cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pasca Sarjana
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Arjuna Subject : -
Articles 29 Documents
 1   2   3 
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MELALUI CARA NON LITIGASI PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH DI SURAKARTA ,, Ita Tresnawati; ,, Bambang Santoso; ,, Burhanudin Harahap
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi, serta apakah pelaksanaan  penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi pada Bank Syariah Mandiri di Surakarta, telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat eksplanatoris, dengan  pendekatan kualitatif, yuridis, dan empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Teknik Pengumpulan data  melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui cara litigasi dan cara non litigasi. Pilihan litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan agama. Namun demikian, jika para pihak telah memperjanjikan untuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan agama maka terdapat pilihan penyelesaian sengketa non litigasi yaitu melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Islam lebih mengedepankan penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi dibandingkan melalui cara litigasi. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah sangat di kedepankan, mengingat musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan bahkan dalam suatu negara.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pembiayaan, Non Litigas
PERBANDINGAN SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI PERPAJAKAN ,, Kartika Kusuma Yanti; ,, Djoko Wahyu Winarno
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Di Indonesia istilah pajak awalnya diwujudkan dalam bentuk upeti dari perseorangan ataupun sekelompok orang sebagai tanda penghormatan dan ketundukan kepada raja atau penguasa. Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah yang ada sejak jaman kolonial. Pada masa Orde Baru pemerintah mulai melihat sektor pajak sebagai alternatif sumber penerimaan negara yang perlu diupayakan secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan “tax reform”, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan. Akhirnya, pada tahun 1983 muncullah Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional yang selanjutnya dikenal PSPN. Setelah dilakukan reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak   yang lebih mengandalkan aparat pajak dalam proses administrasi pajak berubah menjadi self assessment yang merupakan sistem dimana masyarakat sebagai subjek pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajaknya. Kata Kunci: Pajak, Reformasi Perpajakan, Sistem Perpajakan
MENGOPTIMALISASI PEROLEHAN PAJAK DENGAN MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA DAN PEMBAHARUAN SISTEM REGULASI PAJAK ,, Muh Fahrudin Zuhri
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial,berdasarkan sumber penerimaan negara tersebut, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalamAPBN. Dengan metode pendekatan kuantitatif, melalui sampel kasus yang diambil dari sumber data sekunder meliputi bahan–bahan pustaka yang berupa buku–buku aktual, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah,media elektronik serta bahan kepustakaan lainnya yang menunjang, untuk mencari kebenaran data di lapangan dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pembaharuan sistem regulasi hukum pajak yang modern sehingga akan mudah untuk dilaksanakan dan dipahami oleh petugas pemungut pajak dan wajib pajak dalam rangka meningkatkan perolehan pendapatan dari sektor pajak dan mencegah serta meminimalisir kobocoran-kebocoran pendapatan dari sektor pajak. Kata Kunci: Pendapatan negara, Pajak, Finansial, Mengatur
PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI NON-ENDEMIK DI INDONESIA (Kajian Empiris Efektivitas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) ,, Yogyanto Daru Sasongko; ,, Rofikah; ,, Jamal Wiwoho
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia, serta memberikan langkah-langkah penganggulangannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal dengan bentuk penelitian diagnostik, sifat penelitian adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan pada hasil uji dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Clarence J. Dias menunjukkan undang-undang tersebut belum efektif dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia. Ketidakefektifan yang ditunjukkan dari hasil uji terletak pada substansi hukum, sosialisasi aturan hukum, struktur hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan budaya hukum. Sehingga diperlukan langkah konkret untuk menanggulangi hal tersebut Kata kunci:  efektivitas hukum, penegakan hukum, kejahatan terhadap satwa liar
TINJAUAN YURIDIS PEMILIKAN TANAH DENGAN STATUS HAK MILIK OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI JUAL BELI DENGAN PINJAM NAMA (NOMINEE) DISERTAI PERNYATAAN DAN KUASA MENJUAL (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.: 82/PDT.G/2013/PN.DPS) ,, Ratna Dyah Purwaningsih; ,, Purwono Sungkowo Raharjo; ,, I Gusti Ayu KRH
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 82/PDT.G/2013/PN.DPS apabila ditinjau dari aspek hukum tanah nasional dan putusan pengadilan yang ideal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder melalui studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa putusan pengadilan dalam kasus yang penulis teliti dimana tanah obyek sengketa dijual secara lelang dan hasilnya digunakan untuk membayar investasi Penggugat yang sudah tertanam tidaklah sesuai dengan hukum tanah nasional. Sebab menurut hukum tanah nasional seharusnya tanah jatuh pada Negara. Akan tetapi putusan tersebut telah sesuai dengan putusan pengadilan yang ideal. Putusan hakim yang ideal mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kara Kunci : tanah hak milik, warga negara asing, perjanjian nominee
MANFAAT PAJAK DITINJAU DARI TEORI HUKUM POSITIVE ,, Sadar Rahmanto
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perkembangan peraturan pajak yang sangat dinamis dengan sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana dengan sistem pemungutan pajak Self Assessment System, diharapkan masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan dengan baik, sehingga wajib pajak memiliki kewajiban moral untuk mentaatinya. Aspek keterbukaan dalam pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak sangatlah mutlak di kedepankan karena wajib pajak diberi kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, sedangkan dari Pemerintah (fiskus) bersifat pasif sepanjang tidak ada laporan ketidaksesuaian.Jurnal ini merupakan uraian tinjauan hukum positif mengenai manfaat pajak dengan sistem pemungutan pajak Self Assessment System.Kata Kunci: partisipasi wajib pajak, peraturan pajak
KAJIAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (Analisa Putusan BPSK dan Putusan Banding Pengadilan Negeri Surakarta) ,, Tegar Harbriyana Putra; ,, Rofikah; ,, Jamal Wiwoho
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri Surakarta, serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa di BPSK dan Pengadilan Negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian hukumnon doktrinal. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan studi dokumen, selanjutrnya dianalisis dengan menggunakan penelitian analisa data secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa model penyelesaian sengketa yang digunakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu arbitrase. Sedangkan di Pengadilan Negeri menggunakan model penyelesaian sengketa yang berlaku pada penyelesaian perkara perkara perdata biasa. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain perbedaan latar belakang kultur masing-masing anggota Badan.Penyelesaian Sengketa Konsumen, permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai, regulasi peraturan yang tidak lengkap dan membingungkan dan sulitnya dalam pemanggilan para pihak yang bersengketa. Sedangkan hambatan di Pengadilan Negeri yaitu memerlukan waktu yang lama tidak melindungi kerahasiaan,Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis khususnya bagi pelaku usaha, begitu juga bagi konsumen, susahnya memanggil para pihak yang bersengketa. Solusi terhadap hambatan tersebut diantaranya perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya bagi hakim arbiter agar supaya lebih menguasai tentang hukum, mengingat tidak semua hakim arbiter mempunyai latar belakang dibidang hukum. Perlu adanya regulasi Undang-Undang yang jelas mengenai batas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Model Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS ,, Budi Utomo
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh judex factie dalam menjatuhkan pidana dan mengkaji apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal). Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif .  Analisis berdasarkan logika deduksi. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (case approach) Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan pidana menunjukkan bahwa aparatur penegak hukum pada umumnya kurang paham terhadap tugas, fungsi dan jabatan Notaris dalam sistem hukum nasional secara umum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris hanya dapat dilakukan sepanjang batasan batasan rumusan pelanggaran yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, juga harus memenuhi rumusan unsur-unsur  tindak pidana dalam KUHP. Putusan Makamah  Agung Nomor 1860 K/PID/2010 tertanggal 7 Pebruari 2011 sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kepastian dan perlindngan hukum bagi Jabatan Notaris. Hal ini ditunjukkan bahwa seorang Notaris hanya mencantumkan dalam akta keterangan yang diberikan kepadanya oleh penghadap, dan ia tidak mengetahui bahwa kalau ada keterangan yang diminta dimasukkan dalam akta yang dibuatnya itu adalah keterangan yang tidak benar. Di samping itu Notaris tidak memiliki tujuan tertentu terhadap pembuatan akta palsu / pemalsuan akta dan tidak menginginkan terjadinya akibat yang merugikan para pihak atau salah satu pihak tertentu. Oleh karena itu dengan mengingat sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yaitu obat terakhir untuk suatu tindak pidana, maka penggunaannya harus dibatasi dengan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris harus secara holistik integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan meteriil akta Notaris dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping itu berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris.Kata Kunci: tindak pidana, akta otentik , notaris .
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN NOTARIS ,, Agus Priono; ,, Noor Saptanti; ,, Widodo Tresno Novianto
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi pidana terhadap kasus pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/PID/2010.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, dengan memakai konsep hukum yang ke-3, lokasi penelitian adalah di Perpustakaan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi kasus. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana/pemidanaan terhadap Notaris (San Smith)  sebagai berikut : unsur-unsur dalam ketentuan pasal ini terpenuhi yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama (turut serta) dengan Tony Wijaya untuk bersekongkol membuat akta otentik yang isinya seolah-olah sesuai dengan kenyataan/kebenaran. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dengan maksud akta tersebut akan dapat dipergunakan (Tony Wijaya) untuk memperoleh luas tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan/ikatan jual beli sehingga merugikan orang lain. Oleh karena itu sebenarnya ukuran/batasan ada/tidaknya perbuatan melawan hukum oleh Notaris tersebut dimulai dengan pemeriksaan ada/tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal tersebut dapat dianggap penting karena ada kemungkinan menurut ketentuan UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan cara/prosedur UUJN tetapi di sisi yang lain disebutkan perbuatan/pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pemalsuan Akta, Notaris.

Page 3 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2015) Vol 5 (2015)