cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 237 Documents
 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA Margono, Margono
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dari status terhadap laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaran dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap status anak dari laki-laki dan prempuan yang melakukan perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Sebelum ada UU yang mengatur tentang Kewarganegaran Republik Indonesia yang baru yaitu UU No 12 tahun 2006 kedudukan seorang perempuan dalam kawin campuran sangat tidak mendapat dukungan dimata hukum negara setempat. Setelah ada UU tentang kewarganegaraan yang baru nasib anak dalam pernikahan campuran diakui oleh negara indonesia sebagai warganegara Indonesia. Di bawah UU yang baru, anak-anak hasil perkawinan campur memiliki dua kewarganegaraan sampai mereka berusia 18 tahun plus 3 tahun. Perlindungan hukum terhadap status anak dari laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan campuran sebelum dan sesudah ada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya sehingga anak hanya mendapatkan perlindungan hukum untuk berstatus terbatas mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun, berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak akan memiliki dua kewarganegaraan dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya dan hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih luas untuk memberikan hak memilih kewarganegaraan kepada si anak yang lahir dari perkawinan campuran.
KESIAPAN INFRASTRUKTUR HUKUM DALAM PENERBITAN SUKUK (SURAT BERHARGA SYARIAH) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN DAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4348

Abstract

Pasar Modal Syariah merupakan bagian dari pasar modal Indonesia yang mempunyai peran penting sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan pemerintah, serta sarana bagi pemilik modal untuk memperoleh return melalui instrumen-intrumen investasi yang ditawarkan di pasar modal. Salah satu instrumen pasar modal syariah yang mempunyai potensi besar dalam menyerap dana masyarakat pasca krisis  adalah Sukuk (surat berharga syariah). Indonesia dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi pasar sukuk, mengingat populasi muslim yang besar serta besarnya pinjaman lintas negara. Namun demikian, pertumbuhan sukuk sebagai alternative pembiayaan dan investasi belum berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan pasar modal syariah serta pembangunan ekonomi nasional secara umum. Salah satu isu strategis dalam pengembangan sukuk Indonesia adalah kesiapan infratruktur hukum yang belum optimal, sehingga dalam praktik masih menimbulkan mispersepsi terhadap sukuk yang seringkali dipadankan dengan obligasi, mengakibatkan sukuk belum dianggap sebagai instrumen alternatif yang menarik baik bagi dunia usaha maupun investasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa regulasi sukuk di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai aturan, sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman pelaku usaha dan investor terhadap kerangka hukum sukuk, serta jaminan kepastian hukum bagi pemegang sukuk. Regulasi sukuk yang terintegrasi merupakan syarat utama untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.  Indonesia, khususnya regulator perlu mengupayakan keberagaman jenis sukuk baik akad maupun underlying assets nya agar investor dapat memilih jenis-jenis sukuk yang sesuai dengan harapan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang bersifat top down dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sukuk negara dengan membuat kebijakan bagi BUMN untuk berinvestasi pada sukuk.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEREKONOMIAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 Yuspin, Wardah; Hatinuraya, Yurisvia Previlega
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i1.3000

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mengkaji dualisme kewenangan antara peradilan umum dan peradilan agama dalam penyelesaian  sengketa  perekonomian  syariah  pasca  berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 21 Tahun 2008. Bahkan ketika UU N omor 21tahun 2008 tersebut di ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor 93/PUU-X/2012 dalam putusan tersebut telah dinyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 (2) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga choice of forum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Kendati demikian sampai pada pertengahan 2016  masih saja tetap ada orang yang menyerahkan sengketa ekonomi syariah pada pengadilan negeri. Penelitian ini akan mencari tahu mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat yang memiliki sengketa ekonomi syariah dalam memilih pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian yang digunakan bersifat kualitiatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan purposive sampling yaitu penanganan kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta dan Sukoharjo, dengan jumlah responden sebanyak 40 orang terdiri dari para narasumber yang bersinggungan langsung dengan perkara ekonomi syariah seperti: hakim, baik hakim poengadilan negeri dan hakim pengadilan agama, para pihak yang bersengketa dalam kasus ekonomi syariah maupun pihak perbakan syariah. Dari responden diatas data yang valid dan dapat dijadikan sebagai sumber data ada 37 responden sedangkan 3 responden dinyatakan tidak dapat diproses karena tidak lengkapnya jawaban tersebut. Dari hasil penelitian didapat identifikasi kecenderungan masyarakat dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 dan analisis efektifitas penerapan Undang-undang tersebut. Pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan yaitu Pengadilan Agama lebih berhak menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, meskipun Pengadilan Negeri masih diperbolehkan menyelesaikannya melalui hukum acara perdata. Namun karena masalah ekonomi syariah memerlukan kemampuan syariah atau hukum Islam yang cukup kuat untuk menyelesaikannya, maka Pengadilan Agama akan lebih tepat untuk mengadilinya. Sementara itu  dari Hasil Wawancara terhadap 37 responden, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak yang mempercayai Pengadilan Agama daripada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena Faktor Lingkungan, Faktor Agama, dan faktor ekonomis. 
KARAKTER PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM TIPOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH SUKOHARJO SUHARSOYO, AGUS
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4222

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui tipe atau jenis kejahatan pencurian yang terjadi di wilayah kabupaten Sukoharjo. Untuk memetakan dan menganalisis, karakter pelaku tindak pidana pencurian di wilayah kabupaten Sukoharjo. Dan untuk mengetahui faktor-faktor, apakah yang dapat menyebabkan suatu karakter pelaku,  melakukan tindak pidana pencurian. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode   deskriptif, metode diskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Tipologi Kejahatan Pencurian, yang terbanyak adalah pencurian dengan pemberatan.  Tipologi Kejahatan Pencurian, terkait dengan karakter pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan merusak pintu, merusak jendela, memanjat pagar rumah, melewati atap, memecah kaca mobil, mengambil paksa barang korban atau menjambret. Faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan   antara lain ekonomi, pendidikan, mental, dan faktor keyakinan. Faktor mental menjadi pemicu utama terjadinya pencurian, karena pelaku cenderung memilih cara pintas untuk mendapatkan harta yang banyak tanpa harus bekerja yang berat dengan hasil yang belum pasti, meskipun mereka sadar resiko dari pencurian  adalah  ancaman  pidana  penjara.  Sedangkan  faktor  external  antara  lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi. Kelalaian korban merupakan faktor   dari luar pelaku seperti  memakai barang-barang perhiasan melebihi batas kewajaran, memarkir sepeda motor tanpa kunci pengaman, meletakkan barang-barang berharga seperti tas, laptop, handphonde di dalam mobil. 
SUKUK TABUNGAN : INVESTASI SYARIAH PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF Hastuti, Erma Sri
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4096

Abstract

Infrastruktur Indonesia yang masih rendah dan memerlukan perbaikan membuat pemerintah perlu untuk meningkatkan anggaran untuk pembangunan. Peluang penambahan anggaran dana bisa diperoleh dari sukuk yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek negara. Produk terbaru yang dikeluarkan pemerintah yaitu sukuk tabungan untuk investor individu. Sehingga semua masyarakat dapat berinvestasi. Penelitian ini untuk mengidentifikasi seberapa penting dan juga manfaat sukuk tabungan terhadap pembangunan ekonomi inklusif.
PENATAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN TARAF HIDUP PEDAGANG (STUDI KASUS DI KAWASAN MANAHAN SOLO) NURVITASARI, NURVITASARI
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bentuk peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap usaha kecil pedagang kaki lima, untuk mengetahui proses relokasi suatu kawasan usaha yang baik, agar tidak terjadi konflik sosial, serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta agar relokasi yang dilakukan mampu meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, UPTD Prasarana Olaraga, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olaraga Kota Surakarta, serta Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Stadion Manahan Solo. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dengan narasumber yang dianggap mengetahui duduk permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan pedagang kaki lima dengan cara merelokasi dan menyediakan tempat yang baru yang dianggap lebih strategis, serta berupaya memberdayakan pedagang kaki lima dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan bantuan modal pedagang kaki lima, serta pendampingan dan pengembangan usaha.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN DEXTROMETHORPHAN (DMP) OLEH REMAJA DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA) Ardiyanto, Dedy Nor
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan dextromethorphan oleh remaja di Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisisan Polres Jepara serta hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan dextromethorphan oleh remaja di Kabupaten Jepara. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi ada dua yaitu internal yakni kepribadian dan rasa ingin tahu/keinginan untuk mencoba dari diri remaja dan eksternal yakni lingkungan, baik keluarga, masyarakat, serta faktor pendidikan remaja. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Jepara dalam menanggulanginya melalui dua tahap yakni upaya pencegahan yang terdiri dari tindakan pre-emtif dan tindakan preventif, kemudian tahap kedua melalui upaya penindakan represif. Hambatan yang dialami pihak Kepolisian terdiri dari hambatan internal yakni jumlah personel Sat Narkoba yang tidak memenuhi, bocornya informasi dan minimnya dana. Sedangkan hambatan eksternalnya yakni aturan hukum yang kurang jelas terhadap penyalahgunaan dextromethorphan, kurangnya kesadaran dari pihak-pihak terkait (apotek dan Dinas Kesehatan), dan masyarakat yang kurang kooperatif dengan pihak kepolisian.
ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA BMT MITRA HASANAH SEMARANG Arifah, Odi Nur
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4354

Abstract

Problematika kehidupan manusia selalu dilatarbelakangi oleh keadaan perekonomian yang semakin sulit. Mulai dari petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan yang berskala kecil. Mereka membutuhkan suatu bantuan dana untuk memfasilitasi bisnis mereka, maka BMT Mitra Hasanah Semarang mengembangkan produknya yaitu  pembiayaan Mudharabah sesuai dengan perkembangan dunia perbankan dalam target peningkatan keuntungan dan menyejahteraan masyarakat. Dengan diberikannya pembiayaan tersebut, terkadang muncul adanya pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan anggota untuk membayar tepat waktu atau jatuh tempo pembayaran dan terkadang diakibatkan dari usaha yang kurang lancar, dan lain-lain. Adapun cara untuk menangani pembiayaan mudharabah bermasalah ini antara lain Rescheduling, Restructing, dan Reconditioning.
MODEL PENGAWASAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI DI KOTA SALATIGA PERIODE 2014-2019) Suparnyo, Suparnyo
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3010

Abstract

Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) dapat terwujud dengan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk mengakomodasi segala aspirasi masyarakat yang dapat ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat disegala aspek yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan sangat dipengaruhi oleh pola atau model pengawasan yang diterapkan DPRD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah kantor DPRD kota Salatiga, inspektorat kota Salatiga, dan PERCIK Salatiga dengan fokus penelitian yakni model pengawasan DPRD kota Salatiga. Dampak yang timbul akibat proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kota Salatiga adalah semakin kecilnya kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan proses implementasi kebijakan sehingga mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri yakni good governance dan kesejahteraan rakyat.
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PARTISIPATIF: SOLUSI PRAKTIS DALAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH Diyanto, Aris
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4227

Abstract

Dalam menjalankan demokrasi negara, peraturan daerah menjadi sebuah sarana hukum yang menarik untuk terus dikaji dan dikembangkan. DPRD sebagai pemain inti, dituntut untuk terus melakukan perbaikan progresif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat daerahnya. DPRD juga dituntut untuk mampu menyerap aspirasi masyarakat secara responsif dan memberikan ruang terbuka bagi partisipasi masyarakat dalam merumuskan rancangan peraturan daerah mereka. Penelitian ini akan menyuguhkan gagasan agar DPRD, secara progresif mampu mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah mereka dengan berbagai data yang diramu dalam penelitian yang bersifat yuridis empiris. Analisa dalam penelitian yang dilakukan di Kota Salatiga ini menyimpulkan dibutuhkannya lembaga riset informasi dalam merespon berbagai suara yang masuk ke ranah pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar.

Page 6 of 24 | Total Record : 237

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2014 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021 Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 More Issue