Articles
109 Documents
<![CDATA[Praktik Discount Dalam Member Card Pada Kasus Toko Rabbani Plaju Palembang ]]>
<![CDATA[ Muamalah Vol 8 No 2 (2022): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.214 KB)
|
DOI: 10.19109/muamalah.v8i2.14632
<![CDATA[Manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa lepas dari kehidupan perekonomian yaitu jual beli. Aktivitas jual beli dengan berbagai macam bentuk untuk membangun usaha yang memberikan keuntungan. Salah satunya praktik jual beli menggunakan member card yang bertujuan untuk mendapatkan discount. Praktik discount dalam member card yang terjadi di Toko Rabbani Plaju Palembang dalam penggunaan member cardnya untuk pendaftaran dikenakan biaya sebesar Rp.50.000 perlu diketahui bahwa dalam penggunaan member card tersebut hanya berlaku jangka waktu 1 tahun setelah itu adanya biaya perpanjangan member card tersebut sebesar Rp.25.000. Sistem praktik discount dalam member card yang terjadi di Toko Rabbani Plaju Palembang itu dinilai bertentangan dengan nilai syari’ah, asumsi atas hal tersebut disampaikan oleh Dr. Oni Sahroni yang merupakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa kartu discount dengan iuran berkala dan biaya keanggotaan itu tidak diperbolehkan dalam Islam karna ada unsur gharar. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :1) Bagaimana praktik discount dalam member card di Toko Rabbani Plaju Palembang? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik discountdalam member card di Toko Rabbani Plaju Palembang?. Metode penelitian ini adalah field research dan metode jenis data yang digunakan yaitu kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengguna member card di Toko Rabbani Plaju Palembang dan sample yang digunakan berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik discount dalam member card di Toko Rabbani Plaju apabila sudah mendaftar maka akan mendapatkan discount 10 % sampai15%,discount berlaku untuk semua barang tanpa adanya minimal pembelian dalam seminggu,Toko Rabbani Plaju Palembang ini juga pada saat akhir tahun selalu ada program promo discount 50 % tetapi hanya untuk yang ada member card saja. Menurut hukum ekonomi syariah bahwa discount dalam member card itu diperbolehkan. Dalam transaksi jual beli yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah member card Rabbani ini jika sudah melakukan pendaftaran dengan berbayar atau gratis tentunya calon member sudah mengetahui akan mendapatkan discount didalam member card dengan cara harus memenuhi semua persyaratannya. Tentunya kedua belah pihak sudah saling tahu serta ridho apapun yang menjadi persyaratan dalam transaksi tersebut. Akan hal itu keduabelah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan didalamnya tidak ada unsur penipuan karena biaya pembayaran pendaftaran atau perpanjangan member card tersebut termasuk ke dalam upah kerja. Kata Kunci : Discount, Member Card, Jual beli]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT MAL DI BAZNAS KOTA LUBUK LINGGAU DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[kusmawaningsih, susi]]>;
<![CDATA[aryanti, gita]]>
<![CDATA[ Al-muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/muamalah.v9i1.17987
<![CDATA[Pengumpulan zakat sebagai upaya yang digunakan untuk menjaga keuangan lembaga agar tetap stabil dan berkembang. Badan amil zakat harus memiliki strategi yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat agar mampu memaksimalkan fungsi lembaga dan memberikan manfaat guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tujuan penelitian ini adalah Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dana ZIS demi menjaga kestabilan keuangan dan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Lubuklinggau yang saat ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Dalam strategi ini BAZNAS melakukan sosialisasi dan silaturahmi, kepada yang dikenakan zakat, infaq dan shadaqah dengan berbagai macam cara diantaranya menyurati muzakki dan silaturahim. Program-program yang dilakukan Baznas dengan cara mengadakan gerakan bulan sadar zakat, infaq dan sedekah. Memberikan penjelasan dan motivasi zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk ceramah, tabligh akbar, melakukan gerakan seminar dan dialog bersama pemerintah daerah, ulama dan zu’ama di semua tingkat, dengan mengadakan kerja sama dengan setiap dinas, badan dan instansi yang ada dan Baznas tidak berhenti-hentinya untuk selalu sosialisasi agar orang yang sudah wajib bayar zakat akan mengeluarkan zakatnya dan masyarakat-masyarakat yang belum mengerti dan belum tau. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yakni menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian Teknik analisis data yaitu menggunakan pola pikir induktif yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga memecahkan persoalan dan berlaku secara umum. Kata kunci : Strategi, Zakat, Baznas]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[pranandari, rizka putri]]>;
<![CDATA[amaliah, arta]]>;
<![CDATA[prihatiningtyas, dian]]>
<![CDATA[ Al-muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/muamalah.v9i1.17988
<![CDATA[Abstrak: Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, hal ini dapat menjadi potensi pengembangan pariwisata halal. Perkembangan pariwisata halal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif, terbukti dengan capaian Indonesia di tahun 2019 berada dalam diperingkat ke-2 destinasi wisata ramah muslim kategori OKI. Berbagai landasan hukum juga telah diberlakukan oleh pemerintah. Namun jika kita bandingkan dengan negara Thailand yang juga menduduki peringkat ke-2 dengan kategori negara non OKI, jumlah pengunjung asing di Indonesia bisa dibilang terpaut jauh jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung asing di Thailand. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan asing di Indonesia hanya sekitar 10,4 juta orang sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Thailand mencapai 29,9 juta orang. Pemerintah Thailand dan para stakeholder pariwisata di sana benar-benar serius dalam menggarap sektor pariwisata mereka. Keberhasilan mereka salah satunya juga disebabkan oleh strategi jitu dalam mengundang wisatawan mancanegara ke negara mereka. Sejatinya masih banyak juga ditemui di Indonesia restoran self claimed halal yang belum bersertifikat. Jika Indonesia ingin terus mempertahankan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas yang ada, maka besar potensi Indonesia untuk menembus peringkat pertama dalam kancah industri halal global. Pentingnya dukungan dari segala aspek akan membuka jalan lebar bagi Indonesia untuk meningkatkan kiprahnya. Perlu juga ditinjau regulasi yang tegas mengenai peredaran alkohol, narkoba, penjualan babi, perjudian, prostitusi, serta barang haram sejenisnya yang tidak sesuai dengan syariah. Kata kunci: Pariwisata Halal, Perkembangan Pariwisata Halal, Industri Halal Global.]]>
<![CDATA[Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Pedesaan ]]>
<![CDATA[astina, ria]]>;
<![CDATA[setiawan, bagus]]>;
<![CDATA[marzuki, marzuki]]>
<![CDATA[ Al-muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/muamalah.v9i1.18102
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dimana untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perilaku tengkulak dalam praktik jual beli padi di Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dimana hasil dari wawancara tersebut hampir sebagian petani di desa tersebut melakukan peminjaman modal kepada tengkulak, dengan syarat ketika panen tiba petani harus menjual hasil panen nya kepada tengkulak tersebut. Dan pengembalian modal tersebut dikembalikan setelah panen dengan sesuai jumlah modal yang dipinjam, tanpa harus membayar tambahan atau bunga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian petani terpaksa meminjam modal terlebih dahulu kepada tengkulak dikarenakan mereka tidak memiliki modal namun dengan hal ini berdampak positif karena sebagian petani merasakan terbantu dengan adanya tengkulak. Namun tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh petani dan tengkulak sah hukumnya karena ada saksi lainnya, tetapi kekuatan hukumnya lemah. Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Tengkulak]]>
<![CDATA[POLA PENGUPAHAN BURUH TANI KEBUN KACANG TANAH DI PEDESAAN ]]>
<![CDATA[sari, umi martika]]>;
<![CDATA[afriansyah, syafran]]>;
<![CDATA[lubis, ramiah]]>
<![CDATA[ Al-muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/muamalah.v9i1.18106
<![CDATA[ABSTRAK Salah satunya pola pengupahan buruh tani kacang tanah di Desa Sungai Rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, yaitu bekerja sebagai buruh penanam kacang tanah yang panen setiap tiga bulan sekali. Mulai bekerja dari pukul 07:00-12.00 WIB upah yang didapat dari pemilik kebun dengan memperoleh 3 Kg kacang tanah, maka upahnya Rp.20.000 setengah hari. Sedangkan pekerjaan lainnya seperti buruh tani sawah upahnya Rp.35.000, buruh bangunan upahnya Rp.100.000. Dilihat dari perbedaan pembayaran upah dari berbagai jenis pekerjaan yang ada di Desa Sungai rotan ini, upah buruh tani kacang tanah ini terlalu kecil untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1). Bagaimanakah Pola Pengupahan Buruh Tani Kacang Tanah di Desa Sungai rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, (2). Bagaimanakah Relevansi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Pengupahan Buruh Tani Kacang Tanah di Desa Sungai rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dan metode jenis data yang digunakan yaitu kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pola pengupahan buruh tani kebun kacang tanah di Desa Sungai rotan dan sample yang digunakan berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1). Pola pengupahan buruh tani di Desa Sungai rotan Kecamatan Rantau Panjang Kabuapten Ogan Ilir, berdasarkan perjanjian yang disepakti oleh pemilik kebun dan buruh tani tidak dilihat dari perjanjian secara tertulis melainkan secara lisan, dan sistem pengupahannya secara harian, mulai dari jam 07:00-12:00 WIB dengan upah Rp.20.000. Pembayaran upah diberikan diakhir pekan dengan memperhitungkan beberapa hari kerja yang dilakukan oleh buruh tani. (2). Relevansi hukum ekonomi syariah bahwa pola pengupahan yang di praktekkan oleh buruh tani di Desa Sungai rotan Kecamatan rantau panjang kabupaten ogan ilir, tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum islam. Dan juga upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan juga sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syari’ah, Upah Buruh Tani.]]>
<![CDATA[REKONSTRUSI PANDANGAN HUKUM ULAMA MAZHAB TENTANG PEMINDAHAN ZAKAT ]]>
<![CDATA[cholidi, cholidi]]>;
<![CDATA[zuraidah, zuraidah]]>
<![CDATA[ Al-muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/muamalah.v9i1.18137
<![CDATA[Dengan keuniversalannya ajaran Islam diyakini dan sudah terbukti mampu mampu menjangkau seluruh manusia dengan beragam suku dan beraneka bangsa selama menghuni belahan bumi ini. Tidak ada penduduk bumi ini --di sudut manapun dia berdomisili dan kapanpun masanya-- yang keberadaannya ditolak oleh Agama Islam. Semua manusia di muka bumi ini diundang untuk menganut Agama Islam. Bahkan semua warga bumi --apapun jenisnya, benda mati atau benda hidup-- dijamin akan mendapat pelayanan, pengayoman, dan perlindungan dari Agama Islam. Karakter ini ditunjuk langsung dengan jelas oleh firman suci dalam al Qur`an surat al Anbiyaa' (21) ayat ke 107 dan surat Saba` (34) ayat ke 28): [1] Sementara itu, surat al An’am (6) ayat ke 38 menyebutkan bahwa ajaran Islam telah membuktikan kekomprehensifannya. Islam mampu memberi arah, memberikan bimbingan kepada segenap pemeluknya dalam berbagai lini kehidupan. Tentu dengan syarat bahwa kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang diartikan sebagai pengabdian kepada Allah SWT yang sekaligus sebagai pelayanan antar sesama makhluk warga bumi.[2] [1] Surat al Anbiyaa' (21) ayat ke 107 dan Ayat srat Saba` (34) ayat ke 28: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Alih bahasa: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam [21:107]. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Alih bahasa: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui [34:28]. Surat al An’am (6) ayat ke 38: ... مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Alih bahasa: …Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan [6:38].]]>
<![CDATA[PENETAPAN UPAH KARYAWAN BERDASARKAN BESARNYA LABA PENJUALAN ]]>
<![CDATA[sonia, tara]]>;
<![CDATA[atika, atika]]>;
<![CDATA[napisah, napisah]]>
<![CDATA[ Al-muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/muamalah.v9i1.18322
<![CDATA[ABSTRAK Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Perjanjian penetapan upah karyawan berdasarkan besarnya laba penjualan di Toko Herbal Uncle Udin Palembang adalah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diatur di dalam Pasal 81 angka 28 yang memuat baru Pasal 90B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pemilik kerja termasuk ke dalam pengecualian bagi pengusaha yang menerapkan ketentuan upah minimum dalam membayar upah karyawannya. Karena Toko Herbal Uncle Udin Palembang termasuk ke dalam usaha mikro dan kecil yang mana di dalam Undang-Undang tersebut memberikan pengecualian di dalam membayar upah karyawan berdasarkan ketentuan upah minimum. Maka upah karyawan pada usaha mikro dan kecil dapat dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di perusahaan. (2) Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah bahwasanya Toko Herbal Uncle Udin Palembang telah sesuai dengan rukun dan syarat ujrah dan diperbolehkan bagi pemilik toko menetapkan upah karyawan berdasarkan besarnya laba penjualan karena telah sesuai berdasarkan prinsip keadilan, prinsip keterbukaan dan prinsip kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (Field Research) dengan menggunakan Social Situation sebagai populasi penelitian dan teknik sampling dengan cara probability sampling Kata Kunci : Perjanjian, Penetapan Upah, Laba Penjualan]]>
<![CDATA[MULTI AKAD PADA JASA WAJEK ONLINE KAYUAGUNG ]]>
<![CDATA[rahayu, sri]]>;
<![CDATA[harun, muhamad]]>;
<![CDATA[fauziah, fauziah]]>
<![CDATA[ Al-muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/muamalah.v9i1.18376
<![CDATA[ABSTRAK Wajek Online merupakan jasa transportasi online yang mengandung 2 akad yaitu qardh dan ijarah, yang mana terdapat hadis yang melarang penggabungan akad salaf (pinjaman) dan jual beli. Rumusan penelitian ini adalah: Bagaimana Proses Mekanisme Pemesanan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dan Tinjauan Perspektif ‘Urf Pada Wajek Online Kayuagung ?, yang memiliki tujuan untuk mengetahui proses mekanisme pemesanan, mengetahui Tinjuan Hukum ekonomi Syriah, serta tinjauan perspektif ‘urf pada jasa Wajek Online Kayuagung. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis yang digunakan adalah metode induktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan Kesimpulan penelitian pertama memesan Wajek Online dengan cara membuka aplikasi dan memilih nomor driver, kemudian memesan makanan dan mengkonfirmasi pembayaran. Yang kedua tinjauan hukum ekonomomi syariah termasuk dalam multi akad yang mujtami’ah dan diperbolehkan karena berdasarkan rukun dan syarat di masing-masing akad sudah terpenuhi. Ketiga Wajek Online termasuk dalam perspektif ‘úrf shahih karena Wajek Online adalah jasa layanan yang sering digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat Kayuagung. Dan kegiatan ini merupakan kebiasaan yang baik serta tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasullullah. Kata Kunci: Wajek Online Kayuagung, Multi Akad, Hukum Ekonomi Syariah, ‘Urf]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN RUMAH MAKAN SEDERHANA OLEH SANTRI PONDOK PESANTREN AL-WASHOYA DESA KERTOREJO KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG DITINJAU DARI MANAJEMEN SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Laili, Cucun Bikh]]>;
<![CDATA[Wati, Lindra]]>
<![CDATA[ Al-muamalah Vol 9 No 2 (2023): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/muamalah.v9i2.19062
<![CDATA[Pengelolaan merupakan suatu proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi nilai-nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Teori produksi islami dan teori manaje men syari’ah yang dijadikan landasan dalam penelitian ini yang didasarkan pada suatu perbuatan produksi kemudia disesuaikan terhadap manajemen syari’ah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan deskriptif. Bahan hukum primer dari observasi, wawancara, dokumentasi data kepustakaan. Hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan literatur yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ditinjau dari manajemen syari’ah, adanya ketidak sesuaian yakni belum adanya perencanaan dan kurangnya pengawasan dari pemilik.]]>
<![CDATA[ARBITRASE PADA PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI SEKTOR JASA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Nabilah, Deva]]>;
<![CDATA[Mujib, Abdul]]>
<![CDATA[ Al-muamalah Vol 9 No 2 (2023): Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/muamalah.v9i2.20363
<![CDATA[Perusahaan Asuransi terus meningkat disetiap tahunnya, namun tidak dapat dipungkir bahwa peningkatan konsumen asuransi seiring dengan meningkatnya pengaduan konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang hubungan diantara keduanya mengalami masalah yang menyebabkan sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POKL.07/2020 tentang LAPS SJK sebagai bentuk penyemurnaan terhadap sentralisasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa menjadi lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyelenggarakan kegiatannya secara independen dengan prinsip keadilan, efektif, efisiensi yang membagi penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan menjadi Arbitrase dan Mediasi, melalui penelitian ini mengkaji bagaimana tahapan penyelesaian sengketa LAPS SJK melalui arbitrase serta prosedur mediasi khusus untuk upaya damai dalam arbitrase. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan data sekunder. Kata Kunci: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa SJK; Sengketa Asuransi; Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase]]>
