minimum dan kebijakan yang mempengaruhi penetapan upah minimum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam membahas studi ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang ada. Penetapan upah minimum masih menghadapi kendala di antaranya mekanisme bersifat adhoc dan tidak pasti sehingga upah minimum sulit diprediksi dan diperhitungkan. Penetapan upah minimum yang ada saat ini hanya memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan belum memperhatikan faktor lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan usaha marjinal. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menaikkan upah minimum untuk menghindari sejumlah masalah berupa tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dan menghambat ekspansi lapangan kerja. Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGGUNAAN LUAS LAHAN TEBU DAN PADI TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN SWASEMBADA GULA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Iwan Hermawan]]>;
<![CDATA[. Rasbin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22212/jekp.v3i1.173
<![CDATA[Lahan tebu menjadi salah faktor produksi yang penting bagi kegiatan budidaya tanaman tebu, kesejahteraan petani tebu, dan pencapaian ketahanan pangan. Namun demikian kompetisi penggunaan sumber daya, termasuk lahan, menjadi tidak terhindarkan. Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menganggu capaian sasaran swasembada gula dan swasembada komoditas lainnya, khususnya padi. Bagaimanapun juga padi masih menjadi makanan pokok terpenting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis penggunaan lahan untuk tebu dan padi terhadap pencapaian sasaran swasembada gula. Pendekatan ekonometrika digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa (1) penggunaan luas lahan tebu, salah satu upaya mencapai keberhasilan swasembada gula, dipengaruhi harga gula dan tebu dan harga padi, (2) harga gula dan tebu belum menjadi insentif bagi perluasan pengusahaan tanaman tebu. Oleh sebab itu apabila hal tersebut tidak didukung oleh keberpihakan Pemerintah melalui regulasi dan infrastruktur, dikhawatirkan swasembada gula sulit tercapai, (3) komoditas padi menjadi komoditas yang sangat dominan dalam menentukan pergeseran penggunaan lahan tebu, khususnya di pulau Jawa, dan (4) harga padi lebih menstimulasi penggunaan lahan padi dibandingkan dengan harga gula dan tebu serta harga kedelai.]]>
