Jurisprudence
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Articles
237 Documents
<![CDATA[SANKSI APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELANGGAR KUHAP DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN ]]>
<![CDATA[Anggit Sinar Sitoresmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.7317
<![CDATA[AbstrakHukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai pelanggaran hukum, sehingga hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan. KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktik kekerasan ataupun praktik-praktik lain yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalamnya, jika memang terjadi pelanggaran oleh aparat kepolisian tersebut dapat diperiksa oleh Provost atau perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Mengenai adanya sanksi bagi aparat kepolisian yang melanggar KUHAP dan pelanggaran tersebut dapat terbukti di pengadilan, dalam kenyataannya di lapangan ternyata tidak semudah itu untuk dibuktikan.Kata Kunci: Kejahatan, Sanksi, Aparat Penegak Hukum]]>
<![CDATA[Rejection of Funeral for Covid-19 Patients: Indonesian Legal Perspective ]]>
<![CDATA[Fifik Wiryani]]>;
<![CDATA[Setyo Sugiharto]]>;
<![CDATA[M Nasser]]>;
<![CDATA[Mokhammad Najih]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.13336
<![CDATA[Purpose of the study:This study aims to solve the problem of citizens who refuse funerals/bodies of Covid-19 patients.Methodology The method used in this study is a normative juridical method using statutory, conceptual and case approaches.Results This study found that it is necessary to socialize, educate and communicate to the citizens that the Covid-19 bodies have gone through stages in accordance with medical protocol and WHO in the treatment/repatriation of bodies so that there should be no need for excessive fear while if residents refuse funerals Covid-19 patients' bodies there are sanctions including moral sanctions, fines and criminal confinement.Applications of this studyThis research can be used by academics and practitioners in health law, so that they can create an instrument to socialize the acceptance of Covid-19's bodies in the community.Novelty/ Originality of this study The bodies of Covid-19 patients have been carried out the repatriation (management) of the bodies in accordance with the standards of who's health protocol (World Health Organization), namely the bodies wrapped in three layers of shrouds and linen and two layers of body bags. then the body in Tayyamum using dust, the body and then placed into the coffin that was placed typical and has been sprayed disinfectant liquid, then the coffin closed tightly using silicone glue and then given nails on each side of the coffin.]]>
<![CDATA[PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: PENERAPAN UNSUR MEMPERKAYA DAN/ATAU MENGUNTUNGKAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[ANTO WIDI NUGROHO]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4217
<![CDATA[The judge decision in criminal case of corruption is practically happen by disparity case. Therefore, the problem of punishment is not only important for judge and the process of criminal justice, but also the law process entirely, especially in the term of law construction. This research is normative research so the data collecting is done through literary study and qualitative analysis. The result of this research shows that: 1) The regulation of corruption case eradication, there is no explanation include an explanation about element of enrichtment or advantageous but, there is law opinion can be parameter of “enrichment” element in corruption case namely how much the national detriment which has been abused by suspect act. 2) The limitation of national detriment based on the court decision in Sukabumi No. 31/Pid.B/2008/PN.Smi is one hundred million rupiah to make easy the category of enrichment. 3) The implementation of enrichtment and advantageous element by judge in the future is the threat given in the form of incompetence to do in law.]]>
<![CDATA[Utilization of Social Media to Promote Trademark and Services and Their Legal Protection ]]>
<![CDATA[A Aflah]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.5986
<![CDATA[Technological advancements continue to evolve all the time, it cannot be hindered and repressed. Thus, such advances must be directed for the good and welfare of human life, including the development of social media-which are currently offered in various forms. Many benefits can be obtained from social media, among others, as a means to promote trademarks and services from producers to consumers. Promotion of trademarks and services through social media provides convenience and benefits for producers, since it can save cost and time. However, advertisement by using social media also has impact on the trademark law in Indonesia. The widespread use of Internet in the trade sector has brought a lot of consequences on the protection of trademark. Owners of trademarks or services obtain legal protection after they are applied and officially registered. Registered trademark is currently protected by Law No. 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Dalam Kegiatan Usaha Hotel di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait ]]>
<![CDATA[Rizka Raniah Rahmat]]>;
<![CDATA[An an Chandrawulan]]>;
<![CDATA[Purnama Trisnamansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.9996
<![CDATA[Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan tindakan hukum yang dapat mengefektifkan pemenuhan kewajiban perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel dalam kegiatan usaha hotel di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang terkait.Metodologi: Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan, yaitu menganalisis secara mendalam tentang peraturan-peraturan hukum positif yang bersangkutan dan juga penelitian lapangan terkait penerapan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel dalam penanaman modal.Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait menyebabkan terjadinya pelanggaran atas kewajiban perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel. Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik oleh pemerintah pusat yang belum selaras dengan peraturan di daerah, juga menyebabkan ketidakpastian hukum. Pengaturan baru terkait penambahan biaya perizinan yang harus dikeluarkan, belum disesuaikan dengan kemampuan pengusaha di daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan tindakan preventif dengan membentuk suatu dengar pendapat yang sistematis dan efektif serta menetapkan tindakan represif dalam bentuk uang jaminan (dwangsom) setelah pelaksanaan tindakan paksaan pemerintah sebelumnya sulit dilakukan.Kegunaan: Artikel ini dapat memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan khususnya pemerintah pusat dan daerah berupa pemikiran baru untuk mengetahui bagaimana implementasi serta tindakan hukum yang dapat dilaksanakan dalam mengefektifkan pemenuhan kewajiban perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel di IndonesiaKebaruan/Orisinalitas: Implementasi perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sangat berguna bagi pelaku usaha khususnya di bidang usaha hotel sebagai kontribusi pemikiran dan pengetahuan hukum khususnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel, khususnya ilmu di bidang hukum penanaman modal yang berkenaan dengan perizinan dalam penanaman modal.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN PELAKU ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM BOYOLALI) ]]>
<![CDATA[Wisnu Jati Dewangga]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4204
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang sejelasnya terhadap penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi dalam penegakannya di dalam lingkup peradilan umum dan penegakan hukum di lingkup Institusi Kepolisian. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris karena penelitian ini membahas peraturan penegak hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian kemudian dilanjutkan dengan melihat praktek penegakannya di Polres Boyolali. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum. (2) Bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika masih belum dilaksanakan semaksimal mungkin di mana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.]]>
<![CDATA[Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah ]]>
<![CDATA[Septarina Budiwati]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4095
<![CDATA[Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah , karena melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad menfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Dalam Hukum Islam Istilah “Akad” untuk menyebut perjanjian (overeenkomst) dan bahkan juga untuk menyebut kontrak (contract). Pada pembahasan Fiqih Muamalah kontrak atau perjanjian disebut dengan aqad. Hal itu adalah sebagaimana surat al –Maidah (5) ayat 1 : “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34). Dalam paper ini akan diuraikan tentang apa saja yang menjadi rukun, syarat , prinsip-prinsip serta asas-asas dari akad agar sah dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam transaksi – transaksi bisnis berdasarkan syariah.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM INDUSTRIALISASI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HISTORIS ]]>
<![CDATA[Syahriza Alkohir Anggoro]]>;
<![CDATA[Iqbal Fajar Dwiranda]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8734
<![CDATA[Artikel ini menganalisis dinamika kepentingan ekonomi politik yang melatarbelakangi lahirnya UU Perindustrian dibawah periode kekuasaan rezim Orde Baru. Dengan menggunakan penelusuran historis, artikel ini berpendapat bahwa pembentukan UU Perindustrian tidak dapat dilepaskan dari pentingnya sektor perindustrian sebagai arena pertarungan yang kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan kelas penguasa, pemikiran teknokrat serta elite kongsi bisnis. Konfigurasi politik, perbedaan preferensi ideologis dan perubahan sosial yang berlangsung di masa Orde Baru sangat menentukan arah politik hukum UU Perindustrian untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan industri dalam negeri dapat mandiri dalam memperluas kegiatan industrinya serta mengurangi ketergantungan Indonesia akan investasi asing.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Margono Margono]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4192
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dari status terhadap laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaran dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap status anak dari laki-laki dan prempuan yang melakukan perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Sebelum ada UU yang mengatur tentang Kewarganegaran Republik Indonesia yang baru yaitu UU No 12 tahun 2006 kedudukan seorang perempuan dalam kawin campuran sangat tidak mendapat dukungan dimata hukum negara setempat. Setelah ada UU tentang kewarganegaraan yang baru nasib anak dalam pernikahan campuran diakui oleh negara indonesia sebagai warganegara Indonesia. Di bawah UU yang baru, anak-anak hasil perkawinan campur memiliki dua kewarganegaraan sampai mereka berusia 18 tahun plus 3 tahun. Perlindungan hukum terhadap status anak dari laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan campuran sebelum dan sesudah ada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya sehingga anak hanya mendapatkan perlindungan hukum untuk berstatus terbatas mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun, berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak akan memiliki dua kewarganegaraan dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya dan hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih luas untuk memberikan hak memilih kewarganegaraan kepada si anak yang lahir dari perkawinan campuran.]]>
