cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurisprudence
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 18295045     EISSN : 25495615     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Arjuna Subject : -
Articles 237 Documents
 6   7   8   9   10 
Utilization of Social Media to Promote Trademark and Services and Their Legal Protection Aflah, A
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.5986

Abstract

Technological advancements continue to evolve all the time, it cannot be hindered and repressed. Thus, such advances must be directed for the good and welfare of human life, including the development of social media-which are currently offered in various forms. Many benefits can be obtained from social media, among others, as a means to promote trademarks and services from producers to consumers. Promotion of trademarks and services through social media provides convenience and benefits for producers, since it can save cost and time. However, advertisement by using social media also has impact on the trademark law in Indonesia. The widespread use of Internet in the trade sector has brought a lot of consequences on the protection of trademark. Owners of trademarks or services obtain legal protection after they are applied and officially registered. Registered trademark is currently protected by Law No. 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications.
UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN Masrur, Devica Rully
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.6994

Abstract

AbstractThe use of genetic resources in several countries is currently increasing. However, the theft of genetic resources and/or traditional knowledge for commercial purposes (biopircay) and misuse of genetic resources (misappropriation) are also increasing. The Intellectual Property Rights regime, specifically Patents and Plant Variety Protection does not provide sufficient protection for genetic resources and traditional knowledge. Convention on Biological Diversity (CBD) 1992 provided opportunity for regulating the protection of biological resources that had begun to become extinct because they were used freely by world pharmaceutical companies. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD 2010 and FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPRFA) 2004 provide provisions regarding access to genetic resources carried out based on mutually agreed terms, prior informed consent dan fair and equitable of benefit sharing. Indonesia has ratified various international agreements relating to access to genetic resources and currently Indonesia has Law Number 13 of 2016 concerning Patent which also regulates that Indonesia's genetic resources are protected. The presence of Law Number 13 of 2016 concerning Patent complements the Indonesian government's efforts to save genetic resources from biopiracy and misappropriation. With various national policies at this moment, we can analyze appropriate efforts to strengthen the protection of genetic resources in Indonesia by continuing to open cooperation with foreign parties to jointly utilize Indonesia's genetic resources with fair benefit sharing.  
PENETAPAN TERSANGKA BARU DALAM LEMBAGA PRAPERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 24/Pid.Pra/2018/PN. JKT.SEL) Rahmadi, Aji
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.6977

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan  pendekatan kasus (case Approach) yang dititikberatkan pada pertimbangan hakim untuk sampai pada putusannya. Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan tersangka baru dalam lembaga praperadilan. ketentuan normatif mengenai kewenangan lembaga praperadilan pada pokoknya sudah diatur secara limitatif namun hakim aquo mempunyai pertimbangan lain yaitu perbuatan turut serta dari pihak-pihak lain yang sudah disebut dalam putusan pokok perkara yang telah in kracht, dimana dalam surat dakwaan dan juga putusan telah menjabarkan peran dari pihak-pihak yang dianggap turut serta dalam perbuatan aquo. Sehingga hakim memandang adil bahwa pihak-pihak yang turut serta dalam perbuatan korupsi tersebut juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dalam putusan praperadilan kemudian mengabulkan permohonan untuk menetapkan tersangka baru. Kata kunci : Praperadilan, Penetapan Tersangka Baru, Pertimbangan Hakim.
SANKSI APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELANGGAR KUHAP DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN Sitoresmi, Anggit Sinar
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.7317

Abstract

AbstrakHukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai pelanggaran hukum, sehingga hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan. KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktik kekerasan ataupun praktik-praktik lain yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalamnya, jika memang terjadi pelanggaran oleh aparat kepolisian tersebut dapat diperiksa oleh Provost atau perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Mengenai adanya sanksi bagi aparat kepolisian yang melanggar KUHAP dan pelanggaran tersebut dapat terbukti di pengadilan, dalam kenyataannya di lapangan ternyata tidak semudah itu untuk dibuktikan.Kata Kunci: Kejahatan, Sanksi, Aparat Penegak Hukum
INDUSTRIALISASI DAN PEMBANGUNAN BERKESINAMBUNGAN Susila, Jaka
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.6380

Abstract

Secara konseptual industrialisasi adalah perubahan sosial ekonomi dimana orang-orang ditransformasikan dari tahap pra industry yang mana pendapatan perkapita terakumulasi rendah ke tahap industrialisasi. Jadi industrialisasi bukan hanya transformasi ekonomi tetapi juga transformasi sosial. Melalui industrialisasi ekonomi dari suatu negara akan ditransformasikan secara dramatis sehingga dengan jalan mana produksi komoditas material dimekanisasi secara meningkat dengan menggantikan kerja otot, kuda dan air. Seiring terjadinya perubahan tersebut lingkungan juga mengalami perubahan menjadi rusak, dengan adanya buangan gas rumah kaca dan CO2 ke atmosfir bumi menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Menghangatnya suhu bumi yang semakin meningkat menyebabkan mencairnya gletser di kutub utara, yang berakibat setiap tahun laut mengalami kenaikan 46 cm. Pertemuan para kepala negara di Paris 12 Nopember 2015 yang mencapai kesepakatan untuk membatasi temperature rata-rata sampai pada 2 derajat dan berusaha keras membatasi sampai 1,5 derajat agar supaya menurunkan risiko dan dampak gabungan dengan konsekuensi perubahan lingkungan. Namun keputusan ini yang semula menjadi wajib kemudian mengalami perubahan ketika hasil pertmuan untuk negara AS dibawa ke Kongres AS karena tak mendapat 2/3 suara Senat, sehingga kesepakatan yang semula mengikat secara hukum akhirnya menjadi sukarela. Pembangunan menjadi bermakna ketika negara dapat menurunkan tingkat kemiskinan, melakukan pemerataan pembangunan dan mengurangi tingkat pengangguran.
MEMBINCANG PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT INDUSTRI Zuhdi, Syaifuddin
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.7327

Abstract

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membincang peran ganda perempuan di era industry, pada dasarnya perempuan memiliki peran utama sebagai seorang yang bekerja di ranah domestic, tetapi seiring berjalannya waktu terdapat pergeseran dari yang awalnya domestic bergeser kearah public, beberapa alasan yang menjadikan perempuan untuk bekerja di sector public berkaitan dengan nilai ekonomis (perekonomian) dalam keluarga, serta untuk memanfaatkan fungsi nya sebagai manusia yang seutuhnya tanpa ada diskriminasi bagi perempuan
[RETRACTED] The Legal Aspect of the Tax Competition in EU: Case of Kosovo Morina, Fitore Gezim
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.7212

Abstract

The article entitled The Legal Aspect of the Tax Competition in EU: Case of Kosovodilakan REVOCATION (RETRACTED) from Journal of Jurisprudence Vol 8, No. 2 (2018): Vol 8, No 2, December 2018 at http://journals.ums.ac .id / index.php / jurisprudence / article / view / 7212, because FOUND has been PUBLISHED on Sriwijaya Law Review VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2019 page 1-10 in the online link http://journal.fh.unsri.ac. id / index.php / sriwijayalawreview / article / view / 217 /REVOCATION notices of this article can also be found in Jurisprudence Vol 8 Journal, No. 2 (2018): Vol 8, No 2, December 2018 on http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/ 7212
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP BITCOIN SEBAGAI OBYEK JUAL BELI DI INDODAX.COM. Aufima, Zidna
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.7210

Abstract

Abstract Traders who do sell buy bitcoin on Indodax.com. there are still those who have not included their income from bitcoin trading on indodax.com in Annual Notification Letter which is then reported to the Directorate General of Taxes. method used is statute approach and conceptual approach. The results of this study can be known that traders who are doing sell buy bitcoin on Indodax.com should include their income from bitcoin trading on Indodax.com. or enter every profit gained from bitcoin trading activities on Indodax.com. in the Annual Notification Letter then it is reported to the Directorate General of Taxes.Keyword: Value-Added Tax,  Bitcoin, Sell Buy, Indodax.com. AbstrakPara pelaku perdagangan yang melakukan jual beli bitcoin di Indodax.com. masih ada yang belum menyertakan pendapatannya dari perdagangan bitcoin di indodax.com. dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang kemudian dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Metode yang digunakan adalah statute approach danconceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa seharusnya para pelaku perdagangan yang melakukan jual beli bitcoin di Indodax.com menyertakan pendapatannya dari perdagangan bitcoin di indodax.com. atau memasukkan setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan trading bitcoin di Indodax.com. dalam Surat Pemberitahuan Tahunan kemudian dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Bitcoin, Jual Beli, Indodax.com.
MENGUATKAN AKAR FILOSOFIS BUMN DALAM ARUS INDUSTRIALISASI : Kritik Terhadap Basis Pemikiran Era Revolusi Industri Yunus, Achmad
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8092

Abstract

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk (1) mengelaborasi peran BUMN dalam era industrialisasi dunia yang cenderung dipersiapkan untuk berlayar pada kolam kapitalisme, dan (2) mengkomparasi realitas yang terjadi dengan prinsip dasar Indonesia sebagai negara Ketuhanan, dengan ancaman deferensiasi nilai, pemisahan agama dalam nilai-nilai kehidupan termasuk dalam dunia industry. Metodologi: Penulisan ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan konsep kesejahteraan dengan negara lain. Sementara Pendekatan historis dilakukan untuk mengkaji sejarah-sejarah BUMN di setiap era pemerintahan. Temuan: Hegemoni industrialisasi dunia yang dipropaganda masuk pada seri terbarunya yaitu 4.0 berdampak pada ancaman lunturnya nilai-nilai ideologis, padahal industrialisasi barat berpangkal pada filsafat modern dengan pragmatisme yang tinggi. Dampaknya adalah terbangunnya sistem industri yang cenderung barbar, miskin maslahat hanya berorientasi pada pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa kelompok orang saja. Kegunaan: BUMN harus membawa nilai-nilai nasional dalam kontestasi internasional, sehinga akan menjadi soko guru ekonomi bangsa dengan pemaksimalan pengelolaan sumber daya nasional yang dikelola dengan profesional, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan mengedepankan kepentingan nasional. Kebaruan/Orisinalitas: Menguatkan akar filosofis BUMN dalam arus industrialisasi adalah dengan tetap memegang tegun falsafah ekonomi Pancasila yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif, tidak liberal, tidak sosialis dan bersendikan nilai-nilai Ketuhanan yang mengutamakan tingkat maslahat (kemanfaatan) dan nilai berkah (kebaikan yang terus-menerus dan berkesinambungan), sehingga kesenjangan ekonomi, sosial akan terkikis, keadilan dan kemakmuran menjadi nyata.
DESAIN HUKUM INDUSTRI INDONESIA: Membangun Sumber Daya Industri Bernilai Transendensi Pancasila Ahmad, Ahmad; Nasir, Gamal Abdul
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8095

Abstract

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan konsep pembangunan sumber daya industri bernilai transendensi Pancasila Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Temuan: membangun industri (sumber daya) membutuhkan adanya sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya alam, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan dan memanfaatkan kreatifitas dan inovasi juga tersedianya biaya serta penyediaan sumber pembiayaan dengan memperhatikan nilai Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Kegunaan: Industrialisasi ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan/ketimpangan dalam memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui industrialisasi maka peran negara harus kuat dan berpihak kepada kepentingan umum. Kebaruan/Orisinalitas: Pembangunan sumber daya industri merupakan usaha bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama maka peran negara harus hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat mencapai tujuan bersama dan seluruh rangkaian proses industrialisasi harus sejalan dengan nilai Pancasila

Page 8 of 24 | Total Record : 237

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2014 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021 Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020 Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019 Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 More Issue