cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 237 Documents
 5   6   7   8   9 
PARADIGMA PROFETIK: Antara Konsep Moralitas Piagam Madinah dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart hamdani, fitrah
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i1.2995

Abstract

Paradigma positivisme yang mendarah daging dalam ranah hukum tata negara merupakan kajian apik untuk terus dianalisa. Penelitian ini sengaja membenturkan antara paradigma positivisme hukum yang membuang jauh moral dengan paradigma profetik yang penulis bangun dari konsep Piagam Madinah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Sebagai langkah kritis, penulis mengangkat gagasan atau konsep moralitas hukum yang dibawa H.L.A Hart yang tidak terlalu ekstrim dalam memisahkan moral dengan hukum. Dengan berpangku pada penggodokan asumsi dan nilai dari kedua paradigma tersebut, penulis melakukan kritikan ilmiah yang logis dan sinergis terhadap konsep moralitas dalam ranah positivisme hukum. Sehingga pada kesimpulannya, penulis mengharapkan agar konsep moralitas pada hukum bisa lebih mempertimbangkan moral sebagai dasar aturannya, sebagaimana yang tertanam pada paradigma profetik yang penulis rumuskan dari Piagam Madinah yang sangat mengetengahkan moral sebagai acuan utamanya.
LEGALITAS KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA SIREGAR, RUTH MARINA DAMAYANTI
Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4218

Abstract

Pemeriksaan keterangan saksi secara teleconference sampai saat ini masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat memecahkan masalah tersebut sehingga kedudukannya sebagai alat bukti dalam persidangan lebih memberikan kepastian hukum. Legalitas keterangan saksi melalui teleconference dapat terpenuhi apabila memenuhi ketentuan antara lain: keterangan saksi di muka sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masa yang akan datang, maka regulasi mengenai keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan hukum secara formulatif, yaitu dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung sebelum RUU KUHAP disahkan. Selain itu juga melalui kebijakan hukum materiil, yaitu syarat pelaksanaan penyelenggaraan kesaksian melalui teleconference yang meliputi: harus memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, jenis kejahatan yang dapat menggunakan sarana media teleconference, tempat pelaksanaan kesaksian diatur secara jelas dan para pihak yang ikut mendampingi saksi pada waktu teleconference.
KEBIJAKAN PERIZINAN, SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN INVESTASI Absori, Absori
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.5539

Abstract

Kebijakan perizinana lingkungan dan kepentingan investasi disorot oleh banyak pihak, dianggap mempunyai andil besar yang menyebabkan krisis  lingkungan di negeri ini. Perusakan dan pencemaran bidang lingkungan yang dilakukan pelaku usaha/industri dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemberian perizinan lingkungan, seperti pendirian pabrik semen, penebangan HPH, reklamasi pantai, tambang  batubara, emas dan lain lain. Perizinan lingkungan yang menimbulkan sengketa lingkungan apabila tidak bisa diselesaikan melalui hukum administrasi semata tetapi dapat juga dilakukan melalui hukum perdata bahkan pidana. Pembuktian hukum perdata biasa memerlukan pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat,  yang didasarkan pada dalil liabality base on fault  dinilai akan memberatkan pihak yang melakukan gugatan. Karena itu dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab-akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep “kesalahan” dan berpaling ke konsep “resiko” yang menekankan pada tangung jawab mutlak dengan didasarkan pada asas liability base on risk. Model ke depan dalam penyelesaiaan sengketa perizinan lingkungan yang melibatkan masyarakat, pemerintah atau dunia usaha akan lebih baik apabila dilakukan melalui lembaga alternatif, dirancang melalui lembaga mediasi  berdasarkan win win solution. Model penyelesaiaan ini merupakan model penyelesaiaan yang efisien, murah, cepat dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kata Kunci : Perizinan lingkungan, Gugatan masyarakat dan Penyelesaian sengketa.
PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) Laplata, Wedya
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4206

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. 2) Mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat hukum dari perkawinan beda agama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif/doktrinal. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: a) Permohon dan termohon dalam putusan No. 237 /Pdt.P/2012/PN.Ska adalah seseorang yang tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. b) Para Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon I telah berbadan dua hasil hubungannya dengan Pemohon II, maka agar anak yang akan dilahirkan dapat lahir dalam suatu perkawinan. c) Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Dunia adalah berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya dan berhak membentuk rumah tangga walaupun berbeda agama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama menurut penulis tidak tepat, karena : a) Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang    No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. b) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya. c) Dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam. Kemudian dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 2) Pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta, untuk memperoleh penetapan mengenai ijin pelaksanaan pernikahan beda agama. Selanjutnya para pemohon melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, dari pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut selanjutnya mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Sedangkan akibat hukum perkawinan beda agama dinyatakan sah apabila sudah dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, dengan sahnya perkawinan beda agama tersebut menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
PROSES PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI KEDALAM PUTUSAN PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen) Husna, Ummul
Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4195

Abstract

Kronologis korupsi terjadi ketika Penggugat akan meminta uang ganti rugi terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau membayar uang ganti rugi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perdata atas perkara korupsi yang telah dijatuhi putusan pidana, untuk mengetahui akibat hukum setelah putusan pidana dijatuhkan putusan perdata atas perkara korupsi. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara, dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terlihat pada proses pembuktian di persidangan, akibat hukum bagi tergugat dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan penggugat dikabulkan, tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.
GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah Balgis, Putri Dona
Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4349

Abstract

Produk-produk dalam perbankan syariah terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah gadai emas syariah. Praktik gadai emas pada bank syariah menggunakan kombinasi dari tiga akad yakni qard, rahn dan ijarah. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia, meninjau prinsip syariah yang terkandung di dalamnya, dan menawarkan kombinasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah, pertama kombinasi akad rahn dan ijarah, kedua menggunakan akad musyarakah mutanaqisa. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat praktik gadai emas di bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
STUDENTS AWARENESS ON THE REGULATION OF INTELECTUAL PATENT RIGHTS ON THEIR WRITTING PRODUCTS (a case study on the students of State Polytechnic of Madiun) indrasari, febrina; Setiyawan, Agustinus Doedyk
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.5404

Abstract

Students as an intellectual group should be able to be pattern for the younger generation, for example to behave honestly and responsibly. In the making of writing products, students must have an honest attitude in making writing products. To create students honest behavior cannot be separated from the role of the institution to form a culture of honest behavior by not doing plagiarism against the work of others. This is the reason of the author to make a study with the title Students Awareness on the Regulation of Intelectual Patent Rights on Their Writting Products (A Case Study on the Students of State Polytechnic of Madiun)Based on the principal issues stated above, the purpose of this legal research are:To know whether or not the students of State Polytechnic of Madiun have an awareness on the regulation of Intelectual Patent Rights On Scientific WritingTo determine what factors influence the level of regulation awareness of students State Polytechnic of Madiun to Copyright on Scientific WritingResearch method used in this research is empirical sociological approach method that have intention to observe how is the reaction and interaction happened when system norm (law) work in the society that is to know whether the students of State Polytechnic of Madiun already have an awareness of law to  the Intellectual Patent Right of Scientific Writing and to know what factors may give influence to their level of law awareness of copyright on Scientific WritingBased on the above discussion about students legal awareness of intellectual property rights of copyrights on paper case study of Polytechnic State student of Madiun, it can be concluded that the students legal awareness of copyright rights of writing is still low, indicated by the number of students who know about knowledge IPR / Copyright is still small. The copyright infringement is still committed, i.e., taking photocopies of ordinary and reasonable regardless of the sanctions or rules, then in the case of quoting other peoples scientific papers or books, the awareness to include the source of the quotation is still low.Regarding the factors behind the level of law awareness of the students of State Polytechnic of Madiun on the copyright of the paper, the first factor of knowledge and understanding of law, as a whole the students have a low level of knowledge and legal understanding, can be seen from the two aspects contained in it that is about knowledge rules or laws governing and their aims and objectives. Many respondents who only know one of them, know the rules governing, but do not know the purpose of the rule, vice versa. The second concerning legal attitude and legal behavior, most of the students legal attitude is good, but still many are not good, due to cultural habit factor in the environment and influenced by friends around.
SPIRITUAL VALUES OF CUSTOMARY LAW kuswardani, Kuswardani; Kurnianingsih, Marisa; Prakoso, Andria Luhur
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.6267

Abstract

Recognition of living law in society or customary law / unwriten law, marking a pluralistic spiritual life that have law. Lawmakers (legislative or judge) must accommodate those values in their legal products. Moreover, judges as formers of practical law are obliged to explore and understand the values that live in society, which is the soul of the nations personality (volkgeist), which is reflected through its Verdicts, so that the verdict can have transcendental values / spiritual values. The enactment of customary law as the basis of the Verdict of the judge or in other words the formation of the law by the judge through the Verdicts based on customary law, has existed before the Indonesian constitution is amended, namely in Article 5 paragraph (3) sub b Act No. 1/1951 About Measures - Temporary Measures for Conducting the Union of Suspended Power and Events of the Civil Courts.
A Novelty of Impact of Social Media from the Legal Perspective Andriati, Syarifah Lisa
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.5987

Abstract

Along with the development of science and technology, human life is growing dynamically, especially in the field of information and communication. The Cyber Era has produced internet technology and brought a new phenomenon in the area of mass media which also creates new media that is commonly called social media or social networking. Social media is like a two-edged knife. If used wisely, selectively and responsibly, various social networking sites can be useful, but if used irresponsibly, social media can have unfavorable consequences, and even cause legal problems.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK Hastuti, Tri Puji; Soehartono, Soehartono
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.6293

Abstract

Nation education system is a system which integraded from all unit and education activities which related each other to reach national education purpose. Because of Indonesia education renewal demand, education wisdom has been through many changes. In this matter, education wisdom is viewed from public wisdom which is made by country, executive, legislative, judicative.Making decision about national education system is related with public wisdom. Public wisdom is new science because historically it appears in the midlle 1960 as a discipline in public administration and politic.The important matter which become attention is education wisdom that park from public wisdom. Research which is done by researcher is diagnostic research. This research uses doctrinal (normative) method and has purposeto know the base of public wisdom in education and analyze public wisdom in education

Page 7 of 24 | Total Record : 237

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2014 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021 Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 More Issue