cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 237 Documents
 14   15   16   17   18 
KESIAPAN INFRASTRUKTUR HUKUM DALAM PENERBITAN SUKUK (SURAT BERHARGA SYARIAH) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN DAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA Lastuti Abubakar; Tri Handayani
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4348

Abstract

Pasar Modal Syariah merupakan bagian dari pasar modal Indonesia yang mempunyai peran penting sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan pemerintah, serta sarana bagi pemilik modal untuk memperoleh return melalui instrumen-intrumen investasi yang ditawarkan di pasar modal. Salah satu instrumen pasar modal syariah yang mempunyai potensi besar dalam menyerap dana masyarakat pasca krisis  adalah Sukuk (surat berharga syariah). Indonesia dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi pasar sukuk, mengingat populasi muslim yang besar serta besarnya pinjaman lintas negara. Namun demikian, pertumbuhan sukuk sebagai alternative pembiayaan dan investasi belum berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan pasar modal syariah serta pembangunan ekonomi nasional secara umum. Salah satu isu strategis dalam pengembangan sukuk Indonesia adalah kesiapan infratruktur hukum yang belum optimal, sehingga dalam praktik masih menimbulkan mispersepsi terhadap sukuk yang seringkali dipadankan dengan obligasi, mengakibatkan sukuk belum dianggap sebagai instrumen alternatif yang menarik baik bagi dunia usaha maupun investasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa regulasi sukuk di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai aturan, sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman pelaku usaha dan investor terhadap kerangka hukum sukuk, serta jaminan kepastian hukum bagi pemegang sukuk. Regulasi sukuk yang terintegrasi merupakan syarat utama untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.  Indonesia, khususnya regulator perlu mengupayakan keberagaman jenis sukuk baik akad maupun underlying assets nya agar investor dapat memilih jenis-jenis sukuk yang sesuai dengan harapan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang bersifat top down dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sukuk negara dengan membuat kebijakan bagi BUMN untuk berinvestasi pada sukuk.
TEORI UTILITARIANISME DAN PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN DARI ALIH FUNGSI Arief Budiono
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8294

Abstract

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan konsep perlindungan hukum lahan pertanian ditinjau dari teori utilitarianismeMetodologi: Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologic (non-doctrinal) denyang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi lahan pertanian produktif dari alih fungsi. Pendekatan penelitian ialah pendekatan interaksional atau pendekatan mikro dengan analisis kualitatif yang berikutnya dianalisa secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode kualitatif.Temuan: Alih fungsi lahan terjadi karena kondisi pertumbuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan pemukiman, jalan, maupun kebutuhan lain. Alih fungsi lahan yang sangat cepat dapat membawa bencana tersendiri bagi seluruh warga Indonesia.Kegunaan: Pemerintah melalui instrument hukum yaitu peraturan dengan menindak tegas pelaku alih fungsi lahan serta memberikan insentif yang cukup menguntungkan bagi petani sehingga akan tercipta keseimbangan baru yang lebih layak bagi petani.Kebaruan/Orisinalitas: Peraturan yang jelas dan tegas yang disertai dengan insentif yang cukup dapat mencegah alih fungsi lahan sehingga kemandirian pangan bangsa Indonesia dapat terjaga.
KARAKTER PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TIPOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH SUKOHARJO AGUS SUHARSOYO
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4222

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui tipe atau jenis kejahatan pencurian yang terjadi di wilayah kabupaten Sukoharjo. Untuk memetakan dan menganalisis, karakter pelaku tindak pidana pencurian di wilayah kabupaten Sukoharjo. Dan untuk mengetahui faktor-faktor, apakah yang dapat menyebabkan suatu karakter pelaku,  melakukan tindak pidana pencurian. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode   deskriptif, metode diskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Tipologi Kejahatan Pencurian, yang terbanyak adalah pencurian dengan pemberatan.  Tipologi Kejahatan Pencurian, terkait dengan karakter pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan merusak pintu, merusak jendela, memanjat pagar rumah, melewati atap, memecah kaca mobil, mengambil paksa barang korban atau menjambret. Faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan   antara lain ekonomi, pendidikan, mental, dan faktor keyakinan. Faktor mental menjadi pemicu utama terjadinya pencurian, karena pelaku cenderung memilih cara pintas untuk mendapatkan harta yang banyak tanpa harus bekerja yang berat dengan hasil yang belum pasti, meskipun mereka sadar resiko dari pencurian  adalah  ancaman  pidana  penjara.  Sedangkan  faktor  external  antara  lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi. Kelalaian korban merupakan faktor   dari luar pelaku seperti  memakai barang-barang perhiasan melebihi batas kewajaran, memarkir sepeda motor tanpa kunci pengaman, meletakkan barang-barang berharga seperti tas, laptop, handphonde di dalam mobil. 
INDUSTRIALISASI DAN PEMBANGUNAN BERKESINAMBUNGAN Jaka Susila
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.6380

Abstract

Upaya Meningkatkan Likuiditas Transaksi Bursa dan Pertumbuhan Pasar Modal Melalui Pendanaan Transaksi Efek Lastuti Abubakar; Tri Handayani
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12074

Abstract

Tujuan Penelitian: Salah satu hambatan untuk meningkatkan likuiditas transaksi Bursa adalah keterbatasan sumber dana bagi Anggota Bursa untuk memfasilitasi pendanaan transaksi Efek. Kehadiran Lembaga Pendanaan Efek (LPE) diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan pendanaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan LPE dari perpektif hukum, khususnya aspek hukum perjanjian dan hukum jaminan.  Metode Penelitian: Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait likuiditas transaksi bursa dan pertumbuhan pasar modal melalui pendanaan transaksi efek. Temuan: Berdasarkan kajian diperoleh hasil bahwa LPE dibentuk  untuk mengatasi keterbatasan pendanaan dalam meningkatkan likuiditas transaksi dalam rangka mendorong pertumbuhan pasar modal.  Kegunaan: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau literatur dalam mengembangkan regulasi di pasar  modal.  Novelty: Aspek hukum jaminan dalam pendanaan transaksi Efek masih memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat POJK LPE tidak secara tegas menyebutkan pranata jaminan yang digunakan, namun mengingat objek jaminan adalah Efek atau dana, dapat disimpulkan jaminan yang digunakan adalah gadai. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan dalam POJK yang perlu disesuaikan dengan pengaturan gadai dalam KUHPerdata. 
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEREKONOMIAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 Wardah Yuspin; Yurisvia Previlega Hatinuraya
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i1.3000

Abstract

PENATAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN TARAF HIDUP PEDAGANG (STUDI KASUS DI KAWASAN MANAHAN SOLO) NURVITASARI NURVITASARI
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bentuk peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap usaha kecil pedagang kaki lima, untuk mengetahui proses relokasi suatu kawasan usaha yang baik, agar tidak terjadi konflik sosial, serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta agar relokasi yang dilakukan mampu meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, UPTD Prasarana Olaraga, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olaraga Kota Surakarta, serta Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Stadion Manahan Solo. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dengan narasumber yang dianggap mengetahui duduk permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan pedagang kaki lima dengan cara merelokasi dan menyediakan tempat yang baru yang dianggap lebih strategis, serta berupaya memberdayakan pedagang kaki lima dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan bantuan modal pedagang kaki lima, serta pendampingan dan pengembangan usaha.
SUKUK TABUNGAN : INVESTASI SYARIAH PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF Erma Sri Hastuti
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4096

Abstract

Infrastruktur Indonesia yang masih rendah dan memerlukan perbaikan membuat pemerintah perlu untuk meningkatkan anggaran untuk pembangunan. Peluang penambahan anggaran dana bisa diperoleh dari sukuk yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek negara. Produk terbaru yang dikeluarkan pemerintah yaitu sukuk tabungan untuk investor individu. Sehingga semua masyarakat dapat berinvestasi. Penelitian ini untuk mengidentifikasi seberapa penting dan juga manfaat sukuk tabungan terhadap pembangunan ekonomi inklusif.
Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan Participating Interest Zahra Shafira Belanusa; R. Kartikasari; Amelia Cahyadini
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.9974

Abstract

Tujuan: Artikel ini menganalisis penerapan Good Corporate Governance yang bertujuan agar mengetahui pengelolaan minyak dan gas bumi oleh BUMD melalui kepemilikan participating interest.Metodologi: Artikel ini merupakan artikel hukum yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dikaitkan dengan praktik penerapan Good Corporate Governance pada BUMD.Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Good Corporate Governance pada BUMD, dapat meningkatkan kinerja pimpinan BUMD sehingga berdampak pada keberlangsungan bisnis secara berkesinambungan.Kegunaan: Artikel ini memberikan penjelasan bahwa dengan penerapan Good Corporate Governance sejak dini pada BUMD, merupakan salah satu langkah yang dapat membawa BUMD pada tujuan yang akan dicapai dan dapat bergerak dengan baik secara berkesinambungan.Kebaruan/Orisinalitas: Penerapan Good Corporate Governance pada BUMD minyak dan gas bumi sangat menentukan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN DEXTROMETHORPHAN (DMP) OLEH REMAJA DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA) Dedy Nor Ardiyanto
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan dextromethorphan oleh remaja di Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisisan Polres Jepara serta hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan dextromethorphan oleh remaja di Kabupaten Jepara. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi ada dua yaitu internal yakni kepribadian dan rasa ingin tahu/keinginan untuk mencoba dari diri remaja dan eksternal yakni lingkungan, baik keluarga, masyarakat, serta faktor pendidikan remaja. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Jepara dalam menanggulanginya melalui dua tahap yakni upaya pencegahan yang terdiri dari tindakan pre-emtif dan tindakan preventif, kemudian tahap kedua melalui upaya penindakan represif. Hambatan yang dialami pihak Kepolisian terdiri dari hambatan internal yakni jumlah personel Sat Narkoba yang tidak memenuhi, bocornya informasi dan minimnya dana. Sedangkan hambatan eksternalnya yakni aturan hukum yang kurang jelas terhadap penyalahgunaan dextromethorphan, kurangnya kesadaran dari pihak-pihak terkait (apotek dan Dinas Kesehatan), dan masyarakat yang kurang kooperatif dengan pihak kepolisian.

Page 16 of 24 | Total Record : 237

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2014 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021 Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 More Issue