Articles
29 Documents
<![CDATA[UPAYA PENGAMBILALIHAN FUNGSI SECARA HUKUM BENTENG VASTENBURG SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTA SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Nirwesthi, Ardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengambialihan secara hukum Benteng Vastenburgmenjadi Kawasan Cagar Budaya Di Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primerberupa keterangan dan fakta dari Benteng Vastenburg, serta data sekunder berupa bahan kepustakaan,buku-buku ilmiah, dan literatur lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan studidokumen dan bahan pustaka. Kajian ini mengungkap temuan berupa: (1) substansi, belum adanyaPeraturan Pemerintah sebagai Pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budayadan belum adanya Peraturan Walikota sebagai Pelaksana Peraturan Daerah Kota Surakarta No.10Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (2) struktur, adanya pihak eksekutif yang memperpanjangdan meloloskan HGB hingga tahun 2032 padahal habis masa berlakunya pada Juni 2012 dan jikadibebankan kepada Pemerintah Kota Surakarta sumber dana APBD Kota Surakarta tidak mencukupiuntuk mengambilalihkan Benteng Vastenburg (3) kultur, partisipasi dari masyarakat dengan penggalangandana agar membantu mengambilalihkan fungsi Benteng Vastenburg menjadi kawasan Cagar Budayadi Kota Surakarta]]>
<![CDATA[DAMPAK PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN (BUP) PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KOTA SALATIGA ]]>
<![CDATA[Widayanti, Nihayah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[pada Pemerintah Kota Salatiga dan mengetahui Kebijakan dan Strategi terkait. Penelitian ini merupakanpenelitian empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primeryang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan data sekunder berupa peraturan perudangan, bukubukudan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya data dianalisissecara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak PerpanjanganBatas usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: (1) Karena Pemerintah Kota Salatigaberperan sebagai pembuat kebijakan dan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan maka tidaklah mustahil para pemegang kedudukan dan peranan timbul konflik (2) Undang-undang ASN merubah kebijakan 75% manajemen dua sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah tugas pokoknya berjalan normal karena pejabatnyaberpengalaman. Sedangkan Sisi negatif perpanjangan jabatan adalah memperlambat kaderisasi pimpinansecara internal, dan dapat memperkecil semangat pegawai. Kebijakan dan strategi yang dilakukan olehPemerintah Kota Salatiga adalah sosialisasi, penyelesaian berkas yang tetap pensiun, dan pembatalanpensiun.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN MEKANISME ULTRA PETITA PADA PUTUSAN PERKARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Santoso, Agus Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractThe objective of this research is to reveal and analyze (1) mechanism ultra petita decision by theConstitutional Court; and (2) prohibition mechanism of ultra petita decision by the Constitutional Court.This research is a normative or doctrinal law research. The data collection was done by library research.The data were analyzed deductively that draw conclusions from a problem that is common to the problemsfaced concrete. The research result indicated that (1) ultra petita mechanism in the Constitutional CourtDecision in general because of the operation of a law dependent and leads to chapter canceled, so thatthe whole law was canceled although not required; and (2) In Act No. 24 of 2003 on the ConstitutionalCourt ruling of ultra petita by the Constitutional Court has not explicitly prohibited. However, the provisionsof Article 45A of Law No. 8 of 2011 clearly stipulates that the Constitutional Court is prohibited frommaking decisions containing ultra petita or decisions that are not requested by the applicant or applicantsexceeds petition. In the opinion of researchers in testing the Court should not make ultra petita (decisionsthat are not requested by the applicant) because by making an ultra petita means the Court intervenein the legislative sphere. AbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menanalisis (1) mekanisme putusan ultra petita oleh MahkamahKonstitusi; dan (2) larangan mekanisme putusan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian inimerupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitiankepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan darisuatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa (1) mekanisme ultra petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada umumnyakarena operasionalisasi suatu undang-undang bergantung dan bermuara pada pasal yang dibatalkan,sehingga seluruh undang-undang dibatalkan meskipun tidak diminta; dan (2) Dalam Undang-UndangNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi putusan ultra petita oleh Mahkamah Konstitusibelum secara eksplisit dilarang. Namun pengaturan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011dengan jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi dilarang membuat keputusan yang mengandungultra petita atau putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon. Menurutpendapat peneliti dalam melakukan pengujian MK tidak boleh membuat ultra petita (putusan yang tidakdiminta oleh pemohon) sebab dengan membuat ultra petita berarti MK mengintervensi ranah legislatif.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Sasmita, Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemenuhan dan perlindungan hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) selayanya mendapatkan perhatian serius. Deliquncy hadir karena pengaruh lingkungan sekitar seperti lingkungankeluarga, pendidikan, atau sosial anak. Kajian berikut hendak menggali permasalahan dalam pelaksanaansistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 khususnya bagi AKH dilapas/rutan. Tawaran solusi dirumuskan menggunakan pendekatan sistem yang memilki komponen utamayang saling terkait yakni substansi, struktur, dan kultur. Rekomendasi yang dihasilkan adalah mendorongperubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan memasukan hak anak secara spesifik; pemerintah membangun sistem pembinaan dan reintegrasi secara integratif dan holistik yang mellibatkan lintas institusi; dan meningkatkan frekuensi serta strategi edukasi masyarakatuntuk mengurangi dampak stigma atau labelling pada AKH.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENUNTUTAN SERTA TUNTUTAN PIDANA PERKARA PEMALSUAN UANG BERDASARKAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR SE-013/A/JA/12/2011 TENTANG PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Ulimen, Muhandas]]>
<![CDATA[ Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mencoba untuk menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan dalampenuntutan perkara pemalsuan uang yang didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE - 013/ A/ JA/ 12 / 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum oleh Jaksa PenuntutUmum dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang transparan dan akuntabel menujupelayanan publik yang prima. Analisis tersebut dilakukan terhadap proses penuntutan dan tuntutan pidanadalam perkara dengan terdakwa Yohanes Nugrahanto berdasarkan Surat edaran Jaksa Agung NomorSE - 013 / A/ JA/ 12 / 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara TindakPidana Umum yang merupakan salah satu program reformasi birokrasi kejaksaan yang bertujuan untukmembangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PPNS KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN ]]>
<![CDATA[Mulyana, Bambang]]>
<![CDATA[ Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan problematika dalampenegakan hukum tindak pidana kehutanan berupa perambahan, penggunaan dan pengerjaan kawasanhutan secara tidak sah di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.Permasalahan perambahan lahan dikawasan konservasi TNGGP merupakan permasalahan yang serius harus segera diselesaikan karenapermasalahan tersebut pada akhirnya akan berakibat kepada tutupan kawasan lindung akan berkurangyang tentu akan mengancam kehidupan di wilayah hilir yang terindikasi terhambatnya suplay air, bahayabanjir dan longsorDalam penegakan hukum ini terkendala pada faktor subtansi hukum, Struktur Hukumdan Kultur Hukum.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN DITINJAU DARI KONFIGURASI POLITIK DAN KARAKTER PRODUK HUKUM BERKAITAN PERIZINAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Ferdiansyah, Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[daya alam yang terkotak-kotak dan tidak integratif sehingga melahirkan kebijakan yang sangat sektoral,sehingga masih terjadi kontradiksi atau pertentangan salah satunya eksploitasi sumber daya alam berupapertambangan yang berada dalam kawasan hutan. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah antara lainmenetapkan kawasan-kawasan tertentu yang dapat dijadikan sebagai kawasan yang dapat di eksploitasidan kawasan-kawasan yang harus dilindungi. Kawasan-kawasan tertentu yang dapat di eksploitasibukan berarti dilakukan secara semena-mena serta melupakan aspek daya dukung lingkungan, fungsihutan maupun terhadap upaya-upaya rehabilitasi kerusakannya. Maka dengan kebijakan pemerintahmengeluarkan produk hukum perundangan-perundangan di bidang kehutanan sebagai koridor aturan berkenaan perizinan pertambangan dapat ditinjau dari sudut konfigurasi politik dan karakter produk hukum untuk mengetahui proses hukum dipandang sebagai variabel terpengaruh dan politik sebagaivariabel berpengaruh ]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Basuki, Agus Setya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perambahan hutan merupakan masalah yang sangat serius karena merupakan salah satu penyebabutama kerusakan hutan di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa yangmempengaruhi penanggulangan tindak pidana perambahan hutan di Taman Nasional Bromo TenggerSemeru dan upaya yang seharusnya dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semerusebagai pihak pengelola kawasan. Hasilnya ternyata banyak hak yang harus ditingkatkan dari semuaupaya yang sudah dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Peningkatankualitas aparat kehutanan dan peningkatan program pemberdayaan masyarakat desa sangat membantuagar perambahan hutan dapat ditekan seminimal mungkin.]]>
<![CDATA[PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Hastuti, Anik Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara hukum modern mengandung prinsip adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenangmemutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dengan berdasarkan asas ius curia novit(asashakim dianggap tahu). Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat guna memecahkan kasus konkret yang dihadapinya denganmetode penemuan hukum dan berlandaskan teori hukum agar dalam Putusan Hakim mencerminkankepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.]]>
<![CDATA[MENGKRITISI PUTUSAN HAKIM YANG CENDERUNG LEBIH RINGAN DARI PADA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM ]]>
<![CDATA[Manalu, Henry Antonius]]>
<![CDATA[ Jurnal Pasca Sarjana Vol 5 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pasca Sarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam praktek penyelenggaraan peradilan di Indonesia sering ditemukanadanya kecenderunganpengadilan menjatuhkan putusan pidana yang ringan dari tuntutan penuntut umum.Hal ini berdampak padaketidakpercayaan publik terhadap keseriusan lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.Dalam era demokrasi saat ini dituntut adanya good governance melalui transparansi dan akuntabilitaspenyelenggaraan dan pelayanan negara yang tinggi kepada publik.Guna mendalami fenomena tersebut,akan dibahas implikasi yang ditimbulkan dari praktek putusan pemidanaan yang cenderung lebih ringandibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta faktor-faktor yang menyebabkan putusan pemidanaancenderung lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum]]>
