cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pasca Sarjana
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Arjuna Subject : -
Articles 29 Documents
 1   2   3 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI TINJAU DARI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN Prihantoro, Rudi; M. Madalina, SH., M.Hum., M. Madalina, SH., M.Hum.
Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunanuntuk kepentingan umum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atastanah, Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan serta Permasalahanyang dihadapi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo dalam PengimplementasianUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. Hasil penelitianTata cara Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dapatmemberikan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah meliputi tahapan yaitu Perencanaan,Persiapan meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan,Konsultasi publik rencana pembangunan serta Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi Inventarisasi dan identifikasi penguasaaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan Tanah, Penilaian Ganti Kerugian, Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, Pemberian Ganti Kerugian serta Penyerahan Hasil PengadaanTanah. Permasalahan yang dihadapi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo dalamPengimplementasian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan antara lain: Prokontra masyarakatdalam pengadaan tanah tetap ada serta sulitnya menentukan harga setempat sesuai dengan lokasi
EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN DENGAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KASUS KORUPSI (Studi atas perkara korupsi kas daerah kabupaten Sragen) Suratni, Suratni
Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan pihak kejaksaan dan mengetahuikendala pihak kejaksaan dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasuskorupsi kas daerah kabupaten Sragen.Jenis penelitian ini adalah non doktrinal dengan lokasi penelitiandi Kejaksaan Negeri Sragen dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Sedangkan Teknik Pengumpulan Datamenggunakan wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisa data menggunakanteknik analisa data model interaktif.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upayayang dilakukan pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.Sus/2012terhadap mantan Bupati Sragen tersebut awalnya adalah belum maksimal karena baru melakukan upayauntuk melakukan penyitaan aset milik mantan Bupati Sragen tersebut yang wilayahnya berada di JakartaTimur dengan perkiraan bahwa aset yang disita senilai 14 Milyar, yang diharapkan bisa untuk membayarpidana tambahan berupa uang pengganti sesuai putusan MA tersebut. Namun demikian Jaksa dalam halini menemui kesulitan dalam menjalankan eksekusi dikarenakan aset yang disita tersebut tidak beradadi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen/ diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen. Adapunbeberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang penggantiatas kasus korupsi kas daerah kabupaten Sragen tersebut adalah Pertama, adanya hambatan dari faktorhukumnya, yaitu ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, masih belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan perampasan/
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA MAGELANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Prabowo, Margareta Age
Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kepada daerah Kabupaten/Kota untukmemungut jenis pajak daerah lain yang dalam Undang-Undang ini pajak daerah telah bertambah menjadi11 (sebelas) macam pajak daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerahKabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerahdimasa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak, dengan tetap memperhatikankesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.Berdasarkanhasil pembahasan, pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah harus memperhatikan kaidahkaidahyang ada dalam peraturan perundang-undangan, keadaan wilayah, potensi daerah, pendapatanmasyarakat.Sebab peraturan daerah tersebut harus berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaanbagi masyarakat dan pelaku usaha.Pemberian keleluasaan daerah untuk memungut pajak daerah,diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, tentunyaditunjang oleh kesadaran membayar pajak yang tinggi dari masyarakat.
PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAM Salindri, Ismaya
Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang sangat membahayakan bagi suatu negara,karena bukan hanya dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar jumlahnya, namun juga merusaknilai moral dan masa depan suatu bangsa. Tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime,artinya tindak pidana ini harus diawali terlebih dahulu dengan tindak pidana lainnya, yang salah satunyaadalah tindak pidana korupsi. Kedua bentuk kejahatan ini termasuk kejahatan kerah putih dan kejahatanluar biasa yang penyebabnya pun sangat kompleks, sehingga upaya penanganannya tidaklah mudah.Penerapan pembalikan pembuktian diharapkan mampu menjadi satu cara khusus yang dapat ditempuhguna memberantas tindak pidana pencucian uang, serta untuk tujuan pengembalian aset, karena selainsi pelaku harus dipidanakan, kerugian keuangan yang dialami oleh negara juga harus dikembalikan.
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1252/Pid. B/2010/Pn. Jkt. Sel..) ,, Tommy P. Nainggolan; ,, Winarno Budyatmojo; ,, Widodo Tresno Novianto
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan tesis ini merumuskan masalah sebagai berikut: Benarkah sistem pembuktian terbalik pada penegakan hukum tindak pidana korupsi menghilangkan Hak Asasi Manusia?, dan apakah betul sistem pembuktian terbalik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel., diterapkan sesuai perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?. Penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif, dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian yang diperoleh yakni bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemberantasannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, antara lain dengan memberlakukan sistem pembuktian terbalik. Penerapan sistem pembuktian terbalik tidaklah melanggar hak asasi manusia tetapi justru menerapkan teori keadilan yang menyeimbangkan hak asasi terdakwa dengan hak asasi rakyat banyak. Adapun sistem pembuktian terbalik dalam kasus Bahasyim Assifie, dalam perspektif hak asasi manusia prakteknya telah dilaksanakan oleh.Majelis hakim perkara yang bersangkutan secara terbatas dan berimbang sehingga tidak terdapat pelanggaran hak asasi baik hak asasi terdakwa maupun hak asasi rakyat.Kata kunci: sistem pembuktian terbalik, pembuktian, korupsi, hak asasi manusia.
PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/Pid. Sus/2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI) ,, Ananda Megha Wiedhar Saputri; ,, Rofikah; ,, Soehartono
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut. Metodologi yang digunakan didasarkan pada konsep hukum bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dan hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, dan tersistematisasi sebagai judge made law, sehingga tergolong pada penelitian doktrinal. Tujuan penelitiannya, dikategorikan ke dalam penelitian problem finding. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari Ananda Megha Wiedhar Saputri. Penerapan Doktrin Business Judgement Rule ... bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan, dan teknik analisis data metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa doktrin Business Judgement Rule tidak dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/ Pid. Sus/ 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dikarenakan doktrin Business Judgement Rule hanya dapat diberlakukan bagi direksi dan pertanggunggjawaban pidana dibebankan pada manager sesuai dengan teori identifikasi.Kata Kunci: business judgement rule, korporasi, pertanggungjawaban pidana
PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MURABAHAH KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK BANK SYARIAH MANDIRI ,, Muhammad Ali Fauzi; ,, Mohammad Adnan; ,, Burhanudin Harahap
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak   Penerapan akad jual beli murabahah pembiayaan kepemilikan rumah menimbulkan persoalan hukum berkaitan dengan aturan jual beli hak atas tanah yang harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, mendasarkan bukti kepemilikan pada sertipikat. Hukum Islam tidak mengatur untuk dibuat secara rinci mengenai bentuk penguasaan terhadap suatu hak atas tanah, berdasarkan hukum Islam kedudukan bank sebagai pemilik atas tanah sudah sah, sedangkan berdasarkan hukum positif tidak ada bukti tertulis seperti sertifikat tercantum atas nama bank syariah. Kedudukan bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dalam jual beli murabahah masih diragukan keabsahannya, akta murabahah tidak bisa gunakan sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mempelajari dan menganalisis serta menemukan konsep hukum dalam proses penerapan pembiayaan murabahah kepemilikan rumah di bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan, pendekatan perundang-undangan, prinsip-prinsip syariah, dan hukum positif.   Kata kunci: Murabahah, Kepemilikan, Bank syariah
EKSISTENSI SURETY BOND DALAM LEMBAGA JAMINAN ASURANSI DI INDONESIA ,, Beni Surya
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Indonesia, sebagai salah satu Negara berkembang, sedang giatnya melaksanakan Pembangunan disegala sektor, baik fisik maupun non fisik yang berkaitan dengan Pembangunan, khususnya pada bangunan, dalam rangka meningkatkan Pembangunan Fisik, mengembangkan dan memperluaskan aktifitas kehidupan masyarakat, perlu dilakukan pengendalian dan pengamanan terhadap Pembangunan karena itu sangatlah diperlukan suatu penjaminan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Surety Bond merupakan suatu perjanjian antara rekanan dengan surety, dalam hal ini surety/Bonding adalah Pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran jika terjadi klaim apabila timbul kerugian pada proyek yang dilaksanakan kan oleh pemborong terhadap pekerjaan dari pemilik proyek, apabila ditinjau dari segi perjanjian yang lain bahwa bentuk perjanjian seperti itu bertindak sebagai penjamin terhadap debitur untuk menanggung kreditur ( yang berpiutang). Menteri Keuangan sebagai pengawas dan pembina usaha perasuransian di Indonesia, dari awal-awal sebenarnya telah menyadari bahwa konsekuensi hukum dari penerbitan surety bond tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, ijin untuk menerbitkan surety bond dibatasi secara ketat. Dan malah pada awalnya, Kepres no. 14A tahun 1980 hanya diberikan pada PT Persero Asuransi Jasa Raharja. Kata Kunci: surety bond, perjanjian jaminan, lembaga jaminan Asuransi.
DIFERENSIASI PELAKSANAAN PEMBEBASAN DAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA ,, Dian Cahayani
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat vital. Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Pemerintah memang diberikan wewenang untuk mengambil alih tanah penduduk guna keperluan pembangunan, tetapi pengambilan itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang.Terdapat dua cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan pengambilan atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat, yaitu cara pembebasan atau pelepasan dan cara pencabutan hak atas tanah. Ada perbedaan dalam pembebasan dan pencabutan hak atas tanah baik mengenai dasar hukumnya maupun mengenai prosedur dan penyelesaiannya.Kata Kunci: Pembebasan hak, Pencabutan hak, Hak atas tanah
KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA/BURUH TERKAIT KESEPAKATAN PENGUPAHAN DIBAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pid.Sus/2012) ,, Ferry Ferdiansyah
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kebijakan upah minimum menjadi permasalahan yang penting dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Terkait permasalahan upah minimum telah muncul kasus yang dibawa kepada ranah hukum, yang mana kasus tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dan menyatakan pihak pengusaha bersalah. Pada awal kasus tersebut di tingkat Pengadilan Negeri, pengusaha dinyatakan tidak bersalah dengan alasan bahwa perjanjian pengupahan di bawah ketentuan upah minimum tersebut telah disepakati oleh pekerja/buruh. Penelitian ini jenisnya adalah yuridis normatif, bertujuan untuk meneliti keabsahan perjanjian pengupahan di bawah ketentuan upah minimum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengupahan di bawah ketentuan upah minimum adalah perjanjian yang batal demi hukum. Kata Kunci: Kebijakan Upah Minimum, perjanjian, batal demi hukum

Page 2 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2015) Vol 5 (2015)