cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 237 Documents
 20   21   22   23   24 
Tinjaun Mediasi Penal Dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Faizal Adi Surya
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4229

Abstract

Penyelesaian perkara Pidana melalui mekanisme melalui non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak . Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dariprinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Perselisihan dalam Hukum Adat dapat diselesaikan melalui Mediasi, yang dipimpin oleh para tetua adat. Sedang dalam Hukum Islam, Mediasi terjadi dalam bentuk Jarimah Qisas Diyat, yang sebenarnya terbatas kepada perkara tertentu saja. Mediasi yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana Modern, sudah sepatutnya dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana.
ELABORASI NILAI PANCASILA PADA PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM KESEHATAN Yovita Arie Mangesti; Azmi Syahputra
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8093

Abstract

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi nilai Pancasila secara substansial dalam wujud Perjanjian terapeutik dengan tujuan memberikan penghormatan tertinggi pada harkat dan martabat manusia yang bermuara pada keadilan dalam dunia kesehatan khususnya pelayanan medisMetodologi: Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-undang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pendekatan Konseptual dilakukan pada pengkajian nilai Pancasila sebagai dasar untuk  membangun model perjanjian terapetik dalam rangka pembaharuan hukum kesehatan.Temuan: Urgensi rekonstruksi yang memuat tentang prasyarat, bentuk formal versi digital, dan sanksi, yang keseluruhan disusun dan ditetapkan dalam bingkai nilai Pancasila, sebagai wujud pembaharuan hukum kesehatan di era digital.Kegunaan: Perjanjian terapeutik pada era Revolusi Industri 4.0 menggeser metode manual ke arah digital, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum untuk meletakan nilai kemanusiaan, permufakatan, dan keadilan, melalui formulasi kontrak yang tepat dan dapat memberikan  perlindungan hukum bagi pelaku dan pengguna layanan kesehatanKebaruan/Orisinalitas: Keberadaan Tenaga Advokasi medis, merupakan novelty dari Perjanjian terapeutik yang kiranya dapat dikonstruksi sebagai hukum positif, dalam rangka pembaharuan hukum kesehatan.
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Purwadi Wahyu Anggoro
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4220

Abstract

Sebagai efek globalisasi, informasi positif maupun negatif dapat diakses dengan mudah, berita kejahatan dapat menjadi sebuah contoh cara melakukan kejahatan, banyak kejahatan dimensi baru kemudian ditiru oleh pelaku wajah baru seperti kasus terorisme, narkoba, korupsi dan pelecehan seksual. Kejahatan yang menjadi fenomena baru adalah penyimpangan seksual, yaitu perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma  agama, norma hukum, atau norma susila. Ada 3 permasalahan pokok, yaitu: (1) Pola pelaku kekerasan seksual; (2) Aspek perlindungan hukum; (3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran secara jelas dan menganalisa bahan yang diperoleh mengenai konsep- konsep yang relevan berkaitan dengan latar belakang pelaku, proses hukum dan upaya pencegahan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terkait dengan proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak, di Polres/Poltabes wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pelaku memiliki kesamaan pola perilaku, yaitu: (a) pelaku memiliki penyimpangan seksual; (b) rentang usia pelaku dengan korban; (c) faktor kedekatan secara fisik dan tempat tinggal; (d) bujuk rayu, paksaan, tipu muslihat atau janji-janji imbalan; (e) motivasi pelaku untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan. (2) Polri wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil dengan penegakan hukum dengan professional, proporsional, transparan dan akuntabel. (3) Upaya pencegahan yang dilakukan: (1) Upaya preemtif dan preventif, pencegahan yang dilakukan oleh: (a) Individu, (b) Masyarakat, (c) Pemerintah, dan (d) Kepolisian. (2) Upaya represif, dilakukan oleh Polri selaku aparat penegak hukum, secara tegas dan terukur, profesional dan proporsional.
A Novelty of Impact of Social Media from the Legal Perspective Syarifah Lisa Andriati
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.5987

Abstract

Along with the development of science and technology, human life is growing dynamically, especially in the field of information and communication. The Cyber Era has produced internet technology and brought a new phenomenon in the area of mass media which also creates new media that is commonly called social media or social networking. Social media is like a two-edged knife. If used wisely, selectively and responsibly, various social networking sites can be useful, but if used irresponsibly, social media can have unfavorable consequences, and even cause legal problems.
Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Cahya Wulandari
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12233

Abstract

Tujuan: menganalisis dan menjabarkan penerapan restorative justice di Indonesia khususnya terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana melalui ADR berbasis restorative justice diharapkan dapat diatur secara lebih rinci dan tertata dalam KUHAP sebagai sumber hukum dalam beracara pidana di Indonesia. Metodologi: penelitian ini termasuk sebagai penelitian normative legal research dengan menggunakan pendekatan statute approach yang menelaah permasalahan yang akan dibahas menggunakan peraturan hukum berupa data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Analisis dilakukan secara kualitatif dan pembahasan atas rumusan masalah menggunakan library research. Temuan: penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice di tingkat penyidikan dan penuntutan dapat mengurangi penumpukan perkara dan lebih mewujudkan keadilan sebagaimana diinginkan oleh para pihak (korban, pelaku dan lingkungan). Pemulihan para pihak yang berperkara ini berdasar pada Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perja Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice.  Kegunaan: Pemerintah perlu membuat payung hukum yang komprehensif untuk mengatur proses penyelesaian perkara pidana melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) berbasis restorative justice secara lebih rinci dan tertata dalam KUHAP di Indonesia. Kebaruan/Orisinalitas: Dasar hukum terbaru dalam proses penyelesaian perkara pidana berdasar pada restorative justice yang dikaitkan dengan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Berdasar pada ketentuan tersebut akan dibahas lebih lanjut terkait proses penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice di tingkat penyidikan dan penuntutan.
PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL DI SURAKARTA handoyo handoyo
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i1.2997

Abstract

Illegal Fintech P2P Lending in Indonesia: Addressing the Problem of Over-Indebtedness During the COVID-19 Pandemic Nur Hadiyati
Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i1.14055

Abstract

Objective: This study aims to examine and analyze the problem of over-indebtedness in illegal Fintech P2P Lending during the COVID-19 pandemic. Methodology: This research uses doctrinal law research. This doctrinal research is descriptive analytical which aims to examine and explain the problems studied. The data used is secondary data and then analyzed using qualitative analysis techniques to get the correct conclusion. Finding: In the economic sector, the challenges of the COVID-19 pandemic require various groups, especially Fintech P2P Lending providers, to respond to changes in an integrated and comprehensive manner, so that these challenges can be managed into opportunities. This research shows the rampant risk of “over-indebtedness” due to people’s economic conditions, lack of financial literacy, unexpected events during the COVID-19 pandemic, and the presence of illegal Fintech P2P Lending as predatory lending. There needs to be preventive efforts to reduce the risk of “over-indebtedness” through financial literacy to the public, especially “borrowers.” To support this literacy, Fintech P2P Lending organizers are required to carry out financial socialization and education activities based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 as well as optimizing the implementation of the basic principles of Fintech P2P Lending, such as transparency of products and offering methods, prevention of excessive borrowing, and the application of the principle of good faith. Utility: This research is expected to support literacy to the community in choosing a good financing institution. To support this literacy, Fintech P2P Lending organizers are required to carry out financial socialization and education activities. Novelty/Original: In contrast to previous research, this research focuses on the phenomenon of over-indebtedness in illegal Fintech P2P Lending during the COVID-19 pandemic, which until now has not been specifically studied.
Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas Nailina Paramita Neina; Aidul Fitriciada Azhari; Nuria Siswi Enggarani
Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i1.15504

Abstract

ABSTRACTObjective: This study aims to describe the transparency of the 2019 election campaign funds based on the laws and regulations and to find out in depth the legal consequences and sanctions received by election participants in reporting campaign funds.Methodology : The type of research used is empirical juridical, namely, examining everything related to legal provisions, as they have been implemented and how they were implemented in the broader community. The research sites are at the General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum) office of Blora Regency, the Office of the Election Supervisory Board, and the Liaison Officer of the participating political parties. In this study, the solution to the problem lies in the transparency of reporting campaign funds for 2019 election participants, which researchers emphasize on the election participants for candidates for members of the Regional People's Representative Council of Blora Regency.Results : Transparency in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and General Election Commission Regulation Number 24 of 2018 as amended by General Election Commission Regulation Number 34 of 2018 concerning General Election Campaign Funds and Implementation of Campaign Fund Reporting for Election Contestants to Realize The 2019 election had been held at the Blora Regency General Election Commission. The General Election Commission of Blora Regency had implemented transparency in campaign finance reports in the 2019 Election. This can be seen from the regulations governing the Blora Regency General Election Commission's strategy in applying the principle of transparency regarding campaign finance reports in the 2019 Election in Blora Regency.Applications of this study: This study is expected to produce a formulation on campaign finance reporting that will be used by the General Elections Commission to develop policies and regulations on campaign finance reporting..  Novelty/ Originality of this study: Election results have had a significant impact on Indonesia's democratic order from year to year. If a regulation is properly implemented, it will have an impact on the general election process's pattern of continuity. The goal of this study was to talk about campaign finance transparency in the 2019 elections in Blora Regency..
Legal Politics of Pancasila Ideology against Radicalism in the State of Law Enforcement Shinta Ayu Purnamawati; Sidik Sunaryo
Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i2.14742

Abstract

Purpose of the study:This study aims to analyze the legal politics of Pancasila as an ideology to eradicate radicalism in Indonesia.Methodology:The method employed in this study is a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches.Results:This study found that the fundamental problem in preventing radicalism within the framework of a rule of law is the inability to comprehend (ground) the basic values of ideology and the state constitution in a complete manner (kaffah) to manage and maintain the Unitary State of the Republic of Indonesia. The isolation and divides that negate the constitutional foundation and the ideal foundation in managing and maintaining the dignity of the nation's and state's sovereignty are another form of error in guiding the steps on the journey of the nation and the Indonesian State to the gate of bankruptcy as a sovereign nation and state. Applications of this study:This research can be used by academics and practitioners in philosophical of law so that they can create an instrument to strengthen Pancasila as an ideology to combat radicalism. Novelty/Originality of this study:Legislation may not immediately have an impact on changes and habits of people's behavior. Society does not abide by the law as autonomous individuals because principally, they are all social creatures. The social structure of a living society, called semi-autonomous social fields (SASF), gives rise to external regulations (national law) that are examined and interpreted. Therefore, the result of the encounter (clash) of internal rules with external rules in society is the formulation of strategic objectives of society that are constrasting with those originally intended by legislators.
Who is the Real Consumer in a Credit Purchase Transaction? Suwinto Johan
Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i1.15019

Abstract

Purpose of the study: This study aims to determine who the actual consumers are in financing purchase transactions according to the law and regulations.Methodology:The study employed a normative judicial method. Juridical methods are the research with the library data sources.Results:Consumers are end-users, not consumers who make payments or own the goods. This definition is derived from the Consumer Protection Act. This definition of the consumer must be refined in light of its practical application in society. The differences between the buyer, owner, and user of goods necessitate a comprehensive understanding.Application of this study :Consumers have the option of paying with cash or credit. They can purchase the goods with money by paying in full and taking full ownership and usage. Consumers can also purchase goods on credit or with financing. They can apply for credit to the financing institution. The goods purchased serve as collateral for funding. If the consumer fails to make a payment, the goods purchased will be withdrawn as collateral. The financing institution will determine the type of goods that can be used as collateral. The financing company will also decide on the type of financing.Novelty / Originality of this study:The definition of consumer in a credit purchase transaction.

Page 22 of 24 | Total Record : 237

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2014 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021 Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 More Issue